Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perihal pengambilan keputusan penyertaan modal negara, relatif berjalan mulus.Budhy Setiawan, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat memperoleh tugas untuk membacakan pandangan mini fraksi terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 kepada empat perusahaan pelat merah.Alokasi PMN itu diambil dari biaya cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Korporasi pelat merah yang mendapat suntikan PMN yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dengan nilai penyertaan negara Rp1,19 triliun, selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama dengan PMN senilai Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau IDFood senilai Rp500 miliar.“Pemberian PMN idealnya menjadi profit center, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan dalam Rapat Kerja, Kamis (15/6).Lewat PMN yang diberikan, katanya kinerja perusahaan pelat merah mestinya terungkit dan kontribusi terhadap perekonomian lewat penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekosistem di sekitar kawasan, dan pengembalian kepada negara lewat dividen, menjadi optimal.Partai yang dinakhodai oleh Airlangga Hartarto itu juga meminta supaya Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola PMN, termasuk dari aspek dampaknya terhadap kinerja korporasi ke depan.

Untuk tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan PMN tunai sebesar Rp57,96 triliun dan PMN nontunai Rp673 miliar. Besarnya dana PMN yang diminta BUMN ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak soal efektivitasnya.Satu sisi, perusahaan pelat merah yang mendapat darah segar lewat PMN, kinerjanya tidak sepenuhnya positif. Beberapa korporasi yang memperoleh suntikan modal negara, malah bergelut dengan ekuitas negatif.Wahyu Sanjaya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyatakan telah melakukan kunjungan spesifi k dan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sementara itu, data BAKN yang diterima dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ketiga BUMN penerima PMN itu memiliki nilai utang cukup besar. Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK menilai permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun kepada 10 BUMN untuk tahun depan cukup riskan karena beberapa faktor.

JAKARTA,ID-Indonesia akan punya julukan mentereng di tahun 2045: sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Targetnya ambisius, sebesar US$ 30.300 per kapita, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini sebesar US$ 4,784. Kalangan pengusaha dan ekonomi meyakini target mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045" meski sangat berat, dengan segunung kerja esktra keras. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRJPN) 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi ke-5 dunia, PDB per kapita US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB 17,5%, serta kontribusi industri pengolahan 28% PDB. Selain itu, kemiskinan digiring ke 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah menyempit, dengan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) 26%. Daya saing SDM meningkat dengan skor Human Capital Index o,73. Pemerintah juga menetapkan 8 Agenda Pembangunan. Kepala EKonomi Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, untuk menggapai berpendapat, untuk menggapai pendapatan per kapita US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras agar mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun atau pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. (Yetede)

JAKARTA,ID-Efisiensi dalam perekonomian dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi ganjalan utama untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sebagaimana dituangkan dalam Visi Indonesia Emas (VIE) 2045. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan per kapita US$ 30.300 pada 2045, ekonomi rata-rata harus berkualitas, Ketika mengejar VIE 2045, Bhima menekankan penting strategi sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. "Artinya, pertumbuhan tinggi harus dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan, kemiskinan ekstrim manjadi 0%, rasio Gini menurun ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi biasanya rasio Gini menurun, ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi bertumbuh. Sebab, akses dari pertumbuhan  ekonomi tinggi biasanya rasio Gini meningkat," kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, infrastruktur digital yang akan menghasilkan peluang  disediakan bagi publik berperan penting dalam pendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. Dalam hal ini mempercepat ekonomi dan keuangan  digital yang inklusi akan menghasilkan peluang agar partisipasi ekonomi dapat  diakses secara setara. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, jika inovasi digital dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan  dari digitalisasi sangat  besar. Dari sisi usai 70% penduduk Indonesia berusia antara 15 hingga 64 tahun. Indonesia memiliki jumlah pengguna internet keempat terbanyak di dunia dan dalam lima tahun terakhir, terutama di masa pandemi, preferensi digitalisasi semakin menguat. "Jumlah konsumen digital meningkat sebesar 21 juta sejak pandemi Covid-19 dan pertumbuhan penetrasi internet  populasi menjadi 74%. Sementara itu, 98% merchant di Indonesia telah mengadopsi metode pembayaran digital bahkan 59% diantaranya menggunakan pembiayaan digital," kata Filianingsih dalam acara Global Partnertship for Financial Inclusion Symposium pada Sabtu (25/06/2023). (Yetede)                            

