Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu yang menarik perhatian, khususnya bagi perbankan syariah, adalah klausul mengenai kewajiban pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari induknya bank umum konvensional (BUK). Di mana, dalam RUU P2SK tersebut dinyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, wajib memisahkan (spin-off) UUS-nya menjadi bank umum syariah (BUS). Menarik, karena klausul persyaratan spin-off ini dinilai melonggarkan kewajiban spin-off sebelumnya, yang diatur dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, kita memang harus melihat realitas. Perkembangan perbankan syariah masih terbatas, terbatasi pula oleh pertumbuhan bisnis syariah yang juga lambat. Padahal, perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari ekosistem bisnis syariah. Perlu Juli 2022, pangsa aset perbankan syariah (BUS dan UUS) baru mencapai 6,82% dari total aset perbankan.

Rencana pemerintah mengimpor beras untuk cadangan pangan yang dikelola Perum Bulog masih menanti realisasi komitmen pengadaan dalam negeri dari Kementan. Padahal, semakin lama Bulog menyepakati kontrak impor dengan eksportir di negara mitra, tantangan logistik makin besar. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, saat dihubungi, Kamis (24/11) mengatakan, ”Penjadwalan (impor merupakan) hal paling krusial karena menyangkut pengangkutan, seperti mencari kapal, waktu bongkar muat, perjalanannya, hingga sampai pelabuhan. Penjadwalan menentukan realisasi impor sampai di Indonesia”. Bayu mengilustrasikan, beras sebanyak 500.000 ton merupakan jumlah yang besar untuk kapal logistik berkapasitas 5.000-10.000 ton. Dengan demikian, pengirimannya perlu dijadwalkan berdasarkan pembagian volume pengiriman.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso khawatir libur nasional di negara mitra berdampak pada operasional angkutan dan tenaga kerja logistik. Realisasi impor beras semakin menantang mengingat prediksi cuaca yang menyebabkan gelombang tinggi. Padahal, menurut dia, Bulog sudah mengantongi kuota impor 500.000 ton sejak rapat koordinasi terbatas bersama kementerian/lembaga terkait. Rencana impor muncul karena stok beras pemerintah makin kritis, sementara pengadaan dari dalam negeri seret seiring berakhirnya masa panen. Per Kamis (24/11), stok beras yang dikelola Bulog 583.000 ton. Realisasi  pengadaan dari dalam negeri 918.000 ton, sedangkan penyaluran untuk operasi pasar 985.000 ton. Jika dibandingkan dengan situasi 9 tahun terakhir, angka itu merupakan stok beras terendah yang dikelola Bulog. (Yoga)

Grup industri Citramas di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memproduksi 1.200 batang pipa bawah laut untuk proyek terminal minyak Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara, Kaltim. Chairman Citramas Group Kris Taenar Wiluan, Kamis (24/11), mengatakan, PT Dwi Sumber Arca Waja, anak perusahaan Citramas, butuh waktu delapan bulan untuk memproduksi pipa pesanan PT Pertamina senilai 15 juta USD. (Yoga)

UMKM diperkirakan menjadi penopang ekonomi digital Indonesia di masa mendatang, karena besarnya jumlah unit usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Guna mewujudkan potensi itu, pelaku usaha tetap perlu didorong meningkatkan kapasitasnya. Demikian poin yang mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum-CEO Live Series dengan tema ”Mendorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas Melalui Go Digital”, di Jakarta, Kamis (24/11). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, pada 2021 sebanyak 99 % sektor usaha di Indonesia merupakan UMKM. Perhatian besar terhadap UMKM tak lepas dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pada 2021 kontribusinya 60,5 % PDB, menyerap 96,9 % tenaga kerja, dan menyumbang 15,69 % ekspor nasional. Potensi ekonomi digital Indonesia di masa mendatang sangat besar. Mengutip laporan ekonomi digital yang dirilis Google, Temasek, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2021 mencapai Rp 416 triliun. Adapun pada 2030 pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan tumbuh 13 kali lipat lebih besar menjadi Rp 5.600 triliun. Digitalisasi, banyak membantu UMKM bertahan selama pandemi Covid-19. Dengan bergabung di ekosistem digital, UMKM bisa mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh alternatif pendanaan.

