Ekonomi
( 40465 )Mengenal E-Dagang Lintas Negara Dari Cina
Dalam satu dekade terakhir setidaknya ada 3 perusahaan dagang yang menandai tonggak perjalanan ekosistem e-dagang lintas negara di China. Pertama, LigthInTheBox. Perusahaan ritel daring yang berdiri 2007 ini mencatatan pendapatan 1 miliar RMB atau 157 juta USD pada 2012. Perusahaan kedua, Global Top Ecommerce, membukukan pendapatan 10 miliar RMB atau 1,57 miliar USD pada 2017. Terakhir, merek mode SHEIN yang mencapai pendapatan 100 miliar RMB atau 15,7 miliar dollar AS di akhir 2021. Ketiganya mewakili perusahaan daring global dengan model business to consumer (B2C) yang mengirim produk langsung ke konsumen.Keberhasilan perusahaan di China memasarkan produk secara langsung pada konsumen dunia tak lepas dari perkembangan ekosistem digital.
Sebelum tahun 2018, strategi paling banyak diterapkan penjual lintas negara di China ialah ”puhuo” yang dapat diterjemahkan sebagai distribusi. Demi menjangkau sebanyak mungkin pembeli, produk didistribusikan melalui sebanyak mungkin saluran, dikombinasikan dengan promosi massal dan harga produk yang murah. Di tahun 2021, Anker misalnya, mengubah strategi dengan memasang margin produk rendah dan berinvestasi pada pemasaran, penjenamaan, serta menjual produk berkualitas premium. Amazon misalnya, per Mei 2021 memblokir 50.000-an penjual China karena manipulasi ulasan palsu. Hal ini menguatkan gagasan membangun platform mandiri sebagai saluran penjualan langsung. (Yoga)
Minim Kontribusi Usaha Kecil dan Rantai Pasok Industri
Tingkat kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri nasional masih sangat kecil, yakni baru sebesar 4,1%. Hal ini diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di gedung Smesco, Jakarta, kemarin. "Kami menargetkan angka kontribusi tersebut bisa naik dua kali lipat pada 2024. Sebab, kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja," tutur Teten. Sebagai implementasi program kemitraan itu, pada September tahun lalu, Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebagai uji coba, enam BUMN dilibatkan untuk menjalin kemitraan dengan koperasi, UMKM, serta industri skala kecil dan menengah dalam rantai pasok mereka. (Yetede)
Seratus Lebih Miliarder Minta Dipajaki Saat ini Juga
Paris, Lebih dari 100 miliuner membuat permohonan yang tidak biasa pada Rabu (19/1). Permohonan ini muncul setelah sebuah studi yang diduking oleh individu kaya dan organisasi nirlaba menunjukkan bahwa pajak kekayaan atas orang-orang terkaya di dunia dapat menghimpun dana US$ 2,52 triliun per tahun. Uang itu cukup untuk membayar vaksin Covid-19 bagi semua orang dan menarik 2,3 miliar orang keluar dari kemiskinan. "Pajaki kami sekarang," kata mereka, pada sebuah surat terbuka pada pertemuan World Economic Forum Davos yang berlangsung virtual. Permohonan mereka mengikuti laporan oleh badan amal global Oxfam minggu ini yang mengatakan bahwa 10 orang terkaya di dunia menggandakan kekayaan mereka menjadi US$ 1,5 triliun selama dua tahun pertama pandemi.
