Ekonomi
( 40512 )Pendataan Berulang Perkebunan Sawit
JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemilik perkebunan kelapa sawit melaporkan secara mandiri kondisi lahan perkebunan dan izin usaha yang dimiliki untuk membenahi masalah tumpang-tindih lahan perkebunan dengan kawasan hutan. Namun sejumlah pihak pesimistis upaya pendataan kali ini dapat memperbaiki tata kelola sawit.
Guru besar kebijakan kehutanan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, menyatakan ragu akan skema pelaporan mandiri yang dipilih pemerintah. Dia juga mempertanyakan mekanisme verifikasi terhadap informasi yang disampaikan para pemilik kebun. "Kondisi di lapangan sering kali berbeda dengan laporan, baik dari sisi luasnya, jumlahnya, maupun konfliknya," kata dia saat dihubungi, kemarin.
Menurut Hariadi, tanpa data yang akurat, keputusan yang diambil pemerintah tidak akan bisa tepat sasaran. Dia juga mengkritik langkah pemerintah yang hanya menyasar perusahaan perkebunan. Hariadi menuturkan perlu juga ada evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebagai penerbit izin. "Tata kelola pemerintah terkait dengan perizinan (sawit) seolah-olah baik-baik saja, padahal masalahnya justru pada pemberi izin." (Yetede)
Melambung Tak Wajar Menjelang Idul Adha
JAKARTA — Kenaikan harga daging ayam menjelang Idul Adha menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Dalam tinjauannya ke Pasar Palmerah, Jakarta, Jokowi mendapati harga 1 kilogram daging ayam mencapai Rp 50 ribu, dari biasanya Rp 30-32 ribu per kilogram. "Yang naik agak tinggi memang daging ayam," ujar dia selepas melakukan peninjauan, kemarin, 26 Juni 2023. Jokowi mengatakan akan mencari tahu penyebab melambungnya harga daging ayam tersebut. Beberapa dugaan penyebab meroketnya daging unggas itu antara lain menjelang hari raya keagamaan hingga dugaan adanya permasalahan di tingkat pasokan.
"Naiknya terlalu tinggi, dari Rp 30-32 ribu ke Rp 50 ribu. Biasa harga kalau ayam dan telur, biasa kan naik-turun lagi. Akan saya cek di lapangan nanti," katanya. Temuan Jokowi mengenai harga daging ayam tercatat lebih tinggi daripada harga rata-rata di tingkat pedagang eceran yang terekam dalam Panel Harga Badan Pangan Nasional. Kendati mencatat adanya kenaikan, panel tersebut menunjukkan harga daging ayam berada di kisaran Rp 38.230 per kilogram.Di samping daging ayam, panel tersebut mencatat sejumlah bahan pangan pokok yang kemarin mengalami lonjakan harga, antara lain beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam, tepung terigu, minyak goreng, dan jagung di tingkat peternak. (Yetede)
Penjualan Ikan Pindang Besek Mencapai Rp 16 Triliun Setahun
Pemindangan ikan skala mikro-kecil berperan mengurangi kemiskinan ekstrem. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Sabtu (24/6/2023), mengatakan, penjualan pindang kemasan besek oleh usaha mikro-kecil secara nasional pada 2022 mencapai 14 miliar besek dengan harga jual Rp 4.000 per besek atau sekitar Rp 16 triliun. Pemindangan ikan juga ikut menggerakkan sektor-sektor usaha lain. (Yoga)
Penggunaan QRIS Dorong Perluasan Inklusi Keuangan
Penyediaan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan bisa diandalkan mendorong perluasan inklusi keuangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan hal itu, Sabtu (24/6/2023). Hal ini diwujudkan pula melalui penggunaan sistem pembayaran pindai cepat kode unik (QRIS). Hingga triwulan I-2023, total nilai transaksi QRIS mencapai Rp 40,3 triliun dengan lebih dari 400 juta transaksi, 82 persen oleh usaha mikro kecil menengah. (Yoga)
IKN Dorong UMKM Masuk Pasar Ekspor
