Kecuali Australia, semua benua akan masih dilanda perang atau setidaknya konflik bersenjata pada 2023. Persaingan di antara sesama negara mitra dan kerja sama di antara negara yang terlihat berseberangan juga akan terus terjadi. Penggunaan instrumen-instrumen ekonomi sebagai sarana menekan lawan dan pesaing akan makin masif. Inflasi di Uni Eropa (UE) dan AS serta pengendalian Covid-19 di China harus menjadi perhatian Indonesia. Pada akhir November 2022, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde dan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell menegaskan, pengendalian inflasi masih menjadi fokus. Karena itu, ECB dan The Fed akan berusaha menekan konsumsi serta menarik uang dari pasar demi mengendalikan inflasi. Sementara China masih mempertahankan kebijakan nihil Covid-19, meski Beijing mengindikasikan akan ada pelonggaran, pembatasan bakal terus dilakukan di China. Sebagai tujuan  utama ekspor Indonesia, keputusan trio AS-Eropa-China itu bisa menekan neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Nilai tukar rupiah juga akan terus tertekan karena pasokan dollar AS dan euro bakal terus berkurang. Bagi eksportir, pelemahan rupiah sebenarnya bisa menjadi peluang jika pasar sedang terbuka. Sayangnya, trio tujuan ekspor utama Indonesia berpotensi mengurangi permintaan.

Inflasi Eropa tidak bisa dilepaskan dari perang Ukraina. Peneliti Rand Corporation, Samuel Charap, menyebutkan, sulit, setidaknya sampai saat ini, mencari solusi damai perang Ukraina. ”G7 pada dasarnya meminta Rusia menyerah total, hal yang tidak mungkin dicapai secara diplomatik,” kata peneliti lembaga kajian yang dekat dengan Departemen Pertahanan AS itu. Perang Ukraina juga menjadi salah satu penyebab Economist Intelligent Unit memasukkan Indonesia dalam kelompok negara dengan risiko kerentanan pangan pada rentang 11 - 40 %. Selain gangguan pola tanam akibat perubahan iklim, risiko itu juga dipicu hambatan perdagangan pupuk dan gandum gara-gara perang Ukraina-Rusia. Indonesia juga ikut menanggung dampak lonjakan harga energi gara-gara perang tersebut. Beban Indonesia dan sejumlah negara semakin bertambah jika perang sampai pecah di Semenanjung Korea dan Taiwan. Perang di kawasan itu akan menjadi beban serius bagi Indonesia. Setidaknya 500.000 warga Indonesia tinggal di Hong Kong-Taiwan-Korea Selatan-Jepang. Mereka perlu dievakuasi jika sampai terjadi perang di Taiwan atau Semenanjung Korea. Selain itu, dari 228 miliar USD ekspor Indonesia sepanjang 2021, hingga 83 miliar USD ditujukan ke Taiwan dan sekitarnya. Nilai ekspor Indonesia ke sana setara 7 % PDB Indonesia 2021. Karena itu, sangat beralasan jika Presiden Jokowi pada pidato pembukaan KTT G20 di Bali, pertengahan November, menekankan betul agar dunia tidak terbelah, terutama karena perang antarnegara tidak hanya berwujud perang bersenjata, tetapi juga perang ekonomi. (Yoga)