Di saat gelombang air laut mendekati puncaknya, peselancar itu justru merapat seolah tanpa rasa cemas untuk sejurus kemudian meliuk-liuk mengendarai ombak hingga ke bibir pantai. Sekilas gelombang yang menjulang memang tampak begitu menyeramkan tetapi sesungguhnya tidak semua ombak laut adalah musuh karena karakteristik bentukannya yang dapat dipelajari. Dengan risiko terukur, para peselancar profesional akan mampu memanfaatkan momentum gelombang besar sebagai sahabat yang dapat membawa kesenangan di saat surfing. Analogi ombak agaknya dapat dikaitkan dengan peringatan lembaga internasional akhir-akhir ini yang menyebutkan bakal terjadinya gelombang besar yang mendera dunia. Adalah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berulang kali mendentangkan lonceng peringatan risiko terjadinya gelombang resesi global pada 2023 sejak pertengahan tahun ini. Kedatangan gelombang besar itu bahkan semakin memperlihatkan wujud seramnya ketika beberapa negara mulai merasakan dampak pada melemahnya perekonomian. IMF dalam laporan World Economic Outlook 2023 teranyar pada Rabu (12/10) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 akan mencapai 3,2% atau tidak berubah dari perkiraan sebelumnya dan melemah di posisi 2,7% pada tahun 2023 atau 0,2 poin persen lebih rendah daripada perkiraan Juli. Menurut IMF, situasi ini akan menyebabkan sepertiga ekonomi global merasakan resesi secara teknis pada tahun ini atau tahun depan. Technical recession yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika produk domestik bruto menurun atau pertumbuhan ekonomi riil mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. 

Kondisi resesi ini dapat menyebabkan penurunan seluruh aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan perekonomian suatu negara. Di tingkat korporasi, resesi ekonomi dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, melemahnya permintaan, berkurangnya jumlah tenaga kerja hingga kebangkrutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Juru Bicara untuk diskusi finance track dalam konferensi persnya, seperti dikutip dari laman YouTube Kementerian Keuangan, mengatakan forum G20 menengarai sejumlah tantangan yang akan dihadapi ekonomi global ke depan. Tidak hanya bagi negara miskin dan berkembang, tantangan nyata tersebut juga akan dirasakan negara maju dengan risiko yang sama. Bahkan tidak berlebihan jika menyebut dunia saat ini berada dalam kondisi yang berbahaya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat tingginya harga komoditas, tekanan inflasi yang meningkat yang dibarengi oleh kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas membuat risiko resesi semakin besar.

Kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan terkoreksi cukup dalam, membawa pengaruh bagi pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berbagai stimulus pun di­upayakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih dalam mengatasi imbas dari kenaikan tingkat inflasi yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas. Percepatan penyaluran kredit dapat menjadi stimulus yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di suatu negara. Industri kredit digital seperti paylater pun terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia selama pandemi. Merujuk pada riset Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2022 yang dilakukan Kredivo dan Katadata Insight Center, penggunaan Paylater pada 2022 naik dari 28% menjadi 38% (yoy). Secara frekuensi, 50% konsumen telah menggunakan paylater lebih dari 1 tahun dan 49% konsumen menggunakan paylater setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dari sisi potensi permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang diprediksi akan makin tinggi, hal ini mendorong pelaku industri kredit digital untuk menyiapkan langkah antisipasi, utamanya dalam menekan angka kredit macet. Kontrol terhadap risiko kredit perlu terus dijaga dengan ketat, mengingat industri ini merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan. Sistem manajemen risiko dengan matriks risiko yang teruji menjadi kewajiban untuk membantu perusahaan mempertahankan fundamental bisnis yang kuat di tengah berbagai kondisi ekonomi. Kemampuan tersebut juga yang membuat operator paylater dapat konsisten mengelola angka kredit macet yang tetap terkendali rata-rata di bawah 5% tiap tahunnya, meski di tengah tantangan pandemi.

