Pemerintah diminta memperluas lagi penerima insentif pembebasan pajak pertambahan nilai 11% dengan batasan harga rumah hingga Rp300 juta guna mengakomodasi kaum milenial. Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan bahwa kaum milenial yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) masih kesulitan memiliki rumah. “Kalau rumah MBT di atas Rp300 juta dapat bebas PPN, maka akan mempermudah kaum milenial, meskipun tanpa subsidi bunga,” jelasnya, Senin (19/6). Saat ini, dia menjelaskan bahwa REI membahas secara intensif usulan agar kaum milenial yang masuk MBT mendapatkan perhatian pemerintah, karena menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan batas harga rumah subsidi, Bambang menyatakan pengembang rumah yang tergabung dalam REI sangat mengapresiasi. Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga rumah tapak sekitar Rp16 juta per unit rumah sampai dengan Rp24 juta per unit rumah. Bambang menegaskan, penyesuaian batas harga rumah subsidi itu merupakan angin segar bagi developer properti kecil yang telah ditunggu sejak 3 tahun terakhir. Dia meyakini bahwa kebijakan baru itu merupakan respons positif pemerintah terhadap aspirasi para pengembang yang telah lama diperjuangkan. 

Dalam beleid baru itu, batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN kini berkisar antara Rp162 juta—Rp234 juta untuk 2023. Khusus 2024, batasan harga jual rumah tapak sebesar Rp166 juta—Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kenaikan batasan harga jual rumah subsidi pada 2023 mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Febrio juga mengungkapkan lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum tersebut. Pertama, luas bangunan antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60 meter persegi hingga 200 meter persegi Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK No. 60/2023. Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki. Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Menjelang Idul Adha, pasokan sapi hidup masih menjadi tantangan. Persoalannya sudah terjadi sejak hulu peternakan sapi rakyat. Pemerintah sudah saatnya serius memperhatikan peternakan sapi dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional. Penelusuran tim wartawan Kompas akhir Mei hingga pertengahan Juni 2023 menemukan, masalah terletak pada peternak rakyat skala rumah tangga. Dalam skala peternak rakyat, masalahnya me- nyangkut nilai ekonomi beternak sapi. Di tengah sulitnya mendapatkan pasokan di dalam negeri, impor menjadi pilihan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementtan Agung Suganda, dalam diskusi swasembada daging Badan Pangan Nasional di Bekasi, Jawbar, Selasa (6/6) mengungkapkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dan kerbau di atas 40 %.

Setiap tahun, rata-rata jumlah sapi yang dipotong di Indonesia 2,5 juta ekor, dengan 650.000 ekor di antaranya disembelih saat Idul Adha. Maka, peningkatan jumlah populasi dibutuhkan untuk menekan ketergantungan impor menjadi 10 % pada 2026. Dirut PT Berdikari Harry Warganegara mengusulkan peningkatan populasi sapi menjadi proyek strategis nasional untuk mencapai swasembada daging sapi. Data BPS  menunjukkan, populasi sapi potong nasional pada 2022 mencapai 18.610.148 ekor, dibudidayakan oleh usaha peternakan rumah tangga yang cenderung menurun. Merujuk data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, jumlah pelaku usaha  peternakan sapi potong turun dari 5.078.979 rumah tangga pada 2013 menjadi 4.642.186 rumah tangga pada 2018. (Yoga)

Sejak awal dicanangkan tahun 2000, swasembada daging sapi belum kunjung terealisasi. Melalui Program Kecukupan Daging Sapi, pemerintah saat itu menargetkan pada 2005 Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri. Namun, kurangnya anggaran hingga maraknya pemotongan sapi betina membuat harapan tersebut tidak dapat terpenuhi. Program pun dilanjutkan dalam skema Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dengan target capaian pada tahun 2010. Untuk merealisasikannya, pemerintah menyusun langkah operasional, di antaranya optimalisasi kelahiran, penyediaan bibit bermutu dan pengembangan SDM melalui kelembagaan. Namun, beragam strategi tersebut belum juga membuahkan hasil berupa swasembada daging sapi. Pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri masih disokong impor sekitar 30 %. Padahal, suatu negara dikatakan berhasil swasembada jika mampu memenuhi pasokan domestik minimal 90 %.

