Ekonomi
( 40789 )Jabar Targetkan Investasi Rp 59 Triliun
Jawa Barat menargetkan investasi Rp 59,73 triliun di West Java Investment Summit (WJIS) 2022. Target ini meliputi sejumlah proyek ketahanan pangan hingga energi terbarukan. Selain mengantisipasi krisis, investasi diharapkan membuka lapangan kerja. ”Jabar masih jadi primadona para investor seiring data realisasi investasi hingga semester I-2022,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai membuka WJIS 2022 di Kota Bandung, Rabu (5/10). (Yoga)
Potensi Goyah Nilai Tukar Rupiah
Depresiasi nilai tukar rupiah diprediksi masih akan berlanjut kendati dalam beberapa hari terakhir kurs menguat tipis. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan kurs rupiah bisa menyentuh rentang Rp 15.500-16.000 per dolar AS akhir tahun ini. "Faktornya adalah agresivitas kebijakan moneter AS yang masih berisiko berlanjut dan berpengaruh pada aliran modal asing di negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Bhima kepada Tempo, kemarin. Di samping itu, faktor lain yang perlu diwaspadai adalah rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi Cina dan terancam memasuki zona resesi ekonomi apabila pada kuartal berikutnya masih mengalami kontraksi. "Tentunya hal ini akan mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang ada di Indonesia."
Ekonom Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar Muhammad, memperkirakan rupiah bertahan pada titik keseimbangan baru, yaitu Rp 15 ribu per dolar AS. Menyitir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 15.196 pada 5 Oktober 2022 atau melemah 6,4 % dibanding kurs 3 Januari 2022, di level Rp 14.270 per dolar AS. "This is the new normal. Hingga akhir tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada di Rp 14.900-15.300," ujar Askar. Kendati proyeksinya lebih optimistis, angka tersebut berselisih jauh dari asumsi makro pemerintah dalam APBN 2022, yang mematok kurs rupiah atas dolar AS sebesar Rp 14.500-14.900. (Yoga)
Tak Tentu Cuan Akibat Lesu Permintaan
Penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak serta-merta membuat para pelaku ekspor panen cuan. Musababnya, mereka juga dihadapkan dengan gangguan pasar di tengah krisis global yang terjadi saat ini. "Dari kaca mata sebagai eksportir, kami sangat senang dengan naiknya nilai dolar, karena kami jualan dengan dolar. Namun saat ini terjadi penurunan order besar-besaran, jadi kami juga kurang dapat dolar," ujar Sekjen Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo, kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan penurunan pesanan yang terjadi belakangan ini. "Kondisi ini menguntungkan kalau kami kebanjiran order," ujarnya. Menyitir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 15.196 pada 5 Oktober 2022 atau melemah 6,4 % dibanding kurs 3 Januari 2022, yang berada di level Rp 14.270 per dolar AS. Sementara itu, HIMKI mencatat penurunan pesanan furnitur semester II 2022 bisa mencapai 30 % Heru mengatakan 60 % ekspor perabot dari Indonesia ditujukan ke AS. Dengan adanya gonjang-ganjing ekonomi di sana, otomatis penjualan mebel dan kerajinan pun ikut terimbas. hanya pasar furnitur kelas atas yang porsinya 15 % ekspor perabot nasional yang permintaannya masih stabil. (Yoga)
Inflasi Kian Gerus Daya Beli
Inflasi tinggi September 2022 makin menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Sementara bantuan sosial dinilai masih belum efektif meredam rembetan kenaikan harga bahan bakar minyak. Program itu perlu digelar lebih masif dan dikawal agar tetap sasaran. BPS mencatat, tingkat inflasi September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Angka inflasi itu jauh di atas target inflasi BI pada 2022 yang sebesar 2-4 %. Pemicu utama inflasi itu adalah kenaikan harga BBM subsidi. Penyesuaian harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga sembilan dari 11 kelompok pengeluaran, antara lain penyediaan makanan-minuman atau restoran, pakaian dan alas kaki, serta perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (4/10), mengatakan, dampak kenaikan harga BBM sudah merembet ke berbagai sektor. Bahkan, saat banyak komoditas pangan pokok mengalami deflasi atau penurunan harga, beras justru menyumbang inflasi.
