Investor asal Malaysia dan Korea Selatan menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Kawasan Industri Kariangau, Kota Balikpapan. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Elok Selvia mengungkapkan untuk investor asal Malaysia bakal membangun pabrik roti di kawasan tersebut. “Perusahaan Malaysia akan bangun pabrik roti namanya Gardenia. Selain itu, ada dari Korea Selatan yang banyak difasilitasi DPMPTSP Provinsi serta Uni Eropa yang difasilitasi dari BKPM,” katanya, Selasa (27/9). Dia juga telah mempersilahkan para investor asing lainnya untuk berinvestasi di kawasan industri yang dikelola lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Balikpapan, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses. Elok menjelaskan saat ini Kota Balikpapan memiliki Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK) seluas 2.500 hektare, dimana di dalamnya ada Kawasan Industri Kariangau (KIK) seluas 124 hektare.

Tren suku bunga rendah dalam dua tahun terakhir menyebabkan pamor produk perbankan memudar. Nasabah perbankan mengalihkan duit mereka dari produk perbankan yang berbunga rendah ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Gejala itu tampak dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang melambat. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan DPK mencapai 7,77% secara tahunan atau year on year (yoy) per Agustus 2022. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2022 sebesar 8,59% yoy.

Seperti yang sudah-sudah, belanja pemerintah tahun ini masih saja seret. Alhasil, laju roda ekonomi dalam negeri di kuartal III-2022 cenderung tersendat lantaran minimnya dorongan dari realisasi anggaran belanja pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja hingga Agustus 2022 hanya di kisaran Rp 1.657 triliun atau setara sekitar 53,3% dari total pagu yang dipatok dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022. Beleid anggaran ini menetapkan belanja pemerintah tahun ini senilai Rp 3.106,4 triliun. Angka itu juga hanya tumbuh 6,2% secara tahunan atau year on year (yoy). Secara terperinci, realisasi belanja pemerintah pusat hanya sekitar Rp 1.178,2 triliun atau setara 51,19% dari target. Nilai itu naik 8,3% secara tahunan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan, belanja pemerintah masih tersendat lantaran banyak kegiatan pemerintah pusat yang belum dibayarkan. "Banyak kegiatan yang sudah jalan tapi pembayarannya baru kuartal IV," kata Isa kepada KONTAN, Selasa (27/9). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap melihat, belanja pemerintah belum bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Sebab, selama dua kuartal berturut-turut, konsumsi pemerintah juga mencatat kontraksi. "Penopang pertumbuhan hanya konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Abdul.

Pemerintah tengah berupaya mengurangi tekanan permintaan valuta asing (valas) yang keluar dari pasar domestik. Tujuannya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah sudah menggelar sejumlah kebijakan, salah satunya adalah menelurkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 tahun 2021 tentang tarif sanksi ketentuan pelanggaran devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Ketentuan ini dibuat sebagai aksi terhadap korporasi yang melanggar ketentuan DHE. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, penerapan aturan tersebut mulai membuahkan hasil. Tercatat ada sejumlah korporasi di berbagai bidang yang melanggar ketentuan DHE, baik itu korporasi dibidang pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. "Dari keempat sektor tersebut, yang paling dominan adalah pertambangan dan perkebunan," katanya kepada KONTAN.

Emiten properti terus menggenjot ekspansi pasar ke wilayah baru. Contohnya PT Perintis Triniti Properti Tbk. Emiten dengan kode saham TRIN ini mulai menggarap tiga proyek baru di kawasan Sentul, Lampung, dan Labuan Bajo. Ishak Chandra, Presiden Direktur Triniti Land, mengatakan, ketiga proyek baru dikembangkan dengan konsep sesuai fokus bisnis perseroan ke depan. "Kami fokus di proyek landed house, business park, dan niche market project, " kata Ishak dalam konferensi pers, Selasa (27/9).

Krisis biaya hidup global dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Hal itu bisa terjadi lantaran daya beli masyarakat global, terutama di negara-negara tujuan utama ekspor RI, turun. Hasil jajak pendapat Ipsos, perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Perancis untuk Forum Ekonomi Dunia (WEF), menunjukkan, satu dari empat orang mengalami kesulitan keuangan di 11 negara maju. Mereka berencana mengurangi biaya makan, listrik, dan pemanas. Mereka juga mengurangi sosialisasi di kafe/tempat makan serta menunda keputusan pembelian bernilai besar. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Selasa (27/9) mengatakan, krisis biaya hidup merupakan cerminan penurunan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Krisis itu menurunkan daya beli sehingga permintaan pun turun.