Meskipun demikian, rencana meraih swasembada daging sapi tetap terus diupayakan. Pemerintah kembali menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri pada tahun 2022. Namun, lagi-lagi skenario itu belum mampu diwujudkan hingga sekarang. Alih-alih terus meningkat, proporsi produksi daging lokal sebagai syarat swasembada justru kian menyusut. Berdasarkan data Outlook Daging Sapi 2022 Kementan, produksi daging sapi lokal tahun 2017 mencapai 76,6 %, tetapi pada 2022 justru susut menjadi 61 %. Pada periode itu, volume produksi daging sapi berkurang dari 486.300 ton menjadi 440.700 ton. Ironisnya pada saat bersamaan, porsi impor daging kian meningkat dari 25,7 % menjadi 34,4 %. Artinya, kondisinya masih belum berubah dibandingkan satu decade silam. Bahkan, relatif terjadi kemunduran. (Yoga)

Mitra dagang yang konsisten memasok daging sapi ke Indonesia ialah Australia, India, AS, dan Selandia Baru. Australia masih menjadi pemasok terbesar. Data BPS tahun 2021 menunjukkan, 45 % daging sapi impor Indonesia didatangkan dari ”Negeri Kanguru” tersebut. Dari total impor 273.532 ton, Australia menyuplai 122.863 ton. Tingginya kebergantungan Indonesia pada Australia tergambar dari banyaknya impor sapi hidup. Merujuk data Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, setiap tahun lebih dari separuh dari total ekspor sapi hidup Australia dikirim ke Indonesia. Dari seluruh total sapi ekspor Australia sebanyak 600.024 ekor, 338.454 ekor dikirim ke Indonesia pada tahun lalu. Meski masih mendominasi, impor sapi terus menurun sejak 2019 karena pembatasan ekspor sapi oleh Australia. Pada tahun 2022, sapi yang diekspor Australia susut menjadi 600.024 ekor dari sebelumnya 1,3 juta ekor, karena Pemerintah Australia sedang melakukan program restrukturisasi peternakan yang porak poranda akibat gangguan cuaca dan kendala tenaga kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, India kini cukup mendominasi dengan suplai daging sapi dan kerbau bekunya, dari 28 % pada 2017 menjadi 31 % tahun 2021. Ketika pemerintah sudah menemukan alternatif negara impor daging sapi yang lebih murah dari segi harga, justru timbul persoalan pada mata rantai distribusi yang panjang dan berbiaya mahal. Artinya, bola panas kini bergulir ke perusahaan importir (BUMN dan swasta), perusahaan pemasok, dan Kemendag yang saling mengikat perjanjian di atas meja. Analisis di atas perlu dilihat sebagai upaya melihat alternative opsi lain negara asal impor daging sapi, bukan semata-mata untuk merekomendasikan Brasil sebagai negara asal impor. Sembari berupaya terwujudnya swasembada daging sapi secara nasional, perbaikan dan pengawasan di tata niaga impor juga perlu terus diusahakan. Jangan sampai harga daging sapi di pasar yang terus naik tiap tahun semata hanya karena permainan harga di mata rantai distribusi (Yoga)

Pada 13-15 Oktober 2023, Indonesia akan menggelar MotoGP di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB, yang dipastikan menggerakkan ekonomi setempat. Namun, di balik ingar bingar ekonomi musiman itu, pengelola sirkuit menanggung beban utang. Pada 18-20 Maret 2022, Indonesia berhasil menggelar seri kedua MotoGP di Sirkuit Mandalika. Pemilik hak komersial MotoGP, Dorna Sports menyebutkan, tiga hari gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika menyedot 102.801 penonton. Sirkuit senilai Rp 2,49 triliun itu berada di urutan ke-11 dari 19 sirkuit di 11 negara yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP 2022. Jumlah penonton di Sirkuit Mandalika itu masih di bawah jumlah penonton Sirkuit Buriram, Thailand, dan Sirkuit Sepang, Malaysia. Jumlah penonton di Sirkuit Buriram 178.463 orang (urutan ke-4) dan Sepang 163.567 orang (urutan ke-7).