”Faktor-faktor itu membuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, semakin tergerus. Sebelumnya, daya beli masyarakat sudah tergerus oleh imbas pandemi Covid-19 serta kenaikan dan penurunan harga komoditas global,” kata Faisal. Penurunan upah riil buruh dan nilai tukar petani (NTP) di sebagian besar subsektor pertanian jadi indikator semakin tergerusnya daya beli masyarakat. Dari sisi upah, misalnya, rata-rata upah nominal harian buruh naik tipis, tetapi tidak mampu mengkompensasi tingginya pengeluaran buruh yang tercermin dari upah riil. Upah riil buruh menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh. BPS mencatat, pada September 2022, upah nominal harian buruh tani naik 0,38 %, sedangkan upah riil hariannya turun 0,66 % Begitu juga upah nominal harian buruh bangunan yang naik 0,18 %, tetapi upah riil hariannya turun 0,99 %. BPS menyebut, dari lima subsektor, NTP dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) subsector perikanan tangkap turun paling signifikan. NTP perikanan tangkap atau nilai tukar nelayan (NTN) turun 1,84 % dari 107,21 pada Agustus 2022 jadi 105,4 pada September 2022. (Yoga)
Pemda Ambil Langkah Terobosan Atasi Inflasi
Sepuluh provinsi melakukan sejumlah program terobosan untuk mengatasi inflasi. Program itu mulai dari operasi pasar secara intensif, penyediaan subsidi angkutan barang, memastikan ketersediaan bahan pokok dengan kemandirian pangan, hingga menggerakkan UMKM. Mereka diganjar dana insentif daerah (DID) masing-masing Rp 10 miliar karena dinilai mampu mengendalikan inflasi pada Mei-Agustus 2022. Sepuluh provinsi yang menerima ganjaran pemerintah pusat melalui Kemenkeu ialah Kalbar, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulteng, Kaltim, DI Yogyakarta, Banten, Jatim, Bengkulu, dan Sumsel. Dari penelusuran Kompas sepekan terakhir, pengendalian inflasi di daerah-daerah yang berhasil itu bertumpu pada pemantauan harga secara intensif, penyaluran bantuan kebutuhan pokok, dan operasi pasar.
Gubernur Kalbar Sutarmidji, Jumat (30/9), menuturkan, dirinya meminta tim pengendalian inflasi daerah (TPID) memantau inflasi setiap minggu. Jika dari pemantauan itu ada tren harga komoditas pangan tertentu meningkat, dilakukan operasi pasar (OP) secepatnya. ”Misalnya harga telur ayam di pasar Rp 30.000 per kg, sedangkan harga di agen hanya Rp 24.000 per kg, maka kami melakukan operasi pasar dengan harga agen. Contoh lain melihat tren kuliner yang menggunakan cabai, maka diantisipasi dengan stok yang memadai,” ucapnya.
Ketersediaan beras selalu dipantau karena beras komponen penyumbang inflasi yang cukup besar secara nasional, yakni 74 %. Untuk pengendalian inflasi pasca penyesuaian harga BBM pada September, Kalbar mengalokasikan 2 % dana alokasi umum atau Rp 11 miliar untuk fokus pada dua kebijakan, yaitu operasi pasar dan bantuan kebutuhan pokok, untuk masyarakat yang tidak mampu. Paket kebutuhan pokok se-Kalbar sekitar 25.000 paket. Insentif Rp 10,83 miliar dari pemerintah pusat akan dipergunakan untuk bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan operasi pasar. Di beberapa daerah yang memerlukan penghasilan akan dilakukan program padat karya. (Yoga)
Sayonara Bonanza Harga Komoditas
Sayonara bonanza lonjakan harga komoditas! Efek resesi dan ketidakpastian ekonomi global mulai menyurutkan permintaan komoditas mineral dan batubara, termasuk di tahun depan. Tanda-tanda itu mulai terlihat ketika harga komoditas mulai merosot seiring penurunan permintaan.