Saat ini, AS telah mengalami resesi karena perekonomiannya tumbuh negatif dua triwulan berturut-turut. Pada triwulan I-2022, ekonomi AS tumbuh minus 1,4 % dan pada triwulan II-2022 minus 0,9 %. Menurut Dendi, penurunan permintaan itu akan dibarengi penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter kontraktif. Hal ini juga dapat memengaruhi penurunan nilai ekspor Indonesia. Adapun kebijakan moneter kontraktif, seperti kenaikan suku bunga acuan, bakal semakin menekan harga komoditas. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan Muhri berpendapat senada. Krisis biaya hidup merupakan salah satu indikator pelemahan daya beli masyarakat global. Hal ini bakal menurunkan permintaan dan ekspor. Masih ada peluang bagi Indonesia untuk menjaga ekspor agar tidak tergerus lebih dalam di tengah krisis biaya hidup masyarakat global. Indonesia dapat mengekspor komoditas primer yang dibutuhkan masyarakat, bahkan bahan baku utama yang dibutuhkan oleh kalangan industri di negara-negara yang tengah mengalami krisis. (Yoga)

Elite dan organisasi partai politik harus bekerja keras menciptakan sistem dan perilaku antikorupsi agar mampu mewujudkan harapan pemilih muda untuk mendapat pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Perubahan karakter pemilih yang kini semakin didominasi oleh generasi muda harus direspons parpol. Sebelumnya, hasil survei Centre for Strategic and International Studies Jakarta, 8-13 Agustus 2022, menunjukkan karakter pemimpin yang diidamkan pemilih muda berusia 17-39 tahun pada 2024 ialah jujur dan tidak korupsi (34,8 $). Selain itu, juga figur merakyat dan sederhana (15,9 %),tegas dan berwibawa (12,4 %), berprestasi atau berkinerja baik saat memimpin (11,6 persen), serta berpengalaman memimpin (10,1 %).

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/9) menuturkan, dalam setiap survei, karakter pemimpin yang antikorupsi selalu menjadi standar moral ideal. Namun, hal itu faktanya berhadapan dengan ekosistem politik korup yang tidak bisa menghasilkan figur calon  pemimpin yang bebas dari korupsi. Bahkan, masyarakat belum sepenuhnya mampu menolak politik uang yang kerap dilakukan di ajang elektoral. ”Secara riil, mereka merasa tidak ada yang bisa memenuhi standar moral itu sehingga para pemilih muda cenderung mencari diferensiasi lain yang sering kali tidak memiliki makna kualitatif. Karena paras, gaya bicara, atau tingkat religiositas para calon, misalnya” kata Yunarto. (Yoga)

Penghargaan disampaikan Dirjen IRRI Jean Balié di Istana Negara Jakarta, 14 Agustus 2022. IRRI menghargai dan memuji upaya keras Indonesia untuk mengujudkan swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021). Banyak negara di Asia, seperti Filipina, Bangladesh, dan Sri Lanka, pernah meraih swasembada beras, lalu beralih jadi importir beras. Pemerintah negara-negara Asia itu berkeinginan untuk meraih kembali swasembada, tetapi sangat sulit diwujudkan. Lebih mudah meraih swasembada yang pertama daripada mempertahankannya. Sejak Reformasi, keinginan pemerintah untuk swasembada beras tetap tinggi, dukungan politiknya juga tinggi.

Indonesia pernah meraih kembali swasembada beras dalam waktu singkat, hanya 2 tahun (2008- 2009). Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara importir beras penting hingga 2018. Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas penghargaan tersebut. Namun, ada pula sejumlah pakar yang mempertanyakannya, terutama apabila dikaitkan dengan nasib para petani padi yang terus terpuruk dalam dua tahun terakhir, demikian juga industri penggilingan padi. (Yoga)

Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan kuat karena ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat, laju investasi yang pesat, dan kebijakan makro yang suportif. Dalam laporan terbaru mengenai proyeksi perekonomian Asia Pasifik, Bank Dunia mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 % pada 2022 dan 2023. Proyeksi ini sama dengan perkiraan pada April dan Juni 2022. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, proyeksi ekonomi Indonesia juga lebih baik. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 bahkan melampaui China yang pertumbuhan ekonominya dipangkas dari 5 % menjadi 2,8 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Regional Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/9) mengatakan, Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global karena ditopang bangkitnya konsumsi rumah tangga dan laju investasi swasta pascapandemi.

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2022 masih tumbuh 5,51%, berkontribusi 51,47 % terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 % pada periode itu. Adapun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 3,07 % dan berkontribusi 27,31 % terhadap perekonomian. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, juga diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas tahun ini. Kinerja ekspor komoditas itu membuat inflasi di negara-negara itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia lebih beruntung karena perekonomiannya tidak terlalu bergantung pada permintaan ekspor dari China, karena itu, meski perekonomian China diproyeksikan melambat tahun ini dan tahun depan, Indonesia tetap bergeming. (Yoga)

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, sesuai Visi Maritim 2045, Indonesia ingin kembali ke kejayaan bahari dan menjadi pusat peradaban maritim dunia. Meski demikian, rendahnya literasi maritim merupakan penghambat utama laju pembangunan kemaritiman. Pihaknya sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep biru (blue economy) dan mengukur PDB yang bisa dicapai dengan pendekatan ekonomi biru. Selain itu, mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia, yakni mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan laut dan pesisir untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan.

Dari kajian sementara BRIN bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai PDB kemaritiman pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 % PDB nasional senilai Rp 10.722 triliun. Nilai PDB kemaritiman itu turun Rp 19 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.231 triliun sebagai dampak pandemi. ”Visi Indonesia emas tahun 2045 harus menjadi momentum pengembalian kejayaan sebagai pusat peradaban maritim dunia,” ujar Luhut dalam puncak peringatan Hari Maritim Nasional Ke-58 bertema ”Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (27/9). Hari Maritim Nasional diperingati pada 23 September 2022. (Yoga)