Penyediaan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan bisa diandalkan mendorong perluasan inklusi keuangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan hal itu, Sabtu (24/6/2023). Hal ini diwujudkan pula melalui penggunaan sistem pembayaran pindai cepat kode unik (QRIS). Hingga triwulan I-2023, total nilai transaksi QRIS mencapai Rp 40,3 triliun dengan lebih dari 400 juta transaksi, 82 persen oleh usaha mikro kecil menengah. (Yoga)

Otorita Ibu Kota Nusantara tengah membina 250 pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ritel dan ekspor. Selain strategi pemasaran, pelaku UMKM membutuhkan modal kerja untuk melengkapi alat produksi. Kegiatan bertema ”Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Program IKM/UKM di IKN” itu dilaksanakan di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (25/6). Otorita IKN bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Lembaga independen itu fokus di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Ratusan pelaku UMKM tersebut mendapat pemaparan materi di bawah tarup (tenda). Mereka berkegiatan sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan, program itu berupaya untuk menyiapkan pelaku UMKM di Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota  Samarinda, agar IKN semakin tangguh menjadi tempat inkubator UMKM. Ia mengemukakan, 99 % unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Perannya berkontribusi pada 97 % penyerapan tenaga kerja. ”Saya mau ada lebih banyak lagi acara seperti ini. Jadi, pelaku UMKM semakin mengerti bagaimana pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Bambang. Ketua Yayasan BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pembicara yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman di bidang ritel hingga ekspor. Selanjutnya, BIG Indonesia dan Otorita IKN akan mengunjungi rumah produksi UMKM yang berpotensi untuk mengekspor. Tim juga akan mendata keperluan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel. (Yoga)

Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam industri manufaktur memantik lahirnya SDM yang mengedepankan disiplin dan komitmen untuk mencapai mutu terbaik. Kerja sama ekonomi kedua negara juga memperkuat teknologi dan peran manufaktur Tanah Air dalam rantai pasok global. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengibaratkan, relasi Indonesia dan Jepang seperti dua sisi pada sekeping mata uang. ”Very very close, baik secara ekonomi maupun diplomatis. Pilihan Indonesia sebagai negara kunjungan pertama Kaisar Jepang menunjukkan pentingnya Indonesia di mata Jepang,” tutur Agus saat dihubungi, Kamis (22/6).

Jalinan hubungan kedua negara ini turut berkontribusi pada pembentukan etos, budaya, dan sikap kerja SDM di Tanah Air. Dia menyebutkan, pemain industri dari Jepang di Indonesia menunjukkan adopsi kultur yang menjunjung kedisiplinan dan produktivitas. Hal ini berbuah pengakuan Jepang atas peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sejumlah orang Indonesia pun dipercaya memimpin pabrik besar Jepang di Tanah Air. Hasil survei Japan External Trade Organization (Jetro) menunjukkan, 73 % perusahaan Jepang yang ada di Indonesia memproyeksikan adanya profit pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi di Thailand dan Vietnam. Agus pun optimistis, Jepang akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) karena Indonesia sedang memperkuat posisinya dalam rantai pasok dan ekosistem EV. (Yoga)