Sebelum pandemi, baru 8 juta UMKM tergabung dalam ekosistem digital. Saat ini, sampai Oktober 2022, tercatat 20,24 juta UMKM, dan 30 juta UMKM ditargetkan terhubung ke ekosistem digital tahun 2023. Lekatnya ekonomi digital dengan UMKM dibuktikan di lokapasar Tokopedia. Menurut Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison, 90 % produk yang dipasarkan di Tokopedia berasal dari  UMKM. ”Digitalisasi sangat membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas sehingga bisa meningkatkan kapasitas UMKM itu sendiri,” ujarnya. Kendati sudah dipermudah oleh digitalisasi, menurut Leon, UMKM tetap harus meningkatkan kapasitas produkdan layanan. Produk yang ditawarkan juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, pedagang perlu berlatih merespons dan mengirim barang dengan cepat. Produk UMKM Indonesia, lanjutnya, mempunyai potensi besar untuk menjadi unggulan, bahkan menembus pasar global. Namun, mereka perlu dibantu untuk terus bisa meningkatkan kapasitasnya. (Yoga)

Kendati jumlah investor terus bertambah, tingkat literasi keuangan di sektor pasar modal justru turun, yakni dari 4,97 % tahun 2019 menjadi 4,11 % pada 2022. Artinya, pemahaman tentang pasar modal justru menurun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kamis (24/11) menyatakan, kolaborasi sejumlah pihak penting untuk mendongkrak literasi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Ancaman inflasi tinggi dan resesi global tidak menggoyahkan semangat pelaku usaha properti untuk ekspansi. Salah satunya ISPI Group di akhir tahun ini dan di awal 2023 ekspansi sudah menyiapkan beberapa proyek hunian baru di Bekasi dan Depok. Komisaris Utama ISPI Group, Preadi Ekarto mengatakan pasar properti saat ini sedang dalam keadaan baik, dan kondisi tersebut akan terus berlanjut di 2023. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September lalu yang dikhawatirkan memacu inflasi tinggi dan menekan perekonomian masyarakat tidak terjadi. Indikasinya, kata Preadi, terlihat dari aktivitas masyarakat yang selalu ramai di Jakarta dan tempat wisata favorit seperti Puncak dan Bandung. Jalanan di Puncak dan Bandung bahkan selalu macet pada akhir pekan yang menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat tidak signifikan, setidaknya di segmen masyarakat menengah ke atas. Hal itu dibuktikan dengan permintaan hunian yang terus melonjak sejak kuartal III-2022, seiring meredanya penyebaran pandemi Covid-19. Bahkan ISPI Group di kuartal III sukses menjual habis (sold out) sebanyak 300 unit rumah seharga Rp 500 jutaan di cluster Munchen Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Didukung pendanaan dari negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7), Indonesia akan memperoleh bantuan sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 313,7 triliun untuk membiayai berbagai proyek ketenagalistrikan dan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah akan terus mendorong peningkatan penggunaan produk lokal di industri kelistrikan. Ada inisiatif Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), hasil pertemuan G7 di Elmau senilai US$ 600 miliar. Salah satu programnya adalah Just Energy Transition Partnership untuk transisi energi. “Komitmen JETP untuk Indonesia luar biasa, mencapai US$ 20 miliar, jauh lebih banyak dari negara lain yang dapat yaitu Afrika Selatan US$ 8,5 miliar, dan dalam 3-5 tahun lagi bisa ditambahkan jumlahnya,” kata Menko Airlangga dalam acara Obrolan Malam Fristian yang ditayangkan di BTV, Rabu (23/11/2022) malam. 

Pemerintah mewaspadai gejolak perekonomian bertubi-tubi yang mungkin terjadi pada 2023. Salah satu kondisi yang diwaspadai karena mengancam perekonomian domestik adalah reflasi, atau situasi ketika resesi terjadi di tengah tren tingkat inflasi yang tinggi. Menkeu Sri Mulyani menuturkan kewaspadaan patut ditingkatkan, khususnya untuk menghadapi faktor-faktor penggoyah perekonomian yang bersumber dari dinamika global. “Risiko yang berasal dari global akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, seperti perang Ukraina dan Rusia yang masih berlanjut,” ujar Sri Mulyani, kemarin. Pemerintah dalam APBN menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai 5,3 %. “Satu perhatian kami selain perang adalah kebijakan protokol Covid-19 yang kembali ketat di Cina. Ini diyakini akan mempengaruhi kondisi ekonomi global karena mengganggu momentum pemulihan.”

