Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara terancam gagal bayar utang atau default,  disebabkan lonjakan inflasi yang direspons dengan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di sejumlah negara secara radikal. "Dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas yang naik, terjadi kenaikan cost of fund. Imbasnya, banyak negara terancam default, karena saat ini sudah eksposur utang dan debt service sangat tinggi," ujar Menkeu, Rabu (19/10). Dia menyatakan, sejumlah negara yang berpotensi mengalami default dibahas dalam pertemuan G20 dengan topik global financial safety net. Pembahasan ini untuk mengetahui seberapa banyak negara yang akan masuk di dalam krisis default yang bisa berujung ke krisis ekonomi. Menkeu menjelaskan, kombinasi antara inflasi yang tinggi dan high interest rate akan memukul agregat demand. Meski demikian, Menkeu mengatakan kondisi perekonomian Indonesia masih mampu bertahan, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada kuartal II-2022 dan di kuartal III diprediksi masih sangat kuat.

Menkeu menilai, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara di dunia. Hal ini tidak lepas dari bergesernya risiko perekonomian dunia yang semula pandemi Covid-19 menjadi disrupsi sisi suplai, ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia, lonjakan harga pangan dan energi, hingga inflasi yang meningkat. "Jadi tantangan ekonomi global menjadi luar biasa kompleks, karena inflasi tinggi bisa memicu resesi hingga stagflasi, sedangkan ruang kebijakan fiscal dan moneter menjadi makin terbatas," ucap dia. Dia menyatakan, ketidakpastian yang meningkat diproyeksi masih berlanjut hingga 2024. Apalagi, saat ini, prospek ekonomi global direvisi kebawah, bahkan cukup tajam dan hampir terjadi di semua negara. Contohnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS direvisi turun tajam tahun ini dan tahun depan, sedangkan ekonomi Eropa diperkirakan hanya tumbuh 3,1% yang semakin diperparah oleh kenaikan harga yang tinggi. "Keadaan ini memaksa European Central Bank menaikkan suku bunga secara agresif selama 2022 hingga 2023, yang kemungkinan bisa memicu resesi. (Yoga)

Bursa saham di Tanah Air ibarat tengah lesu darah. Dalam sebulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak melemah hingga kembali ke posisi di bawah 7.000. Dalam sebulan terakhir, IHSG sudah terkoreksi 5,04%. Pelaku pasar makin cemas menanti keputusan Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dimulai hari ini, Rabu (19/10). Maklum, bank sentral diperkirakan bakal kembali mengerek suku bunga acuan ke posisi 4,5% hingga 4,75%. Beruntung, aksi korporasi sejumlah korporasi di dalam negeri mampu menahan pelemahan IHSG. Dua hari berturut-turut di awal pekan ini, IHSG ditutup di zona hijau. Tentu, optimisme itu bukan tanpa alasan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menyedua faktor katalis positif pendorong IHSG. Pertama, musim rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Diperkirakan, mayoritas emiten masih akan mencatatkan kinerja apik. Kedua, maraknya aksi korporasi di bursa saham. Selain rencana rights issue beberapa emiten, termasuk emiten BUMN, beberapa calon emiten masih mengantre untuk menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO)

Bank Indonesia (BI) berpeluang mengerek lagi suku bunga acuannya di bulan ini. Proyeksi itu sejalan dengan upaya bank sentral menjangkar inflasi dan menjaga pergerakan kurs rupiah. Para ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, BI bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada bulan ini. Jika prediksi itu terealisasi, BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bakal naik ke level 4,75%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini, kenaikan suku bunga acuan pada bulan ini merupakan langkah BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, dan merupakan langkah pre-emptive mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Ia berharap, kenaikan suku bunga acuan BI bisa menjaga daya tarik investasi dalam aset keuangan Indonesia.

Empat negara kreditur akan menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Nilainya mencapai US$ 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut akan dikonversi dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, konversi utang dari Jerman berupa proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Adapun utang dari Italia dikonversi menjadi proyek housing and settlement. Sementara utang Australia akan diubah menjadi proyek kesehatan, dan utang AS dikonversi untuk konservasi hutan tropis.

Emiten perusahaan milik negara atau BUMN haus dana segar. Sedikitnya ada lima perusahaan pelat merah yang akan menghimpun dana publik dengan menggelar penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue dalam waktu dekat. Kelima BUMN itu adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BBTN), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Analis Investindo Nusantara Pandhu Dewanto menilai, struktur permodalan yang kurang sehat jadi alasan emiten BUMN menggelar rights issue. "Beban utang yang besar telah menggerus laba emiten BUMN," kata Pandhu.

Jokowi mengatakan bahwa proyek IKN telah didukung oleh payung hukum berupa undang-undang sehingga memberikan kepastian regulasi bagi investor. Melalui UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah telah mengatur proyek tersebut sehingga seharusnya investor tak perlu ragu untuk menanamkan modalnya. Dia mengatakan dukungan dari para investor dibutuhkan karena hanya sekitar 20% dari total biaya pembangunan IKN yang dipenuhi dari APBN, sedangkan 80% dana sisanya dari pihak swasta. “Ini juga telah disetujui oleh 93% fraksi di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, maka kurang apa lagi? kata Jokowi di acara Market Sounding Proyek IKN di Ballroom Djakarta Theater XXI, Selasa (18/10). Tidak hanya itu, dia melanjutkan pembangunan IKN merupakan salah satu upaya Indonesia untuk bertransformasi dari negara berkembang menuju negara maju. Untuk diketahui, Kepala Negara melakukan penjajakan pasar menyusul keputusan pemerintah menjadikan Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta.