Tahun 2023 bukan masa terbaik bagi emiten komoditas. Pasalnya, harga komoditas di pasar global terus melandai. Contoh harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Pada Jumat pekan lalu (23/6), harga CPO di Bursa Malaysia Exchange untuk pengiriman September 2023, berada di posisi MYR 3.620 per ton atau menguat 1,63% dibanding hari sebelumnya. Namun, jika dihitung dalam sepekan, harga CPO sudah turun 3,29%. Padahal, di awal tahun ini, harga CPO masih MYR 4.083 per ton. Dus, jika dihitung sejak awal 2023, harga CPO sudah rontok 11,33%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menilai, penurunan harga batubara dipicu lesunya permintaan di pasar global. Pemulihan ekonomi China yang lebih lambat dari ekspektasi mempengaruhi kebutuhan konsumsi energi, yang berimbas pada harga batubara. Tren melandainya harga sejumlah komoditas tak pelak ikut menyeret indeks harga saham gabungan (IHSG). Indeks saham menutup akhir pekan lalu dengan pelemahan 0,19% ke posisi 6.639,73. Bila diakumulasi sejak awal 2023, IHSG sudah longsor 3,08%. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat tak memungkiri, salah satu pemberat langkah IHSG adalah melemahnya saham-saham berbasis komoditas. Memang, mengutip data Bloomberg, saham-saham emiten yang terkait komoditas menyumbang bobot 17,35% terhadap IHSG. Teguh mengamati, saham emiten energi yang mengalami penurunan harga dan memiliki bobot besar terhadap IHSG, antara lain, PT Bayan Energy Tbk (BYAN). Pada penutupan bursa akhir pekan lalu, saham BYAN naik tipis 1,15% ke level Rp 15.400.

Sejumlah saham yang lama tertidur di level gocap atau Rp 50 mulai bergerak setelah hadirnya papan pemantauan khusus. Namun, usai dua pekan diluncurkan, saham-saham ini cenderung bergerak turun. Investor tampak melakukan aksi jual di saham-saham ini. Setidaknya, ada 12 saham yang harganya kini sudah berada di bawah gocap. Saham-saham itu mendapat kriteria 1, atau harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp 51. Seluruh saham tersebut juga masuk dalam kriteria 7. Artinya, nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, dilihat dari pergerakan harganya, saham-saham ini memang terus menyentuh auto reject bawah (ARB) dari posisi Rp 50. Investor yang memiliki saham-saham ini punya risiko likuiditas pasar di tengah permintaan jual yang tinggi. Alhasil, ada potensi harga saham-saham ini menuju ke Rp 1 per saham. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penurunan harga saham ini disebabkan sentimen negatif yang menyelimuti fundamental perusahaan. Walhasil, memang tak mudah untuk membangkitkan harga saham-saham ini. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project William Hartanto mengatakan, ketika ada saham yang turun ke harga Rp 1 akan ada banyak spekulan yang mencoba untuk beli. "Ini karena persentase kenaikan setelah harga Rp 1 tinggi," ujar William

Penggemar obligasi negara ritel bisa mulai bersiap lagi. Sebab pemerintah akan mulai menawarkan obligasi negara ritel seri ORI023 pada 30 Juni. Penawaran tersebut mundur dari jadwal sebelumnya 28 Juni 2023. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, penetapan jadwal pemasaran SBN ritel mempertimbangkan waktu yang tepat seperti hari-hari besar, tanggal gajian, dan SBN ritel yang jatuh tempo. Sehingga ada kesempatan re-investasi bagi investor. "Selain itu, kondisi pasar keuangan dan kebutuhan pembiayaan juga akan menjadi dasar pertimbangan kami," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (23/6). Pemerintah menawarkan dua seri (dual tranches). Yakni, ORI023-T3 dengan tenor tiga tahun dan ORI023-T6 tenor enam tahun. ORI023T6 akan menjadi tenor terpanjang produk SBN ritel. "Ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan preferensi dan tujuan investasinya," jelas Deni. Dalam menetapkan kupon pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar (yield SBN tenor bersesuaian), tingkat suku bunga deposito bank BUMN, BI rate hingga inflasi. Pada lelang ORI023, Deni menyebut, pemerintah menetapkan kuota pembelian per orang WNI atau single investor identification (SID) untuk ORI023-T3 adalah Rp 5 miliar dan ORI023-T6 adalah Rp10 miliar. Kalau hitungan Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan, kupon yang ditawarkan dalam ORI023 bisa di atas inflasi yang saat ini pada 4%. Apalagi, jika melihat dari fair yield ORI yang saat ini tradeable rata-rata di atas 5,5%. Sehingga ia memperkirakan minimal kupon akan di level 5,5%.

