Belum lama ini, Dirut Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang jumlahnya kian berkurang. Stok beras di Bulog sangat rendah, tersisa 614.000 ton di minggu ketiga November. Seharusnya stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Sementara harga gabah/beras terus merangkak naik sejak Agustus walaupun intervensi pasar Bulog tinggi, sebanyak 1 juta ton. BPS melaporkan, harga beras eceran kualitas umum di minggu kedua November Rp 12.000/kg, sedang pada minggu pertama Oktober masih di bawah Rp 11.000/kg. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp 5.010/kg. Keinginan impor disampaikan Budi secara terbuka di media massa. Selama ini, Budi kurang menyukai impor beras. Pada awal diangkat sebagai Dirut Bulog, April 2018, ia berpolemik secara terbuka dengan Mendag Enggartiasto Lukita tentang impor beras Bulog sampai Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diperintahkan Presiden mendamaikannya.

Intervensi pasar masif telah dilakukan Bulog, tapi harga beras tidak turun, taksiran stok yang dipegang swasta tak sebesar yang diduga, artinya, stok beras di masyarakat rendah, tak seperti yang diperkirakan. Stok beras Bulog berasal dari pengadaan dalam dan luar negeri. Sejak lama pemerintah berkeinginan memenuhi semua keperluan pengeluaran publik (PSO), terutama cadangan beras pemerintah (CBP) dari pengadaan dalam negeri. Peran beras impor dalam total pengadaan beras Bulog kian mengecil kecuali 2018. Sekarang, keputusan impor beras di tangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan impor tanpa melihat jumlahnya membuat lembaga ini tak populer, apalagi Presiden baru saja menerima penghargaan swasembada IRRI. Sama saja membuat sirnanya swasembada beras. Namun, sebaliknya, jika keputusannya tidak impor. Apabila dalam tiga bulan mendatang terjadi instabilitas harga beras yang sulit dikelola, Bapanas akan disalahkan. Jika kriteria impor beras terpenuhi, jumlah impor harus terukur jumlah, kualitas beras, dan waktu kedatangan beras impor. (Yoga)

Kendati tingkat penetrasi asuransi di Indonesia terus meningkat, perusahaan asuransi dinilai perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi tahun 2023. Menurut laporan AAJI, total polis meningkat 17,4 % atau 20,87 juta polis pada triwulan I-2022. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman di Jakarta, Selasa (29/11) mengatakan, kondisi ekonomi saat ini dapat dikatakan positif. Namun, industri asuransi harus tetap berhati-hati. (Yoga)

Indeks yang mencerminkan tingkat literasi ekonomi digital di tataran kabupaten/kota bisa jadi landasan kebijakan penguatan UMKM, termasuk untuk mengekspor produknya. Produk ekspor UMKM bisa makin berdaya saing jika pelaku usaha bergabung sebagai suatu komunitas berbasis daerah yang terintegrasi dengan industri. Tim Litbang Kompas dan Lazada mempublikasikan studi berjudul ”Indonesia Digital Economy Literacy Index 2022” pada Indonesia Digital Economy Conference yang digelar di Jakarta, Selasa (29/11). Studi ini menganalisis data sekunder untuk menilai 514 kota/kabupaten se Indonesia. Selain itu, ada wawancara terhadap 1.200 responden di 18 kota/kabupaten dalam penelitian tersebut. Ada lima dimensi yang di-aji dalam perumusan indeks untuk setiap kota/kabupaten, yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengadopsian inovasi dan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta ekosistem e-dagang.

Skor indeks berada di rentang 1-7. Di kelompok kota, Bandung, Jabar, memperoleh indeks tertinggi, yakni 5,34. Sementara di kelompok kabupaten, Sleman, DI Yogyakarta, menempati posisi teratas dengan indeks 5. Menurut Executive Director Lazada Indonesia Ferry Kusnowo, data indeks tersebut dapat menjadi acuan menganalisis tingkat literasi ekonomi digital UMKM berbasis wilayah serta menyusun strategi untuk memperkuat ekspor UMKM. Melalui program yang baru berjalan enam bulan terakhir, kata Ferry, Lazada telah memfasilitasi 100-200 pelaku UMKM yang sudah memiliki kapasitas untuk ekspor. Negara tujuannya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ferry optimistis, permintaan ekspor produk UMKM meningkat. Salah satu pelaku UMKM asal Bandung yang mengekspor gamis ke Filipina, misalnya, memasok produknya ke Filipina lebih besar dibandingkan di dalam negeri. Artinya, model yang diproduksi pelaku tersebut cocok dengan selera pasar Filipina. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit berkelanjutan mencapai Rp 671,1 triliun pada kuartal III-2022, tumbuh 11,5% secara tahunan (year on year/ yoy). Kredit tersebut memiliki porsi 66,7% terhadap total kredit BRI, dan perseroan komitmen  meningkatkan pembiayaan dengan prinsip enviromental, social, and governance (ESG). Apabila dirinci, pada aspek environmental, portofolio kredit hijau BRI sebesar Rp 76,1 triliun per September 2022 dengan porsi 7,6% dari total kredit. Dengan penyaluran ke energi terbarukan sebesar Rp 6,8  triliun dan sektor transportasi hijau sebesar Rp 13,6 triliun. Kredit yang dikucurkan untuk green building senilai Rp 1,7 triliun dan kredit hijau lainnya Rp 54 triliun. Kemudian, pada aspek sosial, BRI telah menyalurkan kredit Rp 595 triliun per September 2022 dengan porsi 59,1% dari total kredit. Dari aspek governance, BRI juga mendapatkan peringkat 95,10 pada 2021, meningkat dari 2019 dengan skor 93,25. (Yetede))

