Sejumlah kalangan berharap pemerintah berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa berjangka minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Jangan sampai bursa yang digadang-gadang bisa membentuk harga referensi CPO itu justru mendistorsi daya saing CPO Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (30/6) mengapresiasi positif pemerintah yang menginisiasi bursa CPO. Bursa itu diharapkan bisa jadi acuan harga CPO nasional dan global yang selama ini ditentukan Bursa Derivatif Malaysia dan Bursa Komoditas Rotterdam.

”Namun, pemerintah tetap perlu berhati-hati membentuk dan mengimplementasikan bursa itu agar tidak menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir CPO. Selama ini, eksportir CPO harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor CPO,” kata Eddy ketika dihubungi dari Jakarta. Besaran bea keluar dan pungutan ekspor pada periode 1-15 Juli 2023 masing-masing 18 USD per ton dan 75 USD per ton. Hal itu ditentukan berdasarkan harga referensi CPO yang sebesar 747,23 USD per ton, menguat 23,78 USD per ton atau 3,29 % dibandingkan periode 16-30 Juni 2023.

Menurut Eddy, harga yang terbentuk di bursa berjangka komoditas itu merupakan harga murni sebelum dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Jika harga CPO yang terbentuk di bursa tinggi dan dijadikan harga referensi, bea keluar dan pungutan ekspor juga akan bertambah tinggi. Di samping itu, harga CPO yang terbentuk di bursa itu belum termasuk biaya asuransi dan transportasi. Padahal, ekspor CPO juga dilakukan melalui sejumlah pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan. ”Apabila harga CPO di Indonesia tinggi, apalagi ditambah biaya asuransi dan logistik, importir CPO bisa mengalihkan pembelian ke negara produsen lain,” ujarnya. (Yoga)

Perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Terbaru, Beijing melarang perusahaan AS Micron Technology Inc menjual cip memori ke pengelola infrastruktur informasi utama. Hal ini merupakan langkah balasan terhadap sanksi AS pada China yang mempengaruhi sejumlah perusahaan teknologi Beijing. Dilansir Reuters, Senin (22/5), regulator dunia maya China mengatakan bahwa Micron telah gagal dalam tinjauan keamanan jaringannya. Adapun pengelola infrastruktur informasi utama yang dilarang membeli cip Micron mencakup berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, transportasi dan keuangan. "Dari tinjauan, produk-produk Micron memiliki risiko keamanan siber yang serius, menimbulkan risiko keamanan besar bagi rantai pasokan infrastruktur informasi utama dan memengaruhi keamanan nasional," kata Cyberspace Administration of China (CAC). Analis di Jefferies melihat dampak larangan itu pada Micron tidak signifikan karena sebagian besar pelanggan utamanya di China merupakan pemain elektronik konsumen. Namun, analis juga memperingatkan bahwa beberapa perusahaan bisa menghentikan rantai pasokan produk Micron mereka karena risiko politik. Juru bicara Departemen Perdagangan AS menentang keras keputusan China tersebut. "Ini sebenarnya tidak memiliki dasar," ujarnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo, Jumat (30/6) menyetujui perubahan direksi dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dulu atau private placement. Patrick Sugito Walujo, yang sebelumnya jadi Komisaris Perseroan, diangkat menjadi Dirut GoTo. Aksi korporasi ini berlangsung di tengah fenomena gelombang PHK di industri teknologi.

Penggantian direksi itu dinilai bertujuan mengirim sinyal positif kepada investor. Selain persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan direksi perseroan, RUPST dan RUPS luar biasa (RUPSLB) GoTo, Jumat, memiliki beberapa agenda, seperti persetujuan atas pembaruan penyerahan kewenangan kepada dewan komisaris atas penerbitan saham baru yang akan diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan dan anak perusahaan berdasarkan program kepemilikan saham.

Ada pula agenda persetujuan atas penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10 % dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. ”Di antara persetujuan yang telah didapatkan, perseroan mengumumkan jajaran kepemimpinan yang lebih kuat guna meningkatkan tata kelola dan operasionalisasi bisnis yang lebih efisien dan cepat untuk  menuju profitabilitas,” ujar Koesoemohadiani, Sekretaris Perusahaan GoTo, dalam keterangan resmi GoTo. (Yoga)

