Sudah beberapa bulan belakangan, pelaku usaha di bidang energi hijau galau karena pengesahan peraturan presiden (perpres) tentang energi baru terbarukan (EBT) terkatung-katung. Molornya penerbitan perpres terkait dengan harga jual listrik bersumber dari EBT tentunya memberikan sentimen negatif bagi minat investasi energi terbarukan, yang tengah naik daun. Berlarut-larutnya pembahasan perpres itu membuat pengembangan sektor energi hijau semakin tidak kompetitif dan justru memberikan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha. Sebagai catatan, transisi energi hijau berkelanjutan menjadi salah satu topik dalam KTT G20 2022. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai Presidensi dalam G20 pada tahun ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal segera mengeluarkan dokumen ‘Taksonomi Hijau’ sebagai acuan dalam menyamakan bahasa tentang kegiatan usaha atau produk dan jasa keuangan yang tergolong hijau. Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung meresmikan pedoman taksonomi hijau tersebut. Meski demikian, Harian ini juga mengingatkan dan berharap agar berbagai kebijakan ‘hijau’ tersebut benar-benar aplikatif dan tak cuma sekadar komitmen di atas kertas atau slogan retorika demi menjaga kewibawaan Indonesia dalam Presidensi G20. Taksonomi hijau atau perpres harga jual listrik bersumber dari EBT sejatinya adalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang negara kaya sumber daya alam fosil yang bertransisi ke energi hijau berkelanjutan.

Tahukah Anda di bidang apa Jepang banyak melakukan investasi di Indonesia selama ini? Investasi di sektor otomotif dan alat elektronik sudah dikenal banyak orang. Akan tetapi sesungguhnya, bidang properti juga menerima investasi yang sama banyaknya. Dalam 10 tahun terakhir nilai investasinya tembus hingga US$3 miliar yang mencakup sekitar 1.100 proyek. Tidak hanya dari sisi skala, investasi Jepang di bidang properti telah lama memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia melalui berbagai bentuk, seperti kawasan industri, perumahan, dan pusat perbelanjaan, serta menopang kemajuan perekonomian negeri ini. 

Perusahaan-perusahaan Jepang ingin terus berkontribusi melalui investasi di bidang properti untuk mewujudkan kehidupan berkualitas tinggi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Keterlibatan Jepang di sektor ini memiliki sejarah yang panjang. Proyek properti pertama yang dibangun dengan dukungan Jepang adalah Hotel Indonesia. Perusahaan Jepang diharapkan akan terus menggagas tempat tinggal yang berkualitas lebih tinggi kepada masyarakat Indonesia melalui investasi di bidang properti, serta tetap berkontribusi pada kemajuan perekonomian Indonesia. Di samping itu, saya harap, perusahaan Jepang dapat berperan dalam pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur seperti yang direncanakan Pemerintah Indonesia.

Badan Kebjiakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pendanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur tidak akan mengganggu konsolidasi fiskal kedepannya. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pendanaan pemindahan IKN akan dilakukan melalui berbagai skema, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan swasta dan BUMN. Pembiayaan IKN, tambah Febrio, juga dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan perubahan peruntukan aset. Contoh, menyewakan BMN di ibu kota negara saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara "Sehingga, dalam jangka pendek, anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasonal," tegasnya. Dalam jangka pendek, lanjut Febrio,  proyek ini dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya, mendorong perdagangan antar wilayah serta penciptaan  kesempatan kerja. (Yetede)

Menurut Financial Times (2021), nilai transaksi digital berbasis NFT mencapai 40 miliar USD atau Rp 570 triliun (kurs Rp 14.250 per USD) sampai akhir Desember 2021. Saat ini pasar NFT sedang booming, di luar negeri, juga Indonesia, karena faktor komersial dan pengaruh media sosial yang banyak mengungkap pemberitaan terkait dengan NFT. NFT merupakan aset digital berwujud karya seni, foto, gambar, lagu, gim, perangkat lunak, video, dan lainnya. Kehadiran NFT memberi harapan baru sekaligus memperkaya transaksi perdagangan global sehingga memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberi perlindungan kepada inovator atau artis atas hasil ciptaan dan karya mereka dengan pasti dan aman. Kedua, nilai NFT dapat berkembang seiring waktu, karena sifatnya unik dan orisinal, sehingga bisa dijadikan instrumen untuk berinvestasi. Ketiga, NFT membuka peluang UMKM menjadikan NFT sebagai sarana memperkuat hasil karya mereka sehingga apabila bisnis berkembang, nilai NFT ikut naik. UMKM juga dapat menjadikan NFT sebagai jaminan mendapatkan pinjaman. Keempat, proses transaksi NFT relatif mudah dan bisa dilakukan siapa pun dengan platform marketplace yang biasa digunakan dalam transaksi e-commerce.

