Rusia akan membuka keran ekspor pupuk ke semua mitra di dunia tanpa pengecualian. Hal itu demi memastikan suplai pupuk global kembali normal sehingga krisis pangan bisa dilalui secara bertahap. Namun, ekspor ini memiliki satu persyaratan, yaitu proses jual-beli harus memakai mata uang China, yuan. Rencana itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Rabu (23/11) siang waktu setempat. Ia menerima Ketua Komisi Produksi dan Perdagangan Pupuk Mineral dari Perhimpunan Industrialis dan Pengusaha Pupuk Rusia (RSPP) Dmitry Mazepin. Selain pengurus RSPP, Mazepin juga pemilik Uralchem, pabrik pupuk terbesar di Rusia.

Total ada 262.000 ton pupuk buatan Rusia yang mengendap di gudang-gudang di berbagai penjuruEropa karena tidak bisa dikirim keluar benua tersebut. Pembukaan kembali keran ekspor itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November. Permintaan itu atas desakan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Uni Afrika karena negara-negara di Afrika yang paling terdampak oleh terhentinya ekspor gandum dan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kami siap bekerja sama dengan semua mitra global tanpa kecuali,” kata Putin, dikutip kantor berita Rusia, TASS. Ia melanjutkan, sejatinya tak ada masalah dengan produksi pupuk dari negara tersebut. Kendala ada di proses ekspor dan distribusi karena Rusia dan banyak pengusahanya terkena sanksi ekonomi dari negara-negara Barat lantaran menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, Rusia ”diusir” dari jaringan perbankan global serta tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan euro dan dollar AS. ”Halangan yang ada semuanya sintetis, buatan, karena keputusan negara-negara tertentu,” ujar Putin. (Yoga)

Pembiayaan dan teknologi menjadi dua hal krusial dalam perjalanan Indonesia menuju emisi nol bersih tahun 2060. Skema pembiayaan campuran untuk transisi energi yang telah diinisiasi pada  KTT G20 2022 di Bali jadi langkah awal yang terus dimatangkan Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Kompas CEO 100 Live Series bertajuk ”Pengembangan Energi Hijau dan Urgensi Program Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (23/11) menilai, dana yang dibutuhkan Indonesia dalam transisi energi sangat besar. Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik berbasis batubara, misalnya, membutuhkan dana 400-500 juta USD per gigawatt (GW). ”Untuk Pulau Jawa saja 40-50 GW, berarti perlu 20 miliar USD. Jadi, dalam pensiun dini pembangkit fosil ini dua hal yang perlu dijawab ialah pembiayaan dan teknologi,” kata Suharso.

Terkait pembiayaan, inisiasi dan komitmen awal telah dicapai di sela-sela KTT G20 di Bali, pekan lalu. Misalnya, pengakhiran dini operasional PLTU lewat skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar USD ( Rp 310 triliun). Ada juga dukungan 500 juta USD melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Pembiayaan campuran seperti dalam komitmen itu, kata Suharso, bagian dari perkembangan model bisnis dan pembiayaan di era pembangunan rendah karbon. ”Tak bisa lagi dengan cara konvensional. Kita memerlukan pembiayaan dari multisektor. Pembangunan rendah karbon menciptakan peluang-peluang baru yang belum terpikirkan,” ujarnya. (Yoga)

Perhelatan G20 yang baru saja berakhir membawa ”durian runtuh” bagi Indonesia selaku tuan rumah. Di sela-sela panasnya tensi geopolitik di ajang KTT G20, pekan lalu, komitmen pendanaan mengucur dari negara-negara maju senilai ratusan triliun rupiah untuk membiayai percepatan transisi energi di Indonesia. Suntikan dana itu didapat lewat skema Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dengan komitmen pendanaan 20 miliar USD atau Rp 314 triliun (kurs Rp 15.717 per USD) selama 3-5 tahun ke depan. JETP menggunakan skema   pembiayaan campuran (blended finance) alias ”patungan” dari sektor publik dan swasta, masing-masing 10 miliar USD. Bentuknya bisa berupa dana hibah, pinjaman lunak (konsesional), pinjaman komersial, jaminan, atau investasi swasta.

