Kenaikan tingkat suku bunga global turut mengerek naik suku bunga surat berharga negara (SBN). Kebijakan berbagai bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi dan tingginya volatilitas pasar membuat para investor global cenderung menarik dananya (risk off) dari emerging market atau pasar yang sedang bertumbuh cepat. Selama 2022, arus keluar dari emerging market untuk pasar surat utang (debt market) diperkirakan sebesar US$ 62,2 miliar. Namun, di tengah tekanan global tersebut, selisih (spread) antara imbal hasil (yield) SBN domestik tenor 10 tahun dan obligasi pemerintah AS (US Treasury) justru mengecil, mengindikasikan meski imbal hasil SBN meningkat, peningkatan tersebut lebih rendah dibanding peningkatan obligasi US Treasury. Arus keluar dari pasar surat utang Indonesia hingga Agustus 2022 sebesar US$ 7,2 miliar. Dalam periode yang sama justru terdapat arus masuk ke pasar ekuitas sebesar US$ 4,6 miliar. Hal ini membuat IHSG September 2022 terkerek naik ke level tertinggi sepanjang sejarah sebesar 7.372. Kenaikan IHSG tersebut merupakan indikasi optimisme para investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia. Investor beralih ke instrumen ekuitas yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih besar dibanding pendapatan tetap (fixed income) pada saat ekonomi membaik.

Hingga September 2022, jumlah penawaran dari bank pada lelang surat utang negara (SUN) mencapai Rp 556,2 triliun, turun dibanding periode yang sama pada 2021, yang mencapai Rp 696 triliun. Kebijakan BI menaikkan giro wajib minimum (GWM) berdampak pada berkurangnya dana yang dapat diinvestasikan oleh bank pada SBN. Selain itu, seiring dengan pemulihan ekonomi, penyaluran kredit oleh perbankan makin meningkat. Data pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2022 mencapai 10,62 % atau 10 kali pertumbuhan kredit Agustus 2021, yang hanya 1,16 %. Meningkatnya penyaluran kredit menyebabkan permintaan SBN oleh bank menurun. Namun, di sisi lain, hal ini menunjukkan mulai kembalinya bank ke fungsi utamanya, yaitu fungsi intermediari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari aspek kebutuhan pembiayaan, semakin membaiknya penerimaan negara, terutama dari pajak, membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan SBN semakin berkurang. Pada mulanya defisit APBN dalam UU APBN 2022 dirancang 4,85 % PDB, kemudian direvisi melalui Perpres No 98 Tahun 2022 menjadi 4,5 %. (Yoga)

Kinerja perdagangan luar negeri mulai menunjukkan pelemahan menjelang pengujung tahun ini. Kinerja ekspor berpotensi terpukul setelah proyeksi resesi perekonomian global pada 2023 yang akan menerpa sepertiga negara di dunia diumumkan oleh IMF. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, berujar bahwa ancaman resesi yang utamanya terjadi pada negara-negara mitra dagang tradisional Indonesia tak hanya berdampak pada penurunan volume ekspor, tapi juga nilainya. “Hal itu menyebabkan surplus perdagangan ke depan akan terus menyempit,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 17 Oktober 2022. Dalam konferensi pers kemarin, BPS mengumumkan, surplus perdagangan Indonesia tercatat sebesar US$ 4,99 miliar, lebih rendah dari Agustus 2022 yang US$ 5,71 miliar. Adapun nilai ekspor maupun impor juga menurun dari bulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar US$ 24,8 miliar dan US$ 19,81 miliar.