Para teman tuli di Provinsi Aceh harus berjuang keras untuk menjadi mandiri. Mereka mengasah keterampilan dan membuka usaha kecil-kecilan agar ada penghasilan. Di balik itu, mereka tetap perlu dukungan nyata dari masyarakat. Rizky Adly (27) cekatan mengukur dan memotong besi batangan untuk dirakit menjadi gerobak. Teras rumah kakaknya di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, disulap menjadi bengkel las. ”Ini mau dibuat gerobak kopi,” ujarnya melalui tulisan saat ditemui, Rabu (12/10). Rizky adalah teman tuli atau orang yang tidak dapat mendengar. Dia pemilik usaha bengkel las yang dirintis awal 2021 bermodal pas-pasan hasil tabungan. Kini usaha bengkel las itu menjadi tempatnya bergantung hidup yang melayani pembuatan perlengkapan berbahan baku besi, seperti kanopi, pagar, terali, gerobak, dan meja. Semua dikerjakan sendiri, tetapi saat proses pemasangan, dia mempekerjakan satu-dua orang. ”Gerobak ini harus siap seminggu, harganya Rp 5 juta,” ucap Rizky. Rizky berkomunikasi melalui tulisan, tetapi sesekali menggunakan bahasa isyarat. Usaha bengkel las itu menjadi tumpuan baginya. Lulusan SLB setingkat SMA ini sebenarnya ingin kuliah. Namun, di Aceh tidak ada kampus yang menyediakan juru bahasa isyarat. ”Kalau kuliah ke Pulau Jawa, biayanya mahal, Papa tidak mampu,” ujar Rizky.

Optimisme serupa ada di Cafe Hanasue Dinas Sosial Banda Aceh. Di kafe itu, Tari Tiaralita Putri (25) menyeduh kopi. Ia meracik dan mengantarkan sendiri pesanan kopi ke meja pelanggan. Dengan menggunakan isyarat tangan, Tari mempersilakan pelanggan menikmati kopi. Meracik kopi menjadi rutinitas Tari yang tuli ini. Setelah dilatih menjadi barista oleh Pemkot Banda Aceh, ia diangkat menjadi staf kontrak di dinas sosial, tugasnya mengelola Cafe Hanasue. Hana (tidak) sue (suara) atau tidak bersuara. Kafe itu dibuka untuk para teman tuli yang sebelumnya dilatih menjadi barista. ”Saya sudah diangkat jadi staf kontrak di dinas sosial. Tetapi, saya pengin punya usaha sendiri, jualan kopi di gerobak,” kata gadis mandiri yang sedang mengumpulkan modal Rp 30 juta untuk membeli gerobak, mesin kopi, dan perlengkapan lain ini.

Di Aceh, jumlah teman tuli lebih dari 1.000 orang. Banyak teman tuli di Aceh yang bekerja mandiri, seperti  menjadi fotografer, pengojek daring, dan berjualan barang pecah belah. Umumnya mereka bekerja di sektor informal. Belum ada teman tuli yang menjadi pegawai PNS. Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Aceh Mubaraq mengatakan, masih ada stigma terhadap teman  tuli sebagai kelompok minoritas. Teman tuli perlu dukungan untuk dapat mandiri. Dukungan terutama dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Sebagian teman tuli tidak mengenyam pendidikan layak karena sekolah luar biasa hanya ada di pusat kota. Melalui Gerkatin Aceh, Mubaraq dan anggota memperjuangkan hak teman tuli. ”Kita semua setara. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap teman tuli,” kata Mubaraq. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Isnandar mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak teman disabilitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Pemerintah melalui dinas sosial, balai latihan kerja, dan lainnya rutin mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. (Yoga)

Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.

China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)

Industri kreatif digital berpotensi menjadi penyokong perekonomian Tanah Air di tengah perlambatan ekonomi global. Generasi muda bisa mendukung geliat industri itu dengan ide kreatif dan inovatif serta jejaring dengan dunia usaha. Gagasan itu mengemuka dalam acara ”CEO on Stage” di Universitas Prasetiya Mulya, Tangsel, Selasa (18/10), dengan tema ”Digital Innovation”. Menurut Manager Program S-1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Sonny Agustiawan, negara yang kreatif bisa bertahan di dalam situasi sulit. Gerakan industri kreatif dapat membuat modal tak menjadi soal, salah satunya ketika menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Laporan berjudul Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery yang diterbitkan Asian Development Bank Institute, Juni 2022, menyebutkan, ekonomi kreatif menjadi faktor pendorong utama penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi SDM, kata Sonny, institusi akademik dapat memaparkan pengetahuan yang membantu mahasiswa mentransformasikan kreativitasnya jadi ide bisnis, juga berperan penting dalam mewadahi mahasiswa memiliki jejaring dengan praktisi di sektor terkait. Principal East  Ventures Devina Halim menambahkan, mahasiswa merupakan sumber daya potensial dalam ekosistem usaha rintisan karena dapat merealisasikan ide kreatif menjadi produk. ”Investor berperan membantu mereka mewujudkannya. Dalam menghadapi proyeksi perlambatan ekonomi, appetite investor tidak berubah. Namun, kami memperdalam evaluasi terhadap seberapa kuat fondasi dan model bisnis yang diajukan,” tuturnya. Menurut Country Director AWS Indonesia Gunawan Susanto, pemanfaatan inovasi teknologi seharusnya membuat proses bisnis lebih murah, mudah, dan efisien. (Yoga)