JAKARTA,ID-Pembangunan industri berorientasi teknologi tinggi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor penting dalam mencapai target pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 30.300 pada 2045. Sementara itu, ditengah upaya mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu bersaing diantara negara-negara sekawasan agar tidak tertinggal. Target pemerintah untuk mencapai pendapatan US$ 30.300 pada 2045 terbilang ambisius. Dalam peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 di Jakarta,pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan agar pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$ 23.000 sampai US$ 30.300 pada 2045. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada 1% yaitu dikisaran 0,5% sampai 0,8%. Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah dicapai masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, maka diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar dari MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimistis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dati MIT. "Jadi persaingan kita ini bukan hanya mencapai  target pendapatan perkapita , tapi juga adalah bagaimana  agar kita juga tidak kalah bersaing atau tertinggal  dengan negara sekawasan di Asean," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Yudhistira kepada Investor Daily, Senin (19/06/2023). (Yetede)

National Logistic Community (NLC) dan Deliveree dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis mereka untuk memecahkan masalah terbesar dalam industri trucking yakni utilisasi truk. Fokus utama dari kemitraan ini adalah membantu anggota perusahaan truk mereka sebanyak 1.300 perusahaan untuk sepenuhnya memanfaatkan truk mereka dengan muatan dari marketplace besar Deliveree. Hal ini akan dicapai dengan menggunakan teknologi canggih Deliveree yang menawarkan pemesanan dan penugasan truk berdasarkan lokasi dan ketersediaannya. Selain itu, teknologi Deliveree akan menawarkan jadwal lengkap yang memungkinkan truk untuk menyelesaikan pemesanan dan segera beralih ke pemesanan berikutnya di sekitarnya, dan melanjutkan hal ini sepanjang hari. Hasil akhirnya adalah waktu istirahat yang lebih sedikit antara pemesanan dan lebih sedikit truk yang berjalan kosong. Ketua NLC, Angga Purnama, mengatakan sebanyak 1.300 perusahaan truk NLC memiliki total armada lebih dari 200.000 truk. "Pasar Deliveree akan menugaskan muatan FTL dan LTL ke truk anggota kami di tempat yang tepat dan waktu yang tepat agar truk mereka digunakan sepenuhnya dengan waktu kosong yang sedikit mungkin. Ini berarti anggota kami akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dengan armada yang sudah ada," kata Angga. (Yetede)

Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) pertama di Indonesia, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01 hasil kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX: BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada Senin (19/6). Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin meresmikan pencatatan perdana EBAS-SP SMF-BRIS01 di BEI sekaligus peluncuran produk terbaru di pasar keuangan nasional ini. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama BEI Iman Rahman serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 diharapkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat secara menyeluruh, karena dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 mendukung program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahana bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi industri keuangan syariah di Indonesia. 

Emiten pengelola jalan tol masih percaya diri mengejar target pertumbuhan kinerja di tahun ini. Contohnya PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) yang menargetkan pendapatan perusahaan bisa naik 10% dibanding realisasi tahun 2022. Pada 2022, META mencetak pendapatan non jasa konstruksi sebesar Rp 838,4 miliar. Realisasi ini tumbuh 24,2% secara tahunan dari Rp 675,1 miliar pada 2021. Alhasil, tahun 2022, META meraup laba usaha Rp 278,2 miliar, naik 84,5% secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 1 50,8 miliar. Indah DP Pertiwi, Head of Corporate Communication & CSR META mengatakan, selain pendapatan, emiten ini juga mematok laba bersih di sepanjang tahun 2023 tumbuh di atas 25%. Optimisme META berkaca pada membaiknya trafik kendaraan di ruas tol entitas asosiasi perseroan, yakni tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) dan tol Jakarta Lingkar Bersatu (JLB). "Kontribusi dari entitas ini diproyeksi tumbuh dari tahun sebelumnya," ujar Indah kepada KONTAN, Minggu (18/6). Sebab, jalan tol yang dioperasikan Nusantara Infrastructure umumnya merupakan tipe urban toll road. "Alhasil, volume libur Lebaran lebih rendah daripada working months," imbuh Indah. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai, prospek kinerja emiten jalan tol masih cerah di tahun ini. Selain berakhirnya pandemi Covid-19, momen tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan jadi katalis positif emiten tol. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei sepakat, momen Pemilu 2024 akan mendorong mobilitas masyarakat. Seiring itu, volume kendaraan yang melewati jalan tol akan meningkat. "Kebutuhan logistik dan kampanye yang dapat meningkatkan volume kendaraan yang melewati jalan tol," katanya.

Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) semakin di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan langkah tegas bagi perusahaan asuransi jiwa ini. OJK menyebutkan bahwa manajemen dan pemegang saham Kresna Life, tidak serius untuk menuntaskan komitmen agar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dari perusahaan asuransi jiwa ini bisa disetujui. Salah satu yang paling utama adalah setoran modal dari pemegang saham ke Kresna Life. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, setoran modal tersebut sangat dibutuhkan. Tujuannya agar kondisi perusahaan ini kembali normal jika nantinya perjanjian pinjaman subordinasi (SOL) dengan nasabah disetujui. Beragam persoalan tersebut menyebabkan OJK tak akan tinggal diam. Ogi memberikan isyarat bahwa regulator akan segera mengambil tindakan tegas bagi Kresna Life. Beberapa opsi memang bisa diterapkan OJK. Misalnya, OJK bisa mencabut izin perusahaan. OJK juga bisa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan.

