Pelemahan pasar properti di Asia dan negara-negara Barat dinilai sebagai lampu kuning efek domino bagi pasar properti di Indonesia. Pelemahan kinerja pasar perkantoran diprediksi masih berlanjut tahun ini. Colliers Indonesia dalam publikasi ”Market Insights: Impact of Global Property Market on the Indonesian Property Market”,  Juni 2023, menyebut kondisi pasar properti di luar Indonesia telah terdampak negatif oleh peningkatan suku bunga acuan bank sentral. Hal itu mengarah pada meningkatnya biaya pinjaman, penerimaan laba bersih pengoperasian yang lebih rendah, dan penurunan nilai properti yang dikaitkan dengan tingkat kapitalisasi lebih tinggi.

Secara bersamaan, sejumlah sektor properti, seperti pasar perkantoran dan apartemen, di tingkat global masih melemah. Dicontohkan, pasar perkantoran AS berkinerja rendah sebagai dampak Covid-19 dan adopsi baru praktik kerja hibrida. Tingkat okupansi ruang perkantoran dan tarif sewa kantor pun menurun signifikan di sejumlah kota besar utama di AS. Kombinasi tingkat suku bunga yang lebih tinggi dalam 12 bulan terakhir, tarif sewa dan okupansi yang lebih rendah, serta tingkat kapitalisasi yang lebih tinggi telah mengakibatkan pemilik gedung perkantoran memiliki arus kas lebih rendah atau bahkan negatif. Pemilik gedung yang tidak dapat menutupi arus kas negatif terpaksa menyerahkan gedung properti skala besar kepada bank. Hal ini menimbulkan sentimen pasar dan penurunan nilai properti yang semakin dalam.

Head of Office Services Colliers Indonesia Bagus Adikusumo, Selasa (20/6) mengemukakan, pasar perkantoran tahun ini masih penuh tantangan. Ada tren kenaikan permintaan dari beberapa perusahaan yang ekspansi atau pindah gedung. Namun, penambahan suplai ruang perkantoran dalam jumlah besar di Jabodetabek menyebabkan sektor perkantoran masih tertekan. Pada 2023, pasokan baru ruang perkantoran di Jabodetabek yang selesai dibangun berkisar 300.000-350.000 m2. (Yoga)

Perikanan budidaya di Maluku bertahan dari pukulan pandemi Covid-19 dan berhasil  bangkit dengan mencatatkan kenaikan nilai ekspor hingga 21,9 juta USD atau Rp 328,5 miliar dalam lima bulan. Gencarnya berbagai paket bantuan dari pemerintah  berkontribusi besar mendukung capaian ini. Karolis Iwamony, Kabid Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku di Ambon, Selasa (20/6) mengatakan, ekspor perikanan budidaya itu didominasi ikan kerapu bebek dan udang vaname. Kerapu bebek diekspor ke Hong Kong, sedangkan udang vaname dikirim ke China. Kerapu bebek yang dikirim pada Januari-Mei 2023 sebanyak 121.811 ekor senilai 1,791 juta USD. Pada periode yang sama tahun 2022, ikan kerapu yang diekspor 41.123 ekor dengan nilai 640.111 USD.

Ada peningkatan volume ekspor kerapu 196,12 5 dan peningkatan nilai ekspor ikan kerapu 179,95 %. Untuk udang vaname, ekspor pada Januari-Mei 2023 sebanyak 4.471 ton senilai 20,111 juta USD. Pada periode yang sama tahun lalu, ada ekspor 1.472 ton udang vaname senilai 7,575 juta USD, kenaikan volume ekspor udang vaname 203,62 % dengan kenaikan nilai ekspor 165,48 %. ”Pengiriman ikan kerapu dan udang dilakukan secara langsung ke kota tujuan. Tidak transit,” ucap Karolis. Karolis mengatakan, untuk mendukung ekspor perikanan budidaya, Pemprov Maluku membentuk tim percepatan ekspor yang terdiri atas sejumlah lembaga, seperti karantina perikanan, bea cukai, dan imigrasi untuk mengatasi kendala ekspor yang sering terjadi. (Yoga)

