;
Kategori

Ekonomi

( 40512 )

Merry Riana: E-commerce Mulai Bergeser Ke Social Commerce

12 Oct 2022

Evolusi yang terjadi di industri media dari media konvensional ke media digital dan akhirnya ke media sosial ternyata juga merambah ke dunia perdagangan. Pola evolusi dalam industri media bisa ditemukan kemiripannya dalam cara orang melakukan jual beli atau commerce. Hal tersebut dikatakan pengusaha dan motivational speaker Merry Riana dalam diskusi di ajang BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center yang dimoderatori oleh Direktur Digital and Business Development B Universe Anthony Wonsono, Selasa (11/10). “Dulu sekali kita hanya kenal media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio. Kemudian berkembang menjadi media digital, di mana surat kabar menjadi portal berita, radio menjadi podcast, dan seterusnya. Yang Anda lihat sekarang adalah perkembangan berikutnya dalam bidang ini, karena bukan lagi media digital, tetapi sudah menjadi media sosial,” imbuhnya. 

Dengan setengah bercanda dia mencontohkan bahwa dulu orang mendapat informasi pertama dari televisi, sekarang orang mendapat informasi pertama dari akun Lambe Turah di media sosial. Menurut dia, pola yang sama juga terjadi di sektor perdagangan. “Bicara jual beli konvensional, kita membeli barang secara luring dengan datang ke toko, menerima barang yang dikehendaki, dan membayar,” kata Merry. “Setelah itu terjadi evolusi menuju e-commerce di mana kita berbelanja di aplikasi toko. Jika Anda ikuti pola dari media konvensional ke media digital lalu ke media sosial, maka setelah commerce, lalu e-commerce, lalu apa selanjutnya? Social commerce,” ucapnya. Merry membenarkan bahwa tidak banyak yang menyadari arah evolusi ini, padahal sudah mulai banyak orang yang berbelanja melalui interaksi media sosial seperti TikTok daripada ke situs jual beli. (Yoga)

Menkeu dan Mentan G20 Bahas Kerawanan Pangan di JFAMM

12 Oct 2022

 Para Menkeu dan Mentan G20 secara perdana bertemu di Washington DC, AS, dalam ajang Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM). JFAMM diselenggarakan bersamaan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober 2022. Empat fokus pembahasan JFAMM, di antaranya soal kerawanan pangan dan gizi. JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, pada Minggu (09/10) Mentan RI Syahrul Yasin Limpo telah bertolak ke AS dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM. 

 Di ajang JFAMM, para Menkeu dan Mentan G20 bertemu dan membahas empat poin utama, yakni membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkret yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut, menjajaki aksi konkret untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak. “Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan,” papar Kuntoro dalam keterangan Kementan. Keempat poin itu diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara-negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia. (Yoga)

Serap Anggaran Rp 351,9 Miliar, PUPR Tuntaskan Rusun KIT Batang

12 Oct 2022

Kementerian PUPR merampungkan pembangunan 10 menara rusun senilai Rp 351,9 miliar untuk pekerja di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jateng. Setiap rusun dibangun lima lantai dengan unit hunian tipe barak berjumlah 220 barak lengkap dengan meubelair serta dapat menampung sebanyak 2.620 pekerja. “Kami telah menyelesaikan 10 menara rusun pekerja di KIT Batang dengan total anggaran sebesar Rp 351,9 miliar,” kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10) Menurut Iwan, keberadaan Rusun bagi pekerja KIT Batang ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan kemudahan berusaha dan infrastruktur dasar. 

Juga untuk mendorong perekonomian masyarakat sekaligus menarik investor menanamkan investasi di Indonesia pasca pandemi. Pembangunan Rusun Pekerja KIT Batang dilaksanakan secara multi years contract (MYC) sejak 2021 hingga 2022. Rusun dibangun sebanyak 10 menara tipe barak masing-masing lima lantai, dengan total 220 barak atau bisa menampung 2.620 orang serta dilengkapi fasilitas berupa jalan lingkungan drainase, jalur pedestrian, area parkir, lapangan olahraga, dan taman. Pembangunan Rusun KIT Batang dilaksanakan dalam tiga paket pembangunan di atas tanah seluas 5.735 meter persegi (m2) dan telah selesai 100 %.  (Yoga)

