Kehadiran varian New Terios diyakini bakal memompa pangsa pasar mobil medium sport utility vehicle (SUV) PT Astra Internasional Tbk, lewat Daihatsu Sales Operation.Perseroan bahkan menargetkan bakal menguasai 42% pangsa kendaraan itu di wilayah Riau.Branch Manager Astra Internasional Daihatsu Sales Operation, Subono Lot To menjelaskan bahwa secara umum Daihatsu Terios telah menjadi mobil pilihan utama bagi penduduk Riau menyusul wilayah ini yang banyak memiliki perkebunan sawit yang dapat dijangkau dengan mudah oleh model mobil SUV Terios.”Kemampuan Terios untuk melintasi jalan-jalan di Riau yang banyak perkebunan sawit, menjadi salah satu alasan mengapa mobil ini sangat cocok untuk Riau. Saat ini kami menguasai market share 30,9%, kini dengan model terbaru New Terios kami targetkan bisa menguasai 42%,” katanya, Rabu (28/6). Sementara itu, untuk pasar medium SUV diperkirakan menyumbang 30% total penjualan mobil, dan Terios sudah memegang 30,9% market share. Kepala Cabang Astra Daihatsu Pekanbaru Sudirman Saulius Farlyan mengungkapkan bahwa selain model Terios, ada juga model lain seperti pikap Grand Max dan mobil LCGC Sigra Ayla yang mendukung penjualan Daihatsu di Riau.

JAKARTA,ID-Kualitas inklusi dan literasi keuangan harus ditingkatkan agar Indonesia dapat mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sebab, sektor keuangan menjadi salah satu pendukung dalam perekonomian nasional dan menjadi penopang dari sektor riil. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan dapat mencapai 90% pada 2024. Survey Nasional Literasi dan Inklusi keuangan (SNLIK) 2022 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,10% Sementara itu, pemerintah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam visi tersebut pemerintah menargetkan agar saat ualng tahun Indonesia ke 100 nanti Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menangah (middle income trap) dan menjadi negara maju. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengatakan, indeks literasi dan inklusi memang semakin membaik. SNLIK adalah survei 3 tahunan dimana pada 2019, indeks literasi keuangan hanya 38,03% sedangkan indeks inklusi sebesar 76,19%. "Inklusi yang sifatnya bebar-benar memanfaatkan layanan untuk kepentingan produktif itu belum banyak. Artinya, untuk ke depan sektor keuangan yang perlu didorong adalah financial inclusion yang lebih berkualitas. Bagaimana mendorong masyarakat ini bisa memanfaatkan layanan dan jasa keuangan formal itu untuk kegiatan produktif," jelas teguh dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (29/06/2026). (Yetede)

