Emiten sektor properti harus berusaha lebih keras untuk mencapai target penjualan pada kuartal IV/2022 lantaran tren kenaikan suku bunga serta periode insentif perpajakan yang telah usai. Tak ayal, usulan untuk memperpanjang durasi insentif fiskal pun didengungkan guna menopang laju pemulihan sektor properti. Apalagi, insentif tersebut selama ini diyakini menjadi salah satu penopang daya beli kelas menengah kala suku bunga naik akibat inflasi meninggi. Sejak Maret 2021, sektor properti di Tanah Air menerima stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transaksi pembelian rumah. Kendati persentase diskon lebih kecil, insentif itu berlanjut pada tahun ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Beleid yang berlaku hingga September 2022 itu mengatur bahwa PPN DTP sebesar 50% diberikan atas penjualan rumah paling tinggi Rp2 miliar dan 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp2 triliun sampai dengan Rp5 miliar.

Kemenkominfo terus mendorong perusahaan rintisan (start-up) lokal Indonesia untuk terus bertumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi global. Melalui program HUB. ID Accelerator, sebanyak 24 start-up lokal didukung mencari peluang pendanaan dari para investor. Kemenkominfo terus mendorong lahirnya start-up yang mampu tumbuh bukan hanya pada kemampuan untuk menguasa pasar dan meningkatkan valuasi perusahaanmya. Start-up juga didukung untuk mampu tumbuh dengan daya tahan bisnis yang lebih kuat. 

 “Mereka juga harus mampu menahan serangan dari berbagai dinamika global,” kata Menkominfo Johnny G Plate, saat membuka Demo Day HUB.ID Accelerator 2022 di Jakarta, Jumat (7/10). Menurut dia, HUB.ID Accelerator merupakan program terobosan Kemenkominfo untuk membantu start-up lokal mendapatkan akses pendanaan sekaligus meningkatkan kerja sama bisnis dan memperluas kemitraan. Pengembangannya difasilitasi melalui serangkaian proses panel, mentoring, dan business matchmaking. Program tersebut dibuat karena Indonesia merupakan negara terbesar nomor lima pasar start-up dunia dan telah menjadi magnet bisnis start-up di kawasan Asia Tenggara. Tercatat, terjadi lonjakan transaksi pendanaan start-up dalam beberapa tahun terakhir. “Sebanyak 700 transaksi pendanaan untuk start-up terjadi pada 2020, dan pada 2021, meningkat jadi 942 transaksi pendanaan,” ungkapnya. (Yoga)

Di tengah situasi ketidakpastian global yang kian meningkat, optimisme tetap harus dijaga. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajari di JCC, Jakarta beberapa waktu lalu. Diakui Presiden Jokowi bahwa tahun ini situasi sedang sulit dan bahkan tahun depan akan gelap seiring makin tingginya ketidakpastian global. Namun, Presiden tetap optimis momentum pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut karena kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Sikap optimis yang diperlihatkan Presiden bukan tanpa dasar. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764 triliun, tumbuh 49% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Indonesia tercatat mencapai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 5,44% (year-on-year/YoY)—tertinggi di antar negara dan kawasan anggota forum G20 yang mengindikasikan pemulihan di Tanah Air masih berjalan on the track. Menurut laporan perusahaan keuangan Amerika Serikat, Bloomberg, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi, seperti Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Pakistan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik.

BI mencatat posisi cadev Indonesia akhir September 2022 melorot US$ 1,4 miliar menjadi US$ 130,8 miliar dari akhir Agustus US$ 132,2 miliar. Hal itu dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan dolar untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, cadev tersebut setara pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadev domestik itu berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor," ucap dia dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10). BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menilai penurunan cadev September ini masih cukup baik. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga di beberapa negara berkembang. “Posisi cadev sebesar US$ 130.8 miliar, berdasarkan asesmen kami, masih cukup jauh di atas batas kecukupan," ucap dia. (Yoga)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan memulai uji coba teknologi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada akhir tahun ini. PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) yang ditunjuk sebagai pelaksana sistem MLFF siap menginvestasikan dana sebesar Rp4,4 triliun untuk proyek tersebut.

 Dana asing Rp 7,28 triliun masuk pasar keuangan Indonesia sepanjang 3-6 Oktober 2022, seiring meredanya sentimen ketidakpastian global. Sebelumnya, dana asing keluar dari pasar keuangan domestic pada pekan keempat dan kelima September 2022 masing-masing Rp 3,5 triliun dan Rp 8,4 triliun. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto memerinci, asing mencetak beli bersih (net buy) di pasar SBN Rp 2,51 triliun dan pasar saham Rp 4,77 triliun. Selama Januari hingga 6 Oktober (year to date/ytd) 2022 aliran modal asing keluar (net outflow) dari pasar SBN mencapai Rp 167,81 triliun, sedangkan modal asing masuk (net inflow) di pasar saham Rp 69,71 triliun. "Dalam beberapa hari terakhir, ada net inflow asing di pasar SBN. Hal tersebut disebabkan sentimen negatif global yang sempat mereda. Sentimen global ini memang masih up and down dan sangat tergantung data ekonomi," ucap dia saat dihubungi Investor Daily, Sabtu (8/10). Berdasarkan data BI, tingkat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun mencapai 7,17%, sedangkan yield surat utang AS atau US Treasury (UST) 10 tahun di level 3,824%. Selanjutnya, pada Jumat (7/10), rupiah ditutup melemah 65 poin ke level Rp 15.251. "Dalam kondisi maraknya sentimen negatif global, dolar AS menguat terhadap hampir seluruh mata uang lain, "ucap dia. (Yoga)

