Ekonomi
( 40512 )Pasar Modal Indonesia Terbaik Ke-5 di Dunia
Pasar modal Indonesia menduduki peringkat tertinggi Ke-5 di dunia dari sisi pertumbuhan IHSG. Sejak awal 2022 hingga 7 Oktober 2022, IHSG BEI menguat 6,77%, di bawah Turki yang naik 92,05%, Chile 17,05%, Qatar 12,07%, dan Brasil 11,02%. “Pasar modal menjadi tujuan investasi selama pandemi. Sejak awal tahun hingga 7 Oktober 2022, IHSG telah mencatatkan pertumbuhan 6,77% di atas UAE yang sebanyak 5,54%, Arab Saudi 4,22%, dan Singapura 0,71%,” kata Dirut BEI Iman Rachman dalam Editor in Chief Gathering IDX Market Update and Strategic Direction di Jakarta, Selasa (11/10).
Iman mengungkapkan, nilai
perdagangan di BEI naik 13,9%
dari Rp 13,4 triliun per hari di
akhir 2021 menjadi Rp 15,2
triliun per hari pada 7 Oktober
2022, kapitalisasi pasar tumbuh
11,9% dari Rp 8.256 triliun menjadi Rp 9.235 triliun, frekuensi
perdagangan harian naik 5,2%
dari 1,29 juta menjadi 1,36 juta,
dan volume perdagangan harian
naik 18,3% dari 20,6 miliar saham
menjadi 24,4 miliar saham.
Iman mengungkapkan, Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Asean
dari sisi jumlah perusahaan
tercatat (listed company) di
pasar modal. Sejak awal 2022
hingga Agustus 2022, jumlah
perusahaan baru yang tercatat
di BEI bertambah 42,9% menjadi
809 perusahaan. “Hingga 7 Oktober 2022, jumlah perusahaan tercatat di BEI
telah mencapai 810 emiten, atau
ada penambahan 44 perusahaan
baru dengan nilai emisi Rp 21,8
triliun. Saat ini masih ada 38
perusahaan yang masuk dalam
pipeline BEI,” jelas Iman. (Yoga)
Jasa Marga Berikan Shareholder Loan ke Anak Usaha Rp 115 Miliar
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) senilai Rp 115 miliar, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan cash deficiency support JJC tahun ini, serta kebutuhan operasional lainnya. “Pada 7 Oktober 2022 telah ditandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dari JTT ke JJC dengan nilai transaksi Rp 115 miliar. Keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan perseroan,” kata Corporate Secretary & Chief Executive Officer Jasa Marga Nixon Sitorus dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (12/10). Nixon mengatakan, JTT merupakan anak usaha JSMR dengan kepemilikan 99,19%. Sementara JJC merupakan anak usaha JSMR dengan kepemilikan 40%, serta JTT dengan kepemilikan 40%. “Sehingga, transaksi yang dilakukan keduanya dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi,” tutur dia. Dia menyebut, berdasarkan proforma laporan posisi keuangan konsolidasi menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pinjaman ke JJC akan berpengaruh pada besarnya aset lancar berupa pengurangan pada saldo kas dan setara kas, serta penambahan pada saldo piutang lain-lain dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 115 miliar.