Bank Pembangunan Daerah atau BPD terus memacu kolaborasi dengan sejumlah bank-bank besar guna meningkatkan aktivitas transaksi nontunai. PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BNI akan meningkatkan operasional pelayanan Bank Papua melalui pemanfaatan sejumlah produk. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, kolaborasi ini mencakup kerja sama co-branding Tap-Cash, layanan tarik tunai ATM, Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan program pengembangan kurikulum peningkatan kapabilitas SDM. Sementara itu, Dirut Bank Papua F Zendrato mengatakan, Bank Papua terus proaktif meningkatkan kapabilitas digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Zendrato, kerja sama dengan BNI akan membuat Bank Papua makin lincah pada era digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Yunita Linda Sari, dan Direktur Hubungan Masyarakat Darmansyah sebelum menggelar Konferensi Pers mengenai Prioritas Kebijakan dan Penguatan Pengawasan Pasar Modal di Jakarta, Jumat (14/10). Kinerja Pasar Modal Indonesia menorehkan pertumbuhan positif dengan volatilitas yang relatif terjaga dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Asean). FINANSIAL

PT Hutama Karya (Persero) berhasil mengamankan kontrak proyek pembenahan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Super Prioritas Danau Toba dengan anggaran senilai Rp161 miliar. Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi mengatakan bahwa pengerjaan sarana wisata pada proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba. Pekerjaan tersebut terdiri atas penataan Patung Boraspati Tano & Boru Saniangnaga, Patung Pustaha & Syair Tao Toba, Display Batuan Geologi Toba, Atraksi Seni Air Mancur Aek Menari, Panggung Apung Aek Natio, serta Instalasi Seni Musik Aek Margondang. “Proyek KSPN Toba ini senilai Rp161 miliar dengan luas lahan penataan kurang lebih 6,4 hektare, serta luas lahan penataan Kawasan Panorama Tele kurang lebih 0,97 hektare,” katanya, Jumat (14/10).Agar bisa memastikan mutu dan target pengerjaan kontrak sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, perusahaan menggunakan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk merancang desain yang optimal.

Transformasi digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah mendorong pergeseran aktivitas jual-beli dari tatap muka ke dalam jaringan (daring). Pemerintah pun terus berupaya mendorong pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam ekosistem digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, saat ini sebanyak 83% pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi. Dari angka itu, 73% di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce), dan sebanyak 82% telah memasarkan produknya secara digital. Hingga September 2022, jumlah UMKM yang telah onboarding digital atau masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 21 juta pelaku usaha, atau sekitar 33% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga BBM membuat masyarakat menahan belanja. Hal itu terjadi pula di daerah penghasil komoditas ekspor dan berbasis pariwisata. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar penopang pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh melambat. Hasil riset Mandiri Institute tentang belanja masyarakat per 2 Oktober 2022 menunjukkan, tingkat belanja masyarakat masih terus tertahan di tengah lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selama empat pekan setelah kenaikan harga BBM,  tingkat belanja tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September 2022. Per 2 Oktober 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing 128,6 dan 158,6. Adapun per 26 Agustus 2022, indeks nilai dan frekuensi belanja masyarakat masing-masing berada di level 128,7 dan 158,7.

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/10) mengatakan, perlambatan tingkat belanja masyarakat itu terjadi akibat kenaikan inflasi pada September 2022. Kenaikan inflasi itu dipicu kenaikan harga BBM. ”Kendati terus turun, tingkat belanja masyarakat tersebut masih cukup resilien, terutama untuk pembelian barang-barang tidak tahan lama (nondurable goods). Hal itu ditunjukkan oleh angka indeks yang masih di atas ambang batas 100,” ujarnya. Menurut Dendi, penurunan tingkat belanja masyarakat juga terjadi di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal initidak hanya disebabkan tingginya inflasi di daerah itu,tetapi juga akibat penurunan harga komoditas global. Namun, daya beli mereka masih cukup resilien karena harga komoditas global masih relatif tinggi kendati trennya turun. (Yoga)

Kenaikan harga acuan pembelian dinilai belum cukup menstabilkan harga jual ayam pedaging di tingkat peternak. Bukan hanya harga jual yang rendah, peternak juga sedang tertekan akibat kenaikan harga BBM. Ketum Pengurus Pusat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko berpendapat, tekanan harga jual rendah dan modal tinggi menyelimuti Hari Ayam dan Telur Nasional yang diperingati setiap 15 Oktober. ”Kenaikan harga BBM membuat ongkos angkut pakan peternak naik 30 %. Di sisi lain, harga jual peternak berkisar Rp 12.000-Rp 15.000 per kg,” katanya saat dihubungi, Jumat (14/10). Padahal, pemerintah telah menaikkan harga acuan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Aturan itu ditetapkan 5 Oktober 2022.