Ekonomi Digital Setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribad

12 Oct 2022

Serangan peretas (hacker) dan kebocoran data dalam beberapa waktu belakangan menjadi semacam blessing in disguise. Sedikit atau banyak, kejadian tersebut akhirnya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah dibahas sejak 2016 menjadi undang-undang. Naskah final rancangan ini terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menghasilkan 16 bab dan 76 pasal. Jumlah pasal bertambah empat dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni 72 pasal, yang di antaranya mengatur soal pidana bagi pembocor data pribadi. Jumlah pengguna media sosial Indonesia 191,4 juta orang dan tingkat penetrasi Internet 73 % (Hootsuite, 2022). Hal itu membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Pada 2021, Bain, Temasek, dan Google memperkirakan ekonomi digital kita menembus US$ 146 miliar pada 2025. Sayangnya, potensi ini tercoreng akibat maraknya kebocoran data, baik dari pihak swasta maupun pemerintah; serta tindakan tidak etis, seperti doxing, di kalangan pengguna media sosial, yang membuat Indonesia menempati urutan bawah pada Digital Civility Index oleh Microsoft pada 2021.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan awalan baru menuju tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya pemanfaatan data pribadi bagi perkembangan ekonomi digital. Selama ini, isu pemanfaatan data pribadi menjadi hambatan bagi konsumen untuk bertransaksi di platform digital. Sedangkan hambatan bagi industri yang bergerak di dunia digital adalah dasar hukumnya masih tersebar di berbagai lembaga, seperti di Kemenkominfo, BI, serta OJK. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Pertama, harmonisasi peraturan yang berhubungan dengan data pribadi, PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan BI mengenai sistem pembayaran dan transparansi data bank. Tiga lembaga yang menerbitkan aturan itu harus segera mengharmonisasi aturan tersebut agar substansi aturan turunannya sesuai dengan UU-PDP.

Kedua, aturan turunan mengenai hukuman denda bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadi. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa PSE swasta dapat dibubarkan apabila terbukti menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi dengan sengaja. Dalam aturan turunan, sudah seharusnya dibangun threshold berbasis asas proporsionalitas, dari bentuk pelanggaran ringan hingga berat, yang batasan dan ruang lingkupnya dijelaskan secara terang. Namun, belum ada aturan yang jelas jika pelanggar merupakan PSE publik. Padahal beberapa kebocoran data juga berasal dari PSE publik. Pengaturan hukuman PSE publik dan swasta harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Kita membutuhkan otoritas yang kuat dan SDM yang kompeten serta berintegritas untuk mengurusi data pribadi, mengingat tantangan dalam pelindungan data pribadi ke depan akan makin besar. (Yoga)

Minat Konsumsi Melemah di Tengah Inflasi

12 Oct 2022

Minat konsumsi masyarakat terpantau terus melemah di tengah tren kenaikan inflasi dan sinyal resesi perekonomian global pada 2023. BI, dalam Survei Penjualan Eceran, memprediksi kinerja penjualan eceran dan retail akan mengalami penurunan pada September 2022. Hal itu tampak dari indeks penjualan riil (IPR) pada September 2022 yang sebesar 200,0 atau terkontraksi -0,9 % secara bulanan dibanding pada Agustus 2022. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, berujar, pelemahan itu seiring penurunan penjualan pada kelompok suku cadang dan aksesori; kelompok makanan, minuman, dan tembakau; serta bahan bakar kendaraan bermotor. “Jika dirinci, kelompok suku cadang dan aksesori mencatatkan kontraksi -12,7; BBM -8,6 %; makanan, minuman, dan tembakau -0,5 %,” ujarnya, kemarin, 11 Oktober 2022

Peneliti ekonomi makro dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar, menuturkan pelemahan indeks penjualan eceran atau retail sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang September lalu menyentuh 5,95 % secara tahunan. “Prediksi kami, inflasi ini masih merupakan dampak ronde pertama. Ke depan, kita masih akan menyaksikan dampak ronde kedua, di mana penjual akan mulai menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan harga barang mentah dan input produksi akibat kenaikan harga BBM,” ucapnya. Proyeksi Ideas inflasi Oktober 2022 adalah 6,5-6,8 % secara tahunan. Selain kenaikan harga BBM, menurut Askar, kenaikan suku bunga acuan BI dapat mempengaruhi penurunan indeks penjualan eceran. Pasalnya, suku bunga dalam hal ini bertindak membimbing inflasi agar dapat menurun melalui dua transmisi, yaitu permintaan uang dan barang. (Yoga)


Besar Investasi daripada Konsumsi

12 Oct 2022

Peningkatan inflasi hingga sinyal resesi perekonomian global pada tahun depan membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Masyarakat mulai menghemat dan membatasi konsumsi. Di sisi lain, investasi dan tabungan terus meningkat. Peningkatan investasi tercermin dari bertambahnya pengguna platform investasi, Bibit, yang menyasar instrumen investasi konservatif dan minim risiko. “Secara khusus, kami melihat peningkatan animo masyarakat dalam berinvestasi pada surat berharga negara (SBN) dari waktu ke waktu. Terbukti, kami menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencetak angka terbesar untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) retail seri SR017 pada 19 Agustus-14 September 2022,” ujar PR & Corporate Communication Lead, William, kepada Tempo, kemarin, 11 Oktober 2022. Sebelumnya, dalam penjualan Saving Bond Ritel seri SBR011 periode 25 Mei-16 Juni 2022, Bibit menjadi mitra distribusi kategori fintech yang mencatatkan jumlah investor terbanyak. “Banyak di antara pengguna kami yang ingin memiliki passive income yang aman, 100 persen dijamin oleh negara,” katanya.

