Lonjakan harga barang dan jasa inflasi mulai mencekik leher masyarakat. Gara-gara lonjakan inflasi pula, kepercayaan turun dan optimisme masyarakat terkikis. Jika tak diwaspadai, situasi ini bisa berimplikasi negatif bagi ekonomi maupun aspek sosial. Gambaran pudarnya optimisme masyarakat tampak dalam sejumlah survei yang digelar oleh sejumlah institusi negara maupun lembaga riset ekonomi. Yang terbaru, kemarin (10/10), Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 di level 117,2, turun 7,2 poin dari bulan sebelumnya. Salah satu penggerus keyakinan itu adalah lonjakan inflasi menyebabkan rata-rata porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi naik 1,2% poin menjadi 74,8%. Di saat yang sama, pendapatan konsumen yang disimpan turun 1% poin menjadi 15,8%, dan rerata rasio pembayaran cicilan utang turun 0,2% poin menjadi 9,4%. Kepala Ekonom DRI Rima Prama Artha menyatakan, level IKK memang sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Namun sejak Juli 2022, angka IKK cenderung turun yang menunjukkan optimisme konsumen tengah tergerus.

Bank Dunia (World Bank) kembali menyoal kemiskinan. Pandemi Covid-19  memang melandai, tapi banyak negara di dunia masih sulit menekan angka kemiskinan. Presiden World Bank Group, David Malpass meragukan penurunan target angka kemiskinan ekstrem pada 2023 mendatang. Ia justru membuka kemungkinan, hampir 7% dari populasi global, atau 574 juta orang masih akan berjuang dalam kemiskinan ekstrem. "Ini lebih dua kali lipat dari 3% yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dunia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem," tegas Malpass, dikutip dari laman resmi World Bank, Senin (10/10). Namun, negara miskin dan negara menengah ke bawah hanya mampu menanggulangi dampaknya sekitar 25% saja. Ini lantaran mereka memiliki akses terbatas ke pembiayaan, sistem distribusi yang lemah, serta banyaknya jumlah pekerja informal. Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan dalam tren menurun sejak Maret tahun lalu, sejalan membaiknya pemulihan ekonomi. Pada Maret 2022, kemiskinan di Indonesia turun 0,6% poin menjadi 9,5% dibanding Maret 2021. World Bank juga mewanti-wanti stagnasi tingkat ketimpangan Indonesia sejak Maret 2021. Catatan World Bank, indeks gini saat itu tercatat 37,9. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia per Maret 2021 sebesar 0,384. Angka ini hanya turun 0,001 poin dibandingkan September 2020. Pada Maret 2022, rasio gini masih di level sama dari Maret 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan para investor dan pemegang surat utang negara berkembang atau emerging market bond holders. Hal itu dilakukan saat Menkeu dalam rangkaian kerjanya di New York, Amerika Serikat (AS). Deretan investor kelas kakap yang ditemui Sri Mulyani di antaranya Lazard, Citadel, Lord Abbet, BlackRock, Mackay Shields, HSBC AM, dan Van Eck. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia sejak pandemi Covid-19. Selain ekonomi domestik, juga turut dibahas tantangan gejolak keuangan global, krisis pangan dan energi dunia. "Saya juga menjelaskan kebijakan fiskal APBN 2022 dan arah kebijakan fiskal ke depan (APBN 2023) dalam mengelola berbagai gejolak luar biasa ini," kata Sri Mulyani, Minggu (9/10).