Senyum merekah terpancar dari para petani lahan pasir setelah hadirnya elektrifikasi pertanian di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Biaya atau modal tanam mampu dipangkas secara signifikan lewat inovasi elektrifikasi. Kegigihan petani mencari jalan keluar mengantarkan mereka pada efektivitas produksi hasil pertanian. ”Kalau dulu itu sulit sekali. Kami harus pakai gembor (alat penyiram menyerupai ember) dan butuh waktu berjam-jam. Paling tidak kami butuh waktu 3-4 jam untuk menyirami lahan 1.000 hektar,” kata Rujito, salah satu petani di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, hari Senin (19/6) seusai menyirami lahan pertaniannya. menggunakan selang, bukan lagi gembor.

Sumber air berasal dari sumur yang diangkat menggunakan mesin pompa listrik. Kini, waktu yang dibutuhkannya menyirami seluruh lahan cukup satu jam saja. Pemanfaatan tenaga listrik membuat biaya penyiraman lebih murah, Rujito mengtakan, bila dihitung, biaya penyiraman yang perlu dikeluarkannya cukup Rp 2.000 per hari. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Yogyakarta Adi Dwi Laksono mengatakan, program elektrifikasi pertanian merupakan bagian semangat transformasi PLN. Program tersebut untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang mudah, terjangkau, dan andal bagi para pelaku usaha di bidang agrikultur. ”Program ini  bertujuan membantu para petani mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan petani dalam mengelola sawah mereka dengan memakai listrik PLN adalah harapan dan tujuan kami,” ujarnya. (Yoga)

Pengelolaan dana negara berupa penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah perusahaan pelat merah perlu diawasi ketat. Jangan sampai suntikan dana puluhan triliun rupiah itu hanya menyedot APBN tanpa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, ada sejumlah proyek di 13 BUMN yang didanai melalui PMN 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun belum diselesaikan hingga semester I-2022. Temuan itu termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022. Menurut laporan BPK, nilai tersebut terdiri atas total nilai aset yang belum produktif karena belum selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 triliun dan belanja operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji kembali penggunaan dana PMN. Pertama, jika sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai tujuan awal, maka pemerintah harus memerintahkan BUMN terkait untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Kedua, apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, maka pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terkait langkah-langkah untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga tak menjawab saat dikonfirmasi KONTAN terkait hal ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan penggunaan dana PMN secara akuntabel dan transparan melalui key performance indicator (KPI). KPI tersebut telah diwajibkan sejak tahun 2021, yang dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN atau lembaga penerima PMN dan kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pekerjaan yang belum selesai tersebut menunjukkan pemberian PMN yang kurang efektif. "Ini karena program belum diselesaikan padahal penggunaan PMN perlu spesifik mengacu pada proyek yang menjadi program pemerintah," kata dia kepada KONTAN, Selasa (20/6).

Setelah lama ditunggu, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan baru harga rumah subsidi yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.010/2023. Lewat PMK tersebut, pemerintah menaikkan batas harga rumah tapak yang bebas PPN 11% dari harga jual. Untuk tahun 2023, rumah tapak bebas PPN dipatok di kisaran harga Rp 162 juta-Rp 234 juta per unit. CEO Advisor.id Praska Putrantyo menilai, dampak dari aturan ini tidak berpengaruh atau berdampak positif terhadap kinerja emiten-emiten properti. Sebab, aturan ini lebih menyasar kepada rumah-rumah dengan harga menengah ke bawah, yakni dengan di bawah Rp 500 juta. Hal tersebut, kata Praska, terlihat dari kinerja rata-rata emiten properti dan real estate, khususnya yang berkapitalisasi besar di atas Rp 10 triliun masih mengalami koreksi dalam sepekan terakhir. "Alhasil, indeks sektor properti & real estate merosot 1,34% dalam sepekan per 20 Juni 2023," ujarnya, Selasa (20/6). Senada, analis Ciptadana Sekuritas Asia, Yasmin Soulisa menjelaskan, total nilai kredit perumahan dan apartemen yang disalurkan industri perbankan masih akan tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan pada kuartal I-2023.

