Enam emiten bank yang tercatat di BEI membiayai rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 16,49 triliun sepanjang Januari-September 2022. Penyaluran pembiayaan KPR berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu setara 148.473 rumah. Subsidi FLPP disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja sama dengan para bank penyalur. Dalam rentang waktu itu terdapat 35 bank menjadi penyalur FLPP. Enam emiten bank penyalur FLPP teratas itu mencakup PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), termasuk unit usahanya, BTN Syariah. Lalu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (Bank BJB), termasuk BJB Syariah. Lalu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri). 

“Tahun 2022, kami menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 170 ribu unit atau 85% target pemerintah yang sebesar 200 ribu unit,” kata Haru Kusmahargyo, dirut BTN kepada Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini. Sepanjang Januari hingga 7 Oktober 2022, BTN menjadi penyalur FLPP terbesar, yakni 100.244 rumah setara 64,11% total unit yang disalurkan per akhir September 2022, senilai Rp 11,12 triliun atau 64,03% total FLPP. Penyaluran bank berkode saham BBTN itu mencakup konvensional Rp 9,01 triliun setara 80.954 unit, sedangkan skema syariah Rp 2,11 triliun setara 19.290 unit. “Tahun ini, penyaluran FLPP kami relatif stabil, justru untuk yang nonsubsidi kami perkirakan tumbuh sekitar 8%,” ujar Haru.  (Yoga)

Perlambatan ekonomi membuat pelaku usaha harus pintar-pintar mengatur bujet operasional perusahaannya. Efisiensi menjadi pilihan logis, entah melalui penghematan biaya, pengurangan produksi, dan lain sebagainya. Salah satu anggaran perusahaan yang lazim terkena dampak efisiensi adalah biaya promosi, baik melalui iklan maupun program pemasaran. Namun, menurut perusahaan riset media dan periklanan Nielsen Audience Measurement Indonesia, pemangkasan bujet iklan sebaiknya tak dilakukan. Sebab, promosi dapat membantu perusahaan atau jenama pulih lebih cepat ketika perekonomian kembali membaik. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Nielsen Audience Measurement, Hellen Katherina, iklan akan membuat perusahaan dapat terus menjangkau konsumen baru. “Kalau itu disetop, perusahaan hanya akan bergantung pada pembeli existing, yang sudah pernah beli. Terus jadinya hanya beli ulang, karena dirayu dengan promosi, tapi Anda tidak menjangkau konsumen baru,” ujarnya kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Rabu, 31 Agustus 2022.

Dari pengamatan yang kami lakukan, ketika dua tahun pandemi, semua bilang belanja iklan akan turun. Tapi dari pengamatan kami malah, walaupun mungkin secara overall, pertumbuhannya tidak fantastis, tidak turun. Banyak juga yang mengatakan bahwa pasti pengiklan akan cut budget gila-gilaan sehingga semua akan kena dampak. Tapi ternyata ada juga pengiklan yang percaya bahwa itu justru kesempatan baik untuk beriklan, karena semua orang atau konsumen lebih gampang ditangkapnya, karena semua anggota keluarga ada di rumah kok. Lalu, semua pasti haus informasi dan haus entertainment, yang mana itu didapatkan dari media. Media dengan jangkauan tertinggi masih televisi. Sehingga, di dua tahun pandemi itu, kami melihat TV masih sangat survive. Jadi, tidak terlihat penurunan yang signifikan, setidaknya dalam data kami. Karena pengamatan yang kami lakukan itu berdasarkan as simple as jumlah spot, kemudian dikalikan rate card-nya. Jadi, kami tidak mendeteksi ada penurunan yang signifikan. Tapi mungkin saja kalau terjadi, mungkin dalam link one-on-one di antara stasiun televisi-nya dengan pengiklannya terjadi diskon yang lebih tinggi. (Yoga)

Kemenperin fokus memacu daya saing industri keramik sekaligus menahan laju impor produk keramik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. ”Selain itu, kebijakan terbaru adalah pemberian stimulus harga gas sebesar 6 USD per MMBTU,” ujar Kepala Badan Standardisasi  dan Kebijakan Jasa Industri Doddy Rahadi, Minggu (9/10). (Yoga)

Peladang di Kalteng yang mengikuti program strategis nasional lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau butuh didampingi. Sebab, bertani di sawah merupakan pengalaman baru dalam kehidupan pertanian mereka. Apalagi, di beberapa lokasi, ada ratusan hektar (ha) lahan cetak sawah yang sudah satu tahun ini belum bisa ditanami padi karena akses yang belum mendukung dan terendam banjir. Dari penelusuran di lapangan, setidaknya di dua desa di Kabupaten Pulang Pisau, yang merupakan wilayah dilaksanakannya program ekstensifikasi atau cetak sawah baru, lahan-lahan sawah food estate belum optimal dikelola masyarakat, yaitu Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya dan Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu. Di Desa Pilang, ladang-ladang masyarakat Dayak yang selama delapan tahun tak lagi dikelola berubah menjadi sawah. Ladang yang sudah menjadi hutan dengan ratusan bahkan ribuan tegakan pohon berubah menjadi hamparan sawah dengan pematang-pematang sawah yang masih dipenuhi batang-batang pohon yang rebah. Beberapa peladang bahkan sudah membuat pondok-pondok di kawasan tersebut untuk tempat tinggal. Mereka yang sudah delapan tahun lebih cukup senang dengan kehadiran food estate di desanya yang membuat mereka kembali berladang.