NEW YORK,ID-The Federal Reserve (The Fed) berencana untuk terus menaikkan suku bunga guna  membendung laju inflasi. Ini berarti ada peningkatan jumlah kasus gagal bayar perusahaan, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.  Menurut laporan, jumlah gagal bayar perusahaan mengalami peningkatan pada Mei 2023. Kondisi ini menjadi pertanda   bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) sedang bergulat menghadapi suku bunga lebih tinggi, yang membuatnya makin mahal untuk melunasi hutang dan telah diperparah oleh prospek ekonomi yang tidak menentu. Moody's Investors Service mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 41 gagal bayar di AS, dan satu di Kanada. Ini merupakan jumlah terbanyak di wilayah manapun secara global, dan lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama di pada 2022. Disebutkan dalam laporan Moody's perusahaan  penyediaan layanan medis darurat, Envision Healtcare mengalami kebangkrutan terbesar pada Mei. Perusahaan ini didebut memiliki utang lebih  dari US$ 7 miliar saat mengajukan pailit. (Yetede)

Tren dedolarisasi menjadi semakin ramai dibicarakan di khalayak umum dan pemangku kebijakan. Kata "dedolarisasi" mengacu pada fenomena negara-negara di dunia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat, mata uang Amerika, untuk berbagai kegunaan, seperti alat penyimpan kekayaan, alat tukar, dan alat penghitung (store of value), kemudian beralih ke mata uang lain.Seruan dedolarisasi oleh pemimpin negara-negara berkembang dan maju cukup wajar karena beban dari sistem keuangan global yang didominasi dolar Amerika kian tinggi. Dominasi dolar Amerika menyebabkan ketidakseimbangan global pada neraca pembayaran secara terus-menerus, dan Amerika harus terus menjalankan kebijakan defisit fiskal serta neraca berjalan untuk "memasok" dolarnya. Adapun negara-negara dengan kemampuan produksi yang besar, seperti Jerman dan Cina, harus mengakumulasi surplus neraca berjalan sementara untuk menstimulasi ekspor.

Ketidakseimbangan global yang berlarut-larut ini mengandung beberapa masalah. Pertama, ketergantungan pada dolar menyebabkan model pembangunan global bergantung pada dana murah hasil quantitative easing dan tingkat utang yang kian tinggi. Kedua, "dilema Triffin". Pada 1960, ekonom Robert Triffin mengungkap masalah mendasar dalam sistem moneter internasional: jika Amerika menghentikan defisit neraca pembayaran, komunitas internasional akan kehilangan sumber tambahan cadangan terbesarnya. Dilema ini sering kali menyebabkan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed, kurang efektif bagi ekonomi Negeri Abang Sam dan global. Ketiga, bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki neraca berjalan (current account) defisit akibat kebutuhan investasi yang besar, hegemoni dolar menyebabkan ketergantungan pada aliran modal asing yang kian bergejolak (volatile). Perkembangan-perkembangan baru, antara lain krisis debt ceiling (batas utang) di Amerika, hubungan Amerika yang memburuk dengan negara-negara lain, sikap Cina dan Rusia yang kian membangkang pada dominasi Amerika, serta masih tingginya inflasi global, menyebabkan berbagai pihak menilai hari-hari dominasi dolar akan segera berakhir. (Yetede)

Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap seluas 157 hektar kawasan hutan di konsesi nikel PT Antam Tbk di Konawe Utara, Sultra, ditambang tanpa izin. Kejaksaan menyidik penambangan ilegal itu. Asisten Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan menyebutkan, kasus pertambangan di lahan PT Antam di Blok Mandiodo terus disidik. Saat ini, empat  orang telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk GM PT Antam UPBN Konawe Utara, HW. Meski telah ada empat tersangka, kasus ini diduga kuat melibatkan banyak pihak lain. ”Setelah dua kali pemanggilan, hari ini kami tahan saudara HW setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dia berperan besar dalam kerja sama antara PT Antam dengan PT Lawu dan Perusda Sultra yang menyebabkan penambangan ilegal di Blok Mandiodo,” kata Ade di kantor Kejati Sultra, Jumat (23/6) malam.

Selain HW, tiga orang yang menjadi tersangka adalah GL, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining; AA, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama; dan OS, Direktur Utama PT Lawu Agung Mining. Mereka diduga terlibat dalam pertambangan dan penjualan deposit bijih (ore) ilegal di konsesi milik PT Antam. Tidak hanya menggarap kawasan hutan, para pihak dalam penambangan di Blok Mandiodo ini juga menjual bijih nikel secara ilegal. Nikel yang seharusnya dijual ke PT Antam, sebagian besar diselundupkan keluar. Pelaku memakai dokumen perusahaan lain, salah satunya ialah PT KKP, dan menyamarkan bijih nikel tersebut sebagai hasil penambangan di tempat lain. (Yoga)

Riuh di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, tidak mengganggu Ki Jambrong mencari pasien yang akan menggunakan jasanya. Tas seberat 20 kg berisi perlengkapan pijatnya ia gendong ke mana kakinya melangkah. Sesekali ia beristirahat di tengah keramaian pasar, menunggu pasien dating menghampirinya. Lelaki berusia 68 tahun ini sudah berkelana menjadi pemijat sejak tahun 1968 dengan berkeliling Indonesia untuk mencari pengalaman. Pada tahun 1972 ia berkeliling pasar-pasar di Jakarta. Penghasilannya dari memijat ia tabung untuk membangun rumah hingga membeli sebidang tanah untuk ditanami berbagai macam tumbuhan produktif.