Hampir semua negara menghadapi dilema sama, perlukah mengatur transaksi NFT atau membiarkan saja mengingat transaksi NFT sama dengan transaksi barang dan jasa tradisional berbasis hukum perdata. Sedangkan transaksi NFT menggunakan alat pembayaran mata uang kripto, sementara beberapa negara belum mengakui dan bahkan melarang penggunaan uang kripto tersebut. Dalam hal ini beberapa negara ternyata bersikap mendua, di satu sisi menolak kehadiran mata uang kripto, di sisi lain membolehkan transaksi NFT. Aspek perlindungan data konsumen harus menjadi perhatian pemerintah. Kerahasiaan data pribadi ataupun kemampuan untuk melakukan transaksi digital dengan aman harus diprioritaskan, dengan memperkuat kemampuan literasi digital dari masyarakat. (Yoga)

Tingkat utang Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding 2019, namun dengan kondisi saat ini dan perkiraan aktivitas ekonomi di masa depan, IMF melihat, secara umum tingkat utang Indonesia masih aman. Dalam laporan Oktober 2021, IMF memperkirakan utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB meningkat dari 30,6 % pada akhir 2019 menjadi 36,6 % pada 2020. Akhir 2021, rasio ini diperkirakan mencapai 41,4 %. Sekilas, tampak tinggi, tetapi pemerintah Indonesia mampu mengelola tingkat utangnya dengan baik dan hati-hatian, tecermin dari : Pertama, perekonomian Indonesia bergerak stabil, bahkan selama pandemi. Kedua, tekanan dari arus keluar (outflow) dana asing  tahun lalu telah mereda dan pasar keuangan Indonesia berbalik mencatatkan dana masuk (inflow) yang membantu cadangan devisa mencapai posisi cukup tinggi. Ketiga, biaya utang Indonesia saat ini tidak lebih tinggi dari sebelum pandemi.

Namun, bukan berarti Indonesia bisa berpuas diri. Ketika ekonomi kembali pulih, penerimaan pajak diperkirakan kembali meningkat sejalan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia mampu menjaga defisit anggaran dibawah 3 % PDB, meski saat ini defisit APBN Indonesia meningkat, kondisi makro yang tecermin dari inflasi Indonesia masih terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Dengan asumsi pemulihan itu berlanjut, dan tak ada masalah baru terkait Covid-19, IMF melihat bahwa defisit anggaran Indonesia dapat kembali berada di bawah 3 % PDB pada 2023, sesuai ketetapan pemerintah.

KKP menargetkan produksi budidaya udang 2 juta ton pada tahun 2024, Tahun 2022, produksi udang nasional ditargetkan 1,2 juta ton.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu (19/1) mengatakan, luas tambak udang tradisional saat ini 247.803 hektar (ha) atau 82,4 % total luas tambak 300.501 ha.

Revitalisasi tambak udang tradisional ditargetkan seluas 45.000 ha. KKP akan merevitalisasi tambak udang di 15 kabupaten/kota dengan, pengelolaan irigasi perikanan partisipatif, penyaluran sarana revitalisasi tambak, seperti kincir, pengujian hama penyakit udang dan kualitas air, serta sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya udang. Kluster tambak udang berkelanjutan diharap dapat meningkatkan produktivitas dari 0,6 ton per ha per tahun menjadi 30 ton per ha per tahun. Adapun pengembangan tambak udang tradisional menjadi tambak intensif dengan produktivitas 80 ton per ha per tahun direncanakan seluas 14.000 ha.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, revitalisasi tambak-tambak tradisional masyarakat menjadi tambak udang model kluster bertujuan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan

Sepanjang 2021, Jamkrindo merealisasikan penjaminan KUR sebesar Rp 130,3 triliun, naik dari tahun lalu  Rp 90,4 triliun. Dirut PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan (18/1), mengatakan, pihaknya senantiasa berinovasi secara prudent dalam memberikan layanan bagi UMKM. ”Program KUR merupakan program yang sangat strategis untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dan pemberdayaan UMKM,” ujarnya. (Yoga)

