JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit berkelanjutan mencapai Rp 671,1 triliun pada kuartal III-2022, tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/ yoy). Kredit tersebut memiliki porsi 66,7% terhadap total kredit BRI, dan perseroan komitmen  meningkatkan pembiayaan dengan prinsip enviromental, social, and governance (ESG). Apabila dirinci, pada aspek environmental, portofolio kredit hijau BRI sebesar Rp 76,1 triliun per September 2022 dengan porsi 7,6% dari total kredit. Dengan penyaluran ke energi terbarukan sebesar Rp 6,8  triliun dan sektor transportasi hijau sebesar Rp 13,6 triliun. Kredit yang dikucurkan untuk green building senilai Rp 1,7 triliun dan kredit hijau lainnya Rp 54 triliun. Kemudian, pada aspek sosial, BRI telah menyalurkan kredit Rp 595 triliun per September 2022 dengan porsi 59,1% dari total kredit. Dari aspek governance, BRI juga mendapatkan peringkat 95,10 pada 2021, meningkat dari 2019 dengan skor 93,25. (Yetede))

JAKARTA, ID — Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu pada tahun 2023, belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah jatuhnya daya beli masyarakat. Selain meningkatkan kualitas belanja, anggaran belanja perlu ditambah. Menghadapi dahsyatnya perfect storm, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi sebagai kebijakan kontra-siklus, meski dengan konsekuensi defisit anggaran membengkak hingga melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dari sisi fiskal, pemerintah perlu juga memberikan stimulus. Pada tahun 2023, dana stimulus masih perlu diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah. Tanpa stimulus, target pertumbuhan ekonomi 5,3% sulit dicapai. Angka pengangguran dan kemiskinan bisa membengkak. “ Orang mulai takut spending, permintaan rendah, kemudian terjadi overstock disana dan order dibatalkan. Kita menghadapi kondisi yang berubah terus, oleh karena itu, cara kita juga harus berubah untuk mencari solusi dengan kebijakan yang bisa agile. Ini tidak mudah, tapi harus kita rumuskan,” ujar Arsjad di sela Konferensi Pers Prarapimnas 1-2 Desember 2022, di Menara Kadin, Selasa (29/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kapitalisasi pasar (market cap) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Bursa Efek Indonesia segera menuju Rp 70 triliun, menyusul masuknya Grup Salim dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 27 miliar saham baru pada 5 Desember mendatang. Kapitalisasi pasar BUMI mengalami peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 63 triliun. “Market cap BUMI sekarang berada di kisaran Rp 63 triliun. Dan setelah 27 miliar saham baru diterbitkan pada Desember nanti, kapitalisasi pasarnya akan mendekati Rp 70 triliun,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam paparan publik Bumi Resources, Selasa (29/11/2022). Dileep mengaku, pihaknya sama sekali tak menyangka atas pencapaian valuasi perseroan. Karena jika melihat ke belakang, market cap BUMI hanya Rp 1,9 triliun pada 2016. “Pada 2017, setelah restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kami mengkonversi US$ 2 miliar utang menjadi ekuitas di harga Rp 926 per saham. Saat itu, harga saham adalah Rp 50,” kata Dileep. (Yetede)

JAKARTA, ID — Investor dan industri yang mampu memproduksi barang substitusi impor perlu diberikan insentif. Kebijakan ini merupakan satu dari empat langkah pemerintah untuk mendorong keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/11/2022). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah selanjutnya, kata Presiden, yakni dengan peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu menyubstitusi produk impor. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, pertumbuhan ekonomi  Indonesia akan berlangsung sampai 2045. Itu sebabnya, momentum bonus demografi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum piramida itu berbalik. Menurut Erick, saat ini, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Acara KTT G20 di Bali, belum lama ini, menjadi salah satu bukti Indonesia dapat sejajar dengan negara - negara lain dan menunjukkan identitas sebagai bangsa besar. Perhatian dunia yang kini tertuju kepada Indonesia, kata Erick, tidak terlepas dari bonus demografi yang telah mendorong perekonomian kelas menengah Indonesia berturut-turut tumbuh sebanyak 145 juta jiwa, lalu 180 jiwa, dan 221 juta jiwa pada 2030. Namun memasuki tahun 2038, Erick mengutarakan, pertumbuhan itu akan mulai melambat, karena populasi Indonesia dihuni generasi tua seperti yang sekarang dialami Jepang. (Yetede)

