Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, penerapan standar industri hijau merupakan alat bagi industri manufaktur untuk memenuhi regulasi negara tujuan ekspor. "Terutama tentang praktik berkelanjutan dan manajemen risiko komoditas, sehingga menjadi daya saing tersendiri bagi industri nasional,” kata Andi, akhir pekan lalu. Penerapan standar industri hijau sendiri bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebih pada sumber bahan baku dari alam, serta mengurangi eksploitasi energi dan air. Selain itu, standar industri hijau juga diharapkan bisa mengurangi emisi dan limbah, serta penanganan non-product output untuk dimanfaatkan kembali sebagai waste to energy maupun waste to product. Sebagai contoh, industri tekstil yang merupakan salah satu andalan manufaktur Indonesia. Komitmen perusahaan tekstil terhadap penerapan standar industri hijau masih sangat minim. Hal itu juga tecermin dari jumlah perusahaan yang sudah melapor penerapan standar industri hijau ke Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan, sampai dengan saat ini baru satu perusahaan di industri pertekstilan yang sudah mendapatkan sertifikasi industri hijau.

Harta karun berupa benda muatan asal kapal tenggelam terus didorong untuk memperkuat destinasi wisata bahari. Dari 700 lokasi yang diperkirakan menjadi situs benda muatan kapal tenggelam, baru 20 % yang telah teridentifikasi. Tanpa penanganan yang tepat, benda bernilai sejarah tinggi itu berpotensi dicuri. Direktur Jasa Kelautan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP Miftahul Huda mengemukakan, benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) merupakan sumber daya kelautan unik yang memiliki nilai sejarah tinggi dan jejak peradaban kemaritiman. Kapal karam yang membawa harta karun itu disinyalir tersebar di sekitar 700 lokasi di perairan Indonesia, tetapi baru 20 % yang teridentifikasi, 2 % dieksplorasi, dan 5 persen dimanfaatkan untuk wisata bawah air. Dari catatan Kompas, kapal-kapal tenggelam ini antara lain terdapat di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Bangka Belitung, dan Laut Jawa. Sebagian kapal tenggelam itu membawa komoditas dan barang dari China, Asia Barat, dan Eropa. Pemerintah mengklaim, dari aspek ekonomi, setiap lokasi harta karun kapal karam dapat bernilai 80.000- 18 juta USD. Jika dimanfaatkan untuk pariwisata, setiap lokasi BMKT berpotensi menghasilkan devisa 800-126.000 USD per bulan. Pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan wisata bahari lewat  keberadaan BMKT, yakni pada lokasi benda berharga di situs kapal itu ditemukan (in situ), atau benda-benda setelah diangkat dan dikelola di luar BMKT (ex situ). Di sisi lain, lokasi selam berbasis kapal tenggelam diharapkan semakin berkembang. ”Pengelolaan BMKT secara in situ dapat dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi maritim, atau atraksi wisata bahari berbasis kapal tenggelam, atau museum bawah air. Pengelolaan ex situ dilaksanakan dengan mengangkat BMKT untuk keperluan pameran,” kata Huda, dalam keterangan tertulis akhir pekan ini. (Yoga)

Penipuan bermodus rekayasa sosial atau social engineering atau soceng masih terjadi dengan mengincar nasabah perbankan. Nasabah diminta lebih berhati-hati dengan tidak memberikan data pribadi, dan mengecek sumber resmi, agar terhindar dari penipuan. Pekan lalu, polisi menangkap penipu yang menyamar sebagai pihak BRI yang menginformasikan perubahan tariff transfer sehingga meminta nasabah mengirimkan sejumlah data pribadi perbankannya. Data ini digunakan pelaku untuk mengambil uang di rekening korban. Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial FI, H, dan N. Ketiganya diduga sebagai pembuat dan pengelola situs palsu. Modusnya berpura-pura sebagai pihak resmi BRI dan menginformasikan tarif perubahan transfer.

 Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto, Minggu (27/11) menyatakan, pihaknya mendukung penangkapan itu. Penanganannya diharapkan meredam kejahatan serupa agar tidak terulang kembali. Di sisi lain, kata Solichin, BRI secara berkala melakukan edukasi pencegahan berbagai modus penipuan, khususnya kejahatan soceng melalui saluran komunikasi resmi perseroan. Hal itu diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari modus tersebut. ”BRI mengimbau nasabah agar senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi finansial, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan. Nasabah diharapkan tidak memberitahukan informasi yang dapat digunakan (untuk) mengakses akun, seperti password (kata kunci) dan PIN (nomor identitas pribadi),” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya mengembangkan potensi kelautan di Tidore, Maluku Utara. Kekayaan laut di Tidore dinilai potensial dikembangkan untuk pariwisata. ”Kita akan lihat nanti potensi Tidore ini sebagai jalur strategis sailing (pelayaran) yang kita manfaatkan untuk menarik kapal-kapal yacht (kapal pesiar),” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara puncak Sail Tidore 2022, Sabtu (26/11) di PantaiTugulufa, Kota Tidore Kepulauan. (Yoga)