JAKARTA,ID- RHB Sekuritas Indonesia mengeluarkan daftar 20 saham berkapitaslisasi pasar (market cap) kecil, dibawah US$ 500 juta, namun berpotensi memberikan capital gain besar untuk tahun 2023. Tahun lalu, 20 saham small cap RHB rata-rata mencetak gain 20%, jauh mengungguli indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang naik 4,1%. Tren ini diprediksi terjadi lagi untuk saham kecil pilihan 2023. Merujuk harga penutupan 10 Mei, potensi gain 20 saham itu berkisar 14-154%. Potensi gain terendah diberikan saham WIIM terbesar 14%, sedangkan tertinggi SULI sebesar 154%. dari 20 saham itu, beberapa saham sudah menembus target RHB Rp 1.200. Andrey Wijaya, kepala riset RHB Sekuritas, menegaskan, ekonomi Indonesia mampu bertahan dari berbagai macam goncangan global, seperti ketegangan geopolitik dan resiko resesi global. Itu berkat kuatnya neraca perdagangan yang terjadi tahun lalu. "Kami juga memasukkan saham pertambangan dan energi kedalam daftar, yang memiliki fundamental kuat dan pertumbuhan laba bersih stabil, seiring kuatnya pendapatan," kata Andrey dalam riset, belum lama ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Momentum Libur Panjang Idhuladha 1444 H selama lima hari pada tanggal 18 Juni 2023 dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk berlibur dan menghabiskan waktunya di berbagai destinasi wisata favorit. Tak heran pemesanan transportasi dan akomondasi di agen perjalanan online selama periode tersebut melesat hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa. "Berdasarkan data internal, kami mencatat pemesanan tiket pesawat untuk periode perjalanan 26 Juni-2 Juli meningkat lebih dari dua kali lipat pemesanan tiket pesawat untuk periode perjalanan 26 Juni- 2 Juli meningkat lebih dari dua kali lipat. Peningkatan juga terlihat pada moda transportasi darat, dimana kami mencatat kenaikan pesenan lebih dari dua kali lipat untuk produk Bus & Shuttle dan lonjakan pemesanan hampir tiga kali lipa untuk kereta Api, pada periode perjalanan menjelang libur Hari Raya Idhuladha," kata CEO oF Transport Traveloka Iko Putera kepada Investor Daily, Selasa. Iko mengatakan, pihaknya juga melihat bahwa sekitar 70% mitra akomodasi Traveloka telah habis terpesan oleh konsumen pada periode 26 Juni-2 Juli 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 388.942 kendaraan keluar jabodetabek pada H-2 (Selasa, 27/06/2023) hingga H-1 (Rabu/06/2023) Hari Raya Iduladha 1444 H/2023. Total volume lalu lintas (lalin) yang keluar wilayah jabodetabek ini meningkat 50% dibandingkan lalin normal. "Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari gerbang tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (kearah Merak), GT Ciawi (kearah Puncak), dan GT Cikampek Utama ( ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah bandung)," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviani dalam pernyataan resminya di jakarta, Kamis. menurut Lisye pihaknya terus memastikan layanan operasional jalan tol Jasa Marga group pada masa libur panjang Hari Raya Idhuladha tetap berjalan optimal. "Yang menjadi perhatian utama yaitu di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorite pengguna jalan saat liburan panjang, diantaranya Jalan Tol Jagorawi untuk ke arah Puncak dan sekitarnya serta Jakarta-Cikampek dan Cipularang untuk yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung," papar dia. (Yetede)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong para emiten meningkatkan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Dorongan tersebut dilakukan setelah muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, berujar bahwa wewenang otoritas dalam hal ini adalah mengklarifikasi emiten sekaligus meminta emiten menyampaikan perkembangan progres perbaikan yang tengah dilakukan. Adapun investigasi kini tengah dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ada satu emiten yang sudah melakukan perubahan atau restatement atas laporan keuangan akibat penyajian atau perbedaan standar akuntansi yang dianut dan akan menimbulkan perubahan dari sisi angka,” ujar Nyoman dalam konferensi pers virtual, Rabu lalu. Dia memastikan bursa akan senantiasa mengawal perkembangan investigasi yang dilakukan serta mendorong transformasi tata kelola dan transparansi dari kedua emiten tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 5 Juni lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita Karya dan Wijaya Karya. Menurut dia, pelaporan keuangan Waskita dan Wika tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cashflow tidak pernah positif. (Yetede)

Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia dengan profil penghasilan dan jam kerja yang bervariasi. AI akan berdampak terhadap 17 sektor lapangan usaha di Indonesia. Diperkirakan pekerjaan dari 26,7 juta orang dapat dibantu atau dibuat lebih efisien dengan teknologi AI. Angka ini setara 22,1 % total tenaga kerja di Indonesia tahun 2021. Pekerjaan di setiap sektor lapangan usaha memiliki tingkat efisiensi AI bervariasi. Paling besar akan terasa di sektor komunikasi (58,1 %), dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami paparan terkecil (1,3 %). Jika AI diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, waktu kerja menjadi lebih singkat. Dari olahan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2021, rata-rata waktu bekerja para pekerja di Indonesia selama 8 jam per hari. Namun, dengan AI, waktu kerja tersebut dapat dipersingkat menjadi 6 jam per hari. Sisanya, 2 jam dikerjakan oleh AI.

