Potensi resesi global ada di depan mata, bisa berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Indonesia perlu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB), agar dampak resesi ekonomi bisa diminimalisasi. Sayangnya, konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan tertekan setelah pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM). Ini tutur memicu lonjakan inflasi, khususnya tahun ini. Bahkan, inflasi akhir tahun 2022 diperkirakan bisa tembus 6%.

Pasar obligasi dalam negeri goyang diguncang kenaikan tingkat suku bunga acuan, baik yang dilakukan Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed). Tengok saja, yield obligasi negara kembali naik menembus 7,3%. Kemarin, yield obligasi negara acuan tenor 10 tahun berada di level 7,39%, sementara harganya ada di bawah par, tepatnya 93,13%. Sebelum pengumuman kenaikan suku bunga, yield SUN tersebut masih ada di 7,09% dengan harga 95,06% (13/9).Pasar obligasi korporasi juga terpengaruh sentimen kenaikan suku bunga tersebut. Harga obligasi korporasi di pasar sekunder cenderung turun. Kendati begitu, penurunan di obligasi korporasi tidak parah-parah amat.

Porsi kredit segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagian besar bank di Tanah Air masih rendah terhadap total kredit. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), portofolio kredit UMKM per Agustus 2022 baru mencapai Rp 1.214 triliun atau sekitar 19,7% dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 6.155 triliun. Meski begitu, sejumlah bank tetap berkomitmen mendorong peningkatan porsi kredit UMKM sesuai aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) minimal 30% pada tahun 2024.Bank BTPN misalnya, per Juni 2022, tercatat memiliki kredit UMKM sebesar Rp 21,14 triliun atau baru 14,16% terhadap total kreditnya. Itu terdiri dari kredit UKM sebesar Rp 9,99 triliun. Sementara pembiayaan BTPN Syariah yang fokus pada segmen mikro sebesar Rp 11,14 triliun. Henoch Munandar, Direktur Utama Bank BTPN mengatakan, terus berusaha memenuhi RPIM yang ditetapkan regulator di kisaran 30%.

PENETAPAN bunga financial technology (fintech) lending 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek tak juga memuaskan pemain. Menurut pemain fintech, dengan bunga saat ini bisnis jadi tidak bisa berjalan baik. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menjelaskan, batasan bunga yang saat ini menyebabkan beberapa produk tertentu dihindari oleh platform karena tidak menguntungkan. Ia mencontohkan produk pinjaman dengan ticket size kecil yang nilainya di bawah Rp 1 juta bakal makin jarang ditemui. Padahal, produk dengan ticket size tersebut dinilai memiliki permintaan yang lebih tinggi.

Soal rencana penyaluran kredit, bank dan multifinance perlu waspada. Sebab, kenaikan suku bunga acuan yang merembet ke bunga kredit, bakal memengaruhi profil risiko kredit para debitur. Potensi kenaikan risiko kredit di perbankan dan multifinance itu tergambar dari hasil kajian PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) yang dirilis, Kamis (29/9). Kendati jumlah debitur berisiko tinggi cenderung menurun dalam beberapa bulan belakangan, kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap harus ditingkatkan karena indikasi kenaikan risiko mulai terlihat. Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu mengatakan bahwa secara umum tren penurunan debitur berisiko tinggi (high risk) dan berisiko sangat tinggi (very high risk) sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Data pengukuran profil risiko IdScore per Juli 2022 mencakup portofolio kredit dan pembiayaan senilai Rp15.199,14 triliun di seluruh Indonesia. Jumlah debitur mencapai 61,47 juta, yang menggenggam 286,6 juta kontrak kredit atau pembiayaan. IdScore mencatat porsi debitur dengan profil risiko high risk dan very high risk dalam portofolio trennya menurun, tepatnya masing-masing dari 59,1% dan 38% pada Maret 2022, menjadi 48,8% dan 33,2% per Juli 2022.

Sejumlah produk reksa dana masuk ke pasar sepanjang Juli hingga September kendati kinerja aset dasar fluktuatif pada periode tersebut. Pada periode Juli hingga September 2022, aset dasar reksa dana, yakni saham dan surat utang terpengaruh oleh indikator ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve, yakni sebesar 75 basis poin (bps) mulai Juli hingga September. Di sisi lain, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan pada Agustus sebesar 25 bps dan 50 bps pada September. Pasar saham pun sempat memecahkan rekor tertinggi, kendati pasar surat utang belum mampu menaikkan harga surat utang. Terlepas dari itu, ternyata pasar reksa dana masih ramai dengan instrumen baru. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, terdapat 43 produk yang didaftarkan pada periode tersebut. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 2.180 produk yang beredar hingga pekan kedua September dengan reksa dana seperti terproteksi dan pasar uang mendominasi. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, aksi manajer investasi menambah produk cenderung agresif untuk merambah pasar baru atau menerapkan strategi baru. Terlebih, untuk instrumen seperti reksa dana pasar uang dan terproteksi yang mendominasi pasar dari sisi jumlah produk cocok dengan karakter produk bagi investor pemula. Untuk reksa dana terproteksi, penerbitannya ramai sejalan dengan aksi penggalangan dana korporasi melalui surat utang.