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, kata Sri Mulyani, pemerintah mulai menganalisis kinerja perekonomian hingga akhir tahun ini, meliputi proyeksi dampak hingga faktor-faktor yang masih menguatkan dan menopang pertumbuhan. Menurut dia, sektor-sektor yang diyakini akan menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan, pertambangan, manufaktur, dan pertanian. Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 melambat menjadi 4,37 %, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 2 %, lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 3 p%. Hal itu sebagai cerminan kondisi ekonomi dunia yang menghadapi risiko reflasi, kombinasi antara resesi dan inflasi yang tinggi. “Harapan kita untuk mendorong kinerja pertumbuhan tahun depan adalah permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi,” kata Perry.. (Yoga)

JAKARTA-Kondisi fundamental  perekonomian domestik diyakini masih mumpuni meski terdapat potensi  perlambatan pertumbuhan dan tren kenaikan inflasi. Hal itu dibuktikan  dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2022 yang masih diatas rata-rata, yaitu tumbuh 5,72% secara tahunan. Nanum kekuatan fondasi  perekonomian itu kini tengah diuji oleh pelemahan permintaan dan konsumsi, serta badai PHL yang mendorong kenaikan tingkat pengangguran. Kepala Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan, menuturkan kinerja produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara umum masih positif dengan optimisme konsumsi yang terjaga, dengan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail masih diatas level 100. "Kondisi saling bertentangan yang kita lihat sekarang adalah pertumbuhan ekonomi kuat. Ini menunjukkan adanya guncangan dalam perekonomian, yang biasanya langsung berdampak secara jangka pendek atau bisa juga ada jeda yang menimbulkan dampak jangka menengah  dan panjang," ujar Faajar kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Gempa bumi M 5,6 yang mengguncang Cianjur dan Sukabumi, Jabar, pada Senin (21/11) dan menewaskan ratusan orang, bukanlah yang pertama dan bisa berulang. Bencana kali ini harus menjadi pelajaran memperkuat mitigasi agar gempa berikutnya tak menelan korban jiwa. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa M 5,6 kali ini berada 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dan 15 km timur laut Kota Sukabumi. Hiposenter gempa 10,152 km di bawah tanah. Catatan sejarah menunjukkan Kabupaten Cianjur Sukabumi, yang dilalui sesar darat Cimandiri, berulang kali dilanda gempa. Gempa kali ini pun bukan terkuat yang bisa terjadi di jalur sesar ini. Laporan Supartoyo dan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam ”Katalog Gempa Bumi Merusak di Indonesia 1612-2014” menyebutkan, pada 10 Oktober 1834 terjadi gempa yang merusak bangunan dan memicu retakan jalan Bogor-Cianjur. Diperkirakan intensitas guncangannya mencapai VIII-IX modified mercalli intensity (MMI). Setelah kemerdekaan Indonesia, gempa bumi juga berulang kali melanda Cianjur-Sukabumi, pada 2 November 1969 (M 5,4), 26 November 1973 (M 4,3), dan 10 Februari 1982 (M 5,5).

Gempa bumi berkekuatan M 5,1 terjadi pada 12 Juli 2000. Supartoyo melaporkan, di Sukabumi 35 orang mengalami luka-luka, 365 bangunan rusak berat, dan 633 bangunan rusak ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan RS Cibadak. Rangkaian gempa di Cianjur-Sukabumi ini pada umumnya berkekuatan skala menengah. Bahaya gempa bumi yang sumbernya sesar darat bukan hanya kekuatannya, juga kedekatan sumber gempa dengan permukiman. Sekalipun kekuatannya relatif kecil, pusat gempa yang dangkal membuat efek guncangannya lebih kuat. Berdasarkan rekaman intensity meter BMKG, gempa di Cianjur-Sukabumi ini memiliki getaran terkuat VII dalam skala MMI, lebih kecil dibandingkan intensitas gempa pada 1834, sebagaimana dilaporkan Supartoyo. Skala MMI ini merekam efek guncangan gempa di tanah yang bisa direspons bangunan. Selain dipengaruhi kekuatan gempa dan kedalamannya, juga jalur penjalaran gelombang dan kondisi tanah setempat.

Risiko gempa bumi di jalur Cianjur-Sukabumi sebenarnya telah disadari sejak zaman Belanda. Menurut kesaksian astronom sepuh Bambang Hidayat (88), Belanda dulu melarang masyarakat di Cianjur dan Sukabumi membangun rumah tembok serta merekomendasikan penggunaan bahan kayu dan bambu. Di kawasan Cugenang, yang dalam gempa kali ini mengalami longsor dan banyak menelan korban jiwa, keberadaan hunian tidak diperbolehkan. Bambang yang pernah menjadi Kepala Observatorium Bosscha dan Guru Besar Departemen Astronomi ITB mengatakan, larangan itu kemungkinan terkait dengan keberulangan gempa. Setelah kemerdekaan, larangan membangun rumah tembok dianggap sebagai politik Belanda untuk merendahkan martabat masyarakat Indonesia. Bangunan tembok dianggap simbol kemakmuran, sebaliknya rumah kayu dan bambu simbol ketertinggalan. Padahal, rumah tembok lebih rentan terhadap guncangan gempa, sekalipun bisa direkayasa agar tahan gempa. Sementara itu, secara tradisional, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan membangun rumah kayu dan bambu yang tahan gempa. (Yoga)