JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, infrastruktur digital yang akan menghasilkan peluang  disediakan bagi publik berperan penting dalam pendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. Dalam hal ini mempercepat ekonomi dan keuangan  digital yang inklusi akan menghasilkan peluang agar partisipasi ekonomi dapat  diakses secara setara. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, jika inovasi digital dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan  dari digitalisasi sangat  besar. Dari sisi usai 70% penduduk Indonesia berusia antara 15 hingga 64 tahun. Indonesia memiliki jumlah pengguna internet keempat terbanyak di dunia dan dalam lima tahun terakhir, terutama di masa pandemi, preferensi digitalisasi semakin menguat. "Jumlah konsumen digital meningkat sebesar 21 juta sejak pandemi Covid-19 dan pertumbuhan penetrasi internet  populasi menjadi 74%. Sementara itu, 98% merchant di Indonesia telah mengadopsi metode pembayaran digital bahkan 59% diantaranya menggunakan pembiayaan digital," kata Filianingsih dalam acara Global Partnertship for Financial Inclusion Symposium pada Sabtu (25/06/2023). (Yetede)                            

NEW YORK,ID-The Federal Reserve (The Fed) berencana untuk terus menaikkan suku bunga guna  membendung laju inflasi. Ini berarti ada peningkatan jumlah kasus gagal bayar perusahaan, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.  Menurut laporan, jumlah gagal bayar perusahaan mengalami peningkatan pada Mei 2023. Kondisi ini menjadi pertanda   bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) sedang bergulat menghadapi suku bunga lebih tinggi, yang membuatnya makin mahal untuk melunasi hutang dan telah diperparah oleh prospek ekonomi yang tidak menentu. Moody's Investors Service mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 41 gagal bayar di AS, dan satu di Kanada. Ini merupakan jumlah terbanyak di wilayah manapun secara global, dan lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama di pada 2022. Disebutkan dalam laporan Moody's perusahaan  penyediaan layanan medis darurat, Envision Healtcare mengalami kebangkrutan terbesar pada Mei. Perusahaan ini didebut memiliki utang lebih  dari US$ 7 miliar saat mengajukan pailit. (Yetede)

Tren dedolarisasi menjadi semakin ramai dibicarakan di khalayak umum dan pemangku kebijakan. Kata "dedolarisasi" mengacu pada fenomena negara-negara di dunia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat, mata uang Amerika, untuk berbagai kegunaan, seperti alat penyimpan kekayaan, alat tukar, dan alat penghitung (store of value), kemudian beralih ke mata uang lain.Seruan dedolarisasi oleh pemimpin negara-negara berkembang dan maju cukup wajar karena beban dari sistem keuangan global yang didominasi dolar Amerika kian tinggi. Dominasi dolar Amerika menyebabkan ketidakseimbangan global pada neraca pembayaran secara terus-menerus, dan Amerika harus terus menjalankan kebijakan defisit fiskal serta neraca berjalan untuk "memasok" dolarnya. Adapun negara-negara dengan kemampuan produksi yang besar, seperti Jerman dan Cina, harus mengakumulasi surplus neraca berjalan sementara untuk menstimulasi ekspor.

Ketidakseimbangan global yang berlarut-larut ini mengandung beberapa masalah. Pertama, ketergantungan pada dolar menyebabkan model pembangunan global bergantung pada dana murah hasil quantitative easing dan tingkat utang yang kian tinggi. Kedua, "dilema Triffin". Pada 1960, ekonom Robert Triffin mengungkap masalah mendasar dalam sistem moneter internasional: jika Amerika menghentikan defisit neraca pembayaran, komunitas internasional akan kehilangan sumber tambahan cadangan terbesarnya. Dilema ini sering kali menyebabkan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed, kurang efektif bagi ekonomi Negeri Abang Sam dan global. Ketiga, bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki neraca berjalan (current account) defisit akibat kebutuhan investasi yang besar, hegemoni dolar menyebabkan ketergantungan pada aliran modal asing yang kian bergejolak (volatile). Perkembangan-perkembangan baru, antara lain krisis debt ceiling (batas utang) di Amerika, hubungan Amerika yang memburuk dengan negara-negara lain, sikap Cina dan Rusia yang kian membangkang pada dominasi Amerika, serta masih tingginya inflasi global, menyebabkan berbagai pihak menilai hari-hari dominasi dolar akan segera berakhir. (Yetede)

Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap seluas 157 hektar kawasan hutan di konsesi nikel PT Antam Tbk di Konawe Utara, Sultra, ditambang tanpa izin. Kejaksaan menyidik penambangan ilegal itu. Asisten Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan menyebutkan, kasus pertambangan di lahan PT Antam di Blok Mandiodo terus disidik. Saat ini, empat  orang telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk GM PT Antam UPBN Konawe Utara, HW. Meski telah ada empat tersangka, kasus ini diduga kuat melibatkan banyak pihak lain. ”Setelah dua kali pemanggilan, hari ini kami tahan saudara HW setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dia berperan besar dalam kerja sama antara PT Antam dengan PT Lawu dan Perusda Sultra yang menyebabkan penambangan ilegal di Blok Mandiodo,” kata Ade di kantor Kejati Sultra, Jumat (23/6) malam.

Selain HW, tiga orang yang menjadi tersangka adalah GL, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining; AA, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama; dan OS, Direktur Utama PT Lawu Agung Mining. Mereka diduga terlibat dalam pertambangan dan penjualan deposit bijih (ore) ilegal di konsesi milik PT Antam. Tidak hanya menggarap kawasan hutan, para pihak dalam penambangan di Blok Mandiodo ini juga menjual bijih nikel secara ilegal. Nikel yang seharusnya dijual ke PT Antam, sebagian besar diselundupkan keluar. Pelaku memakai dokumen perusahaan lain, salah satunya ialah PT KKP, dan menyamarkan bijih nikel tersebut sebagai hasil penambangan di tempat lain. (Yoga)

Riuh di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, tidak mengganggu Ki Jambrong mencari pasien yang akan menggunakan jasanya. Tas seberat 20 kg berisi perlengkapan pijatnya ia gendong ke mana kakinya melangkah. Sesekali ia beristirahat di tengah keramaian pasar, menunggu pasien dating menghampirinya. Lelaki berusia 68 tahun ini sudah berkelana menjadi pemijat sejak tahun 1968 dengan berkeliling Indonesia untuk mencari pengalaman. Pada tahun 1972 ia berkeliling pasar-pasar di Jakarta. Penghasilannya dari memijat ia tabung untuk membangun rumah hingga membeli sebidang tanah untuk ditanami berbagai macam tumbuhan produktif.

Kini kebiasaannya menabung sudah sulit ia lakukan. Semenjak diberlakukannya serangkaian aturan saat pandemi Covid-19, penghasilannya belum juga membaik. Pada medio 2000-an, Ki Jambrong bisa mendapat 10 pasien setiap hari dengan bayaran rata-rata Rp 50.000 per pasien. Kini, dalam seminggu terakhir ia baru mendapatkan lima pasien. ”Bersyukur masih bisa makan, yang sulit bukan hanya saya, semuanya juga sulit.” Tukang pijat di Pasar Kramatjati saat ini ada 50 orang. Selain berkeliling, ada juga pemijat yang menunggu pasien datang menghampiri ke lapak miliknya di Gedung B.

Yoyo (62) adalah satu dari puluhan tukang pijat yang ada di Gedung B, ia memijat sejak enam bulan yang lalu setelah dirinya tidak lagi menjadi sopir taksi. Kemampuan memijatnya merupakan warisan dari nenek buyutnya. Para pemijat di Pasar Induk Kramatjati tertatih-tatih di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ancaman resesi global mungkin tidak terlalu mereka pikirkan. Sebab, bagi mereka bisa mendapatkan pasien untuk menyambung hidup saja sudah cukup. (Yoga)