Menurut William, hal itu tak terlepas dari peningkatan literasi keuangan secara umum yang telah membentuk kebiasaan masyarakat yang sadar berinvestasi demi masa depan keuangan yang lebih baik. “Apalagi untuk berinvestasi di berbagai instrumen pasar modal kini dapat dilakukan dengan aman, mudah, seamless, and only one click away dari smartphone para pengguna,” kata William. Dia menambahkan, selain berinvestasi pada SBN, banyak pengguna yang melirik produk reksa dana pendapatan tetap di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu. Tak hanya Bibit yang panen kinerja positif. Platform investasi Bareksa juga mengalami peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas transaksi dalam beberapa waktu terakhir. Head of Investment Bareksa, Christian Halim, mengatakan investasi favorit pengguna saat ini adalah reksa dana indeks yang membukukan kenaikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) 31,9 % dan kenaikan unit penyertaan 21,9 %. “Berikutnya adalah reksa dana pendapatan tetap yang unit penyertaannya tumbuh 2,1 %, meski secara AUM turun 4,5 %,” ucapnya (Yoga)

DAMPAK PERANG Inflasi Cenderung Terbang Tinggi

12 Oct 2022

Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru yang makin eskalatif. Gangguan rantai pasok global yang sudah berlangsung selama ini akan makin intens. Akibatnya, harga energi dan pangan diperkirakan akan kembali meroket. Ujung-ujungnya inflasi cenderung terbang tinggi. ”Eskalasi perang Rusia-Ukraina ini sama sekali bukan kejutan. Banyak pakar memprediksi perang akan terus bereskalasi dan ini belum yang puncak,” kata ekonom Agustinus Prasetyantoko yang juga Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta di Jakarta, Selasa (11/10). ”Kalaupun pasokannya tidak berkurang, harga akan naik karena gangguan pada rantai distribusinya,” ujarnya. Dampak lainnya, kata Prasetyantoko, eskalasi perang Rusia-Ukraina memperumit persoalan global yang sudah rumit. Dengan demikian, resesi global yang sudah hampir pasti terjadi akan makin terakselerasi realisasinya. Ini khususnya akan terjadi di Eropa dan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat, baik dengan Rusia maupun Ukraina.

Indonesia diperkirakan tidak akan jatuh pada resesi, melainkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai eksportir dan importir komoditas, Indonesia akan mengalami efek positif sekaligus negatif.” Ini akan direspons dengan suku bunga tinggi. Nilai tukar rupiah akan tertekan,” kata Prasetyantoko. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menyatakan, komplikasi perang Rusia-Ukraina terhadap dunia usaha di dalam negeri sudah terasa selama ini. Salah satu yang paling mencolok adalah pelaku usaha dipaksa menumpuk  stok bahan baku lebih banyak akibat gangguan rantai pasok. Harga-harga bahan baku yang diimpor, kata Adhi, juga sudah naik. Puncaknya saat harga bahan baku naik berkisar 30-35 persen. Saat ini kenaikannya 10-15 % dibandingkan tahun lalu. Biaya logistik juga melonjak. Puncaknya saat biaya logistik mencapai 5-6 kali lipat sebelum perang. Saatini kenaikannya berkisar 2-2,5 kali posisi sebelum perang. (Yoga)

Banjir Trans-Kalimantan Lumpuhkan Ekonomi

12 Oct 2022

Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)


Ekonomi Biru Perlu Perhatikan Aspek Keadilan

12 Oct 2022

KKP menyiapkan lima program untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi biru. Salah satunya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Namun, program ini perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan nelayan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (11/10) menyatakan, program penangkapan ikan terukur merupakan upaya mendorong ekonomi biru dengan mengantisipasi penangkapan ikan secara berlebih. Dengan adanya kuota, jumlah penangkapan ikan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan. ”Tujuan program ini untuk nelayan Indonesia yang jumlahnya 2,5-3 juta. Sebisa mungkin produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.

Empat program lainnya adalah perluasan wilayah konservasi dengan target 30 % tahun 2045, pembangunan budidaya ramah lingkungan, penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tak terkendali, serta penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Meski demikian, program penangkapan ikan terukur perlu memperhatikan keadilan laut. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, ada kekhawatiran pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan atau ekonomi biru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. (Yoga)


Kenaikan Harga Barang Menurunkan Kepercayaan

11 Oct 2022

Lonjakan harga barang dan jasa inflasi mulai mencekik leher masyarakat. Gara-gara lonjakan inflasi pula, kepercayaan turun dan optimisme masyarakat terkikis. Jika tak diwaspadai, situasi ini bisa berimplikasi negatif bagi ekonomi maupun aspek sosial. Gambaran pudarnya optimisme masyarakat tampak dalam sejumlah survei yang digelar oleh sejumlah institusi negara maupun lembaga riset ekonomi. Yang terbaru, kemarin (10/10), Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 di level 117,2, turun 7,2 poin dari bulan sebelumnya. Salah satu penggerus keyakinan itu adalah lonjakan inflasi menyebabkan rata-rata porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi naik 1,2% poin menjadi 74,8%. Di saat yang sama, pendapatan konsumen yang disimpan turun 1% poin menjadi 15,8%, dan rerata rasio pembayaran cicilan utang turun 0,2% poin menjadi 9,4%. Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyatakan, level IKK memang sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun sejak Juli 2022, angka IKK cenderung turun yang menunjukkan optimisme konsumen tengah tergerus.