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemkot Jakarta Utara menyetujui besaran tarif sewa Kampung Susun Bayam. Namun, tarif itu dinilai terlalu mahal oleh sebagian warga Kampung Bayam. Pembiayaan kampung susun selayaknya mengikuti preseden Kampung Susun Aquarium atau Kampung Susun Cikunir. Jakpro, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, akan menyerahkan pengelolaan Kampung Susun Bayam, di dekat Stadion Jakarta Internasional (JIS), Jakarta Utara, kepada Pemprov DKI Jakarta.”Sambil mengerjakan proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait, Jakpro mendampingi calon penghuni membentuk koperasi untuk pemeliharaan selama masa transisi,” kata Vice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif dalam siaran pers, Sabtu (26/11) di Jakarta. Proses peralihan dari Jakpro ke Pemprov DKI tidak mudah dan memakan waktu, karena pembangunan Kampung Susun Bayam bagian dari pembangunan kawasan olahraga terpadu JIS yang menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN). Warga calon penghuni pada prinsipnya sudah bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Syaratnya, warga menandatangani perjanjian dengan Jakpro dan koperasi yang akan mengelola Kampung Susun Bayam.

Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, serta perwakilan Pemkot Jakarta Utara sudah menyetujui tarif sewa Kampung Susun Bayam, mengacu Pergub DKI Jakarta Nomor 55/2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. ”Jadi, bukan berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro. Ini perlu disyukuri karena kami terus memperjuangkan agar warga segera bisa bermukim di Kampung Susun Bayam,” katanya. Namun, tarif sewa yang disetujui itu belum sepenuhnya disepakati warga Kampung Bayam. Sebagian warga calon penghuni kampung susun menilai tarif yang ditetapkan masih sangat mahal, memberatkan, dan jauh dari kesetaraan. Paul (56), warga Kampung Bayam, saat ditemui di tenda penginapan warga di depan JIS, Minggu (27/11), mengatakan, tarif sewa yang ditawarkan Jakpro berada pada kisaran Rp 600.000 sampai termahal Rp 750.000 yang berada di lantai satu per bulan sewa. ”Dari tiga kelompok warga, yang dua setuju dengan tawaran Jakpro,” kata Paul. Pihak yang tidak setuju dengan tawaran Jakpro, kata Paul, merupakan warga yang tergabung dalam kelompok Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) sejumlahi 75 keluarga dari total 123 keluarga calon penghuni Kampung Susun Bayam, dengan alasan calon penghuni ini pekerjaannya beda-beda, ada yang (penghasilannya) bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ada yang kurang, dan ada yang tidak mampu. Pertimbangan  lain PWKB menolak tarif dari Jakpro ialah kaum lansia. Sebab, di lantai dua kampung susun tersebut direncanakan bakal ditempati kaum lansia. Di lain pihak, tarif yang ditetapkan untuk lantai dua Kampung Susun Bayam Rp 700.000-an dimana mereka belum tentu mampu. (Yoga)

Terwujudnya ekonomi hijau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis. Peran aktif berbagai pihak, termasuk dukungan pendanaan atau pembiayaan, akan mempercepat manfaat ekonomi hijau bagi Indonesia. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau, infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau akan membuat pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan berkualitas. Dan yang paling utama ialah dapat mengurangi potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim. Kajian Bappenas menyebutkan, Indonesia berpotensi mengalami kerugian Rp 544 triliun pada periode 2020-2024 akibat perubahan iklim, yang datang dari dampak kenaikan air laut, penurunan ketersediaan air, penurunan produksi padi, dan peningkatan aneka penyakit. Manfaat ekonomi hijau, ialah potensi pencapaian PDB rata-rata sebesar 6,1 % hingga 6,5 % per tahun hingga tahun 2050.

