Tebar insentif dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan cuma slogan belaka. Janji pemerintah itu kini diwujudkan menjadi program nyata yang ditawarkan kepada investor. Ketentuan itu tertuang di dalam Surat Edaran Nomor: 1/SE/Keala-Otorita IKN/X/2022 tentang Penetapan Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga. Tak tanggung-tanggung, insentif, pajak, yang diberikan jauh lebih menarik daripada fasilitas yang selama ini tersedia untuk pelaku usaha. Tax holiday misalnya, yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya batasan nilai investasi. Padahal, dalam ketentuan yang selama ini berlaku tax holiday dapat dimanfaatkan dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar. Pemberian skema insentif yang berbeda tersebut bersandar pada Undang-Undang (UU) No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang memberikan kewenangan pada Kepala Badan Otoritas untuk menebar beragam fasilitas kepada pelaku usaha. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono, menjelaskan pada prinsipnya paket insentif di pusat pemerintahan baru diberikan secara optimal tanpa melanggar peraturan-perundang-undangan.

Sejumlah perusahaan teknologi raksasa dari beragam negara berebut untuk berinvestasi pada sektor digital di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Barawi mengungkapkan beberapa perusahaan digital itu berasal dari Amerika Serikat, Asia hingga Eropa. Dia mencatat investasi pangkalan data datang dari Google, Microsoft, dan Amazon. Untuk investasi kota cerdas (smart city) diperebutkan Honeywell, IBM dan Samsung. “Kita buka kesempatan yang sama, tidak hanya teman-teman dari Korea, tapi Amerika, Eropa,” katanya di Jakarta, Selasa (29/11). Sejauh ini, Ali menuturkan investor asal Korea Selatan yaitu LG dan Hyundai sudah menandatangani nota kesepahaman dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar beberapa waktu lalu. Ali menegaskan pengembangan infrastruktur digital di IKN tidak hanya terpaku pada salah satu penyedia jasa saja. Dia mengungkapkan Badan Otorita IKN akan terbuka bagi seluruh provider atau investor yang memiliki minat. Namun, Ali menegaskan seluruh investor tersebut akan dipilih sesuai dengan keandalan, keberlanjutan, dan kemampuan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan IKN makin menguat. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi. Menurutnya, sebanyak 12 perusahaan besar di Jepang hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah Indonesia.

JAKARTA, ID -- Mengantisipasi ancaman resesi ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan, dari 31 Maret 2023 ke 31 Maret 2024. Pada September 2022, kredit perbankan yang masih dalam proses restrukturisasi sebesar Rp 519,64 triliun dengan jumlah nasabah 2,63 juta. Perpanjangan restrukturisasi disambut positif kalangan bankir. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah pelaku usaha dari beban kredit dan pembiayaan yang terlalu berat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dimulai Maret 2020, saat ekonomi Indonesia diterjang pandemi, restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan yang awalnya berakhir 31 Maret 2022, diperpanjang setahun  ke 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Kini, OJK memberikan perpanjangan lagi hingga 31 Maret 2024 agar lembaga keuangan tetap sehat dan pelaku usaha bisa tetap eksis. “Dari sana kelihatan bahwa ada sektor-sektor tertentu dan industri- industri tertentu yang memang masih mengalami scarring effect atau luka memar,” ungkap Mahendra saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Aset industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun mengontribusi pertumbuhan total aset industri keuangan nonbank (IKNB), yang per Oktober 2022 mencapai 3.026,16 triliun atau tumbuh 8,55% secara year on year (yoy). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sektor IKNB tergolong tangguh dan tumbuh positif di tengah kondisi pemulihan ekonomi. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, total aset perasuransian tumbuh 4,69%, lembaga pembiayaan tumbuh 8,36%, dan dana pensiun tumbuh 4,20%. Demikian pula pada periode sama, investasi di sektor IKNB mencatatkan pertumbuhan 6,57% (yoy) mencapai Rp 1.800 triliun, terutama didorong oleh kinerja investasi sektor IKNB pada aset yang ditransaksikan di pasar modal. “Akan tetapi, pelaku sektor IKNB perlu mewaspadai risiko ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian nasional. Selain itu, pelaku sektor IKNB perlu mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan menjelang berakhirnya penerapan kebijakan countercyclical khususnya di sektor jasa keuangan,” kata Ogi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/11/2022) (Yetede)