Kinerja emiten di sektor ritel bakal semakin berat di sisa tahun ini. Pasalnya, daya beli masyarakat di Tanah Air belum juga pulih. Ini tercermin dari optimisme masyarakat atau indeks keyakinan konsumen (IKK) yang anjlok. Survei Bank Indonesia (BI) pada Senin (10/10) melaporkan, IKK September 2022 turun ke level 117,2. Angka ini turun dibandingkan IKK Agustus 2022 yang masih sebesar 124,7, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di posisi 123,2. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto, berpendapat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu penyebab lemahnya daya beli konsumen. "Sejak harga BBM naik, penurunan daya beli mulai dirasakan konsumen," katanya.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester I-2022 ini. Berbekal itu pula, Garuda Indonesia optimistis bisa meraih kinerja keuangan maupun operasional solid hingga akhir tahun. Mengacu laporan keuangan yang dirilis melalui website. Bursa Efek Indonesia, GIAA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,76 miliar di semester I-2022. Pada semester I-2021, Garuda menderita rugi bersih US$ 898,65 juta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra menyebutkan, pencapaian laba bersih dipengaruhi oleh rampungnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui putusan homologasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Setelah rampungnya proses PKPU, Garuda kini mempercepat berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan proses restrukturisasi yang mulai bergulir. Misalnya, implementasi rencana rights issue sebagai tindak lanjut persetujuan proposal perdamaian PKPU, serta rencana penambahan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Gejolak ekonomi seperti dinamika geopolitik global, penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan inflasi rupanya membuat optimisme konsumen menyusut. Buktinya, Survei Konsumen September 2022 mencatat adanya penurunan di seluruh jenis indeks dan di seluruh kelompok penghasilan masyarakat. Malah, penurunan indeks paling dalam justru dialami oleh masyarakat kelas menengah. Sejumlah kalangan khawatir jika situasi tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka konsumsi yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi bakal makin seret. Menurut data Bank Indonesia (BI), kendati masih berada di zona optimistis, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2022 tercatat hanya 117,2, turun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 124,7. Indeks Ekonomi Saat ini dan Ekspektasi Kondisi Ekonomi pun membukukan catatan serupa. Tak heran jika kalangan pelaku usaha pun waswas. Sebab, penurunan kepercayaan diri konsumen merefleksikan adanya keterbatasan daya beli sehingga dapat memengaruhi output yang dihasilkan oleh dunia bisnis. Saat dimintai tanggapan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan keran bansos yang mengucur deras tak mampu mengompensasi perlambatan daya beli. Terlebih, penebalan bansos yang disiapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi kelompok menengah.

Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mendesak pemerintah menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum naik hampir 3 tahun guna menyelamatkan bisnis properti. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan inflasi hingga kondisi makroekonomi semakin menyudutkan pengembang rumah subsidi. Kondisi itu diperparah dengan harga bahan hingga ongkos produksi yang melonjak tinggi. “Soal harga rumah subsidi, saya rasa sudah waktunya disesuaikan karena sudah hampir 3 tahun harga tidak naik. Padahal kalau kita lihat lagi UMR [upah minimum regional] pun tiap tahun naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/10). Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah mengajukan anggaran rumah bersubsidi dan kenaikan hingga 7%. Namun, dia menyatakan realisasi penaikan harga rumah subsidi itu masih menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan. “Kenapa agak lambat karena kan dari [Kementerian] Keuangan harus menghitung lagi dampak dari kenaikan harga BBM. Jangan sekali dikeluarkan angkanya langsung tidak valid lagi, langsung absolut karena dampak kenaikan BBM. Itu kan bukan hanya Solar yang naik seluruh material konstruksi naik,” kata Endra.

Tren inflasi yang merangkak naik berpotensi memukul kinerja emiten sektor retail pada pengujung akhir tahun ini. Pelemahan daya beli masyarakat berpengaruh pada tertahannya belanja, sehingga penjualan barang-barang retail mengalami penurunan. Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menuturkan lapisan masyarakat yang terpukul pertama kali adalah kelompok menengah ke bawah, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kenaikan harga. “Masyarakat (kelas) bawah cenderung menahan diri dalam konsumsi, sedangkan masyarakat menengah ke atas masih dapat mewujudkan pengeluaran mereka untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Nafan kepada Tempo, 10 Oktober 2022. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi semasa pandemi ketika masyarakat memilah kebutuhan konsumsi, dengan mendahulukan kebutuhan primer untuk bertahan hidup. Nafan berujar realitas tersebut pada akhirnya akan terefleksikan pada kinerja emiten retail sesuai dengan segmentasi pasar masing-masing. 

Dia mencontohkan emiten PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang pada semester I 2022 membukukan pertumbuhan penjualan 34,1 % menjadi Rp 12,24 triliun, yang ditopang pertumbuhan penjualan toko yang sama (same-store sales growth) sebesar 33,8 % atau naik dibanding tahun lalu yang sebesar 22 persen. “Sebagaimana yang kita tahu, emiten MAPI menjual produk-produk high-end dan berkualitas. Jadi, mereka punya segmentasi pasar menengah ke atas,” ucap Nafan. Sementara emiten retail lainnya sibuk merampingkan jumlah toko untuk keperluan efisiensi, MAPI justru berekspansi dengan membuka gerai baru. Pada paruh pertama tahun ini, jumlah gerai perusahaan pemilik jenama Sogo, Sport Station, Kidz Station, dan pemilik lisensi ratusan merek lainnya itu membuka 161 gerai. Total gerai yang dimiliki perusahaan pun menembus 2.837 toko. Ekspansi juga dilakukan MAPI melalui penjualan secara daring, dengan mengoperasikan 26 gerai online pada 11 saluran marketplace. (Yoga)