BI mencatat posisi cadev Indonesia akhir September 2022 melorot US$ 1,4 miliar menjadi US$ 130,8 miliar dari akhir Agustus US$ 132,2 miliar. Hal itu dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan dolar untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, cadev tersebut setara pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadev domestik itu berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor," ucap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10). BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menilai penurunan cadev September ini masih cukup baik. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga di beberapa negara berkembang. “Posisi cadev sebesar US$ 130.8 miliar, berdasarkan asesmen kami, masih cukup jauh di atas batas kecukupan," ucap dia. (Yoga)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan memulai uji coba teknologi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada akhir tahun ini. PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) yang ditunjuk sebagai pelaksana sistem MLFF siap menginvestasikan dana sebesar Rp4,4 triliun untuk proyek tersebut.

 Dana asing Rp 7,28 triliun masuk pasar keuangan Indonesia sepanjang 3-6 Oktober 2022, seiring meredanya sentimen ketidakpastian global. Sebelumnya, dana asing keluar dari pasar keuangan domestic pada pekan keempat dan kelima September 2022 masing-masing Rp 3,5 triliun dan Rp 8,4 triliun. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto memerinci, asing mencetak beli bersih (net buy) di pasar SBN Rp 2,51 triliun dan pasar saham Rp 4,77 triliun. Selama Januari hingga 6 Oktober (year to date/ytd) 2022 aliran modal asing keluar (net outflow) dari pasar SBN mencapai Rp 167,81 triliun, sedangkan modal asing masuk (net inflow) di pasar saham Rp 69,71 triliun. "Dalam beberapa hari terakhir, ada net inflow asing di pasar SBN. Hal tersebut disebabkan sentimen negatif global yang sempat mereda. Sentimen global ini memang masih up and down dan sangat tergantung data ekonomi," ucap dia saat dihubungi Investor Daily, Sabtu (8/10). Berdasarkan data BI, tingkat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun mencapai 7,17%, sedangkan yield surat utang AS atau US Treasury (UST) 10 tahun di level 3,824%. Selanjutnya, pada Jumat (7/10), rupiah ditutup melemah 65 poin ke level Rp 15.251. "Dalam kondisi maraknya sentimen negatif global, dolar AS menguat terhadap hampir seluruh mata uang lain, "ucap dia. (Yoga)

Pemerintah memastikan bakal ada investor baru yang akan masuk ke dalam negeri untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter nikel di Sorong, Papua. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini ada investor asing dari kawasan Asia yang membangun smelter di dalam negeri. Smelter itu nantinya bakal mengambil bijih nikel dari PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. “Kemarin sudah ada investor dari luar negeri sudah bertemu dengan saya, sekarang sedang minta untuk kerja sama dengan Antam, karena ore nikelnya akan diambil dari punya Antam,” kata Bahlil pekan lalu. Nantinya, kata Bahlil, calon mitra anyar itu akan mengambil bagian pada tahapan pemurnian dan pengolahan nikel di Sorong. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga meminta pembangunan smelter di Sorong dipercepat.

 Indonesia Marketing Association (IMA) menyerukan kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, profesional, dan akademisi, untuk kompak dan saling berkolaborasi berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi dunia pada 2023. Hal ini terungkap dalam Rakernas IMA, yang diikuti lebih dari 200 perwakilan dari 89 chapter dari total anggota sebanyak 2.963 di seluruh Indonesia. President IMA Periode 2021 - 2023 Suparno Djasmin mengatakan, ancaman resesi perekonomian dunia bisa memicu kemunduran ekonomi. Sehingga masyarakat perlu hati-hati dalam navigasi dan antisipasi ketidakpastian yang  disebabkan resesi global tersebut. WTO menurunkan angka prediksi pertumbuhan ekonomi dari 3,3% menjadi 2,3% di tahun 2023. Sebagai pelaku bisnis, ancaman resesi perekonomian dunia ini memang nyata. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kemunduran ekonomi.

