Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) selangkah lagi masuk pembahasan parlemen. Saat ini, pembahasan yang dilakukan masuk tingkat masukan lembaga-lembaga yang masuk dalam RUU yang juga acap disebut omnibus law sektor keuangan. Yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Draft terbaru yang diterima KONTAN memuat poin-poin kalibrasi antar lembaga dan kementerian. Salah satu yang menarik: penguatan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang masuk ranah pengawasan OJK. Pada pasal terkait OJK, kini ada dua fungsi kepala pengawas baru yang juga menjadi anggota Dewan Komisioner OJK. Pertama, fungsi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun. Sebelumnya fungsi ini masuk ke Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB. Dengan kata lain, pengawasan IKNB terbagi dua. Kedua, ada fungsi baru terkait Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum. Dua fungsi kepala pengawas baru ini menghilangkan dua fungsi kepala pengawas yang sebelumnya ada. Yakni anggota ex-officio dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Nantinya suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proses konstruksi lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selain PMN Tunai, Komisi XI DPR juga menyetujui PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,93 triliun, berupa aset lahan di Karawaci-Tangerang dengan nilai Rp 1,81 triliun dan di Plaju-Palembang senilai Rp 122,76 miliar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tujuan pemberian PMN non tunai tersebut adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan guna mendukung urgensi pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan proyek yang ada.

Kinerja sektor manufaktur terancam kembali redup gara-gara kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Lonjakan inflasi hingga kenaikan suku bunga akan menjadi batu sandungan bagi sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berdasarkan data S&P Global pada bulan September 2022 mencapai level 53,7. Posisi ini naik dibanding hasil per Agustus 2022 yang berada di angka 51,7.Ekonom S&P Global Market Intelligence, Laura Denman mengatakan, penguatan sektor manufaktur Indonesia tersebut didorong kondisi permintaan yang lebih baik. Kondisi ini mendorong kenaikan signifikan pada permintaan hampir selama satu tahun. Beberapa perusahaan, mengkhawatirkan potensi tekanan inflasi ke depan dan dampaknya terhadap perekonomian. Badan Pusat Statistik mencatat untuk bulan September laju inflasi mencapai 1,17% dalam basis bulanan, dan 5,95% jika dihitung year-on-year.

Emiten transportasi dan logistik darat akhirnya tak kuat lagi menahan beban efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk itu, emiten sektor ini berniat memberlakukan tarif baru layanannya. Contoh PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) yang akan menyesuaikan tarif jasa pengiriman. Emiten yang pendapatannya ditopang bisnis logistik ini bakal menyesuaikan harga layanan Anteraja. Prodjo Sunardjanto, Presiden Direktur Adi Sarana Armada mengatakan, ASSA bakal menyesuaikan tarif baru jasa pengiriman barang terhitung efektif awal Oktober ini. ASSA mengerek tarif ongkos kirim minimal 15%-25% dari tarif normal. Selain ASSA, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) sudah menerapkan tarif baru beberapa hari pasca kenaikan harga BBM. Ini menyusul keluarnya surat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia kepada anggotanya yang merekomendasikan penyesuaian tarif.

Nilai dana asing di surat berharga negara (SBN) masih terus menyusut. Per 28 September, total kepemilikan investor asing di SBN mencapai Rp 735,92 triliun. Angka tersebut menyusut sebesar Rp 23,59 triliun jika dibanding posisi per akhir Agustus 2022 sebesar Rp 759,51 triliun. Porsi asing dari total outstanding SBN pun turun dari akhir Agustus 2022 sebesar 15,24% menjadi 14,46% per 28 September 2022. Direktur & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Asset Management Indonesia Ezra Nazula mengatakan, dana asing di pasar obligasi dalam negeri menyusut karena asing beralih ke obligasi di negara maju yang dianggap lebih menguntungkan.