Otorita Ibu Kota Nusantara tengah membina 250 pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ritel dan ekspor. Selain strategi pemasaran, pelaku UMKM membutuhkan modal kerja untuk melengkapi alat produksi. Kegiatan bertema ”Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Program IKM/UKM di IKN” itu dilaksanakan di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (25/6). Otorita IKN bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Lembaga independen itu fokus di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Ratusan pelaku UMKM tersebut mendapat pemaparan materi di bawah tarup (tenda). Mereka berkegiatan sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan, program itu berupaya untuk menyiapkan pelaku UMKM di Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda, agar IKN semakin tangguh menjadi tempat inkubator UMKM. Ia mengemukakan, 99 % unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Perannya berkontribusi pada 97 % penyerapan tenaga kerja. ”Saya mau ada lebih banyak lagi acara seperti ini. Jadi, pelaku UMKM semakin mengerti bagaimana pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Bambang. Ketua Yayasan BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pembicara yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman di bidang ritel hingga ekspor. Selanjutnya, BIG Indonesia dan Otorita IKN akan mengunjungi rumah produksi UMKM yang berpotensi untuk mengekspor. Tim juga akan mendata keperluan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel. (Yoga)
Adopsi Kedisiplinan Talenta Industri Jepang
Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam industri manufaktur memantik lahirnya SDM yang mengedepankan disiplin dan komitmen untuk mencapai mutu terbaik. Kerja sama ekonomi kedua negara juga memperkuat teknologi dan peran manufaktur Tanah Air dalam rantai pasok global. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengibaratkan, relasi Indonesia dan Jepang seperti dua sisi pada sekeping mata uang. ”Very very close, baik secara ekonomi maupun diplomatis. Pilihan Indonesia sebagai negara kunjungan pertama Kaisar Jepang menunjukkan pentingnya Indonesia di mata Jepang,” tutur Agus saat dihubungi, Kamis (22/6).
Jalinan hubungan kedua negara ini turut berkontribusi pada pembentukan etos, budaya, dan sikap kerja SDM di Tanah Air. Dia menyebutkan, pemain industri dari Jepang di Indonesia menunjukkan adopsi kultur yang menjunjung kedisiplinan dan produktivitas. Hal ini berbuah pengakuan Jepang atas peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sejumlah orang Indonesia pun dipercaya memimpin pabrik besar Jepang di Tanah Air. Hasil survei Japan External Trade Organization (Jetro) menunjukkan, 73 % perusahaan Jepang yang ada di Indonesia memproyeksikan adanya profit pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi di Thailand dan Vietnam. Agus pun optimistis, Jepang akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) karena Indonesia sedang memperkuat posisinya dalam rantai pasok dan ekosistem EV. (Yoga)
Harga Komoditas Jeblok, IHSG Ikut Terperosok
Tahun 2023 bukan masa terbaik bagi emiten komoditas. Pasalnya, harga komoditas di pasar global terus melandai. Contoh harga
crude palm oil
(CPO) atau minyak sawit mentah.
Pada Jumat pekan lalu (23/6), harga CPO di Bursa Malaysia Exchange untuk pengiriman September 2023, berada di posisi MYR 3.620 per ton atau menguat 1,63% dibanding hari sebelumnya.
Namun, jika dihitung dalam sepekan, harga CPO sudah turun 3,29%. Padahal, di awal tahun ini, harga CPO masih MYR 4.083 per ton. Dus, jika dihitung sejak awal 2023, harga CPO sudah rontok 11,33%.
Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menilai, penurunan harga batubara dipicu lesunya permintaan di pasar global. Pemulihan ekonomi China yang lebih lambat dari ekspektasi mempengaruhi kebutuhan konsumsi energi, yang berimbas pada harga batubara.
Tren melandainya harga sejumlah komoditas tak pelak ikut menyeret indeks harga saham gabungan (IHSG). Indeks saham menutup akhir pekan lalu dengan pelemahan 0,19% ke posisi 6.639,73. Bila diakumulasi sejak awal 2023, IHSG sudah longsor 3,08%.
Pengamat pasar modal Teguh Hidayat tak memungkiri, salah satu pemberat langkah IHSG adalah melemahnya saham-saham berbasis komoditas. Memang, mengutip data Bloomberg, saham-saham emiten yang terkait komoditas menyumbang bobot 17,35% terhadap IHSG.