Para pelaku pasar memang mulai merasakan aura resesi global. "Permintaan timah sangat menurun. Bulan lalu, para member AETI ada yang komplain, mereka sulit menjual barangnya," kata Jabin Sufianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), kepada KONTAN, Selasa (4/10).
Potensi resesi menyebabkan banyak perusahaan, terutama pengguna bahan mineral dan logam, menahan ekspansi bisnis. "Mana ada yang mau investasi besar-besaran di saat kondisi makro sangat tidak menentu atau tidak ada kepastian," ucap Jabin.
Demikian pula pasar batubara yang mulai terpengaruh. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menuturkan, permintaan batubara dari Tiongkok melemah dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, dia menegaskan, kondisi itu wajar. "Volatilitas
supply
dan
demand
dalam komoditas itu hal yang biasa," kata dia, kemarin.
Laporan BPK: Ada 9.158 Temuan Senilai 18,37 T
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil kinerja keuangan lembaga negara selama semester pertama 2022. Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama tahun 2022.
Ketua BPK, Isma Yatun menyebut, IHPS semester I tahun 2022 ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan. Laporan itu terdiri atas 682 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, 41 LHP kinerja dan 48 LHP dengan tujuan tertentu.
"BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun," kata Isma dalam Sidang Paripurna DPR ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (4/10).
Investor Siap Menadah Dividen dari Keuntungan Emiten
Emiten yang menebar dividen interim makin banyak. Kemarin, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mengumumkan rencana bagi dividen interim.
Selain itu, dua emiten Grup Astra, yaitu PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) juga ikut bagi-bagi rezeki. Sebelumnya, PT United Tractors Tbk (UNTR) juga membagi dividen. Kemarin merupakan cum date pembagian dividen emiten ini.
Selain itu ada PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) yang siap membagi dividen senilai Rp 32,13 miliar. Jadi, tiap pemegang saham akan dapat jatah dividen Rp 25.
Maximilianus Nico Demus,
Associate Director of Research & Investment
Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, penting mencermati yield dividen.
"Dengan yield dividen, investor bisa mengukur seberapa besar potensi keuntungan dividen tersebut. Biasanya, dianggap menarik bila yield 5%," ucap Nico, Selasa (4/10).
OJK Targetkan Investor Mencapai 10 Juta
Di tengah ancaman inflasi tinggi, pondasi ekonomi makro Indonesia masih terbilang kuat meski dibayangi ngeri-ngeri sedap. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis minat berinvestasi di pasar modal masih menggeliat.
Untuk itu, OJK menargetkan hingga akhir tahun ini investor pasar modal di Tanah Air bisa tembus 10 juta
single investor identification
(SID).
Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, menuturkan, hingga 28 September, jumlah investor pasar modal mencapai 9,76 juta SID.
"Sampai akhir tahun semoga bisa mencapai 10 juta SID," katanya dalam webinar, Selasa (4/10).
Inflasi Tinggi, Lelang Sukuk Hanya Raup Rp 755 Miliar
Investor tampak berhati-hati untuk kembali masuk ke pasar perdana surat berharga negara syariah (SBSN). Ini terbukti dari hasil lelang sukuk negara Selasa (4/10) yang lebih rendah.
Total penawaran yang masuk dalam lelang sukuk negara kemarin sebesar Rp 7,05 triliun. Jumlah itu lebih rendah daripada penawaran yang masuk di lelang SBSN terdahulu, yaitu Rp 17,11 triliun.
Pemerintah juga hanya menyerap Rp 755 miliar dari hasil lelang sukuk negara. Info saja, di lelang sebelumnya penyerapan pemerintah mencapai Rp 6,27 triliun.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, penawaran masuk rendah karena tren kenaikan bunga, inflasi tinggi dan pergerakan dollar AS yang fluktuatif. Investor pun cenderung wait and see masuk di pasar perdana.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