Tetapi, di balik sirkuit yang menggerakkan ekonomi musiman NTB dan menggaungkan citra Indonesia di dunia, ada persoalan atau pekerjaan rumah utama yang perlu diselesaikan. Pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menanggung utang Rp 4,6 triliun. ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, waktu itu, total kebutuhan investasi pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika Rp 9,22 triliun. Untuk merealisasikan KEK tersebut, ITDC mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 250 miliar pada 2015 dan Rp 500 miliar pada 2020. Lantaran gap pembiayaan semakin besar, sisa dana yang dibutuhkan dibiayai dengan utang ke perbankan.

Saat ini ITDC harus menanggung utang jangka pendek Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun. Menurut Dony, fokus utama saat ini menyelesaikan utang jangka pendek sehingga InJourney mengajukan PMN untuk ITDC tahun ini sebesar Rp 1,05 triliun. PMN itu akan digunakan, untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan grandstand, VIP villages, serta penyelenggaran Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK) dan MotoGP 2022. Ajang WSBK dan MotoGP 2022 digelar oleh pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang merupakan salah satu unit usaha ITDC. Untuk penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, MGPA menanggung beban Rp 200 miliar. ”Untuk memenuhi kewajibannya, ITDC tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari pengelolaan Nusa Dua. Karena sejak awal (mandat pengelolaan) adalah penugasan pemerintah, maka kami membutuhkan PMN,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan DPR yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (14/6). (Yoga)

Pemerintah membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tidak tetap atau sektor informal untuk memiliki rumah subsidi. Namun, syarat kepemilikan rumah subsidi diatur semakin ketat. Ketentuan itu diatur melalui Permenkeu (PMK) RI No 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari pengenaan PPN. Regulasi yang diundangkan 12 Juni 2023 itu, antara lain, menaikkan harga rumah bersubsidi, menjadi Rp 162 juta per unit sampai Rp 234 juta per unit, tergantung zonasi. PMK No 60/2023 juga mengatur ketentuan tambahan soal besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengikuti program yang akan dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Selama ini, program rumah bersubsidi mengarah pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan tetap (sektor formal).

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, saat dihubungi, Minggu (18/6) membenarkan hal itu. Kementerian PUPR akan menindaklanjuti PMK No 60/2023 dengan menerbitkan Kepmen serta menggelar sosialisasi. Sosialisasi dijadwalkan berlangsung pekan ini dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, KementerianbPUPR, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ketum Organisasi Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (The HUD Institute) Zulfi Syarif Koto berpendapat, saat ini 70 5 masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pekerja sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Mereka kesulitan mendapat pembiayaan rumah karena dinilai tak layak bank (unbankable). Ia menilai, terobosan kepemilikan rumah bersubsidi untuk masyarakat sektor informal itu harus diikuti harmonisasi perundang-undangan terkait. Selain itu, perlu lembaga penjaminan. (Yoga)

Setelah mengembalikan ridership ke 1 juta pelanggan per hari, Transjakarta mendapat target baru. Pada 2025, layanan jaringan bus milik Pemprov DKI ini diminta memenuhi target 4 juta penumpang per hari. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Minggu (18/6/2023), menjelaskan, untuk target baru itu, ada dukungan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari perencanaan tahunan, koordinasi dengan eksekutif dan legislatif, hingga pelaksanaan dan skema pendanaan pengembangan transportasi publik perkotaan. (Yoga)