Saat ini beberapa bank masih belum memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik atau free float sebesar 7,5%. Di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS), Bank Permata Tbk (BNLI), dan Bank BTPN Tbk (BTPN). Namun, ketiga bank yang masuk dalam daftar bank beraset jumbo di Tanah Air itu menyatakan sudah siap untuk memnuhi kebutuhan tersebut. BTPN saat ini tercatat baru memiliki free float 5,25%. Artinya, perseroan itu masih harus mengalirkan minimal 2,25% saham ke publik guna memenuhi aturan. Selebihnya sebesar 92,43% digenggam oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Direktur Kepatuhan BTPN, Dini Herdini mengatakan, terkait pemenuhan aturan, BTPN saat ini mengalihkan saham treasury atau saham-saham yang dibeli kembali (buyback) bank sebelumnya.  Adapun Bank Permata saat ini baru mencatatkan free float 1,29%. Sedangkan 98,71% saham dimiliki oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Direktur Keuangan Bank Permata, Lea Kusumawijaya mengatakan, sejak Bangkok Bank menyelesaikan kewajiban tender offer setelah mengakuisisi Bank Permata dari Astra dan Standard Chartered Bank, jumlah saham beredar BNLI memang sangat kecil.

Prediksi inflasi meninggi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 3 September lalu telah terbukti. Indeks harga konsumen (IHK) pada September 2022 tembus 5,95% (year-on-year/YoY), jauh lebih tinggi ketimbang Agustus sebesar 4,69%. Malah, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tingkat inflasi pada Oktober 2022 bakal lebih tinggi. Selain energi, bahan makanan juga memiliki daya dorong besar inflasi. Tak ayal, pemerintah dan otoritas moneter pun kini dituntut kembali meracik strategi lanjutan untuk mencegah inflasi kembali meninggi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memacu sinergi dengan pemerintah daerah dalam menangkal lonjakan IHK. Sejauh ini pemerintah memang telah menyiapkan proteksi untuk menahan lesatan IHK. Alokasi perlindungan sosial disiapkan senilai Rp24,17 triliun. Anggaran subsidi dan kompensasi pun mencapai Rp502 triliun.

Selain melanjutkan fokus membangun dan berkontribusi bagi perekonomian Tanah Air, bertepatan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 yang jatuh pada 2 Oktober 2022, PT Bank Mandiri Tbk. kembali mempertegas posisinya sebagai bank terbesar dengan konsistensi transformasi bisnis secara menyeluruh. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan perayaan kali ini mengusung tema ‘Digital & Kekinian’, mencerminkan perjalanan panjang Bank Mandiri terus relevan dengan perkembangan tren serta kebutuhan masyarakat melalui inovasi dan transformasi digital. “Sejak berdiri Bank Mandiri terus berupaya menjadi pemain utama di industri keuangan. HUT kali ini momen bagi Mandirian bersiap diri menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat guna menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat dan nasabah,” ujarnya, Senin (3/10). Menurutnya, salah satu upaya melanjutkan transformasi bisnis itu adalah dengan terus mempersiapkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi serta mampu mengedepankan peran teknologi dan inovasi sebagai pilar aktivitas bisnis

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor pipa lagi setelah Wavin menyelesaikan pembangunan pabriknya di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Untuk diketahui, hingga saat ini sebanyak 80% produk pipa yang digunakan di dalam negeri masih diperoleh dari impor. Keberadaan pabrik Wavin pun diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pipa nasional, sehingga bisa menyetop impor. “Setelah pabrik Wavin jadi, impor pipa tidak akan ada lagi, dan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang akan tercipta lapangan kerja yang tidak kecil,” kata Presiden saat groundbreaking pabrik Wavin di Batang, Senin (3/10).Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Wavin menyusul 10 perusahaan berskala global lainnya yang sedang dalam proses konstruksi pembangunan pabrik di Kawasan Industri Batang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya pipa yang diproduksi dari pabrik baru tersebut juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pipa di Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Eropa. Dengan begitu, Indonesia bakal menjadi salah satu pusat produksi pipa Wavin di dunia

Pemerintah menjadwalkan operasi pasar serempak di seluruh Indonesia untuk mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik sebagai imbas rebutan gabah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan operasi pasar itu merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok termasuk beras. “Diharapkan operasi pasar dilakukan serempak di seluruh Tanah Air, terutama di daerah yang mengalami kenaikan signifikan agar harga terkendali,” ujarnya saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10). Mendag juga berharap pemda merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok, seiring perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kepala daerah untuk terus memantau harga barang kebutuhan pokok. Salah satu respons pemda yang bisa dilakukan guna mengendalikan gejolak harga beras adalah dengan memberikan subsidi harga. Selain itu, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar harga beras dapat terkendali, baik jangka pendek maupun jangka panjang.