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna alias Kresna Life memasuki babak baru. Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi milik Grup Kresna tersebut. Alhasil, langkah Grup Kresna di bisnis asuransi jiwa tampaknya akan berakhir. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers, mengatakan, sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas ( risk based capital ) Kresna Life tetap tak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan. "Kresna Life juga tak mampu menutup defisit keuangan melalui setoran modal pemegang saham pengendali atau mengundang investor," ucapnya, Jumat (23/6). Merujuk pemberitaan KONTAN, per 2021, Risk Base Capital (RBC) Kresna Life minus 323%. Upaya penambahan modal pemegang saham pengendali dan penawaran konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi ( Subordinated Loan atau SOL ) juga tidak dapat terlaksana sampai batas waktu selesai. Seiring pencabutan izin usaha ini, OJK menetapkan perintah tertulis ke PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS), pengendali dan sejumlah pihak tertentu untuk mengganti kerugian nasabah Kresna Life. "Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana," ujar Ogi. Pihak tertentu yang dimaksud: Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata Direktur Utama, serta Antonius Indradi Sukiman dan Henry Wongso selaku Direktur. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyebut, upaya skema SOL, meski didukung sebagian besar pemegang polis, tampaknya terhalang karena tak memberi keyakinan perbaikan RBC. Dengan pencabutan izin usaha, Kresna Life berpeluang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "PKPU tidak menyalahi aturan, karena Kresna Life sudah tidak lagi jadi kewenangan OJK dan statusnya sudah seperti perusahaan biasa sejak pencabutan izin usaha," terang Irvan.

Satu lagi tantangan yang bakal dihadapi negeri kita. Pertumbuhan China tak setinggi perkiraan awal, meski ekonomi negeri tembok raksasa telah kembali dibuka pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2023 hanya 4,55%. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 2,9%. Namun, angka pertumbuhan ekonomi ini, tak setinggi perkiraan semula. Lembaga internasional bahkan memperkirakan ekonomi China bakal tumbuh di rentang 5,2% sampai 5,6% pada 2023 dan melemah ke kisaran 4,5% hingga 4,9% di 2024. "Ternyata, pola pertumbuhan ekonomi di China tidak seperti perkiraan. Awalnya, kami memperkirakan pembukaan kembali mobilitas akan cepat mendorong pertumbuhannya," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kamis (22/6) lalu. Akibatnya, ekspor China pun melambat. Berhubung ekonomi China juga bergantung pada luar negeri, maka perlambatan ekspor bisa menjadi batu sandungan pertumbuhan ekonomi mereka. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pelemahan ekonomi China akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. "Ekspor pun akan tetap dijaga pertumbuhannya melalui diversifikasi, tidak hanya negara tujuan ekspor, tapi juga komoditas unggulan yang bernilai tambah tinggi," kata Ferry, Jumat (23/6). Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, perlambatan ekonomi China akan menjadi pengaruh utama yang menyebabkan perekonomian Indonesia dari sisi eksternal terguncang. "Karena, setiap 1% perlambatan ekonomi China menurun akan berpengaruh hingga 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," sebutnya.

Menjelang tutup semester pertama tahun 2023, sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih getol menyebar dividen dari keuntungan kinerjanya. Tak terkecuali emiten di sektor barang konsumsi. Salah satunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Emiten grup Salim ini akan membagikan dividen tunai dengan total nilai Rp 2,25 triliun dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp 6,35 triliun. Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, Jumat (23/6). Jika dihitung, dividen tunai INDF tahun buku 2022 mencerminkan besaran dividend payout ratio sebesar 35,49%. Berdasarkan jumlah saham beredar sebanyak 8,78 miliar, dividend per share INDF mencapai Rp 257 per saham. Nilai ini lebih rendah dibanding dividen INDF tiga tahun terakhir, yakni Rp 278 per saham. Tak mau kalah dengan sang induk, anak usaha INDF, yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) juga siap menebar dividen. Emiten ini akan membagikan dividen tunai Rp 2,19 triliun dari laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 4,58 triliun. Selain membagikan dividen, laba bersih ICBP tahun 2022 sebesar Rp 5 miliar dialokasikan sabagai dana cadangan. Sisanya menjadi laba ditahan. Laba bersih ICBP tahun 2022 turun 28,31% dibandingkan 2021 senilai Rp 6,39 triliun. Di luar emiten grup Salim, emiten barang konsumsi yang juga siap bagi-bagi dividen adalah PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) itu akan membagikan dividen final sebesar Rp 71 per saham atau senilai Rp 2,7 triliun dari laba tahun 2022. Presiden Direktur Unilever Indonesia, Ira Noviarti, menuturkan, RUPST menyepakati penggunaan laba bersih tahun buku 2022. "Dividen final sebesar Rp 71 per saham. Total dividen untuk seluruh tahun buku 2022 mencapai Rp 140 per saham," beber Ira, dalam paparan publik, Kamis (22/6). Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menilai, emiten barang konsumsi terbilang rajin membagikan dividen. Wajar, jika aksi korporasi ini jadi sentimen positif laju harga saham emiten.