Iklim investasi Indonesia agaknya makin sejuk. Buktinya, indeks kemudahan berusaha di Indonesia melesat dari posisi 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023. Tak cuma itu, kebijakan obral insentif dari pemerintah daerah juga diramal bakal membuat investor kepincut.Dus, keadaan itu pun bakal menjadi katalis positif dalam mengejar target penanaman modal senilai Rp1.400 triliun pada tahun ini. Sentimen positif pertama datang dari World Competitiveness Ranking International 2023 yang dirilis Institute for Management Development kemarin, Selasa (20/6). Dalam laporan terbaru, indeks kemudahan berusaha Indonesia naik hingga 10 peringkat.Hal itu menjadi kabar baik di tengah kekhawatiran investor perihal kondisi politik selama pemilihan umum yang memengaruhi kepastian berusaha. Faktor pendorong naiknya indeks daya saing nasional, selain agenda reformasi birokrasi dan penyempurnaan Omnibus Law Cipta Kerja, adalah normalisasi ekonomi pascapandemi yang cepat. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot, optimistis dengan kondisi ini target investasi senilai Rp1.400 triliun tercapai pada tahun ini."Ini akan menjadi acuan investor dalam melihat peluang dan keputusan berinvestasi, dan meningkatkan kepercayaan investor," katanya kepada Bisnis, Selasa (20/6). Asian Development Bank (ADB) misalnya, dalam Asian Development Outlook April 2023 memperkirakan investasi hanya tumbuh 5% pada 2023, lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah sekitar 6,1%—6,3%.Penyebabnya adalah ketidakpastian ekonomi dunia akibat impak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, agenda politik lima tahunan juga melahirkan kewaspadaan di kalangan pelaku usaha.Tak jauh beda, World Bank dalam laporan East Asia and Pacifi c Economic Update April 2023 memandang pertumbuhan investasi di negara Asia Pasifik termasuk Indonesia terpengaruh oleh perlambatan ekonomi China dan pengetatan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan indeks daya saing bukan parameter penentu keputusan investasi, pun dengan skema insentif.

Dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan berakhirnya era pandemi Covid-19 menjadi modal kuat Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi. Di tengah tantangan risiko global yang masih membayangi, prospek ekonomi Tanah Air justru memperlihatkan tren perbaikan. Sinyal membirunya indikator tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai angka di atas 5%. Begitu pula dengan indikator lain seperti surplus neraca perdagangan yang berlanjut meskipun mengecil, keyakinan konsumen yang meningkat, kondisi industri manufaktur yang masih berada di level ekspansi selama 21 bulan berturut-turut dan tingkat inflasi relatif rendah dengan suku bunga terkendali. Terkini, Indonesia diganjar kenaikan peringkat daya saing investasi dari posisi 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023 oleh IMD World Competitiveness Ranking. Perbaikan peringkat ini didasari pertimbangan banyaknya agenda reformasi kebijakan kemudahan berusaha yang dijalankan dan dinilai mampu mengatasi pandemi Covid-19 dengan baik. Membaiknya beberapa indikator tersebut tentunya menjadikan ekonomi Indonesia makin menunjukkan potensi daya pulih yang besar. Situasi ini diharapkan lebih memberikan nilai tambah dalam menarik minat investor. Investasi menjadi salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi di samping sisi konsumsi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. 