JAKARTA, ID - Utang pemerintah mencapai Rp 7.496,7 triliun per 31 Oktober 2022 atau naik Rp 76,23 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.420,47 triliun. Namun, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 38,36% per Oktober 2022, dibandingkan per September sebesar 39,3%. Mengutip buku APBN Kita edisi November 2022, Senin (28/11), rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi  portofolio yang optimal. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas rasio utang pemerintah mencapai 60% terhadap PDB. Secara terperinci, utang pemerintah terdiri atas dua jenis, yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Porsi utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai 88,97%, sedangkan pinjaman hanya 11,03%. Utang pemerintah dalam bentuk SBN mencapai Rp 6.670,15 triliun. Perinciannya, SBN domestik atau berdenominasi rupiah mencapai Rp 5.271,95 triliun, yang terdiri atas surat utang negara (SUN) Rp 4.278,26 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 993,69 triliun. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Heinz ABC Indonesia menambah investasi Rp 1,2 triliun untuk mengembangkan dan memodernisasi pabrik di Karawang, Jawa Barat. Kapasitas produksi akan meningkat 174%, dari 155 juta liter/tahun menjadi 425 juta liter/tahun. Peningkatan produksi bertujuan untuk memenuhi permintaan yang tumbuh di pasar domestik maupun 60 negara tujuan ekspor. “Pengembangan tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai penggerak roda pertumbuhan Kraft Heinz di Asia. Dengan tambahan investasi itu, total nilai investasi PT Heinz ABC Indonesia di Karawang plant mencapai Rp 1,9 triliun atau sebesar Rp 2,7 triliun untuk seluruh investasi di Indonesia,” kata Managing Director Kraft Heinz Indonesia-Papua Nugini Steven Debrabandere, saat peresmian perluasan Pabrik PT Heinz ABC Indonesia di Karawang, Senin (28/11/2022). “Kami kembali mencetak sejarah penting bagi PT Heinz ABC Indonesia. Pengembangan dan modernisasi pabrik di Karawang akan semakin membuka jalan bagi perusahaan untuk terus berkembang serta mempercepat pertumbuhan brand ABC, baik di dalam.

LONDON, ID – Sementara di seluruh Tiongkok massa berunjuk rasa menuntut kebebasan berpolitik dan diakhirinya kebijakan nir-Covid yang sangat keras dijalankan pemerintah pusat, pasar finansial dunia pada Senin (28/11/2022) ikut berguncang. Pasar saham merosot dan harga minyak mentah turun karena para investor khawatir apa yang terjadi di Tiongkok memicu ketidakpastian terhadap perekonomiannya. “Unjuk rasa di kota-kota besar di Tiongkok telah mengguncang pasar-pasar yang berisiko tinggi, termasuk minyak yang berada di bawah tekanan, sehingga saham BP dan Shell jatuh di bawah penurunan indeks Inggris,” kata Victoria Scholar, kepala investasi di Interactive Investor, seperti dikutip AFP, Senin. Adapun saham-saham yang terkait dengan Tiongkok memimpin aksi jual terbesar di Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong ditutup turun lebih dari satu persen dan Shanghai turun 0,8 %. Nilai tukar yuan juga tergelincir sekitar satu persen. “Sentimen telah berubah menjadi masam ketika unjuk rasa di seluruh Tiongkok meluas. Risiko situasi meningkat dan volatilitas jangka pendek tetap tinggi,” kata Stephen Innes dari SPI Asset Management. (Yetede)