Maspion Group kembali melepas ekspor produk aluminium sebanyak 10 kontainer senilai US$1,2 juta menuju ke 6 negara. Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus mengatakan, perseroan sejauh ini terus berupaya menangkap peluang pasar global, sehingga akhirnya mampu menembus banyak negara tujuan. “Kita dengan jeli dan tekun terus mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan, dan bagaimana mengembangkan pasar ke seluruh dunia. Saat ini kita sedang berupaya masuk ke Uni Emirat Arab, seperti Dubai agar pasar kita lebih luas lagi,” jelasnya usai pelepasan ekspor produk aluminium, Kamis (29/9).Adapun, dalam pelepasan ekspor produk aluminium ekstrusi, tangga aluminium, dan foil aluminium itu dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Produk tersebut akan dikirim ke 6 negara tujuan di antaranya Amerika Serikat, Australia, Inggris, Selandia Baru, Belgia, dan Vietnam.

Krisis biaya hidup yang dipicu oleh inflasi tinggi akan menghambat upaya pengentasan rakyat miskin dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Forum Ekonomi Dunia atau WEF menyebut pertumbuhan lapangan pekerjaan akan melemah dan upah riil yang diterima pekerja selama ini akan tergerus. Di sisi lain, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat. Melalui perubahan hitungan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli (purchasing power parities/PPPs) itu, jumlah orang miskin di sejumlah negara, termasuk Indonesia, bertambah. Berdasarkan hasil survei WEF terhadap 22 ekonom anggota Komunitas Ekonom WEF yang dipublikasikan di Geneva, Swiss, Rabu (28/9) waktu setempat, 70 % responden setuju resesi global kemungkinan terjadi tahun depan.

”Dengan melonjaknya inflasi dan tergerusnya upah riil, krisis biaya hidup global menghantam masyarakat paling rentan. Para pengambil kebijakan yang tengah mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi perlu memastikan dukungan khusus kepada mereka yang paling membutuhkan,” kata Managing Director WEF Saadia Zahidi melalui siaran pers di Jakarta. Bank Dunia dalam laporan bertajuk ”Reforms for Recovery: East Asia and Pacific Economic” menyebutkan, kenaikan harga pangan dan non pangan akan mendorong kenaikan garis kemiskinan. Seiring kenaikan harga pangan dan non pangan, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dan kelas masyarakat dengan mengubah PPPs 2011 menjadi PPPs 2017. Berdasarkan PPPs 2017, garis kemiskinan ekstrem naik dari 1,9 USD per hari atau sekitar Rp 28.969 (kurs Jisdor BI Rp 15.247 per USD) menjadi 2,15 USD per hari. (Yoga)

Usaha menanam padi dinilai semakin tidak menguntungkan seiring naiknya ongkos produksi serta  penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kalangan petani berharap harga pembelian pemerintah atau HPP gabah/beras dinaikkan guna mendongkrak produksi. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (29/9) menyebutkan, berdasarkan kajian dan survei bulanan oleh AB2TI selama kurun Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah dan beras di tingkat usaha tani cenderung turun. ”Saat ini bertanam padi tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan sebagian petani beralih komoditas sehingga produksi padi justru turun tiga tahun terakhir, yaitu 7,7 % pada 2019, lalu naik 0,09 % pada 2020, dan turun lagi 0,42 % pada 2021,” ujarnya. Iklim kemarau basah (La Nina) 2020 dan 2021 tidak mendongkrak produksi. Padahal, kata Guru Besar Pertanian IPB University itu, selama 20 tahun terakhir fenomena La Nina berhasil meningkatkan produksi padi dengan sangat tajam, yakni dengan kenaikan terendah 4,7 % pada tahun 2007.

Terkait itu, AB2TI usul agar pemerintah menaikkan HPP dari Rp 4.200 per kg saat ini, menjadi Rp 6.000 per kg. Kenaikan HPP diharapkan membuat petani bersemangat kembali sehingga perlahan mendongkrak produksi padi. Dalam diskusi yang digelar Kompas, Selasa (13/9), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ketahanan pangan jadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Langkahnya, antara lain, dengan memacu produktivitas jagung, kedelai, dan padi. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan pangan tersedia dan terjangkau guna mengendalikan inflasi. Untuk beras, misalnya, ada penugasan ke Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog. (Yoga)

Program gratis ongkos pengiriman barang yang jamak tersedia di platform lokapasar dinilai dapat menarik konsumen dalam jumlah besar. Di sisi lain, program itu dianggap merugikan bisnis perusahaan jasa kurir. Salah satu konsekuensinya adalah mematikan pesaing. Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma, Kamis (29/9) di Jakarta mengatakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asperindo tidak sepakat dengan program gratis ongkos kirim atau ”free ongkir” yang marak diterapkan sejumlah platform lokapasar. Aspirasi ini telah diserukan sejak awal bulan ini. Asperindo bahkan mendorong perusahaan jasa kurir anggota asosiasi tidak ambil bagian dalam promosi program gratis ongkos kirim tersebut.

Trian menjelaskan, konsep program itu dinilai melanggar Permenkominfo No 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Dalam Pasal 5 aturan itu disebutkan, tarif layanan pos komersial tidak boleh di bawah Harga pokok produksi. ”Realitasnya, ada program bebas ongkos kirim pengiriman barang bukan hanya menggunakan sumber anggaran perusahaan platform lokapasar sendiri. Ada juga mereka yang minta agar perusahaan jasa kurir ikut ambil bagian (mengeluarkan biaya untuk ikut menyubsidi program gratis ongkos kirim),” ujar Trian. Terkait aspirasi Asperindo itu, External Communications Senior Lead Tokopedia Rizky Juanita Azuz menyampaikan, pihaknya masih mempelajari dan bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). (Yoga)