Surplus tersebut ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas sebesar US$ 7,09 miliar, dengan komoditas utamanya yaitu bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, serta besi dan baja. Sedangkan komoditas migas mencatat defisit sebesar US$ 2,1 miliar. “Sektor yang terpukul adalah bisnis-bisnis yang mengandalkan pasar ekspor tradisional,” kata dia. Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan, sinyal pelemahan itu sejalan dengan melambatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, IMF memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5,1-5,3 % pada 2023, tapi dipangkas menjadi 5 %. “Dengan proyeksi buram yang melemahkan kinerja ekspor, neraca dagang ke depan akan memburuk,” ucapnya. Meski demikian, menurut Yusuf, kondisi iklim perdagangan Indonesia masih relatif kondusif jika dibandingkan dengan negara peer group, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang pertumbuhan ekonominya dipangkas hingga hampir 1 %. (Yoga)

Pelaku usaha mencoba mencari peluang di tengah proyeksi resesi perekonomian global tahun depan. Wakil Ketum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Kamdani, menuturkan terdapat sektor perdagangan yang masih dapat diandalkan di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu, yaitu komoditas yang permintaannya inelastic, seperti CPO, batu bara, ataupun emas. “Secara historis, mereka selalu mengalami kenaikan permintaan pada masa krisis global seperti pandemi yang lalu,” ujar dia kepada Tempo, kemarin. Shinta mengatakan, guna mengantisipasi perlambatan ekspor, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan kebijakan insentif jangka pendek dari pemerintah untuk mendorong peningkatan diversifikasi perdagangan. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan fasilitas perdagangan untuk ekspor, khususnya ke negara-negara pasar ekspor non-tradisional.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkatan Laut Indonesia, Toto Dirgantoro, menambahkan, selain sektor pertambangan dan industri hilirnya, potensi dimiliki produk mebel dan kerajinan tangan. “Mereka melaju karena bahan produksinya lokal, tapi harganya ekspor,” ucapnya. Selanjutnya produk tekstil dan barang elektronik. Juga mencari peluang pasar baru, ketika AS dan Uni Eropa, terkena dampak resesi. “Pastinya kami berusaha masuk lebih dalam lagi ke pasar non-tradisional, seperti Afrika, Timur Tengah, lalu kawasan Amerika Selatan,” ucapnya. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, resesi tak selamanya memukul seluruh sektor perdagangan, ada produk yang justru bersinar atau meningkat permintaannya di tengah pelemahan perekonomian global seperti kopi yang justru eksis dan melaju kencang ketika krisis pandemi Covid-19 melanda. Pada 2021, ekspor kopi tercatat melonjak tajam hingga menjadi US$ 842,5 juta, di tengah puncak kasus varian delta Covid-19. “Ini menjadi bukti bahwa kopi merupakan salah satu komoditas anti-resesi,” ujarna. (Yoga)

Hingga saat ini, BUMN masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Lewat transformasi yang digulirkan sejak 2019, kinerja perusahaan milik negara meningkat signifikan. Pada 2021, tahun kedua pandemi, laba BUMN melesat 838%, naik dari Rp 13 triliun tahun sebelumnya ke Rp 124,7 triliun. Dengan aset US$ 630 miliar, peran BUMN semakin penting pada masa mendatang. Pengalaman berbagai negara menunjukkan, BUMN yang sehat secara finansial mampu menggerakkan perekonomian dan memberi kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, transformasi harus dituntaskan agar yang boleh beroperasi hanya BUMN dengan tata kelola yang baik dan berkinerja positif. Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi bertopik Corporate Governance and Global Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth di Nusa Dua, Bali, Senin (17/10). Sesi diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi bertema State-Owned Enterprises (SOE) International Conference. Pada kesempatan yang sama dilakukan peluncuran Indonesia Fund. SOE International Conference mengangkat topik-topik strategis yang mendukung fokus pemerintah dalam perhelatan G20 2022, yaitu Digitalisasi, Transisi Energi, Inklusi Keuangan, dan Transformasi Kesehatan.