Dengan penurunan intensitas emisi karbon mencapai 68 % pada tahun 2045, target net zero emission optimistis bisa dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sebanyak 1,8 juta pekerjaan pun akan terbuka pada tahun 2030 di sektor energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan pengelolaan limbah. Tulang punggung ekonomi hijau ialah pembangunan yang menghasilkan rendah karbon, meliputi penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energ berkelanjutan, blue carbon, dan pemulihan lahan berkelanjutan. Di sektor perbankan, dukungan pelaku bisnis terhadap ekonomi hijau berada dalam kerangka pengimplementasian keuangan berkelanjutan yang sudah diatur oleh pemerintah. Landasannya Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelajutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya dengan prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, serta prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. (Yoga)

Kepala Desa Huanggualu Kecamatan Tianbao, Provinsi Yunnan, China Zhao Youong, Rabu (16/11) menceritakan pengalamannya mengolah kebun tomat seluas 4,5 hektar. Pendapatannya 150.000 RMB (Rp 328 juta) per tahun. Selain tomat, ia dan 30 kepala keluarga di desa itu juga menanam rempah-rempah langka cao guo atau amomum tsao-ko atau kapulaga hitam. Tanaman mirip jahe yang dipanen Agustus ini dimanfaatkan sebagai obat dan bumbu masak. Sekretaris Komite Partai Komunis China (PKC) Kecamatan Tianbao Zhang Jun menjelaskan, pendapatan warga meningkat pesat berkat penjualan tomat dan cao guo secara daring. Dulu hasil panen hanya dijual di pasar terdekat dengan dibawa sendiri oleh para petani. Namun, harganya kurang bagus. Setelah dijual secara daring, harga cao guo bisa lebih tinggi, 60-80 RMB (Rp 132.000-Rp 175.000) per kg dalam bentuk kering. Pendapatan warga dulu hanya 30.000-40.000 RMB per tahun, kini naik menjadi 120.000 RMB per tahun. ”Menjual secara daring tidak repot dan lebih cepat. Kurir layanan antar mengambil hasil panen dari petani dan langsung dikirim ke konsumen. Petani hanya perlu mempromosikan produknya,” kata Zhang. Hasil panen lebih mudah dibawa keluar desa karena akses jalan ke kota sudah dibuat sejak 2014. Terbukanya akses desa setelah dibuat jalan juga menjadi kunci keberhasilan 68 keluarga di Desa Jianglong, Kecamatan Xingjie, yang mayoritas menanam jeruk. Hasil panen pun dijual secara daring sehingga akses jalan menjadi penting bagi truk kurir e-dagang yang lalu lalang di desa saat panen.

Membuka jalan di Yunnan tidak mudah karena kawasan ini berupa gunung dan bukit karst. Hamparan karst menjadi pemandangan sepanjang perjalanan dari Kunming, ibu kota Yunnan, ke Wenshan selama 3,5 jam. Sepanjang jalan tol banyak terowongan menembus gunung dan bukit yang panjangnya 1-9 km. Jalan tol ini menjadi penghubung China dan Vietnam yang sangat dekat. Jarak Desa Huanggualu dengan Hanoi, ibu kota Vietnam, hanya 4 jam. Membuka akses jalan ke kampung juga bukan urusan gampang bagi Xie Chengfen (52), ibu dua anak dari Desa Haiziba di Kecamatan Xichou. Xie yang pernah menjadi kepala desa pada 1996-2016 itu dulu membangun jalan sepanjang 8 kilometer dari desanya yang terpencil menuju jalan utama bersama warga. Lahan yang berbatu dan berbukit sulit untuk ditanami dan dibangun jalan. Perekonomian kampung sulit berkembang. Sebelum membangun jalan, Xie belajar membudidayakan kenari, tanaman yang cocok untuk daerahnya, lalu mengajak warga menanam 8.300 pohon kenari.

”Saat panen, kenari susah sampai pasar karena jalanan jelek. Akhirnya kami bangun jalan pada 2008. Untuk mengatasi kekurangan dana, saya minta sumbangan warga dengan keliling ke setiap rumah,” kata Xie. Kini hasilnya bisa dinikmati. Dari hasil panen kenari, pendapatan naik menjadi 180.000 RMB per tahun. ”Dulu kami khawatir terus tidak bisa makan. Sekarang sudah tak perlu khawatir lagi karena punya uang,” ujarnya. Kehidupan masyarakat yang membaik membuat Tianbao terbebas dari kemiskinan pada 2020. Semua berkat infrastruktur, lapangan pekerjaan di pabrik, konstruksi, dan industri pertanian. Sejak 2012, 8,8 juta orang di 88 kabupaten miskin terbebas dari kemiskinan. Pemerintah Yunnan menghabiskan setengah anggaran pembangunan untuk daerah-daerah yang sangat miskin. Desa-desa di Yunnan kini memiliki akses jalan yang di perkeras, listrik, dan jaringan serat optik. Elemen terpenting dalam pengentasan kemiskinan China adalah pembangunan dan peningkatan jalan desa ke pasar. Akses yang lebih baik bagi masyarakat ke pasar untuk menjual produk pertanian dan memenuhi kebutuhan konsumsi menjadi kunci. ”Dulu tantangannya kondisi jalan dan akses ke kota yang sulit. Sekarang Covid-19. Agak susah, tetapi kami pasti bisa melewatinya karena kami punya impian masa depan untuk makmur bersama,” kata Xie. (Yoga)