Kini kebiasaannya menabung sudah sulit ia lakukan. Semenjak diberlakukannya serangkaian aturan saat pandemi Covid-19, penghasilannya belum juga membaik. Pada medio 2000-an, Ki Jambrong bisa mendapat 10 pasien setiap hari dengan bayaran rata-rata Rp 50.000 per pasien. Kini, dalam seminggu terakhir ia baru mendapatkan lima pasien. ”Bersyukur masih bisa makan, yang sulit bukan hanya saya, semuanya juga sulit.” Tukang pijat di Pasar Kramatjati saat ini ada 50 orang. Selain berkeliling, ada juga pemijat yang menunggu pasien datang menghampiri ke lapak miliknya di Gedung B.

Yoyo (62) adalah satu dari puluhan tukang pijat yang ada di Gedung B, ia memijat sejak enam bulan yang lalu setelah dirinya tidak lagi menjadi sopir taksi. Kemampuan memijatnya merupakan warisan dari nenek buyutnya. Para pemijat di Pasar Induk Kramatjati tertatih-tatih di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ancaman resesi global mungkin tidak terlalu mereka pikirkan. Sebab, bagi mereka bisa mendapatkan pasien untuk menyambung hidup saja sudah cukup. (Yoga)

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna alias Kresna Life memasuki babak baru. Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi milik Grup Kresna tersebut. Alhasil, langkah Grup Kresna di bisnis asuransi jiwa tampaknya akan berakhir. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers, mengatakan, sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas ( risk based capital ) Kresna Life tetap tak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan. "Kresna Life juga tak mampu menutup defisit keuangan melalui setoran modal pemegang saham pengendali atau mengundang investor," ucapnya, Jumat (23/6). Merujuk pemberitaan KONTAN, per 2021, Risk Base Capital (RBC) Kresna Life minus 323%. Upaya penambahan modal pemegang saham pengendali dan penawaran konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi ( Subordinated Loan atau SOL ) juga tidak dapat terlaksana sampai batas waktu selesai. Seiring pencabutan izin usaha ini, OJK menetapkan perintah tertulis ke PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS), pengendali dan sejumlah pihak tertentu untuk mengganti kerugian nasabah Kresna Life. "Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana," ujar Ogi. Pihak tertentu yang dimaksud: Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata Direktur Utama, serta Antonius Indradi Sukiman dan Henry Wongso selaku Direktur. Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyebut, upaya skema SOL, meski didukung sebagian besar pemegang polis, tampaknya terhalang karena tak memberi keyakinan perbaikan RBC. Dengan pencabutan izin usaha, Kresna Life berpeluang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "PKPU tidak menyalahi aturan, karena Kresna Life sudah tidak lagi jadi kewenangan OJK dan statusnya sudah seperti perusahaan biasa sejak pencabutan izin usaha," terang Irvan.

Satu lagi tantangan yang bakal dihadapi negeri kita. Pertumbuhan China tak setinggi perkiraan awal, meski ekonomi negeri tembok raksasa telah kembali dibuka pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2023 hanya 4,55%. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 2,9%. Namun, angka pertumbuhan ekonomi ini, tak setinggi perkiraan semula. Lembaga internasional bahkan memperkirakan ekonomi China bakal tumbuh di rentang 5,2% sampai 5,6% pada 2023 dan melemah ke kisaran 4,5% hingga 4,9% di 2024. "Ternyata, pola pertumbuhan ekonomi di China tidak seperti perkiraan. Awalnya, kami memperkirakan pembukaan kembali mobilitas akan cepat mendorong pertumbuhannya," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kamis (22/6) lalu. Akibatnya, ekspor China pun melambat. Berhubung ekonomi China juga bergantung pada luar negeri, maka perlambatan ekspor bisa menjadi batu sandungan pertumbuhan ekonomi mereka. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pelemahan ekonomi China akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. "Ekspor pun akan tetap dijaga pertumbuhannya melalui diversifikasi, tidak hanya negara tujuan ekspor, tapi juga komoditas unggulan yang bernilai tambah tinggi," kata Ferry, Jumat (23/6). Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, perlambatan ekonomi China akan menjadi pengaruh utama yang menyebabkan perekonomian Indonesia dari sisi eksternal terguncang. "Karena, setiap 1% perlambatan ekonomi China menurun akan berpengaruh hingga 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," sebutnya.