Kementerian BUMN telah menempuh berbagai langkah terobosan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya menciutkan jumlah BUMN agar lebih sehat dan efisien, melakukan klasterisasi serta membentuk holding dan subholding. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara komprehensif sejak 2019. Saat ini, langkah transformasi BUMN telah mencapai 80%. “Prioritas kami untuk satu setengah tahun ke depan adalah mendorong agar transformasi BUMN bisa mencapai 100%,” kata dia. Erick mengungkapkan, kerja keras BUMN dalam melakukan transformasi selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan. Pendapatan BUMN meningkat 18,8% pada 2020-2021, menjadi Rp 2.295 triliun atau US$ 160 miliar. Sedangkan laba konsolidasi melonjak 838% dari Rp 13 triliun (US$ 892 juta) pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun (US$ 9 miliar) pada 2021. “Total aset BUMN mencapai Rp 8.978 triliun atau sekitar US$ 630 miliar pada akhir 2021, setara 53% PDB Indonesia,” ujar Erick. Erick Thohir menambahkan, kinerja SDM, baik perempuan maupun kepemimpinan muda di BUMN telah menunjukkan kemajuan yang positif. (Yoga)

Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Pemerintah Tiongkok pada Senin (17/10) menyatakan akan menunda rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. Karena para pemimpin tertinggi negara sedang menjalani Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, yang hampir dipastikan memberikan masa jabatan lima tahun yang ketiga kepada Presiden Xi Jinping. Kalangan analis sebelumnya menyatakan rilis data tersebut pada Selasa akan menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan paling lemah sejak 2020. Karena perekonomian masih dihadapkan pada kebijakan nir-Covid dan terbelit krisis sektor properti. Biro Statistik Nasional Tiongkok atau NBS menyatakan rilis angka pertumbuhan kuartal ketiga bersama sejumlah data ekonomi lainnya akan ditunda. Tapi tidak disebutkan alasan serta kapan tanggal jadinya.

Zhao Chenxin, pejabat senior Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau NDRC mengatakan kepada para wartawan, Senin, bahwa perekonomian rebound signifikan pada kuartal ketiga. “Dari perspektif global, kinerja ekonomi Tiongkok masih tetap luar biasa,” ujar Zhao. Tapi kalangan analis memperkirakan negara ekonomi terbesar kedua dunia ini kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% tahun ini. IMF pekan lalu merevisi turun target pertumbuhan PDB Tiongkok tahun ini menjadi 3,2%. Kalangan pakar yang disurvei AFP pekan lalu memprediksikan rerata pertumbuhan 3% untuk 2022. Yang jika terbukti jauh di bawah pencapaian luar biasa 8,1% tahun lalu. Angka itu akan menjadikan Tiongkok mencatatkan tingkat pertumbuhan paling rendah dalam 40 tahun. Kecuali pada 2020 tatkala menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan ekspansi di saat ekonomi dunia ambruk akibat pandemi Covid-19. NBS menyatakan pihaknya juga akan menunda rilis data bulanan berbagai indikator. Termasuk penjualan ritel dan penjualan rumah. (Yoga)

Gubernur BI Perry Wajiyo menyampaikan tiga strategi menghadapi perlambatan ekonomi dunia saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia yang berlangsung 11-16 Oktober 2022 di Washington DC, AS. Pertama, tantangan global yang dihadapi saat ini tidak dapat direspons dengan satu instrumen kebijakan. Diperlukan pengembangan kerangka Integrated Policy Framework (IPF) IMF bersama dengan kerangka Macro-financial Stability Frameworks (MFSF) BIS. “Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan implementasi bauran kebijakan moneter, fiskal, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial,” ujar Perry yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut bersama Menkeu Sri Mulyani. Kedua, Perry mengingatkan pentingnya pengembangan digitalisasi keuangan.