Tidak heran mengapa banyak negara saling berlomba-lomba memberikan kemudahan berinvestasi untuk menyokong pembangunan. Daya saing yang tinggi mencerminkan kesiapan sebuah negara dalam menghadapi tantangan global dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing itu, banyak hal yang harus diperbaiki terutama di sektor infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pembangunan nasional perlu diarahkan untuk mendukung infrastruktur yang mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Ke depan, pembangunan yang diharapkan tentunya tidak sekadar berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga harus mampu membuat kesejahteraan dengan menjaga kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Nanang Abdul Manaf, Wakil Ketua Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan Eni dan Chevron sudah berhasil melalui negosiasi terkait dengan hal-hal krusial, seperti nilai divestasi dan liabilitas dalam proses alih kelola proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). “Menurut info yang saya dapatkan dari CEO Eni dan CEO Chevron sudah mendekati akhir, mendekati penyelesaian, karena hal-hal yang berat sudah dilewati,” ujar Nanang ketika ditemui di sela acara The 13th Indonesia Human Resource Summit (IHRS) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, dikutip Selasa (20/6). Raksasa migas Italia, Eni, dipastikan akan menggantikan peran Chevron sebagai operator di proyek IDD. Chevron yang saat ini memegang 63% saham kepemilikan di proyek IDD, sedangkan Eni juga telah memiliki hak partisipasi di IDD bersama mitra joint venture lainnya, yaitu Tip Top, Pertamina Hulu Energi, dan para mitra Muara Bakau. Nanang menuturkan, sejauh ini hanya Eni yang akan mengambil alih kepemilikan Chevron. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada mitra baru yang ikut bermitra dalam mengembangkan proyek IDD. Chevron diketahui memutuskan hengkang dari proyek IDD lantaran dinilai tidak dapat bersaing dalam portofolio global perusahaan.

JAKARTA,ID- Kehadiran Undang-Undang tentang Kesehatan yang rancangannya telah disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna DPR, dinilai memberi harapan bagi terbangunnya kemandirian industri dan jasa kesehatan di Tanah Air. Sokongan dan ruang inovasi luas yang diberikan RUU ini terhadap penelitian dan pengembangan, diyakini secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan industri kesehatan terhadap bahan baku dan produk impor. Melalui sejumlah insentif, baik fiskal maupun non fiskal, pelaku usaha akan memiliki kemampuan lebih besar untuk penyediaan layanan kesehatan yang prima. Dengan ini diharapkan, keinginan masyarakat untuk berbondong-bondong berobat keluar negeri (LN) akan berkurang. "Tentu dengan disahkannya RUU ini menjadi UU, nanti akan memudahkan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang lebih luas, terutama terhadap layanan dokter keluarga maupun dokter spesialis. Dan tentu harapannya, rakyat Indonesia kembali berobat di negaranya sendiri,"kata Skertaris Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Erfen Gustiawan Suwangto saat dihubungi Investor Daily, Selasa (20/06/2023). Presiden Jokowi dalam unggahan di akun Twitter-nya, @jokowi, pekan lalu menyebutkan bahwa hampir sejuta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Hal tersebut berimbas pada hilangnya devisa negara hingga US$ 11,5 miliar. "Padahal, kualitas dokter Indonesia  tidak kalah baik dengan diluar negeri. namun kita akui peralatan  rumah sakit di luar negeri masih lebih baik," tulis Presiden. (Yetede)

JAKARTA,ID-Permintaan kredit korporasi masih melambat. Hal itu tercermin pada pembiayaan korporasi yang per Mei 2023 tumbuh  positif namun tidak setinggi bulan sebelumnnya. Merujuk Survei Permintaan  dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), saldo bersih tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi berada  di level 12,5% per Mei tahun ini, lebih rendah dari SBT per April yang sebesar 19,8%. "Perlambatan terutama terjadi  pada sektor pertambangan. Sedangkan penurunan dialami sektor perdagangan serta sektor informatika dan komunikasi "kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (20/6/2023). Menurun Erwin, perlambatan itu antara lain terjadi sebagai dampak penurunan kegiatan operasional akibat lemahnya permintaan  domestik dan ekspor. Juga akibat penundaan  sejumlah rencana investasi. Alhasil, debitur korporasi masih wait and see sebelum mengajukan kredit ke Bank. "Sektor keuangan mendorong  kebutuhan pembiayaan  korporasi tetap tumbuh positif," ujar dia. (Yetede)