“Transaksi berupa pemberian shareholder loan dari JTT kepada JJC dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan cash deficiency support JJC tahun 2022 serta untuk kebutuhan operasional lainnya,” ungkap Nixon. Saat ini, Jasa Marga mengelola enam proyek jalan tol dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi yang ditargetkan selesai secara bertahap pada periode 2022-2025, di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk Paket III Sukabungah-Sadang dan Paket II Setu-Sukabungah, Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri untuk Seksi Kediri-Kertosono, Jalan Tol Bogor Ring Road untuk Seksi Simpang Semplak-Junction Salabenda, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi untuk Seksi Probolinggo-Besuki, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan Jalan Tol Gedebage-Cilacap untuk Seksi Gedebage-Garut Utara. Dengan sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang sedang berjalan tersebut, Jasa Marga berkomitmen untuk berusaha seoptimal mungkin mencapai target yang sudah ditetapkan, dengan tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol melalui pembangunan secara bertahap. Perseroan juga berkomitmen untuk memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, keselamatan kerja, serta mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri. (Yoga)
Ekonomi Melambat, Kinerja PPN Melambat
Laju ekonomi Indinesia Kuartal IV diperkirakan melambat sejalan lonjakan inflasi. Kondisi ini akan mempengaruhi penerimaan pajak. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajri Akbar mengatakan, risiko perlambatan ekonomi berpotensi mengganggu penerimaan pajak terutama PPN yang responsif terhadap perubahan ekonomi. "Kalau terjadi perlambatan ekonomi, pasti kinerja penerimaan PPN yang terlebih dahulu terdampak," ujar fajrikepada KONTAN, Rabu (12/10). Meski terjadi perlambatan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan pertambangan diyakini masih menjadi penopang penerimaan pajak Kuartal IV-2022. (Yoga)
RI Hadang Risiko Ekonomi Global
Lebih dari sepertiga ekonomi global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi tahun ini dan tahun depan. Dampaknya akan merembes masuk ke Indonesia dari berbagai jalur meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 diperkirakan tetap kuat, sekurangnya 5%. Sejumlah langkah disiapkan pemerintah untuk menghadang dampak rambatan pemburukan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022 yang dirilis pada Pertemuan Tahunan IMF/Grup Bank Dunia 2022 di Washington DC, AS, Selasa (11/10) waktu setempat, IMF menggambarkan tantangan perekonomian global semakin curam sekurangnya hingga 2023. Terdapat tiga faktor penyebab utama, yakni perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global sehingga memicu krisis pangan dan energi; lonjakan biaya hidup masyarakat global akibat tekanan inflasi yang terus-menerus dan meluas; serta perlambatan ekonomi di China.
Pemburukan ekonomi global dan ancaman resesi di banyak negara tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Lonjakan inflasi global akan merambat masuk ke Indonesia dari jalur impor sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang ujungnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini sangat mengandalkan konsumsi domestik. Pengetatan moneter yang cepat di negara-negara maju untuk meredam inflasi akan berimbas pada larinya dana asing dari pasar domestik dan mendorong biaya pinjaman di dalam negeri, yang akan menurunkan gairah sektor riil sehingga akan menahan laju ekonomi nasional. Karena itu, IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 5 %, turun 0,2 % dibandingkan dengan proyeksi yang dikeluarkan Juli 2022 sebesar 5,2 %. Untuk menghadang risiko ekonomi global berdampak besar terhadap perekonomian nasional, Menkeu Sri Mulyani, yang turut menghadiri Pertemuan Tahunan IMF di Washington DC, mengatakan, pemerintah berupaya mengurangi paparan risiko yang datang dari pasar keuangan global berupa tingginya imbal hasil utang akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank-bank sentral negara maju. (Yoga)
Terendam Banjir, Ratusan Hektar Tanaman Padi Puso di Aceh
Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.
”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg, petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.
Kelas Menengah Turut Terdampak Inflasi
Inflasi tinggi tidak hanya menggerus kelompok masyarakat rentan, tapi juga kelas menengah. Mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate bakal menanggung kenaikan bunga kredit. Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, Rabu (12/10) mengatakan, kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga acuan BI semakin menggerus daya beli masyarakat. Tidak hanya kelompok rentan, daya beli kelompok menengah juga lama-lama akan tergerus. Biaya transportasi pribadi dan daring sudah pasti naik akibat kenaikan harga BBM. Dalam 2-3 bulan mendatang, suku bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumtif, bakal naik. ”Mereka yang menanggung cicilan rumah, kendaraan bermotor, gawai, bahkan paylater dengan bunga tidak tetap pasti angsuran kreditnya membengkak,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Selama ini, lanjut Rusli, masyarakat kelas menengah tidak pernah masuk kategori penerima bansos. Mekanisme ketahanan ekonomi yang mereka lakukan adalah mengurangi belanja nonprimer, beralih ke moda transportasi publik, dan menahan pengeluaran rekreasi atau hiburan. Rembetannya ke depan akan membuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga, melambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah benar-benar harus bekerja keras menjaga daya beli masyarakat. ”Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, seperti menyubsidi transportasi barang kebutuhan pokok dan umum, serta menyesuaikan upah atau gaji pekerja,” kata Rusli. (Yoga)
Jurang Literasi dan Inklusi Keuangan
Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia tak kunjung menipis. Tingkat inklusi keuangan sembilan tahun terakhir masih 1,5-2 kali lipat di atas tingkat literasi keuangan. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis OJK sejak 2013 hingga 2019, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan tak juga menipis. Pada 2013, selisih antara tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 37,9 % yang berasal dari tingkat literasi berada pada level 21,8 % dan inklusi keuangan pada level 59,7 %. Pada 2016, selisih keduanya masih lebar, yakni 38,1 % yang berasal dari tingkat literasi sebesar 29,7 % dan inklusi 67,8 %. Tiga tahun berselang, kondisi tak banyak berubah dengan selisih keduanya mencapai 38,2 % dengan tingkat literasi 38,2 % dan tingkat inklusi 76,2 %.