“Meski kondisi ekonomi global yang sedang bangkit dari pandemi Covid-19, dunia dihadapkan dengan potensi resesi, inflasi yang didorong oleh krisis energi, dan kondisi geopolitik yang mengganggu supply chain yang terjadi berkepanjangan sehingga negara-negara kompak meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi,” kata Suparno dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/10). Menurut dia, ancaman resesi ekonomi bisa dirasakan saat ini di Indonesia, seperti inflasi yang diprediksi mencapai 6,8%, membuat lemahnya daya beli dan menggerus konsumsi hingga berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta banyak perusahaan yang berguguran. Suku bunga acuan yang menjadi 4,25% untuk mengendalikan Inflasi juga mengakibatkan kenaikan harga-harga yang dapat meningkatkan risiko kredit yang tentunya akan berdampak pada perekonomian. Dengan kondisi yang seperti ini, IMA sebagai asosiasi pemasaran yang terdiri dari akademisi, professional, pemerintah dan pengusaha, perlu merapatkan barisan, kompak dan saling berkolaborasi untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia. (Yoga)

Pemerintah diminta turun tangan membatasi jumlah pengemudi ojek online yang juga bekerja sebagai karyawan BUMN dan swasta karena sudah berlebih di beberapa kota serta bisa tidak menimbulkan masalah sosial. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan selama ini proses perekrutan pengemudi ojek online (ojol) dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan riwayat pekerjaan pengemudi. Hal ini, merugikan para pengemudi ojek lain yang memang mengandalkan nafkahnya dengan menjadi pengemudi ojek sebagai pekerjaan utama. “Saat ini pemerintah ikut turun tangan dalam membatasi jumlah driver ojol agar tidak menimbulkan masalah sosial juga, pihak perusahaan aplikator harus memiliki pedoman penyaringan dalam perekrutan mitra drivernya jangan hanya mencari profit sebanyak-banyaknya,” ujarnya, Minggu (9/10). Menurut Igun, banyaknya mitra pengemudi membuat pendapatan para pengemudi ojol makin hari kian menyusut.

Pemerintah terus berupaya memacu pengembangan industri farmasi dan industri alat kesehatan (farmalkes) di Tanah Air, dengan penguatan kerja sama industri farmalkes antara Indonesia-Jepang, mengingat kedua industri ini ada dalam tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Penguatan kerja sama kerja sama industri farmalkes antar kedua negara tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Indonesia-Japan Pharmaceutical and Medical Device Business Forum yang telah berlangsung pada 5-7 Oktober 2022 di Osaka, Jepang. Kegiatan forum bisnis itu merupakan inisiatif dari KBRI di Tokyo berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Osaka, dan didukung oleh Kemenperin, Kemenkes, dan Kadin Indonesia, IIPC Tokyo dan ITPC Osaka, serta beberapa mitra Jepang seperti METI Kansai, Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan (FPMAJ), dan JETRO. 

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Ignatius Warsito, yang mewakili Menperin di Jepang, mengatakan, industri farmalkes merupakan dua dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. "Kemenperin mendorong pendalaman struktur industri, peningkatan investasi dan menjalankan inisiatif roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Ignatius Warsito dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, (9/10). Ketua Kadin Indonesia Komite Bilateral Indonesia-Jepang, Emmanuel L. Wanandi menerangkan, kegiatan ini berfokus untuk mempertemukan pelaku bisnis industri farmasi dan alat kesehatan asal Indonesia dengan pelaku bisnis/ investor dari Jepang. Saat itu, Wanandi memimpin kehadiran 15 delegasi bisnis Indonesia yang meliputi sembilan perusahaan farmalkes, termasuk perwakilan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPA). (Yoga)

Enam emiten bank yang tercatat di BEI membiayai rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 16,49 triliun sepanjang Januari-September 2022. Penyaluran pembiayaan KPR berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu setara 148.473 rumah. Subsidi FLPP disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja sama dengan para bank penyalur. Dalam rentang waktu itu terdapat 35 bank menjadi penyalur FLPP. Enam emiten bank penyalur FLPP teratas itu mencakup PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), termasuk unit usahanya, BTN Syariah. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Bank BJB), termasuk BJB Syariah. Lalu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri). 

