PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester I-2022 ini. Berbekal itu pula, Garuda Indonesia optimistis bisa meraih kinerja keuangan maupun operasional solid hingga akhir tahun. Mengacu laporan keuangan yang dirilis melalui website. Bursa Efek Indonesia, GIAA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,76 miliar di semester I-2022. Pada semester I-2021, Garuda menderita rugi bersih US$ 898,65 juta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra menyebutkan, pencapaian laba bersih dipengaruhi oleh rampungnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui putusan homologasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Setelah rampungnya proses PKPU, Garuda kini mempercepat berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan proses restrukturisasi yang mulai bergulir. Misalnya, implementasi rencana rights issue sebagai tindak lanjut persetujuan proposal perdamaian PKPU, serta rencana penambahan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Gejolak ekonomi seperti dinamika geopolitik global, penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan inflasi rupanya membuat optimisme konsumen menyusut. Buktinya, Survei Konsumen September 2022 mencatat adanya penurunan di seluruh jenis indeks dan di seluruh kelompok penghasilan masyarakat. Malah, penurunan indeks paling dalam justru dialami oleh masyarakat kelas menengah. Sejumlah kalangan khawatir jika situasi tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka konsumsi yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi bakal makin seret. Menurut data Bank Indonesia (BI), kendati masih berada di zona optimistis, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 tercatat hanya 117,2, turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 124,7. Indeks Ekonomi Saat ini dan Ekspektasi Kondisi Ekonomi pun membukukan catatan serupa. Tak heran jika kalangan pelaku usaha pun waswas. Sebab, penurunan kepercayaan diri konsumen merefleksikan adanya keterbatasan daya beli sehingga dapat memengaruhi output yang dihasilkan oleh dunia bisnis. Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan keran bansos yang mengucur deras tak mampu mengompensasi perlambatan daya beli. Terlebih, penebalan bansos yang disiapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi kelompok menengah.

Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak pemerintah menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum naik hampir 3 tahun guna menyelamatkan bisnis properti. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan inflasi hingga kondisi makroekonomi semakin menyudutkan pengembang rumah subsidi. Kondisi itu diperparah dengan harga bahan hingga ongkos produksi yang melonjak tinggi. “Soal harga rumah subsidi, saya rasa sudah waktunya disesuaikan karena sudah hampir 3 tahun harga tidak naik. Padahal kalau kita lihat lagi UMR [upah minimum regional] pun tiap tahun naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah mengajukan anggaran rumah bersubsidi dan kenaikan hingga 7%. Namun, dia menyatakan realisasi penaikan harga rumah subsidi itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kenapa agak lambat karena kan dari [Kementerian] Keuangan harus menghitung lagi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sekali dikeluarkan angkanya langsung tidak valid lagi, langsung absolut karena dampak kenaikan BBM. Itu kan bukan hanya Solar yang naik seluruh material konstruksi naik,” kata Endra.

Tren inflasi yang merangkak naik berpotensi memukul kinerja emiten sektor retail pada pengujung akhir tahun ini. Pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh pada tertahannya belanja, sehingga penjualan barang-barang retail mengalami penurunan. Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menuturkan lapisan masyarakat yang terpukul pertama kali adalah kelompok menengah ke bawah, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kenaikan harga. “Masyarakat (kelas) bawah cenderung menahan diri dalam konsumsi, sedangkan masyarakat menengah ke atas masih dapat mewujudkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Nafan kepada Tempo, 10 Oktober 2022. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi semasa pandemi ketika masyarakat memilah kebutuhan konsumsi, dengan mendahulukan kebutuhan primer untuk bertahan hidup. Nafan berujar realitas tersebut pada akhirnya akan terefleksikan pada kinerja emiten retail sesuai dengan segmentasi pasar masing-masing. 

Dia mencontohkan emiten PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang pada semester I 2022 membukukan pertumbuhan penjualan 34,1 % menjadi Rp 12,24 triliun, yang ditopang pertumbuhan penjualan toko yang sama (same-store sales growth) sebesar 33,8 % atau naik dibanding tahun lalu yang sebesar 22 persen. “Sebagaimana yang kita tahu, emiten MAPI menjual produk-produk high-end dan berkualitas. Jadi, mereka punya segmentasi pasar menengah ke atas,” ucap Nafan. Sementara emiten retail lainnya sibuk merampingkan jumlah toko untuk keperluan efisiensi, MAPI justru berekspansi dengan membuka gerai baru. Pada paruh pertama tahun ini, jumlah gerai perusahaan pemilik jenama Sogo, Sport Station, Kidz Station, dan pemilik lisensi ratusan merek lainnya itu membuka 161 gerai. Total gerai yang dimiliki perusahaan pun menembus 2.837 toko. Ekspansi juga dilakukan MAPI melalui penjualan secara daring, dengan mengoperasikan 26 gerai online pada 11 saluran marketplace. (Yoga)