Namun, masalah baru muncul. Pola tanam yang tidak seragam membuat padi-padi yang sudah berumur 95 hari diserang hama. Mereka harus membeli pestisida untuk menyemprot hama, lalu membuat jaring, serta menjaga padi itu siang dan malam. Emek (65), salah satu peladang tradisional Dayak di Desa Pilang, mengaku baru pertama kali bertani di tanah sawah. Selama ia hidup ia hanya berladang dengan cara tebas bakar dan menanam benih padi lokal yang jumlahnya ada 19. Kini, karena sudah tidak pernah berladang karena larangan membakar, Emek kehilangan benih lokal di rumahnya. Semuanya habis digiling untuk makan. Emek kini harus menanam padi di sawah. ”Awalnya diberi bantuan kapur, pupuk, dan benih, tetapi bantuannya datang terlalu cepat, jadi benihnya sudah tidak bisa dipakai. Terpaksa saya beli benih baru,” tuturnya. Emek merupakan salah satu anggota kelompok tani yang tetap nekat menanam. Padinya pun berbeda-beda di satu petak, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang berdaun agak lebar, ada juga yang berdaun tajam. Hal itu terjadi bukan karena waktu tanam yang berbeda, melainkan ia menanam berbagai jenis padi, sama seperti yang ia lakukan dulu.

Kepala Desa Pilang Rusdi. belum bisa menanam padi karena lahannya bahkan belum dibuka dan masih berupa hutan. Ia menjelaskan, masih ada kelompok tani lain yang juga belum mulai menanam karena belum ada jalan akses masuk ke awahnya yang berada di pinggir Sungai Kahayan. ”Baru 10 % saja yang menanam, bukan berarti gagal, kami jangan ditinggalkan. Ini hal baru, seharusnya pendampingan bisa lebih intensif karena saya yakin lima tahun saja hasilnya akan luar biasa,” kata Rusdi. Rusdi menjelaskan, di desanya terdapat 1.060 ha ladang yang berubah menjadi sawah. Sawah itu dibagikan kepada 17 kelompok tani dengan ukuran paling kecil 30 ha atau 30 kali ukuran lapangan sepak bola. Sedang di Desa Mulya Sari. Lahan yang sudah jadi sawah tak bisa ditanami karena dalam dua tahun terakhir direndam banjir pasang surut. Ketua Gabungan Kelompok Tani Mulya Sari, Sukirno, mengatakan, banjir terjadi tidak hanya karena intensitas hujan, tetapi juga karena saluran irigasi masih menggunakan saluran irigasi 25 tahun lalu yang sudah tak bisa lagi digunakan. Air itu dalamnya sampai 50 cm, kami kerahkan sembilan hand tractor, tapi tenggelam ke bawah tanah karena direndam air selama lebih kurang dua tahun sejak dibuka,” kata Sukirno. (Yoga)

Bertambah lagi kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam ke anggota yang ditangani oleh polisi. Kali ini menimpa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama. Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan penipuan dan pembobolan dana milik nasabah KSP Sejahtera Bersama senilai sekitar Rp 249 miliar. Dalam kasus ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi adalah Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan, dan Anggota Pengawas Dang Zeany. Sementara jumlah simpanan seluruh nasabah di koperasi tersebut lebih dari Rp 6 triliun. Waluyo lantas merujuk laporan pertanggungjawaban Pengurus-Pengawas tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, nilai aset properti KSP Sejahtera Bersama yang sedang dalam proses penjualan sekitar Rp 220,6 miliar. Nilai ini jauh dari simpanan nasabah.

Tim Riset Ekonomi Makro Regional ASEAN+3 (Amro) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah ASEAN+3. ASEAN+3 terdiri dari negara-negara di kawasan ASEAN plus China, Jepang, dan Korea. Kepala Ekonom Amro Hoe Ee Khor memperkirakan, pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 pada tahun 2022 sebesar 3,7%, lebih rendah dari perkiraan semula yang sebesar 4,3%.