“Tahun 2022, kami menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 170 ribu unit atau 85% target pemerintah yang sebesar 200 ribu unit,” kata Haru Kusmahargyo, dirut BTN kepada Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini. Sepanjang Januari hingga 7 Oktober 2022, BTN menjadi penyalur FLPP terbesar, yakni 100.244 rumah setara 64,11% total unit yang disalurkan per akhir September 2022, senilai Rp 11,12 triliun atau 64,03% total FLPP. Penyaluran bank berkode saham BBTN itu mencakup konvensional Rp 9,01 triliun setara 80.954 unit, sedangkan skema syariah Rp 2,11 triliun setara 19.290 unit. “Tahun ini, penyaluran FLPP kami relatif stabil, justru untuk yang nonsubsidi kami perkirakan tumbuh sekitar 8%,” ujar Haru.  (Yoga)

Perlambatan ekonomi membuat pelaku usaha harus pintar-pintar mengatur bujet operasional perusahaannya. Efisiensi menjadi pilihan logis, entah melalui penghematan biaya, pengurangan produksi, dan lain sebagainya. Salah satu anggaran perusahaan yang lazim terkena dampak efisiensi adalah biaya promosi, baik melalui iklan maupun program pemasaran. Namun, menurut perusahaan riset media dan periklanan Nielsen Audience Measurement Indonesia, pemangkasan bujet iklan sebaiknya tak dilakukan. Sebab, promosi dapat membantu perusahaan atau jenama pulih lebih cepat ketika perekonomian kembali membaik. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Nielsen Audience Measurement, Hellen Katherina, iklan akan membuat perusahaan dapat terus menjangkau konsumen baru. “Kalau itu disetop, perusahaan hanya akan bergantung pada pembeli existing, yang sudah pernah beli. Terus jadinya hanya beli ulang, karena dirayu dengan promosi, tapi Anda tidak menjangkau konsumen baru,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ketika dua tahun pandemi, semua bilang belanja iklan akan turun. Tapi dari pengamatan kami malah, walaupun mungkin secara overall, pertumbuhannya tidak fantastis, tidak turun. Banyak juga yang mengatakan bahwa pasti pengiklan akan cut budget gila-gilaan sehingga semua akan kena dampak. Tapi ternyata ada juga pengiklan yang percaya bahwa itu justru kesempatan baik untuk beriklan, karena semua orang atau konsumen lebih gampang ditangkapnya, karena semua anggota keluarga ada di rumah kok. Lalu, semua pasti haus informasi dan haus entertainment, yang mana itu didapatkan dari media. Media dengan jangkauan tertinggi masih televisi. Sehingga, di dua tahun pandemi itu, kami melihat TV masih sangat survive. Jadi, tidak terlihat penurunan yang signifikan, setidaknya dalam data kami. Karena pengamatan yang kami lakukan itu berdasarkan as simple as jumlah spot, kemudian dikalikan rate card-nya. Jadi, kami tidak mendeteksi ada penurunan yang signifikan. Tapi mungkin saja kalau terjadi, mungkin dalam link one-on-one di antara stasiun televisi-nya dengan pengiklannya terjadi diskon yang lebih tinggi. (Yoga)

Kemenperin fokus memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. ”Selain itu, kebijakan terbaru adalah pemberian stimulus harga gas sebesar 6 USD per MMBTU,” ujar Kepala Badan Standardisasi  dan Kebijakan Jasa Industri Doddy Rahadi, Minggu (9/10). (Yoga)