Sektor pariwisata berpotensi mendapatkan momentum emas pada pertengahan tahun ini. Musim liburan sekolah dan cuti bersama Iduladha diharapkan dapat menopang pertumbuhan kunjungan wisatawan selepas berakhirnya era pagebluk Covid-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan adanya 150 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama tiga pekan periode libur sekolah mulai dari 24 Juni hingga 5 Juli 2023. Pergerakan wisatawan diartikan sebagai kegiatan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu minimal 6 jam. Hal itu sejalan dengan target pergerakan wisatawan lokal sebesar 1,2 miliar—1,4 miliar pada 2023. Kemenparekraf juga optimistis kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada 2023 bakal lebih tinggi dari target semula sebanyak 7,4 juta menjadi 8,5 juta kedatangan sepanjang tahun ini. Optimisme itu tidak lepas dari kinerja sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisman sepanjang Januari—April 2023 melesat 276,31% secara tahunan menjadi 3,17 juta kedatangan. Apalagi, Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/6) telah mencabut status pandemi Covid-19 dan menyatakan Indonesia memasuki masa endemi. Artinya, mobilitas masyarakat menjadi makin longgar tanpa ada lagi pembatasan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi perjalanan pariwisata. 

Namun, sejumlah tantangan masih mengadang sektor pariwisata mulai dari pencabutan bebas visa kunjungan (visa on arrival/VOA) bagi warga asing dari 159 negara, biaya transportasi yang masih tinggi, hingga adanya kebutuhan biaya pendidikan pada mayoritas rumah tangga. Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan untuk menyambut momentum liburan tengah tahun ini, pihaknya membuat program Libur Sekolah #DiIndonesiaAja, sebagai upaya untuk mendorong pergerakan wisatawan Nusantara tahun ini hingga 1,4 miliar perjalanan. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah mengatakan liburan sekolah bisa menjadi momentum untuk menggerakkan masyarakat berwisata di dalam negeri, sehingga bisa mendongkrak perekonomian terutama di daerah wisata. Dampak positif musim liburan tengah tahun juga dirasakan langsung sektor perhotelan dan restoran. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepulauan Riau Yeyen Heryawan mengatakan momentum liburan ini menambah tingkat okupansi hotel hingga 85%, dari rata-rata harian sebesar 60%-70%. Berdasarkan data BPS, rerata tingkat penghunian kamar di hotel berbintang pada April 2023 mencapai 41,37% secara nasional, naik 7,14 poin secara tahunan. Bhima Yudhistira, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memaparkan potensi wisata pada masa endemi bisa naik signifikan. Masyarakat merasa makin banyak alternatif wisata dan hiburan yang bisa dinikmati.

JAKARTA,ID-Ambisi Indonesia menjadi raksasa ekonomi digital di dunia tampaknya harus melalui jalan panjang, terjal, dan berliku. Soalnya jaringan internet  di tanah Air masih memprihatinkan. Di Asean, kecepatan internet Indonesia berada di urutan buncit. Data Speedtest Global Index by Ookla menyebutkan, kecepatan internet seluler (mobile) Indonesia hanya berada diperingkat ke-9 dari 10 negara yang di ukur di Asia tenggara dan ke 99 secara global pada Mei 2023. Indonesia kalah dari Kamboja dan Filipina yang ekonominya lebih rendah. Indonesia hanya menang daripada Myanmar. Kecepatan internet Indonesia untuk aktivitas  unduh (download) hanya 22,23 mega bit per detik (mega byte per second)/Mbps) dengan ketertundaan pengantaran  data (latency) memburuk dari 18 milidetik (milionseconds/ms) pada April 2023 menjadi 27 ms per Mei 2023. Pada periode itu,  kecepatan internet melalui kabel fiber optik (fixed broadband) Indonesia berada di peringkat ke-8 di Asia tenggara dan ke 121 secara global. Kecepatan internet kabel terbaik di Asia Ternggara ditempati Singapura yang juga berada di peringkat ke-1 dunia dengan 241,35 Mbps, menyusul Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. (Yetede)