Tahun ini, OJK sudah menjalankan survei, meski data survei selengkapnya baru dirilis secara resmi akhir bulan ini, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membocorkan garis besar hasil survei itu, yakni literasi keuangan pada level 49,9 % dan tingkat inklusi pada posisi 84,2 %. Artinya, selisih keduanya mulai mengecil kendati masih tinggi, yakni 34,3 %. Masih jomplangnya angka literasi dengan inklusi ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, tetapi belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Rendahnya literasi keuangan ini juga rentan dimanfaatkan penjahat kerah putih berkedok jasa keuangan. Ketidaktahuan masyarakat akan layanan jasa keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan bagi para pelaku penipu berkedok investasi bodong dan pinjaman daring ilegal untuk mengeruk keuntungan secara tak bertanggung jawab dari nasabah. (Yoga)
Prioritaskan Belanja Negara ke Domestik
Dirjen Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, agar APBN efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber), ialah mendorong penyerapan produk lokal lewat belanja barang dan jasa pemerintah. Hal itu dapat mendorong perputaran uang di dalam negeri, menggerakkan sektor riil, dan menjaga resiliensi perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang serba tak pasti. Sayangnya, per 10 Oktober 2022, realisasi penyerapan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen APBN dan APBD baru 44 % komitmen awal senilai Rp 654,3 triliun. Sementara realisasi serapan produk dalam negeri oleh BUMN negara sedikit lebih baik, yakni 72 % dari komitmen Rp 296 triliun. ”Ini masih jadi sumber kegalauan kita, kita harus meningkatkan (penyerapan produk dalam negeri) lebih besar lagi.
Kalau kita bisa mengarahkan uang negara ini kepada belanja yang bisa menghidupkan ekonomi kita sendiri, di situ fungsi APBN berjalan,” kata Isa di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). Dari total belanja APBN 2022 senilai Rp 2.714,2 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 357,8 triliun (13,1 %) yang terdiri dari belanja modal (Rp 202,6 triliun), belanja barang (Rp 154,9 triliun), dan belanja bantuan sosial (Rp 234 miliar). Sementara dari total belanja APBD 2022 senilai Rp 1.193,8 triliun, potensi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp 389,24 triliun. Terdiri dari belanja modal (Rp 179 triliun), belanja barang dan jasa (Rp 199 triliun), dan belanja bantuan social (Rp 11,2 triliun). (Yoga)
BUMN Harus Adaptif di Tengah Perubahan
Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (12/10) di Jakarta, mengatakan, bisnis apa pun, termasuk milik BUMN, akan sulit berjalan dan berkelanjutan tanpa ada loyalitas pelanggan. BUMN harus adaptif di tengah perubahan dan tantangan global. ”Jadikan pelanggan sebagai inspirasi dan pengalaman berinovasi sehingga bisnis yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga pada kepuasan pelanggan,” kata Erick. (Yoga)
Investasi Sultra Baru 30 Persen dari Target
Realisasi investasi di Sultra hingga triwulan II-2022 baru mencapai Rp 10,5 triliun. Nilai yang sebagian besar disumbang industri pertambangan nikel ini baru 30 % dari target tahun 2022 yang mencapai Rp 34 triliun. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Sultra Rasiun, Rabu (12/10) menyatakan sektor industri pengolahan masih jadi penopang utama investasi di Sultra. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