Pelaku usaha retail mulai mengencangkan ikat pinggang seiring dengan tren inflasi yang masih terus melaju hingga akhir tahun. Kenaikan harga barang secara serempak dipastikan akan menahan minat belanja masyarakat dan menggerus tingkat penjualan. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, berujar, ancaman inflasi membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, penghasilan masyarakat cenderung tetap atau tak mengalami kenaikan yang berarti. “Ketika harga produk naik, masyarakat akan lebih waspada dalam mengelola pengeluaran mereka,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 10 Oktober 2022. Di sisi lain, pelaku usaha tak memiliki pilihan selain mengerek harga barang yang dijual, karena hal itu bergantung pada harga yang dipasang pemasok atau supplier dan bergantung pada persaingan harga yang terjadi di pasar. “Pasti ada kenaikan, karena ongkos produksi dengan marginnya itu harus dijaga,” ucap Tutum. Imbasnya, masyarakat harus menyesuaikan pola belanja mereka ketika inflasi dan kenaikan harga-harga terealisasi. Pola belanja yang lebih ketat itu pun mulai dirasakan oleh peretail dalam beberapa waktu terakhir. 

Tutum mencontohkan, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli untuk menyiasati kenaikan harga yang terjadi. “Misalkan, sebelumnya membeli 10 barang, sekarang menjadi 9 atau 8 barang saja. Jadi, secara harga atau nominal tidak berkurang,” kata dia. Barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas masyarakat, khususnya makanan dan minuman. Sebaliknya, konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder, seperti produk busana, aksesori, gadget, dan elektronik, berpotensi dibatasi. Adapun di tengah badai inflasi, peretail berusaha tetap mempertahankan kinerja dan mengantisipasi terjadi penurunan penjualan secara signifikan. Tutum mengatakan, peretail berupaya untuk menjaga kemampuan belanja konsumen dengan menyediakan diskon atau promosi yang menarik. Namun, menurut dia, strategi ini pun tak selamanya ampuh, apalagi jika kontraksi daya beli terjadi cukup dalam. “Kalau dikasih diskon besar tapi uang kering, jumlah belanjanya akan segitu-gitu juga. Jadi, program diskon ini hanyalah salah satu cara untuk tetap menarik konsumen, bukan memperbesar belanja, karena kemampuan masyarakat akan tetap,” ucapnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, sepakat inflasi menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh peretail. Dia pun tak menampik ada risiko terganggunya pertumbuhan industri retail akibat inflasi yang berkepanjangan. (Yoga)

Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang awalnya disebut Web Semantik oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web. Web 3.0 adalah internet yang lebih mandiri, cerdas, dan terbuka. Di sini, situs web dan aplikasi memproses informasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, machine learning, big data, dan blockchain. Selain Web 3.0, ada juga istilah Web3 yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi sering dianggap sama. Konsep Web3 pertama kali diperkenalkan Gavin Wood pada 2014 sebagai versi internet yang terbuka dan terdesentralisasi. Keunggulan Web3 antara lain : Pertama, pengendalian data pengguna. DenganWeb3, pengguna memiliki kontrol lebih besar terhadap data mereka. Salah satu contoh aplikasi Web3 adalah browser bernama Brave. Browser ini memungkinkan pengguna menentukan seberapa sering iklan yang mereka lihat dalam sebulan. Jadi, secara prinsip, pengguna browser Brave bisa mengontrol data mereka akan dijual kepada siapa, melalui apa, dan seberapa sering.

Aspek kedua, kemampuan bertransaksi tanpa perantara. Bayangkan jika Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak dibangun ulang dengan konsep Web3. Setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung menjadi bagian dari platform. Pihak yang membangun dan memproses transaksi mendapatkan insentif dalam bentuk mata uang kripto. Semua data disimpan dalam blockchain, dan siapa pun bisa melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanpa perlu adanya perantara atau otoritas terpusat. Ihwal ketiga, konsep Web3 memungkinkan kepemilikan bersama suatu platform. Bayangkan jika semua pengendara dan penumpang Gojek dan Grab ikut jadi pemilik platform. Saat mendaftar jadi pengendara atau penumpang, mereka menaruh sejumlah mata uang kripto sebagai modal awal. Dalam Web3, aktivitas ini disebut dengan istilah staking. Para investor bisa ikut berinvestasi ke suatu platform Web3 dengan melakukan staking. Dengan demikian, platform dimiliki bersama oleh para pengguna dan investor sesuai nilai staking masing-masing.