JAKARTA, ID — Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu pada tahun 2023, belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan mencegah jatuhnya daya beli masyarakat. Selain meningkatkan kualitas belanja, anggaran belanja perlu ditambah. Menghadapi dahsyatnya perfect storm, pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi sebagai kebijakan kontra-siklus, meski dengan konsekuensi defisit anggaran membengkak hingga melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dari sisi fiskal, pemerintah perlu juga memberikan stimulus. Pada tahun 2023, dana stimulus masih perlu diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat menengah bawah. Tanpa stimulus, target pertumbuhan ekonomi 5,3% sulit dicapai. Angka pengangguran dan kemiskinan bisa membengkak. “ Orang mulai takut spending, permintaan rendah, kemudian terjadi overstock disana dan order dibatalkan. Kita menghadapi kondisi yang berubah terus, oleh karena itu, cara kita juga harus berubah untuk mencari solusi dengan kebijakan yang bisa agile. Ini tidak mudah, tapi harus kita rumuskan,” ujar Arsjad di sela Konferensi Pers Prarapimnas 1-2 Desember 2022, di Menara Kadin, Selasa (29/11/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Kapitalisasi pasar (market cap) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di Bursa Efek Indonesia segera menuju Rp 70 triliun, menyusul masuknya Grup Salim dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 27 miliar saham baru pada 5 Desember mendatang. Kapitalisasi pasar BUMI mengalami peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 63 triliun. “Market cap BUMI sekarang berada di kisaran Rp 63 triliun. Dan setelah 27 miliar saham baru diterbitkan pada Desember nanti, kapitalisasi pasarnya akan mendekati Rp 70 triliun,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam paparan publik Bumi Resources, Selasa (29/11/2022). Dileep mengaku, pihaknya sama sekali tak menyangka atas pencapaian valuasi perseroan. Karena jika melihat ke belakang, market cap BUMI hanya Rp 1,9 triliun pada 2016. “Pada 2017, setelah restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kami mengkonversi US$ 2 miliar utang menjadi ekuitas di harga Rp 926 per saham. Saat itu, harga saham adalah Rp 50,” kata Dileep. (Yetede)

JAKARTA, ID — Investor dan industri yang mampu memproduksi barang substitusi impor perlu diberikan insentif. Kebijakan ini merupakan satu dari empat langkah pemerintah untuk mendorong keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang dipantau di Jakarta, Selasa (29/11/2022). Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terkait dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah selanjutnya, kata Presiden, yakni dengan peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu menyubstitusi produk impor. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, pertumbuhan ekonomi  Indonesia akan berlangsung sampai 2045. Itu sebabnya, momentum bonus demografi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum piramida itu berbalik. Menurut Erick, saat ini, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Acara KTT G20 di Bali, belum lama ini, menjadi salah satu bukti Indonesia dapat sejajar dengan negara - negara lain dan menunjukkan identitas sebagai bangsa besar. Perhatian dunia yang kini tertuju kepada Indonesia, kata Erick, tidak terlepas dari bonus demografi yang telah mendorong perekonomian kelas menengah Indonesia berturut-turut tumbuh sebanyak 145 juta jiwa, lalu 180 jiwa, dan 221 juta jiwa pada 2030. Namun memasuki tahun 2038, Erick mengutarakan, pertumbuhan itu akan mulai melambat, karena populasi Indonesia dihuni generasi tua seperti yang sekarang dialami Jepang. (Yetede)

Ekonomi Indonesia masih akan diliputi ketidakpastian setelah pandemi Covid-19. Namun, ada lima sumber pertumbuhan baru yang bisa diandalkan agar ekonomi menjadi lebih moderat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, pertama, pengunaan produk dalam negeri yang bisa dilakukan sekalipun perekonomian sedang dalam guncangan. Dia menjelaskan, sebesar Rp 747 triliun dari Rp 3.000 triliun belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 sudah diidentifikasi untuk belanja produk dalam negeri. Kedua, hirilisasi sumber daya alam (SDA) bernilai tambah tinggi. Ketiga, pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dan transisi ekonomi hijau. Keempat, pemanfaatan ekonomi digital. Kelima, reformasi sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengantongi penerimaan pungutan senilai Rp 5,77 triliun sejak awal tahun hingga 17 Oktober 2022. Capaian tersebut sudah mencapai 77,43% dari proyeksi penerimaan yang ditetapkan OJK untuk tahun ini. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, potensi penerimaan pungutan yang masih akan diperoleh di sisa tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,68 triliun.