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan kendaraan bermotor roda empat mencapai 1.050.000 unit tahun ini. Proyeksi tersebut cenderung stabil tak jauh berbeda dengan penjualan mobil tahun lalu. "Kami berharap, penjualan di tahun 2023 sebanyak 1.050.000 unit dapat tercapai," kata Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo saat dihubungi KONTAN, Jumat (30/6). Jongkie menilai, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 5% akan membawa kabar baik bagi industri otomotif. Dari sisi segmen, Gaikindo masih optimistis kendaraan-kendaraan di segmen berpenumpang atau multi purpose vehicle (MPV) masih menjadi primadona. Begitu juga dengan segmen mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Kedua segmen pasar ini masih menjadi favorit karena sesuai dengan karakter konsumen yang kebanyakan adalah pembeli mobil baru. Jika melihat hasil penjualan mobil sampai Mei, Gaikindo mencatat angka wholesale sebanyak 423.404 unit sedangkan retail sales 422.514 unit. Kondisi pasar mobil yang relatif stabil itu juga dijelaskan oleh Vice President Director Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto. Henry bilang, pasar mobil di Indonesia masih bisa tumbuh positif tahun ini. Pada periode Januari-Mei 2023, penjualan ritel mobil Toyota naik 10,03% ketimbang periode yang sama tahun 2022. Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy bilang, Honda Brio masih menjadi penopang utama penjualan HPM. Di bulan Mei lalu, Brio terjual sebanyak 4.481 unit. "Kami masih optimistis dengan beberapa penyegaran model untuk Honda Brio dan model-model SUV, maka tren penjualan Honda akan terus positif sampai akhir tahun," terang dia, Jumat (30/6). HPM mengaku pasokan semikonduktor sudah mulai stabil secara global.

Revolusi dunia kerja tengah terjadi. Kini, dunia memperlihatkan, mereka tidak butuh lagi pekerjaan (job). Dunia membutuhkan orang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketika mereka butuh. Oleh  karena itu, pemimpin ke depan bukan soal mengelola pekerjaan, melainkan bagaimana mengelola tugas dan proyek. ASN di Indonesia dengan tugas fungsional yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hierarki tampaknya telah mendahului fenomena ini. Mereka telah lama terbiasa dengan berbagai tugas untuk diselesaikan tanpa bergantung pada struktur organisasi. Mereka yang hebat adalah mereka yang bisa menyelesaikan berbagai tugas. Keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih diperlukan dibandingkan dengan jabatan atau tugas formal seperti sebelumnya.

Dua penulis di MIT Sloan Management Review, John Boudreau and Jonathan Donner, menyebutkan, cara kita mengatur kerja dan pekerja secara tradisional menjadi semakin usang. Kita bergerak menuju sistem operasi kerja yang akan mendekonstruksi pekerjaan (work) menjadi tugas (task) dan proyek yang mungkin ditugaskan tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga ke mesin dan para pekerja di lokapasar kerja. Selain itu, pekerja akan semakin diidentifikasi bukan sebagai orang yang memegang pekerjaan  (job) tertentu, tetapi sebagai orang yang memiliki keterampilan dan bakat yang dapat diterapkan di mana pun di organisasi membutuhkannya. Perusahaan makin membutuhkan kelincahan dan fleksibilitas organisasi. Kedua sifat tersebut dimungkinkan menjadi pendekatan baru untuk dunia kerja.

Pekerjaan tidak diselesaikan berdasarkan divisi, kelompok, atau departemen yang ada, tetapi berdasarkan kecocokan minat dan gairah untuk menyelesaikan pekerjaan serta kecocokan dengan pemimpin. Karyawan boleh memilih untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada suatu saat, mereka akan pindah dari satu proyek ke proyek lain dan pasti ke pemimpin satu dan pemimpin lain. Fenomena ini mencuat seiring telah lama muncul kritik terhadap dunia kerja. Kerja hibrida seusai pandemi juga makin memperlihatkan kritik tersebut berpengaruh pada para pengambil keputusan. Oleh karena itu, pemimpin organisasi ke depan adalah mereka yang mampu mengorkestrasi pekerjaan yang membutuhkan manusia dan pekerjaan yang tidak membutuhkan manusia serta pekerjaan yang membutuhkan karyawan dan yang membutuhkan karyawan lepas. (Yoga)

Pemerintah berkukuh menjalankan penghiliran bahan mentah meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia meninjau ulang pelarangan ekspor komoditas. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor konsentrat bijih nikel. Lalu di Juni 2023 menyetop ekspor bauksit. Rencananya pada tahun depan, pemerintah akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Ke depan, fokus industri penghiliran komoditas akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, serta industri berbasis migas dan batu bara seperti proyek coal to methanol. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pelarangan ekspor bertujuan mendorong proses penghiliran di dalam negeri. Upaya ini telah membuat nilai tambah komoditas Indonesia semakin menjulang. “IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya, dari mana dia bilang rugi? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu menciptakan nilai tambah sangat tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/6). Dia membantah keterangan IMF yang menyebut penghiliran dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Selain itu, penghiliran juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia – China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017. Berdasarkan Dokumen Konsultasi Staf IMF, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lain. IMF menilai reformasi struktural sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menuturkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan bertemu dengan Managing Director IMF akhir Juli atau awal Agustus ini.

Meskipun membukukan laba bersih, emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk memutuskan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Laba akan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal. Sepanjang 2022, Bumi Serpong Damai membukukan laba besih Rp 2,43 triliun. ”Bumi Serpong Damai mencatatkan seluruh laba setelah dikurangi dana cadangan ke dalam saldo ekuitas untuk memperkuat struktur modal dan sebagai modal kerja,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya, Jumat (30/6). (Yoga)

Kementerian Investasi mempertegas penerapan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tetap menjadi prioritas negara meskipun menuai pro dan kontra di dunia internasional. Hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah diyakini sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus bentuk kedaulatan negara. ”Langit runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Larangan ekspor akan tetap dipertahankan. Kalau mau (gugat) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ke WTO saja,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6). Pernyataan Bahlil tersebut merespons pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023, Article IV Consultation with Indonesia, yang dirilis Senin (26/6), IMF menyambut baik kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai upaya transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi asing, dan transfer teknologi.