Jadi, denganWeb3, kontrol pengguna terhadap data mereka lebih kuat. Mereka bisa berinteraksi secara langsung tanpa perantara, juga bisa bersama-sama menjadi pemilik platform digital. Hal ini serupa dengan konsep koperasi. Anggota koperasi, selain bisa menikmati layanan, juga merupakan pemilik yang bisa menikmati sisa hasil usaha. Kalau kita renungkan, platform dengan konsep Web3 dapat dianalogikan sebagai suatu koperasi digital yang mandiri. Di sisi lain, para investor pun cukup agresif mengguyurkan dana bagi start up dan perusahaan bertema Web3. Kita berharap Web3 bisa menjadi kenyataan agar internet dapat memasuki versi baru yang lebih terbuka, lebih inklusif, menghargai privasi. (Yoga)

Lembaga perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang harus selalu solid. Sebab, perbankan yang kacau dan tidak berfungsi justru bisa memperdalam krisis. Oleh karena itu, perbankan harus diawasi ketat agar tidak bangkrut. Akan tetapi, saat bank bangkrut, tetap ada acara untuk membuatnya fungsional, yakni dengan intervensi pemerintah. Demikian argumentasi Profesor John Hassler, anggota Komite Hadiah Nobel Ekonomi, saat pengumuman pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2022 di Stokcholm, Swedia, Senin (10/10). Para pemenang kali ini adalah Ben S Bernanke, mantan Gubernur Bank Sentral AS (2006-2014) dan kini anggota senior untuk studi ekonomi di The Brookings Institution; Douglas W Diamond dari University of Chicago, AS; dan Philip H Dybvig dari Washington University St Louis, AS. Tiga pemenang Nobel itu diganjar hadiah ”Untuk riset tentang bank dan krisis keuangan.” Hassler mengatakan, Diamond dan Dybvig menunjukkan peran vital perbankan. Oleh karena itu, perbankan sendirilah yang harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memelihara likuiditas agar terhindar dari serbuan nasabah.

Perbankan harus menjaga agar dana-dana jangka pendek tidak ditempatkan pada aset yang menghasilkan dalam jangka panjang. Meski ditempatkan pada pinjaman berjangka panjang, perbankan harus mengukur kelayakan pendanaan dan permodalan guna menjaga kekuatan keuangan. Diamond dalam jumpa pers melalui telekonferensi video mengatakan, ”Kini perbankan dalam posisi lebih solid ketimbang menjelang krisis ekonomi AS 2008.” Pencegahan kebangkrutan harus dilakukan seketat mungkin dan sedini mungkin agar tidak berdampak pada kekacauan ekonomi. ”Andaikan Lehman Brothers pada 2008 bisa dicegah agar tidak bangkrut, kekacauan perekonomian bisa dihindari,” kata Diamond. Riset mereka memperkuat pentingnya lembaga penjamin simpanan, termasuk asuransi deposito. Di dalam kekacauan perbankan, ketakutan nasabah bisa memicu krisis perbankan lebih mendalam. Lembaga penjamin simpanan berperan mengurangi kepanikan nasabah sehingga tidak merunyamkan peran intermediasi perbankan. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan di ambang resesi global, pemerintah menargetkan menekan angka kemiskinan 7,5 % sampai 8,5 % pada tahun depan dan menihilkan kemiskinan ekstrem pada 2024. Target tingkat kemiskinan terendah yang pernah dipasang Presiden Jokowi sebelum ini adalah 8,5-9,0 %, seperti terlihat pada APBN 2022. Sementara angka kemiskinan paling rendah yang berhasil dicapai sejauh ini adalah 9,22 % atau 24,79 juta orang miskin pada September 2019. Data terakhir BPS per Maret 2022, tingkat kemiskinan tercatat 9,54 % atau 26,16 juta orang miskin. Itu gambaran tujuh bulan lalu ketika inflasi tahunan masih 2,64 %, Rusia baru beberapa hari menginvasi Ukraina, dan harga BBM bersubsidi belum dinaikkan. Kondisi tahun depan tidak kalah berat, bahkan lebih gelap.

Berbagai lembaga internasional memprediksi, pada 2023 perekonomian dunia menghadapi resesi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), misalnya, telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan menjadi 2,2 %, dari proyeksi sebelumnya 2,8 %. Indonesia memang lebih aman ketimbang negara lain. Namun, imbas gejolak ekonomi dunia itu tidak terhindarkan. Melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan mulai berlaku tahun depan, pemerintah yakin mampu menekan kemiskinan sesuai target. Lewat Regsosek, kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan dipetakan lebih akurat dan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Tapi untuk menurunkan kemiskinan secara drastis dan menghapus kemiskinan ekstrem, dibutuhkan langkah yang lebih luar biasa (extraordinary) dan jangka panjang di luar menambal daya beli masyarakat lewat perlindungan sosial. (Yoga)