Dalam aturan baru tersebut, harga acuan pembelian ayam pedaging di tingkat produsen ditetapkan Rp 21.000-Rp23.000 per kg, sedangkan acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 36.750 per kg. Pada regulasi sebelumnya, yakni Permendag No 7 Tahun 2020, harga acuan pembelian ayam pedaging di tingkat peternak Rp 19.000-Rp 21.000 per kg dan penjualan di konsumen Rp 35.000 per kg. Meski demikian, kata Singgih, regulasi itu belum mampu mengerek harga. Rendahnya harga jual di tingkat peternak disebabkan suplai berlebih. Dia memperkirakan, kelebihan suplai yang terjadi sekitar 20 % kebutuhan masyarakat setiap minggu. Menurut dia, upaya menyerap dan menyimpan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk Badan Pangan Nasional masih terbatas. ”Penyalurannya pun belum optimal. Hal ini mesti disokong program pemerintah yang mendorong konsumsi,” ujarnya. (Yoga)

Pasar pakaian sepak bola dunia mencakup; kaus, celana, kemeja, kaus kaki, syal, dan jaket. Nilai pasarnya sangat besar. Technavio, perusahaan riset pasar dan konsultan global AS, memperkirakan, nilai pasar pakaian sepak bola akan tumbuh 2,62 Miliar USD pada 2020 hingga 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan 4,97 %. Tidak mengherankan jika WTO menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang sinergi ekonomi sepak bola dan pemberdayaan masyarakat FIFA pada 27 September 2022. MOU yang berlaku hingga 31 Desember 2027 itu dilakukan 10 hari menjelang Hari Kapas Dunia yang diperingati setiap 7 Oktober. Dengan MOU itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan FIFA berkomitmen menjadikan perdagangan internasional dan sepak bola berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program kapas WTO juga  menjadi elemen utama dari perjanjian. Program itu mencakup pengembangan produksi kapas dan pemberdayaan petani-perajin kapas di negara-negara kurang berkembang.

Salah satu program yang diinisiasi adalah Cotton Four (C4) di Afrika, terdiri dari Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali. FIFA menjajaki peluang meningkatkan partisipasi C4 dan negara kurang berkembang produsen kapas lainnya dalam rantai nilai pakaian sepak bola global. Departemen Pertanian AS (USDA) pada Oktober 2022 memperkirakan volume ekspor kapas global 2022/2023 sebanyak 43,613 juta bal. Importir terbesarnya adalah China (19,94 %), disusul Vietnam, Pakistan, dan Turki. Indonesia sendiri merupakan negara produsen tekstil dan produk dari tekstil (TPT) tapi dari tahun ke tahun produksi kapas dan kapuk  Indonesia berkurang sehingga menjadi importir kapas. Berdasarkan data BPS, pada 2021, Indonesia mengimpor kapas 1,87 miliar USD, meningkat dari 2020 yang senilai 1,33 miliar USD. Indonesia dapat membidik bahkan masuk dalam rantai nilai pakaian sepak bola global melalui industri TPT, sembari meningkatkan produktivitas kapas Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor kapas. 155 plasma nutfah kapuk yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal pengembangan kapas nasional. (Yoga)

Dari total piutang negara yang mencapai Rp 170,23 triliun, sumber terbanyak berasal dari aset para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah bertekad lebih agresif menagih dan mengejar asset para obligor, terutama mereka yang sekarang berada di luar negeri dan sudah berganti kewarganegaraan. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat, total piutang negara per  September 2022 sebesar Rp 170,23 triliun. Dari jumlah tersebut, piutang terbanyak, Rp 110,45 triliun, berasal dari piutang BLBI ke sejumlah obligor. Sampai bulan lalu, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah menyita aset para obligor Rp 27,8 triliun atau 25 % total piutang BLBI.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Jumat (14/10) mengatakan, ada sejumlah obligor yang kini sudah berada di luar negeri dan berganti kewarganegaraan. Pemerintah sudah mengantongi data nama pengemplang tersebut dan domisilinya serta akan bekerja sama dengan otoritas setempat di   setiap negara terkait. Rionald memastikan, penagihan aset tetap berjalan meskipun obligor terkait sudah tidak lagi berdomilisi di Indonesia. ”Meski mereka di luar negeri, kami akan lebih agresif untuk memonitor dan mengejar aset-aset mereka yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah dipindah tangankan sekalipun,” kata Rionald, yang juga Ketua Satgas BLBI, dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual.  Salah satu nama yang sudah dibuka adalah Trijono Gondokusumo, obligor PT Bank Putra Surya Perkasa (BPSP), yang sudah menjadi warga negara Singapura. Ia tercatat memiliki utang BLBI Rp 5,38 triliun, termasuk 10 % biaya administrasi. (Yoga)