LRT Jabodetabek Ditargetkan Beroperasi Mulai Agustus
Moda Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek ditargetkan akan mulai beroperasi mulai Agustus 2022. Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menjelaskan, LRT Jabodetabek akan dioperasikan menggunakan sistem kendali kereta berbasis komunikasi (Communication based train control/CBTC) dengan GoA level 3. Adapun GoA level 3 adalah tingkat otomatis operasional kereta, yakni pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis, namun mensyaratkan masih terdapat petugas operasional di dalam kereta untuk penanganan kondisi darurat dan pelayanan kepada pelanggan. Train attendant selalu mobile dalam kereta dan tidak mengoperasikan sarananya dalam operasi normal. Hal tersebut dikarenakan pengoperasian LRT Jabodetabek dilakukan secara otomatis dari operation control center (OCC) atau backup OCC secara terpusat. (Yetede)
OVO Tunjuk Eddy Martono Menjadi COO Yang Baru
PT Visionet Internasional (OVO), platfrom pembayaran digital, dan layanan finansial pilihan masyarakat, baru-baru ini telah menunjuk Eddy Martono selaku Chief Operating Officer (COO) OVO, Eddy menggantikan Jaygan Fu Ponnudurai yang kini menjabat sebagai CEO OVO. Sebelum ditunjuk sebagai COO OVO, Eddy merupakan partner di The Boston Consulting Group. Eddy bekerja sama dengan perusahaan dari berbagai industri dan geografi terkait transformasi, model operasi digital, dan managemen portfolio. "Latar belakang Eddy memampukannya untuk melihat langkah-langkah perkembangan dan ekosistem OVO dari berbagai sisi dan pihak, serta memastikan agar semuanya dapat berjalan secara terpadu." tutur Jaygan. (Yetede)
Pengembangan Properti Mengalap Berkah Ibu Kota Baru
Ada gula ada semut. Adagium ini cocok untuk menggambarkan rencana pemindahan Ibu Kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Properti adalah salah satu sektor bisnis yang akan berputar kenceng di pusaran ibu kota baru. Dari informasi yang dihimpun KONTAN, sekelompok pengusaha memang menyodorkan proposal kepada pemerintah. Untuk membangun ibu kota baru tidak murah dan nilainya mencapai miliaran dollar AS. Proyek ini akan mencapai nilai ekonomis jika dalam 10 tahun pemerintah bisa mendatangkan 5 juta penduduk ke ibu kota baru.
Dana Stimulus Ekonomi Masuk Proyek Ibukota Baru
Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini. Namun demikian, nilainya masih lebih rendah dibanding realisasi anggaran PEN tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, alokasi anggaran PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Anggara PEN tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi awal sebesar Rp 414,1 triliun. Namun jumlah ini tetap lebih rendah ketimbang alokasi tahun 2021 yang mencapai Rp 744,77 triliun dan realisasi sementara tahun lalu sebesar Rp 658,6 triliun.
Menkeu : Ekonomi Tumbuh 4% di 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 sebesar 4%. Angka ini lebih tinggi ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar 3,7%. Sri Mulyani melihat, berbagai indikator perekonomian pada kuartal IV-2021 menunjukkan sinyal positif, pasca penyebaran Covid-19 varian delta pada kuartal sebelumnya. Perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), pertumbuhan ekonomi periode Oktober-Desember tahun lalu bisa mencapai 5%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,51%. "Jadi kalau kuartal keempat 2021 (pertumbuhan ekonomi) di 5%, keseluruhan tahun pertumbuhan akan di sekitar 4%," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1).
Saham Lapis Kedua Mulai Dijual
Sejumlah saham lapis dua dan tiga masih lesu di awal tahun ini. Indeks SMC Composite tercatat terkoreksi sebesar 2,61% sejak akhir tahun lalu hingga Rabu (19/1). Saham-saham yang menjadi pemberat indeks ini antara lain PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dengan koreksi sebesar 55,95% year to date (ytd), disusul PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL) yang mencatatkan penurunan 53,44% ytd, dan saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang turun 41,47%. Menilik data BEI, hanya saham lapis dua dan tiga di sektor energi dan keuangan yang mencatatkan penguatan. Tapi kedua sektor ini tak dapat mengangkat indeks IDX SMC Composite lantaran bobotnya hanya 36% dari indeks. "Minim sentimen positif jadi alasan saham-saham small medium cap mengalami penurunan," tutur Kepala Riset Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas, Rabu (19/1).
Pemanis Baru Investasi RI
Pemerintah menambah pemanis baru untuk memancing minat investor melalui relaksasi penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang termuat di dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Insentif fiskal ini diyakini akan menarik penanaman modal lebih tinggi serta mendukung pemerataan investasi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di level pemerintah daerah (pemda). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan skema penghitungan PBB di dalam UU HKPD disusun lebih fleksibel sehingga meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Optimisme serupa dikemukakan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Menurutnya, regulasi ini merupakan instrumen pendukung dari berbagai kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya untuk mendorong geliat investasi. Menurutnya, relaksasi PBB menjadi pemanis baru bagi investor yang sejauh ini telah memandang Indonesia sebagai tujuan alternatif penanaman modal. Wakil Ketum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simonjarang berharap kebijakan tersebut segera disosialisasikan agar pelaku usaha lebih memahaminya.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