Pembenahan sektor keuangan terus dilakukan guna menangkal potensi risiko dan krisis yang bisa sewaktu-waktu muncul. Termutakhir, pemerintah merilis aturan premi anyar bagi industri perbankan yang selama ini menjadi motor utama jasa keuangan. Langkah mitigasi risiko di industri perbankan itu terwujud dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Beleid anyar itu resmi diundangkan pada 16 Juni 2023. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Sebelum lahirnya UU PPSK itu, ketentuan terkait dengan program restrukturisasi perbankan itu sempat diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Jika merujuk pada awal digulirkannya pendanaan program restrukturisasi perbankan, pemerintah berpendapat bahwa penguatan bank baik di level individu maupun industri merupakan prasyarat agar penanganan permasalahan perbankan tidak menggunakan pendanaan melalaui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kewajiban pembayaran premi ditetapkan dua kali dalam satu tahun. Periode pembayaran premi itu, ketentuannya sama dengan pembayaran premi untuk program penjaminan.

Beberapa bankir yang dihubungi Bisnis juga belum banyak berkomentar perihal regulasi PP No. 34/2023 itu. “Sebaiknya direspons oleh Perbanas [Perhimpunan Bank Nasional] yang mewakili perbankan,” kata Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja. Senada, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan juga menanggapi singkat terkait dengan hadirnya aturan tersebut. Ekonom dari Universitas Bina Nusantara Doddy Arifieanto mengatakan bahwa regulasi terkait dengan program restrukturisasi perbankan sudah digulirkan sejak lama dengan melibatkan para stakeholder terkait.   Dengan return on asset (RoA) di industri perbankan saat ini, katanya persentase premi itu tidak akan mengganggu kinerja bisnis bank secara umum. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Maret 2023, industri bank nasional mencatat RoA sebesar 2,8%. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Puteri A. Komaruddin mengimbau agar LPS segera melakukan sosialisasi ke industri perbankan mengingat kondisi yang dihadapi setiap bank berbeda-beda.

Efek Beragun Aset syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Senin (19/6).Wapres Ma’ruf Amin, dalam seremoni pencatatan perdana di BEI, berharap EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.“Semoga kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 yang menjadi produk terbaru sekaligus yang pertama di Indonesia ini dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di Tanah Air,” ujarnya.Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan EBAS-SP SMF-BRIS01 diterbitkan untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi di industri keuangan syariah di Indonesia. EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset dan mengantongi peringkat AAA dari Pefindo dengan imbal hasil yang kompetitif yaitu 7%. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan hal ini menjadi bukti tingginya animo investor dan pelaku keuangan syariah terhadap diversifikasi investasi syariah. Apalagi, imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi di atas rata-rata investasi seperti deposito, sukuk maupun reksa dana. Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan penerbitan EBA Syariah perdana ini merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan pasar keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi persoalan bahan baku bioetanol sebagai bahan campuran biofuel yang belakangan susut seiring dengan menurunnya pasokan tetes tebu atau molase. Ketersediaan bahan baku selama ini menjadi tantangan dalam implementasi bahan bakar minyak E5. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menargetkan produksi bioetanol dari tebu minimal 1,2 juta kiloliter (KL) pada 2030. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) itu, Presiden memerintahkan kementerian teknis dan badan usaha terkait untuk meningkatkan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur, serta penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare. Perpres itu juga menargetkan peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2%. Lewat peta jalan itu, pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi dan industri paling telat ditenggat masing-masing pada 2028 dan 2030. Kendati demikian, kementerian dan lembaga teknis terkait masih diberi ruang cukup lebar untuk melakukan impor gula konsumsi dan industri nantinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri tengah berupaya meningkatkan torehan produksi bioetanol fuel grade sebagai biofuel pendamping bensin. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa torehan produksi bioetanol fuel grade belakangan berada di kisaran 40.000 KL per tahun. Padahal, kapasitas produksi bioetanol di beberapa pabrik utama yang tersebar di Jawa Timur mencapai 100.000 KL per tahun. Sementara itu, holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengajukan harga indeks pasar (HIP) BBN jenis bioetanol itu di kisaran Rp13.500 per liter untuk mendukung keberlanjutan investasi bauran tetes tebu. “Kami masih menunggu kebijakan dari pengguna bioetanol fuel grade tersebut. Kalau HIP tadi bisa diterima, kami bisa segera action,” kata Aris Toharisman, CEO Sugar Co. yang juga tercatat sebagai entitas konsolidasi perkebunan tebu PTPN.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia membutuhkan dukungan teknologi untuk bisa memenuhi tingginya kebutuhan listrik yang diproyeksi mencapai 1.942 terawatt hour (TWh) yang akan dipasok dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT dengan kapasitas 700 gigawatt (GW). “Untuk mencapai hal tersebut , kami membutuhkan dukungan dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (19/6). Dia menjelaskan, persoalan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan tenaga listrik dari EBT. Pasalnya, Indonesia memiliki ribuan pulau dengan sumber energi berbeda-beda. Untuk menyiasati hal itu, pemerintah pun telah menyiapkan program nasional supergrid agar bisa menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan Hitachi Energy melingkupi upaya mempercepat transisi energi di Indonesia. CEO Hitachi Energy Claudio Facchin memastikan pihaknya akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya transisi energi sebagai kunci menuju NZE.