Pendanaan usaha rintisan oleh perusahaan modal ventura makin marak. Perusahaan modal ventura anak usaha Bank Mandiri, Mandiri Capital Indonesia (MCI), misalnya, mendanai 7 perusahaan rintisan selama 2021 dari sektor e-dagang, teknologi finansial, dan perusahaan penyedia layanan perangkat lunak. ”Kami punya komitmen membangun ekosistem start up di Indonesia melalui investasi, pertumbuhan, dan exit yang sehat,” ujar Dirut MCI Eddi Danusaputro (19/1). MCI juga termasuk 1 dari 5 perusahaan modal ventura anak usaha BUMN yang menyuntikkan investasi dalam Merah Putih Fund (MPF), sebuah inisiatif Kementerian BUMN sebagai dana kelolaan yang mendukung akselerasi start up lokal yang berpotensi menjadi unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS) melalui kolaborasi bisnis dan modal. Adapun target penutupan investasi pertama Rp 4 triliun.

MCI juga bersinergi dalam penyaluran kredit agrikultur dengan Crowde senilai Rp 310 miliar dan kredit UMKM melalui Investree senilai Rp 306 miliar. Pada 2022, MCI fokus menyasar peluang pendanaan baru pada sektor tekfin. Perusahaan yang disasar adalah mereka yang berada pada tahap pertumbuhan, tapi pihaknya tetap membuka kemungkinan berinvestasi di perusahaan rintisan sektor lain seperti teknologi logistik dan teknologi pendidikan. 

Sementara itu, perusahaan rintisan penjualan mobil bekas Moladin mengumumkan pendanaan seri A sebesar 42 juta USD (Rp 596 miliar), dipimpin oleh Sequoia Capital India dan Northstar Group. Chief Executive Officer dan Co-Founder Moladin Andrew Khoo menjelaskan, pendanaan digunakan untuk membantu peningkatan bisnis transaksi mobil Moladin yang sudah ada, memperluas jaringan cabang, dan untuk memasuki peluang bisnis baru seperti ritel, pembiayaan, dan servis. Pada 2021, Moladin menjangkau lebih dari 15.000 agen dan dealer penjualan mobil bekas. (Yoga)

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim Hengky Pratoko (19/1) mengatakan, sejak dua tahun terakhir, dunia pelayaran dan logistik menghadapi carut-marut situasi perdagangan internasional. ”Saat ini yang terjadi bukan hanya kelangkaan kontainer, melainkan juga keterbatasan ruang kapal,  karena banyak kapal yang ditahan atau tak dioperasikan dengan alasan pandemi Covid-19,” ujar Hengky. Hengky mengatakan, biaya pengapalan 1 kontainer 40 feet dari Asia ke Eropa hanya  11.900 USD, turun dari sebelumnya 23.000 USD. Namun, tarif rata-rata dari Indonesia ke Eropa 25.000 USD atau lebih tinggi dari tarif Asia ke Eropa. ”Tarif dari Indonesia ke Eropa yang tinggi dimanfaatkan perusahaan pelayaran kontainer asing untuk memasukkan kontainer kosong, 8.000 kontainer masuk ke Jakarta dan 400 kontainer ke Surabaya,” kata Hengky. ”Penggeseran kontainer kosong itu hanya kamuflase karena praktiknya tidak ada jaminan ruang kapal sehingga barang tidak bisa dikirim. Untuk jaminan ruang pada kapal harus mengeluarkan biaya lagi,” ujarnya.

Lonjakan biaya pengapalan kontainer global ini juga dikeluhkan para eksportir. Wakil ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Manufaktur Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Ayu S Rahayu mengatakan, ”Beberapa pelayaran bahkan menerapkan ruang kapal premium atau tarif untuk kelas tertinggi. Itu pun dikenakan biaya tambahan pememesanan ruang. Selain itu, diberlakukan aturan pembatasan volume barang dengan skala tertentu dan ada tarif tambahannya.” Pada saat bersamaan, ada kenaikan tarif bongkar muat kargo dari truk kontainer ke kapal dan sebaliknya, juga biaya pembatalan yang mahal. Ketua GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan menambahkan, karena kargo melonjak tinggi, kinerja ekspor diprediksi hanya tumbuh 16,59 %,” harga produk Indonesia menjadi tak kompetitif lagi di pasar global. (Yoga)

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis jumlah UMKM bisa naik dari 17,2 juta unit menjadi 30 juta unit pada 2023. ”Kalau kita kompak mendukung, pasti bisa (mencapai target),” kata Luhut dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Rabu (19/1/2022), di Bandara Sultan Thaha, Jambi. (Yoga)