BI telah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran di antaranya kesepakatan cross-border payment Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, peluncuran quick response (QR) code, dan BI Fast Payment (BI-FAST). Ketiga, pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka membantu negara yang membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF. Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut juga meliputi Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) negara G20 yang. Menurut Perry, pertemuan tersebut juga menyoroti aktivitas perekonomian global yang mengalami perlambatan secara luas dan lebih tajam dibandingkan perkiraan, dengan tingkat inflasi yang tinggi.. (Yoga)

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Agustus 2022 mencapai US$ 397,4 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya, US$ 400,2 miliar. Ini merupakan penurunan bulan keenam secara berturut-turut atau sejak Maret 2022, yang turun menjadi US$ 412,3 miliar dari bulan sebel[1]umnya US$ 417,4 miliar. “Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy),” ujar

Direktur di Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam siaran pers, Senin (17/10). Menurut dia, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2022 sebesar US$ 184,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 185,6 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy). “Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat penurunan pinjaman seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas,” jelas Junanto. Sementara itu, lanjut dia, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yoga)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik penjualan Rp 1 triliun dari BTN Property Expo 2022. Pameran properti itu menghadirkan 200 pengembang dengan total sekitar 500 proyek hunian. “Kami optimistis target tercapai karena kami paham sekali, kebutuhan rumah sebagai tempat teraman masih sangat tinggi,” ungkap Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dalam pembukaan BTN Property Expo di Mall Tangcity, Tangerang, Banten, Senin (17/10). Dia menerangkan, pameran properti itu dilakukan serentak di enam kota berbeda di Indonesia, diperuntukan bagi pekerja formal dan informal dengan bunga KPR 2,47% fixed rate satu tahun. Hirwandi mengatakan, pameran serentak tersebut dilaksanakan untuk menggairahkan pasar properti perumahan.

“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ke 174 sub sektor lainnya mulai dari keramik, semen, genteng, hingga ekonomi masyarakat sekitar perumahan yang dibangun. Kami berharap dengan upaya mendorong pasar properti ini dapat berdampak bagi perekonomian nasional,” jelas Hirwandi. BTN Property Expo 2022 dilaksanakan sepanjang 17-23 Oktober 2022 di enam kota secara serentak. Tempat pelaksanaan pameran mencakup Paskal Hyper Square di Bandung, Tangcity Mall, Grand City Mall di Surabaya, Centre Point Mall di Medan, Duta Mall di Banjarmasin, dan Pakuwon Mall di Yogyakarta. Hingga Agustus 2022, BTN menyalurkan KPR subsidi dan KPR nonsubsidi Rp 198,65 triliun, naik 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,88 triliun. (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia September 2022 turun 10,99 % secara bulanan. Perlambatan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor utama dan penurunan harga komoditas global menjadi penyebab. BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia September 2022 mencapai 24,8 miliar USD atau turun 10,99 % secara bulanan. Ekspor nonmigas yang menyumbang 94,66 % total ekspor RI juga turun 10,31 % menjadi 23,48 miliar USD. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/10), mengatakan, penurunan nilai ekspor disebabkan penurunan ekspor komoditas unggulan, yakni besi baja dan CPO. Penurunan ekspor Indonesia juga disebabkan penurunan permintaan serta harga komoditas di pasar global. Hanya harga dan volume batubara yang bertahan tinggi.

Harga batubara September 2022 tercatat 321,5 USD per ton, naik dari bulan sebelumnya yang 290 USD per ton. Adapun volume ekspornya naik dari 32,8 juta ton menjadi 33,2 juta ton. ”Ini ditopang kenaikan permintaan dari China dan sejumlah negara di Eropa yang mengalami krisis energy akibat perang Rusia-Ukraina,” kata Setianto. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, berpendapat, penurunan kinerja ekspor Indonesia tidak hanya dipengaruhi penurunan harga komoditas global. Perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti AS dan China, juga berpengaruh besar. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor RI ke Uni Eropa pada Agustus-September 2022 turun 21,47 %, sedang ke India turun 29,23 %, AS turun 18,26 %, Jepang turun 2,53 %, dan China turun 0,09 %. Menurut Irman, situasi itu akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia hingga tahun depan. Namun, neraca dagang RI akhir tahun ini masih akan surplus sehingga dapat berkontribusi menjaga nilai tukar rupiah. (Yoga)