Hasil lelang surat berharga syariah negara (SBSN) tambahan pada Rabu (5/10) jauh lebih tinggi daripada hasil lelang SBSN yang dilaksanakan di hari sebelumnya. Padahal, yield yang ditawarkan masih sama seperti lelang sebelumnya. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, lelang sukuk negara tambahan alias greenshoe option menerima penawaran Rp 2,67 triliun. Ada lima seri sukuk negara yang ditawarkan, yakni PBS036, PBS003, PBS029, PBS034 dan PBS033. Dari lima seri tersebut, seri PBS036 menerima paling banyak permintaan, mencapai Rp 1,07 triliun. Sementara pada lelang sukuk negara di hari Selasa (4/10), permintaan pada seri dengan tenor tiga tahun ini mencapai Rp 2,19 triliun. Pemerintah hanya menyerap Rp 45 miliar.

Demi menarik dana pihak ketiga (DPK) valuta asing (valas), perbankan mulai menyesuaikan bunga simpanan valas. Penyesuaian seiring kenaikan bunga Bank Indonesia (BI). Hasilnya, simpanan valas perbankan ikut naik di saat dollar Amerika Serikat (AS) kian perkasa. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memantau, pada 22 Agustus hingga 16 September 2022, suku bunga pasar simpanan valas naik 20 basis poin (bps) menjadi 0,44%. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kenaikan bunga ini sebagai dampak ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan kondisi likuiditas valas dengan ruang lanjutan peningkatan cukup terbuka pasca FOMC September 2022. Data BI mencatat DPK valas perbankan tumbuh 12,1% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 1.049,6 triliun per Agustus 2022. Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK rupiah yang hanya naik 7,6% menjadi Rp 6.305,1 triliun pada periode yang sama.

Bank Indonesia terus berjibaku menjaga stabilitas rupiah seiring dengan tren penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan aliran keluar modal asing (capital outflow) yang kian deras. Maklum, pelemahan mata uang Garuda bakal berimpak besar. Tak hanya di pasar keuangan, melainkan juga pada ekonomi secara makro. Dolar AS yang terus menguat mendorong kenaikan biaya produksi akibat importasi bahan baku dan penolong yang makin mahal. Ongkos produksi yang tinggi akan bermuara pada terkereknya harga jual barang di tingkat konsumen sehingga memicu lesatan inflasi yang saat ini tengah diperangi oleh Bank Indonesia (BI). Sementara itu, implementasi Local Currency Settlement (LCS) atau penggunaan mata uang lokal dalam setiap transaksi, belum terlalu signifikan mengingat jumlah negara yang menjalin kemitraan dengan Indonesia masih terbatas. Alhasil, dolar AS mendominasi setiap transaksi. Perihal kondisi tersebut, Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Didi Iskandar Aulia, mengatakan pelemahan rupiah kian menambah beban seluruh pebisnis yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri. 

Dia mengatakan, komponen pelemahan rupiah berdampak terhadap naiknya harga bahan baku baja yang masih impor hingga 10%. Namun, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka kenaikan ongkos produksi mencapai 15%—20%. Kondisi tersebut sesungguhnya disadari betul oleh pemangku kebijakan. Bank sentral telah melakukan serangkaian aksi untuk mempertebal proteksi rupiah. Salah satunya dengan melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN). “Stabilisasi rupiah memang tidak hanya lewat intervensi spot, juga lewat intervensi DNDF, dan pembelian/penjualan SBN,” kata Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho, kepada Bisnis.

Akibat kenaikan suku bunga di sejumlah negara, daya tarik investasi pada obligasi berkurang, sehingga para investor global mengurangi dana-dana investasi pada pasar obligasi. Pengurangan ini terjadi di semua kawasan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan, penarikan dana investasi berpotensi mengganggu sistem keuangan global. Kantor berita Reuters, Rabu  (5/10), memberitakan, dana-dana investasi global di pasar obligasi menurun drastis selama tiga kuartal I-2022. Ini penurunan terbesar dalam dua dekade terakhir. Penyebabnya adalah rentetan kenaikan suku bunga di banyak negara yang berpotensi mendorong resesi. Hal itu menurunkan kepercayaan investor pada kemampuan bayar para penerbit obligasi. 

Menurut data Refinitiv Lipper, dana-dana investasi pada pasar obligasi turun 175,5 miliar USD selama tiga kuartal I-2022, terbesar sejak 2002. Nilai bersih aset obligasi global juga turun 10,2 %, terbesar sejak 1990. Kenaikan suku bunga menurunkan nilai bersih aset obligasi. Sejumlah pemerintah dan korporasi penerbit obligasi dalam beberapa tahun terakhir gencar memanfaatkan rendahnya suku bunga. Kini para penerbit obligasi tersebut ketiban beban bunga lebih besar. ”Kombinasi tingkat utang yang tinggi dan kenaikan suku bunga telah menurunkan kepercayaan para investor terhadap kemampuan bayar para penerbit obligasi. Ini sekaligus menjadi penyebab penurunan investasi pada pasar obligasi,” kata Jacob Sansbury, CEO Pluto Investing. (Yoga)