Perekonomian dunia diperkirakan mengalami kelesuan pada 2023 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi global berkisar 2,2-2,7 % (OECD, IMF). Deklarasi pemimpin dunia pada forum 20 di Bali,  November lalu, menunjukkan kekhawatiran yang sama, tercermin dari kesepahaman untuk kembali memperkuat skema kerja sama multilateral, menjaga kebijakan makroekonomi yang fleksibel, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong perdagangan dan investasi, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan. Kesuksesan perhelatan G20 masih menyisakan jalan panjang agar berbagai kesepahaman tersebut diterjemahkan menjadi aksi yang konkret. Bukan tidak mungkin ancaman resesi global pada akhirnya mendorong setiap negara mengambil kebijakan yang bersifat self-interest dan berlawanan dengan semangat deklarasi. Di titik ini Indonesia perlu mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi resesi tahun depan. Beberapa isu ekonomi dan geopolitik yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina, meningkatnya proteksionisme, kebijakan moneter ketat AS, serta kebijakan China yang agresif, baik dalam isu Taiwan maupun perbatasan di Laut China Selatan. Pertama, dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia harus siap dengan skenario perang berkepanjangan. Berlanjutnya perang akan memberi tekanan kepada Indonesia dari sisi pangan. Impor gandum Indonesia yang seperempatnya dipasok dari Ukraina sebelum perang dapat ditutup oleh pasokan dari Australia,  India, dan Kanada, tetapi harga gandum dan jagung dunia kembali melonjak setelah Rusia menolak membuka akses ekspor pangan Ukraina di Laut Hitam.

Melihat rentannya kondisi pangan dunia terhadap gejolak produksi, harga, dan transportasi, pemerintah perlu mempertimbangkan 2023 sebagai tahun kebangkitan sumber pangan lokal. Dari jalur energi, meski tidak mengimpor minyak dan gas langsung dari Rusia dan Ukraina, Indonesia dapat terdampak jika harga energi dunia kembali meningkat seperti  pertengahan 2022. Di tengah krisis ini, terdapat peluang impor minyak murah Rusia, peningkatan  permintaan minyak nabati dan permintaan batubara Indonesia dari negara-negara Uni Eropa. Meski demikian, windfall dari komoditas ini tidak boleh menghentikan upaya peningkatan nilai tambah mineral. Selain itu, kembali digunakannya batubara untuk pembangkit energi di Uni Eropa adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menyerukan transisi energi yang adil dan terjangkau, yang memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dan dirugikan, sebagaimana deklarasi G20 lalu. Kedua, kecenderungan proteksionisme dalam perdagangan internasional diperkirakan terus berlangsung. Proteksionisme ini juga berdampak pada perubahan pola rantai nilai global (GVC) untuk mengembalikan produksi ke negara asal (reshoring), ke negara yang dekat (nearshoring), atau negara yang lebih mudah dipengaruhi kebijakan perdagangannya (friend-shoring). Indonesia dapat mengantisipasi dengan  memaksimalkan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati. Selain itu, mengembangkan perjanjian bilateral baru untuk memperluas negara mitra dagang serta memperkuat skema kerja sama regional ASEAN dan Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP.  (Yoga)