JAAKARTA-DPR menemukan puluhan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal itu berpotensi membelenggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat, Partai oposisi  khawatir pasal-pasal karet bakal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Dalam sejarah rapat tertutup, Wakil Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, berupaya  meyakinkan anggota parlemen untuk menghapus kekhawatiran itu. Pemerintah berniat tulus  membuat produk hukum anak negeri agar bisa menggantikan KUHP yang menjadi warisan kolonial Belanda. "Pemerintah memberi janji kepada kami bahwa RKUHP tidak digunakan untuk memukul lawan (oposisi)," kata seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, kemarin. Janji itu disampaikan Eddy ketika Partai Demokrat mengkritik pasal ancaman pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara. (Yetede)

Pasar global menunjukkan kecemasan atas unjuk rasa di China. Pasar khawatir karantina wilayah untuk pengendalian Covid-19 di China menjadi semakin berlarut-larut gara-gara unjuk rasa itu. Rangkaian unjuk rasa terjadi di beberapa kota di China sepanjang pekan lalu. Kebakaran di salah satu rusun di Kota Urumqi, Xinjiang, 25 November 2022, menjadi salah satu faktor pemicu unjuk rasa. Warga marah dan menuding karantina wilayah (lockdown) yang terlalu ketat berkontribusi pada kematian 10 orang di rusun itu. ”Pembukaan kembali tidak akan mudah. Sepertinya perekonomian China akan semakin tertekan, bisa karena karantina yang tidak kunjung berakhir atau karena krisis kesehatan,” kata analis senior Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya, dalam catatan yang diedarkan Senin (28/11). Ekonom Natixis, Gary NG, mengingatkan, pasar Asia sangat terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, dampak gangguan pasar China bisa meluas ke berbagai negara. ”Pasar tidak suka ketidakpastian. Unjuk rasa di  China menyebabkan kondisi ini,” ujarnya. Seperti dikhawatirkan Ozkardeskaya, pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan di China.

Ketidakpastian pemulihan China membuat harga minyak anjlok. Dalam perdagangan kemarin, minyak WTI dijual 74 USD per barel. Minyak Brent dijual 81 USD per barel. Pedagang khawatir, permintaan minyak semakin berkurang kala perekonomian China tidak kunjung pulih. China merupakan importir minyak terbesar dunia. ”Permintaan akan terus terpangkas,” kata Direktur Pasar Minyak China pada S&P Global Commodity Insights, Fenglei Shi. Ekonom Goldman Sachs kantor Hong Kong, Hui Shan, menyebutkan, Beijing harus segera memilih akan terus melakukan karantina wilayah atau adanya tambahan kasus baru Covid-19. ”Kondisi sekarang berpeluang membuat pertumbuhan PDB di bawah target,” ujarnya. Pemerintah China terus melaporkan kenaikan jumlah kasus baru sepanjang November 2022. Dari rata-rata 1.000 kasus per hari, China mencatatkan 40.347 kasus baru pada Minggu (27/11). Lonjakan semakin tinggi selepas rangkaian unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah. (Yoga)

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA, Senin (28/11). Selain melanggar sejumlah peraturan perundangan yang lebih tinggi, regulasi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi. Sepuluh asosiasi itu ialah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI),Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Selain itu, ada pula Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Mereka menunjuk firma Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) sebagai kuasa hukum.

Dalam keterangan persnya, firma hukum Integrity menilai Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 melanggar sejumlah peraturan perundangan. Peraturan yang dilanggar itu, antara lain, PP No 36/2021 tentang Pengupahan, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. Selain itu, Menaker dinilai tidak berwenang mengatur upah minimum yang sudah didelegasikan pengaturannya dalam PP Pengupahan. Pengubahan kebijakan melalui Permenaker No 18/2022 tersebut dinilai mendadak dan tanpa sama melibatkan para pihak terkait,termasuk tanpa ada pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Hal itu dianggap membuat ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi nasional. (Yoga)