Pendanaan publik berasal dari negara maju anggota forum G7 plus Denmark dan Norwegia. Proyek awal itu digawangi AS dan Jepang. Sementara pendanaan swasta datang dari aliansi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yang berisi sejumlah perbankan dan lembaga keuangan internasional. Tidak hanya JETP, ada pula pendanaan lewat skema Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Dana konsensional awal yang terkumpul adalah 500 juta USD (Rp 7,8 triliun) dan akan dikembangkan menjadi 4 miliar USD (Rp 62,8 triliun) dalam lima tahun. Pembiayaan awal itu didapat dari Climate Investment Fund (CIF), salah satu lembaga pendanaan multilateral terbesar untuk membiayai aksi iklim negara berkembang. (Yoga)

Di tengah terpaan krisis bertubi-tubi, ekonomi global diperkirakan semakin melambat tahun depan. Meski diyakini lolos dari resesi, Indonesia tidak lepas dari risiko perlambatan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam laporan terbaru edisi November 2022 memperkirakan  pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari proyeksi 3,1 % tahun ini menjadi 2,2 % pada 2023, kemudian naik ke 2,7 % pada 2024. Pertumbuhan ekonomi dunia dinilai telah kehilangan momentum di tengah terpaan krisis bertubi-tubi pascapandemi dan perang Rusia-Ukraina. Indonesia termasuk dalam negara berkembang yang prospek ekonominya masih relatif stabil di tengah gejolak ekonomi global. OECD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 % tahun ini, melambat menjadi 4,7 % tahun depan, dan kembali naik ke 5,1 % pada 2024.

Meski demikian, Indonesia tidak lepas dari risiko. Tren kenaikan inflasi yang diperkirakan berlanjut dan upaya pengendaliannya yang belum optimal dapat menggerus daya beli masyarakat serta menekan roda permintaan dan konsumsi domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, imbas kondisi resflasi globalterhadap perekonomian domestik tetap perlu diantisipasi melalui instrumen fiskal dan moneter. Misalnya, memperkuat skenario subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kenaikan suku bunga tetap moderat dan bertahap. ”Sebisa mungkin juga bank sentral menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terlalu terdepresiasi. Ini akibatnya sangat buruk untuk dunia usaha,” katanya, Rabu (23/11). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meski kondisi ekonomi dalam negeri saat ini masih terkendali, pemerintah tetap mewaspadai imbas risiko ekonomi global tahun depan. (Yoga)

Proyek Gas Abadi Blok Masela bak menunggu godot alias menunggu sesuatu yang tak jelas. Nasib proyek yang bergulir sejak lebih dari dua dekade, hingga kini masih kabur. Perebutan hak partisipasi (PI) atau saham Blok Masela justru tampak lebih dominan ketimbang kemajuan pengembangan blok gas jumbo itu. Sederet kontraktor migas kakap mulai bermunculan untuk meminang 35% PI Blok Masela milik Royal Dutch Shell. Selain Shell asal Belanda itu, kini Inpex Corporation tercatat sebagai pemilik 65% mayoritas PI Blok Masela. Sejauh ini Pertamina, Medco Energi, Petronas dan ExxonMobil turut mengincar 35% PI blok migas yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut. Kabar terbaru, raksasa migas asal China, PetroChina Company Ltd, juga melirik Blok Masela. "PetroChina juga termasuk yang berminat," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Nusa Dua Bali, Rabu (23/11). Direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, plan of development (POD) proyek Blok Masela berkali-kali diubah, dan memicu mundurnya Shell dari proyek Blok Masela. Blok Masela juga membutuhkan dana pengembangan yang besar. Kondisi ini menyebabkan Inpex kesulitan mencari mitra penggantinya.

Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 4,7%. Proyeksi ini turun 0,1% poin dari ramalan sebelumnya sebesar 4,8%. Penurunan proyeksi ekonomi ini dilakukan di tengah ancaman resesi global tahun depan. Dalam laporan bertajuk Ecnomic Outlook Edisi November 2022, prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan jauh melambat dibanding tahun ini. Akan tetapi, pada tahun depan, OECD memandang permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi di sektor swasta akan tertahan karena inflasi yang masih tinggi. Namun, investasi berupa belanja modal masih akan meningkat secara signifikan. Tak hanya OECD, Bank Indonesia (BI) juga meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan melambat. Bahkan, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan tumbuh moderat di level 4,37%, dibanding pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,12%.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, barang milik negara (BMN) yang telah menjadi jaminan atau underlying asset surat berharga syariah negara (SBSN) mencapai Rp 1.106 triliun hingga kuartal III-2022. "Dengan SBSN tersebut kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN dalam mendukung kebijakan fiskal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemkeu Rionald Silaban, Rabu (23/11).

Kinerja emiten ritel diproyeksi masih akan tumbuh hingga akhir tahun ini. Ini bercermin dari menterengnya sejumlah kinerja emiten ritel di kuartal III-2022. Di antaranya PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), dan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA). Dari beberapa emiten ritel yang telah merilis laporan keuangan kuartal III-2022, MAPI mencatatkan pertumbuhan pendapatan tertinggi, yakni sebesar 55,8% secara tahunan. Pendapatan bersih MAPI naik jadi Rp 18,8 triliun dari Rp 12,1 triliun di kuartal III-2021. Pertumbuhan pendapatan terendah dibukukan ACES, dengan kenaikan 4,3% secara tahunan. Di kuartal III-2022, ACES mencetak penjualan bersih menjadi Rp 4,9 triliun.

Aliran likuiditas di perbankan menguat menyusul penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Kembalinya dana masyarakat ke sistem perbankan menjadi modal bagi bank untuk mendorong penyaluran kredit pada tahun depan. Arus likuiditas di bank tecermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) hingga Oktober 2022. Data analisis uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Rabu (23/11) mencatat simpanan masyarakat tumbuh 10% year-on-year (YoY), setelah sempat tumbuh single digit pada Juni—September 2022. Simpanan masyarakat ke deposito pun kembali ke jalur positif. Hal itu menjadi indikasi sejak bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga acuan BI-7 Day Repo Rate (BI7DRR) secara bertahap sejak Agustus 2022, telah diikuti dengan penyesuaian bunga simpanan deposito di bank. Sampai dengan Oktober 2022, simpanan berjangka tumbuh 0,8% YoY, melanjutkan pertumbuhan pada Agustus dan September yang masing-masing naik 0,2% dan 0,4% secara tahunan. Sebelumnya, simpanan deposito sempat terkontraksi. Outstanding simpanan deposito Rp2.791,1 triliun atau mewakili sekitar 36% dari total simpanan masyarakat Rp7.681,9 triliun hingga Oktober 2022. (Lihat infografik) Laju DPK pada Oktober 2022 juga relatif mampu mengimbangi permintaan kredit yang naik 11,7% YoY.

Pertumbuhan dana kelolaan industri reksa dana pada tahun depan menghadapi jalur terjal seiring dengan keluarnya dana investor institusi akibat regulasi terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi). Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Marsangap P. Tamba mengatakan, kinerja dana kelolaan reksa dana tahun ini terkoreksi. Hal itu tecermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2022 yang menunjukkan dana kelolaan industri reksa dana Rp521,96 triliun atau tergerus 10,03% secara tahun berjalan. Dana industri asuransi jiwa yang ditempatkan di reksa dana berangsur berpindah ke Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), sehingga membuat dana kelolaan susut. Dana kelolaan yang sudah turun secara bulanan pada Januari makin tergerus sejak diterbitkan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 pada Maret 2022. Tercatat dana senilai Rp52,67 triliun telah meninggalkan reksa dana.