Teguh mengamati, saham emiten energi yang mengalami penurunan harga dan memiliki bobot besar terhadap IHSG, antara lain, PT Bayan Energy Tbk (BYAN). Pada penutupan bursa akhir pekan lalu, saham BYAN naik tipis 1,15% ke level Rp 15.400.
Banyak Saham Berisiko Amblas ke Harga Rp 1
Sejumlah saham yang lama tertidur di level gocap atau Rp 50 mulai bergerak setelah hadirnya papan pemantauan khusus. Namun, usai dua pekan diluncurkan, saham-saham ini cenderung bergerak turun.
Investor tampak melakukan aksi jual di saham-saham ini. Setidaknya, ada 12 saham yang harganya kini sudah berada di bawah gocap.
Saham-saham itu mendapat kriteria 1, atau harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler
periodic call auction
kurang dari Rp 51. Seluruh saham tersebut juga masuk dalam kriteria 7. Artinya, nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir.
CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, dilihat dari pergerakan harganya, saham-saham ini memang terus menyentuh
auto reject
bawah (ARB) dari posisi Rp 50. Investor yang memiliki saham-saham ini punya risiko likuiditas pasar di tengah permintaan jual yang tinggi. Alhasil, ada potensi harga saham-saham ini menuju ke Rp 1 per saham.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penurunan harga saham ini disebabkan sentimen negatif yang menyelimuti fundamental perusahaan. Walhasil, memang tak mudah untuk membangkitkan harga saham-saham ini.
Pengamat Pasar Modal dan
Founder
WH Project William Hartanto mengatakan, ketika ada saham yang turun ke harga Rp 1 akan ada banyak spekulan yang mencoba untuk beli. "Ini karena persentase kenaikan setelah harga Rp 1 tinggi," ujar William
Siap-Siap, ORI023 Dijual Pekan Ini
Penggemar obligasi negara ritel bisa mulai bersiap lagi. Sebab pemerintah akan mulai menawarkan obligasi negara ritel seri ORI023 pada 30 Juni. Penawaran tersebut mundur dari jadwal sebelumnya 28 Juni 2023.
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, penetapan jadwal pemasaran SBN ritel mempertimbangkan waktu yang tepat seperti hari-hari besar, tanggal gajian, dan SBN ritel yang jatuh tempo. Sehingga ada kesempatan re-investasi bagi investor. "Selain itu, kondisi pasar keuangan dan kebutuhan pembiayaan juga akan menjadi dasar pertimbangan kami," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (23/6).
Pemerintah menawarkan dua seri (dual tranches). Yakni, ORI023-T3 dengan tenor tiga tahun dan ORI023-T6 tenor enam tahun. ORI023T6 akan menjadi tenor terpanjang produk SBN ritel. "Ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan preferensi dan tujuan investasinya," jelas Deni.
Dalam menetapkan kupon pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar (yield SBN tenor bersesuaian), tingkat suku bunga deposito bank BUMN, BI rate hingga inflasi. Pada lelang ORI023, Deni menyebut, pemerintah menetapkan kuota pembelian per orang WNI atau single investor identification (SID) untuk ORI023-T3 adalah Rp 5 miliar dan ORI023-T6 adalah Rp10 miliar.
Kalau hitungan Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan, kupon yang ditawarkan dalam ORI023 bisa di atas inflasi yang saat ini pada 4%. Apalagi, jika melihat dari fair yield ORI yang saat ini tradeable rata-rata di atas 5,5%. Sehingga ia memperkirakan minimal kupon akan di level 5,5%.
DOSIS TAMBAHAN MODAL NEGARA
Gelontoran dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan pelat merah menebal dalam 5 tahun terakhir. Tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun sudah menyodorkan permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun untuk 10 korporasi.Besarnya PMN menjadi perhatian banyak kalangan. Legislator pun sudah minta pengawasan yang lebih ketat karena adanya penerima PMN yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).Selain soal besarnya dana APBN untuk BUMN, catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi lampu kuning. BPK menemukan dana PMN 2015 dan 2016 senilai Rp10,49 triliun untuk 13 BUMN belum optimal karena penyerapan belum 100% dan pekerjaan belum terealisasi.Pemberian PMN memang idealnya menjadikan BUMN lebih profitable, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