Ekonomi Indonesia masih akan diliputi ketidakpastian setelah pandemi Covid-19. Namun, ada lima sumber pertumbuhan baru yang bisa diandalkan agar ekonomi menjadi lebih moderat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, pertama, pengunaan produk dalam negeri yang bisa dilakukan sekalipun perekonomian sedang dalam guncangan. Dia menjelaskan, sebesar Rp 747 triliun dari Rp 3.000 triliun belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 sudah diidentifikasi untuk belanja produk dalam negeri. Kedua, hirilisasi sumber daya alam (SDA) bernilai tambah tinggi. Ketiga, pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dan transisi ekonomi hijau. Keempat, pemanfaatan ekonomi digital. Kelima, reformasi sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengantongi penerimaan pungutan senilai Rp 5,77 triliun sejak awal tahun hingga 17 Oktober 2022. Capaian tersebut sudah mencapai 77,43% dari proyeksi penerimaan yang ditetapkan OJK untuk tahun ini. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, potensi penerimaan pungutan yang masih akan diperoleh di sisa tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,68 triliun.

Tebar insentif dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan cuma slogan belaka. Janji pemerintah itu kini diwujudkan menjadi program nyata yang ditawarkan kepada investor. Ketentuan itu tertuang di dalam Surat Edaran Nomor: 1/SE/Keala-Otorita IKN/X/2022 tentang Penetapan Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga. Tak tanggung-tanggung, insentif, pajak, yang diberikan jauh lebih menarik daripada fasilitas yang selama ini tersedia untuk pelaku usaha. Tax holiday misalnya, yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya batasan nilai investasi. Padahal, dalam ketentuan yang selama ini berlaku tax holiday dapat dimanfaatkan dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar. Pemberian skema insentif yang berbeda tersebut bersandar pada Undang-Undang (UU) No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang memberikan kewenangan pada Kepala Badan Otoritas untuk menebar beragam fasilitas kepada pelaku usaha. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono, menjelaskan pada prinsipnya paket insentif di pusat pemerintahan baru diberikan secara optimal tanpa melanggar peraturan-perundang-undangan.

Sejumlah perusahaan teknologi raksasa dari beragam negara berebut untuk berinvestasi pada sektor digital di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Barawi mengungkapkan beberapa perusahaan digital itu berasal dari Amerika Serikat, Asia hingga Eropa. Dia mencatat investasi pangkalan data datang dari Google, Microsoft, dan Amazon. Untuk investasi kota cerdas (smart city) diperebutkan Honeywell, IBM dan Samsung. “Kita buka kesempatan yang sama, tidak hanya teman-teman dari Korea, tapi Amerika, Eropa,” katanya di Jakarta, Selasa (29/11). Sejauh ini, Ali menuturkan investor asal Korea Selatan yaitu LG dan Hyundai sudah menandatangani nota kesepahaman dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar beberapa waktu lalu. Ali menegaskan pengembangan infrastruktur digital di IKN tidak hanya terpaku pada salah satu penyedia jasa saja. Dia mengungkapkan Badan Otorita IKN akan terbuka bagi seluruh provider atau investor yang memiliki minat. Namun, Ali menegaskan seluruh investor tersebut akan dipilih sesuai dengan keandalan, keberlanjutan, dan kemampuan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam pembangunan IKN makin menguat. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi. Menurutnya, sebanyak 12 perusahaan besar di Jepang hadir dalam pertemuan dengan Pemerintah Indonesia.

JAKARTA, ID -- Mengantisipasi ancaman resesi ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan, dari 31 Maret 2023 ke 31 Maret 2024. Pada September 2022, kredit perbankan yang masih dalam proses restrukturisasi sebesar Rp 519,64 triliun dengan jumlah nasabah 2,63 juta. Perpanjangan restrukturisasi disambut positif kalangan bankir. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah pelaku usaha dari beban kredit dan pembiayaan yang terlalu berat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dimulai Maret 2020, saat ekonomi Indonesia diterjang pandemi, restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan yang awalnya berakhir 31 Maret 2022, diperpanjang setahun  ke 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Kini, OJK memberikan perpanjangan lagi hingga 31 Maret 2024 agar lembaga keuangan tetap sehat dan pelaku usaha bisa tetap eksis. “Dari sana kelihatan bahwa ada sektor-sektor tertentu dan industri- industri tertentu yang memang masih mengalami scarring effect atau luka memar,” ungkap Mahendra saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). (Yetede)