Berdasarkan data Sakernas 2021, pekerjaan di sektor pertambangan memiliki rata-rata waktu kerja paling lama, 9,2 jam per hari. Paling singkat di sektor pendidikan, 5,4 jam per hari, dengan mengadopsi AI, pekerjaan dengan jam kerja terpanjang bergeser ke sector akomodasi dan makan minum, menjadi 7,5 jam per hari. Waktu kerja jasa pendidikan tetap paling cepat dan berkurang menjadi 4,1 jam per hari. Berubahnya peringkat lama waktu kerja tergantung dari seberapa besarAI dapat membantu pekerjaan di setiap sektor. Efisiensi AI di sektor pertambangan 31,6 % lebih besar dibandingkan dengan sektor akomodasi dan makan minum (18,1 %). Jika lama waktu bekerja memengaruhi besaran gaji, ada pekerja yang akan mendapat pengurangan gaji cukup besar, yaitu keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Pengurangan gaji dapat memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga, apalagi jika terjadi pada pekerja sekaligus kepala keluarga. Tahun 2021, secara nasional pekerja berstatus sebagai kepala keluarga hampir separuh dari total tenaga kerja di Indonesia, sebanyak 59,7 juta orang. (Yoga)

Dewan Standar Keberlanjutan Internasional atau ISSB meluncurkan dua standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, yakni IFRS S1 dan IFRS S2. Dua standar ini dinilai bisa menjadi stimulus bagi perusahaan untuk masuk ke bursa karbon. OJK mendorong DPR untuk segera membahas regulasi mengenai bursa karbon tersebut. Peluncuran IFRS S1 dan IFRS S2 ini berlangsung dalam Forum Pasar Modal Asia Tenggara (ACMF) bertajuk ISSB Joint Conference and Technical Training on the IFRS Sustainability Disclosure Standards Agenda secara hibrida, di Singapura, Selasa (27/6). Konferensi ini dihadiri para regulator di Asia Tenggara, investor perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

IFRS S1 yang mulai efektif berlaku per 1 Januari 2024 menjadi syarat bagi perusahaan untuk menyampaikan profil peluang dan risiko ke investor terkait isu keberlanjutan yang mereka hadapi dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Adapun IFRS S2 secara spesifik menyatakan isu iklim yang berkaitan dengan IFRS S1. ”Regulator sekuritas di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan terhadap keberlanjutan. Kami menyambut baik peluncuran standar ISSB dan menantikan diskusi yang bermanfaat tentang bagaimana dasar global ISSB dapat digabungkan di kawasan Asia Tenggara,” kata Ketua ACMF sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya secara virtual. (Yoga)

Di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenau Kupang pada Selasa (27/6/2023) siang, Lydia Woodhouse, petugas perikanan dari Australia, melakukan tatap muka dengan puluhan nelayan. Kegiatan serupa digelar pada Selasa pagi di kampung nelayan Oesapa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Woodhouse dan timnya meminta para nelayan Indonesia tidak melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan mereka. Selama ini nelayan Indonesia yang bersalah ditangkap dan dipulangkan. (Yoga)

Ombudsman RI meminta Kemenkeu melaksanakan kewajiban membayar utang ke masyarakat senilai Rp 258,6 miliar. Jumlah itu berasal dari akumulasi utang sembilan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak belasan tahun lalu. Permintaan pembayaran utang oleh Kemenkeu dilayangkan dalam bentuk Rekomendasi Ombudsman RI No 0001/RM.03.01/IX/2022. Rekomendasi merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan dan terbilang jarang dikeluarkan oleh Ombudsman RI. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, Kemenkeu terbukti melakukan malaadministrasi karena menunda pembayaran utang ke masyarakat. Padahal, masyarakat telah mengantongi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

”Semestinya wajar masyarakat meminta putusan pengadilan untuk dipatuhi Kemenkeu. Hal itu merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (27/6). Perkara yang termasuk dalam putusan pengadilan, di antaranya pembayaran barter konsinyasi karet pada 1973, hasil lelang mobil sitaan, likuidasi aset perbankan, pekerjaan konstruksi, permasalahan ahli waris, hingga jaminan sertifikat deposito berjangka. Putusan pengadilan atas Sembilan perkara memuat pembayaran sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp 258,6 miliar. Salah satu putusan bahkan telah inkracht sejak 2008. Oleh karena itu, lanjut Najih, Kemenkeu dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun kesepakatan mekanisme pembayaran antara Kemenkeu dan pihak yang melapor ke Ombudsman. Anggarannya dapat dimasukkan dalam anggaran tahun ini atau tahun berikutnya sesuai kesepakatan pihak terkait. (Yoga)