Gelontoran dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan pelat merah menebal dalam 5 tahun terakhir. Tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun sudah menyodorkan permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun untuk 10 korporasi.Besarnya PMN menjadi perhatian banyak kalangan. Legislator pun sudah minta pengawasan yang lebih ketat karena adanya penerima PMN yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).Selain soal besarnya dana APBN untuk BUMN, catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi lampu kuning. BPK menemukan dana PMN 2015 dan 2016 senilai Rp10,49 triliun untuk 13 BUMN belum optimal karena penyerapan belum 100% dan pekerjaan belum terealisasi.Pemberian PMN memang idealnya menjadikan BUMN lebih profitable, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya.

Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perihal pengambilan keputusan penyertaan modal negara, relatif berjalan mulus.Budhy Setiawan, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat memperoleh tugas untuk membacakan pandangan mini fraksi terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 kepada empat perusahaan pelat merah.Alokasi PMN itu diambil dari biaya cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Korporasi pelat merah yang mendapat suntikan PMN yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dengan nilai penyertaan negara Rp1,19 triliun, selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama dengan PMN senilai Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau IDFood senilai Rp500 miliar.“Pemberian PMN idealnya menjadi profit center, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan dalam Rapat Kerja, Kamis (15/6).Lewat PMN yang diberikan, katanya kinerja perusahaan pelat merah mestinya terungkit dan kontribusi terhadap perekonomian lewat penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekosistem di sekitar kawasan, dan pengembalian kepada negara lewat dividen, menjadi optimal.Partai yang dinakhodai oleh Airlangga Hartarto itu juga meminta supaya Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola PMN, termasuk dari aspek dampaknya terhadap kinerja korporasi ke depan.

Untuk tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan PMN tunai sebesar Rp57,96 triliun dan PMN nontunai Rp673 miliar. Besarnya dana PMN yang diminta BUMN ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak soal efektivitasnya.Satu sisi, perusahaan pelat merah yang mendapat darah segar lewat PMN, kinerjanya tidak sepenuhnya positif. Beberapa korporasi yang memperoleh suntikan modal negara, malah bergelut dengan ekuitas negatif.Wahyu Sanjaya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyatakan telah melakukan kunjungan spesifi k dan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sementara itu, data BAKN yang diterima dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ketiga BUMN penerima PMN itu memiliki nilai utang cukup besar. Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK menilai permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun kepada 10 BUMN untuk tahun depan cukup riskan karena beberapa faktor.

JAKARTA,ID-Indonesia akan punya julukan mentereng di tahun 2045: sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Targetnya ambisius, sebesar US$ 30.300 per kapita, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini sebesar US$ 4,784. Kalangan pengusaha dan ekonomi meyakini target mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045" meski sangat berat, dengan segunung kerja esktra keras. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRJPN) 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi ke-5 dunia, PDB per kapita US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB 17,5%, serta kontribusi industri pengolahan 28% PDB. Selain itu, kemiskinan digiring ke 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah menyempit, dengan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) 26%. Daya saing SDM meningkat dengan skor Human Capital Index o,73. Pemerintah juga menetapkan 8 Agenda Pembangunan. Kepala EKonomi Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, untuk menggapai berpendapat, untuk menggapai pendapatan per kapita US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras agar mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun atau pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. (Yetede)

JAKARTA,ID-Efisiensi dalam perekonomian dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi ganjalan utama untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sebagaimana dituangkan dalam Visi Indonesia Emas (VIE) 2045. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan per kapita US$ 30.300 pada 2045, ekonomi rata-rata harus berkualitas, Ketika mengejar VIE 2045, Bhima menekankan penting strategi sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. "Artinya, pertumbuhan tinggi harus dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan, kemiskinan ekstrim manjadi 0%, rasio Gini menurun ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi biasanya rasio Gini menurun, ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi bertumbuh. Sebab, akses dari pertumbuhan  ekonomi tinggi biasanya rasio Gini meningkat," kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)