Berbagai langkah strategis dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan layanan angkutan umum. Peningkatan kualitas halte dan unit armada angkutan yang pengelolaannya berbasis terintegrasi menjadi hal yang dalam beberapa waktu terakhir masif dilakukan. Dalam sejumlah aspek mendasar, pengelolaan transportasi umum itu mendapat apresiasi tinggi dari warga Ibu Kota. Hasil jajak pendapat Kompas pertengahan November lalu kepada 504 responden yang berdomisili di Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) merekam, mayoritas atau 88,6 % responden menilai pelayanan angkutan umum pada aspek kebersihan dan kenyamanan sudah semakin baik. Terkait pembenahan aspek ketepatan waktu, tarif, dan metode pembayaran mendapatkan apresiasi dari setidaknya tiga per lima bagian responden. Selain pengembangan sarana fisik, Pemprov DKI Jakarta cukup banyak mentransformasi tata kelola transportasi sampai urusan terkait tarif dan cara pembayaran. Pada 7 Oktober 2022, Pemprov DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan tarif terintegrasi JakLingko, yang merupakan wujud komitmen untuk menghadirkan transportasi publik yang saling terhubung dengan biaya lebih terjangkau. Keputusan mengenai tariff terintegrasi tersebut tertuang dalam Pergub No 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal.

Skema tarif integrasi berlaku dengan ketentuan tariff dasar Rp 2.500 pada awal perjalanan dan Rp 250 untuk setiap kilometer. Adapun tariff maksimal yang dikenakan sebesar Rp 10.000 dalam satu kali perjalanan. Penggunaan tarif terintegrasi dapat diakses melalui aplikasi daring JakLingko. Pada platform tersebut, bagi penumpang yang membeli tiket dengan rute perjalanan lintas moda maka secara otomatis tarif batas atas akan diterapkan. Apabila hanya menggunakan satu moda, penumpang akan dikenakan besaran tarif sesuai masing-masing moda. Besaran tarif batas maksimal itu menjadi tawaran menarik bagi pengguna kendaraan pribadi saat terjadi pembengkakan pengeluaran biaya mobilitas akibat kenaikan harga BBM. Penerapan kebijakan tarif terintegrasi ini merupakan langkah lanjutan konsepsi besar keterhubungan atau JakLingko untuk setiap moda transportasi umum yang ada di Jakarta, mulai dari bus Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT), hingga mikrotrans atau yang lebih jamak dikenal dengan angkot. Dengan demikian, esensi integrasi yang diterapkan bukan lagi hanya adanya koneksi pada perilaku berpindah moda, melainkan juga lebih diefektifkan dengan sistem pembayaran yang juga terintegrasi. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Victoria Investama Tbk (VICO) siap menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 49,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. Harga pelaksanaan ditetapkan Rp 180 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima VICO dalam aksi ini adalah Rp 1,79 triliun. Dalam keterbukaan informasinya, Jumat (25/11/2022) disebutkan, setiap pemegang 100 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perseroan pada penutupan perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 HMETD. “Setiap 1 HMETD memberikan hakm kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD,” ujar manajemen VICO dalam keterangan resmi. Berdasarkan surat pernyataan PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku pengendali perseroan, dengan ini GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 HMETD. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT First Media Tbk (KBLV) mengincar kinerja tahun 2023 berakhir dengan performa kinclong. Laba bersih dan saldo laba positif bakal menjadi destinasi untuk memperbaiki kinerja perseroan dibandingkan tahun sebelummya. Corporate Secretary Harianda Noerlan menyampaikan bahwa pada tahun depan perseroan akan mengoptimalisasikan seluruh sumber daya untuk mengejar profitabilitas sehingga saldo laba kembali pada posisi positif. Caranya, emiten penyedia layanan internet dan media ini berencana melakukan efisiensi biaya operasi. Dengan begitu, arus kas dan modal kerja perusahaan serta unit-unit usahanya diproyeksikan akan dapat kembali sehat. Bukan hanya itu, pada tahun depan, KBLV juga bakal memacu nilai operasional dari setiap perusahaan yang berada dalam kantong portofolio. “Kemudian, merampingkan biaya dan lebih meningkatkan efisiensi operasional,” terang Harianda melalui materi paparan publik, Jumat (25/11). Sampai kuartal III-2022 atau September lalu, KBLV tercatat mencetak pendapatan sebesar Rp 91,34 miliar. Perolehan ini sedikit menguji pendapatan perseroan pada tahun sebelumnya yang membukukan Rp 108,51 miliar. Namun, bila ditengok dari sisi laba bruto, perseroan berhasil membukukan kenaikan meski tipis di kisaran 4,6% menjadi Rp 45 miliar. (Yetede)