Namun, kebijakan itu harus didasari analisis biaya-manfaat dan pertimbangan untuk meminimalkan limpahan lintas batas. Menurut Bahlil, laporan IMF itu mengandung standar ganda dalam menilai kebijakan hilirisasi Indonesia. Meski mendukung tujuan hilirisasi di satu sisi, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena dapat  mengurangi penerimaan dan berdampak negatif bagi negara lain.Bahlil menambahkan, hilirisasi dan larangan ekspor mineral justru memberikan banyak manfaat. Berkaca dari nikel, nilai ekspor produk nikel meningkat 10 kali lipat dari tahun 2017 sebesar 3,3 miliar USD menjadi 29 miliar USD pada tahun 2022. Di sisi lain, imbuh Bahlil, investor global masih percaya kepada arah kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari penanaman modal asing pada triwulan I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara tahunan. (Yoga)

Sejumlah perusahaan pembiayaan menyatakan alokasi belanja modal tahun ini aman meskipun mereka royal membagikan dividen kepada pemegang saham. PT Clipan Finance Indonesia Tbk., misalnya, memastikan pembagian dividennya himgga 128% dari laba bersih tahun buku 2022 tidak akan mengganggu rencana ekspansi. Emiten berkode saham CFIN ini membagikan dividen tunai Rp398,4 miliar atau Rp100 per saham. Jumlah ini setara dengan 128% dari laba bersih tahun lalu Rp310,72 miliar. “Enggak masalah karena ekuitas atau laba ditahan Clipan masih besar,” kata Di­rektur Utama Clipan Finance Harjanto Tjitohardjojo kepada Bisnis, Jumat (30/6). Posisi laba ditahan Clipan Finance mencapai Rp3,7 trilliun. Dengan jumlah itu, menurut Harjanto, perusahaan masih dapat melaksanakan ekspansi dan proyek-proyek perbaikan proses kerja. Laba bersih Clipan tahun lalu melesat 571,02% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp46,3 miliar. Harjanto berharap lonjakan laba dapat mengerek naik return on equity (ROE). PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., yang membagikan dividen 50% dari laba bersih 2022, juga menyatakan tetap dapat mengalokasikan sebagian profit untuk belanja modal. Emiten pembiayaan berkode saham ADMF itu membagikan dividen Rp803 miliar atau separuh dari laba bersih tahun lalu senilai Rp1,6 triliun. Chief Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa mengatakan sisa yang tidak dibagikan sebagai dividen masih cukup untuk investasi dan ekspansi bisnis sebagai eksekusi inisiatif nonjangka pendek.

Daya dorong libur panjang pertengahan tahun ini tampaknya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, sedikit meleset di bawah impian pemerintah yang ingin memacu konsumsi dan perjalanan di tengah perlambatan ekspor. Indikator peningkatan konsumsi yang tidak setinggi harapan terlihat pada laporan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang menyebutkan penjualan hewan kurban pada Iduladha tahun ini turun 10%—20% jika dibandingkan dengan Lebaran Haji tahun lalu. PPSKI menyebut daya beli masyarakat saat ini hewan kurban lebih rendah, padahal harga sapi dan kerbau cenderung sama dengan Iduladha tahun lalu. Laporan ini mengukuhkan estimasi Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS) yang menyebutkan jumlah orang yang membeli hewan kurban hanya 2,08 juta tahun ini, turun dari 2,17 juta orang tahun lalu. Angka ini juga masih di bawah level prapandemi yang sebanyak 3,5 juta orang pada 2019. Adapun, nilai ekonomi dari kambing dan sapi yang dikorbankan sekitar Rp6,02 juta dan Rp33,86 juta per ekor. Output ekonomi ini mencakup bisnis distribusi dan perdagangan hewan (yang dapat menikmati margin keuntungan 41% menurut IDEAS), serta proses pemeliharaan dan pemotongan. Tim ekonom Bahana Sekuritas, termasuk Satria Sambijantoro, melihatnya sebagai bukti bahwa di tengah pembukaan kembali ekonomi, tingkat pendapatan dan tabungan agregat sebagian masyarakat kelas menengah Indonesia masih terpengaruh oleh dampak ekonomi Covid-19. Di sisi lain, harapan tambahan ‘bahan bakar’ pertumbuhan ekonomi muncul dari aktivitas perjalanan. Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan periode libur panjang sudah pasti akan dibarengi dengan peningkatan perjalanan, baik untuk moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Apalagi, saat ini infrastruktur pendukung moda transportasi juga telah berkembang pesat. Djoko memberi contoh, perjalanan Jakarta-Semarang menggunakan kereta api kini hanya memakan waktu 5 jam 15 menit dari sebelumnya sekitar 6 jam. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan pembangunan jalan tol yang turut meningkatkan mobilitas masyarakat.