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah sepakat mengerek volume subsidi tahun depan. Hal itu terekam dalam pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Bukan hanya terdongkrak konsumsi masyarakat, volume BBM naik untuk menghadapi tahun politik. Dalam kesepakatan itu, volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipatok sebesar 18,74 juta kiloliter (kl) hingga 19,58 juta kl untuk tahun 2024. Besarannya naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 17,50 juta kl. Sementara volume elpiji 3 kg disepakati 8,20 hingga 8,30 juta metrik ton, naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton. Subsidi tetap minyak solar dipatok Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp 70,73 triliun hingga Rp 75,70 triliun (lihat tabel). Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, kenaikan volume subsidi tahun depan sebagai antisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilu. Selain itu, konsumsi energi, baik itu bahan bakar minyak (BBM), solar, minyak tanah, elpiji tabung 3 kg maupun listrik diperkirakan naik karena pemulihan ekonomi semakin baik. Artinya, konsumsi masyarakat juga naik ketimbang saat pandemi Covid-19. "Permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pemilu," kata Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (16/6) pekan lalu. Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo enggan menyebutkan besaran anggaran subsidi termasuk kompensasi untuk RAPBN 2024. "Nilai persisnya akan disampaikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2024," kata dia, kemarin.

Pasar saham Indonesia harap-harap cemas menanti keputusan Bank Indonesia (BI) dalam menentukan arah suku bunga acuan ke depan. Pada Rabu (21/6) dan Kamis (22/6) pekan ini, BI bakal menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG). Pasar akan mencermati hasil RDG BI tersebut. Pasalnya, keputusan BI dalam menentukan arah kebijakan moneter Indonesia itu bakal menjadi sentimen pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depan. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih melihat, kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang menahan suku bunga acauan pada rapat FOMC pekan lalu telah sesuai ekspektasi pasar dan menjadi katalis positif IHSG. Hanya saja, IHSG belum melaju kencang. Pelaku pasar masih mencerna sinyal The Fed menaikkan kembali suku bunga sebanyak dua kali di sisa tahun ini. Fund Manager Syailendra Capital, Rendy Wijay, menimpali, pasar berekspektasi RDG BI akan mempertahankan suku bunga di level saat ini. "Jika sesuai ekspektasi, kami memperkirakan dampaknya akan positif bagi pasar saham," imbuh Rendy. Secara teknikal, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, sepekan ke depan IHSG berpotensi sideways cenderung terkoreksi dengan support di 6.660 dan resistance 6.744. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova sepakat, IHSG membuka peluang skenario koreksi jangka pendek usai tertahan di bawah MA10 pada weekly chart. Area support IHSG di 6.660 dan resistance 6.767.

Guyuran dividen terus membanjiri investor saham di dalam negeri. Menjelang tutup kuartal II-2023, sejumlah emiten yang tergabung dalam kumpulan indeks LQ45 mulai mengumumkan rencana pembagian dividen kepada para pemegang saham. Tak tanggung-tanggung, beberapa emiten LQ45 siap menyebar dividen dengan nilai jumbo. Terbaru, pekan lalu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengumumkan bakal membagikan dividen dengan total nilai Rp 12,56 triliun. Tak mau kalah dengan saudaranya, BUMN pelat merah lain juga siap menebar dividen jumbo adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Antam siap mengalokasikan 50% laba bersih tahun buku 2022 sebagai dividen, setara Rp 1,91 triliun. Meski menggiurkan, analis mengingatkan investor untuk mencermati pergerakan saham emiten. Pasalnya, ada potensi pembalikan harga yang menghantui pergerakan saham emiten tersebut. Apalagi, saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memberlakukan batas auto rejection bawah (ARB) 15%. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, William Wibowo menilai, ketentuan ARB 15%, berpotensi membalikkan harga saham lebih tinggi. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicomidus Kristiantoro menimpali, secara historis, saham emiten dengan dividen payout ratio tinggi akan mengalami pembalikan harga pada tanggal ex date.