Pemerintah memastikan bakal ada investor baru yang akan masuk ke dalam negeri untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter nikel di Sorong, Papua. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini ada investor asing dari kawasan Asia yang membangun smelter di dalam negeri. Smelter itu nantinya bakal mengambil bijih nikel dari PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. “Kemarin sudah ada investor dari luar negeri sudah bertemu dengan saya, sekarang sedang minta untuk kerja sama dengan Antam, karena ore nikelnya akan diambil dari punya Antam,” kata Bahlil pekan lalu. Nantinya, kata Bahlil, calon mitra anyar itu akan mengambil bagian pada tahapan pemurnian dan pengolahan nikel di Sorong. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga meminta pembangunan smelter di Sorong dipercepat.

 Indonesia Marketing Association (IMA) menyerukan kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, profesional, dan akademisi, untuk kompak dan saling berkolaborasi berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi dunia pada 2023. Hal ini terungkap dalam Rakernas IMA, yang diikuti lebih dari 200 perwakilan dari 89 chapter dari total anggota sebanyak 2.963 di seluruh Indonesia. President IMA Periode 2021 - 2023 Suparno Djasmin mengatakan, ancaman resesi perekonomian dunia bisa memicu kemunduran ekonomi. Sehingga masyarakat perlu hati-hati dalam navigasi dan antisipasi ketidakpastian yang  disebabkan resesi global tersebut. WTO menurunkan angka prediksi pertumbuhan ekonomi dari 3,3% menjadi 2,3% di tahun 2023. Sebagai pelaku bisnis, ancaman resesi perekonomian dunia ini memang nyata. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kemunduran ekonomi.

“Meski kondisi ekonomi global yang sedang bangkit dari pandemi Covid-19, dunia dihadapkan dengan potensi resesi, inflasi yang didorong oleh krisis energi, dan kondisi geopolitik yang mengganggu supply chain yang terjadi berkepanjangan sehingga negara-negara kompak meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi,” kata Suparno dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/10). Menurut dia, ancaman resesi ekonomi bisa dirasakan saat ini di Indonesia, seperti inflasi yang diprediksi mencapai 6,8%, membuat lemahnya daya beli dan menggerus konsumsi hingga berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta banyak perusahaan yang berguguran. Suku bunga acuan yang menjadi 4,25% untuk mengendalikan Inflasi juga mengakibatkan kenaikan harga-harga yang dapat meningkatkan risiko kredit yang tentunya akan berdampak pada perekonomian. Dengan kondisi yang seperti ini, IMA sebagai asosiasi pemasaran yang terdiri dari akademisi, professional, pemerintah dan pengusaha, perlu merapatkan barisan, kompak dan saling berkolaborasi untuk berkontribusi nyata bagi perekonomian di Indonesia. (Yoga)

Pemerintah diminta turun tangan membatasi jumlah pengemudi ojek online yang juga bekerja sebagai karyawan BUMN dan swasta karena sudah berlebih di beberapa kota serta bisa tidak menimbulkan masalah sosial. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan selama ini proses perekrutan pengemudi ojek online (ojol) dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan riwayat pekerjaan pengemudi. Hal ini, merugikan para pengemudi ojek lain yang memang mengandalkan nafkahnya dengan menjadi pengemudi ojek sebagai pekerjaan utama. “Saat ini pemerintah ikut turun tangan dalam membatasi jumlah driver ojol agar tidak menimbulkan masalah sosial juga, pihak perusahaan aplikator harus memiliki pedoman penyaringan dalam perekrutan mitra drivernya jangan hanya mencari profit sebanyak-banyaknya,” ujarnya, Minggu (9/10). Menurut Igun, banyaknya mitra pengemudi membuat pendapatan para pengemudi ojol makin hari kian menyusut.

Pemerintah terus berupaya memacu pengembangan industri farmasi dan industri alat kesehatan (farmalkes) di Tanah Air, dengan penguatan kerja sama industri farmalkes antara Indonesia-Jepang, mengingat kedua industri ini ada dalam tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Penguatan kerja sama kerja sama industri farmalkes antar kedua negara tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Indonesia-Japan Pharmaceutical and Medical Device Business Forum yang telah berlangsung pada 5-7 Oktober 2022 di Osaka, Jepang. Kegiatan forum bisnis itu merupakan inisiatif dari KBRI di Tokyo berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Osaka, dan didukung oleh Kemenperin, Kemenkes, dan Kadin Indonesia, IIPC Tokyo dan ITPC Osaka, serta beberapa mitra Jepang seperti METI Kansai, Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Association of Japan (FPMAJ), dan JETRO. 

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Ignatius Warsito, yang mewakili Menperin di Jepang, mengatakan, industri farmalkes merupakan dua dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. "Kemenperin mendorong pendalaman struktur industri, peningkatan investasi dan menjalankan inisiatif roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Ignatius Warsito dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, (9/10). Ketua Kadin Indonesia Komite Bilateral Indonesia-Jepang, Emmanuel L. Wanandi menerangkan, kegiatan ini berfokus untuk mempertemukan pelaku bisnis industri farmasi dan alat kesehatan asal Indonesia dengan pelaku bisnis/ investor dari Jepang. Saat itu, Wanandi memimpin kehadiran 15 delegasi bisnis Indonesia yang meliputi sembilan perusahaan farmalkes, termasuk perwakilan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPA). (Yoga)