Dewan Standar Keberlanjutan Internasional atau ISSB meluncurkan dua standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, yakni IFRS S1 dan IFRS S2. Dua standar ini dinilai bisa menjadi stimulus bagi perusahaan untuk masuk ke bursa karbon. OJK mendorong DPR untuk segera membahas regulasi mengenai bursa karbon tersebut. Peluncuran IFRS S1 dan IFRS S2 ini berlangsung dalam Forum Pasar Modal Asia Tenggara (ACMF) bertajuk ISSB Joint Conference and Technical Training on the IFRS Sustainability Disclosure Standards Agenda secara hibrida, di Singapura, Selasa (27/6). Konferensi ini dihadiri para regulator di Asia Tenggara, investor perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

IFRS S1 yang mulai efektif berlaku per 1 Januari 2024 menjadi syarat bagi perusahaan untuk menyampaikan profil peluang dan risiko ke investor terkait isu keberlanjutan yang mereka hadapi dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Adapun IFRS S2 secara spesifik menyatakan isu iklim yang berkaitan dengan IFRS S1. ”Regulator sekuritas di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam mendukung komitmen kawasan terhadap keberlanjutan. Kami menyambut baik peluncuran standar ISSB dan menantikan diskusi yang bermanfaat tentang bagaimana dasar global ISSB dapat digabungkan di kawasan Asia Tenggara,” kata Ketua ACMF sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya secara virtual. (Yoga)

Di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tenau Kupang pada Selasa (27/6/2023) siang, Lydia Woodhouse, petugas perikanan dari Australia, melakukan tatap muka dengan puluhan nelayan. Kegiatan serupa digelar pada Selasa pagi di kampung nelayan Oesapa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Woodhouse dan timnya meminta para nelayan Indonesia tidak melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan mereka. Selama ini nelayan Indonesia yang bersalah ditangkap dan dipulangkan. (Yoga)

Ombudsman RI meminta Kemenkeu melaksanakan kewajiban membayar utang ke masyarakat senilai Rp 258,6 miliar. Jumlah itu berasal dari akumulasi utang sembilan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak belasan tahun lalu. Permintaan pembayaran utang oleh Kemenkeu dilayangkan dalam bentuk Rekomendasi Ombudsman RI No 0001/RM.03.01/IX/2022. Rekomendasi merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan dan terbilang jarang dikeluarkan oleh Ombudsman RI. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, Kemenkeu terbukti melakukan malaadministrasi karena menunda pembayaran utang ke masyarakat. Padahal, masyarakat telah mengantongi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

”Semestinya wajar masyarakat meminta putusan pengadilan untuk dipatuhi Kemenkeu. Hal itu merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (27/6). Perkara yang termasuk dalam putusan pengadilan, di antaranya pembayaran barter konsinyasi karet pada 1973, hasil lelang mobil sitaan, likuidasi aset perbankan, pekerjaan konstruksi, permasalahan ahli waris, hingga jaminan sertifikat deposito berjangka. Putusan pengadilan atas Sembilan perkara memuat pembayaran sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp 258,6 miliar. Salah satu putusan bahkan telah inkracht sejak 2008. Oleh karena itu, lanjut Najih, Kemenkeu dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun kesepakatan mekanisme pembayaran antara Kemenkeu dan pihak yang melapor ke Ombudsman. Anggarannya dapat dimasukkan dalam anggaran tahun ini atau tahun berikutnya sesuai kesepakatan pihak terkait. (Yoga)

Arus remitansi yang tercatat secara resmi ke negara berpenghasilan rendah dan   menengah secara khusus, sesuai laporan Migration and Development Brief 38 yang dirilis oleh Bank Dunia, diperkirakan hanya tumbuh 1,4 % menjadi 656 miliar USD pada akhir tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi di negara-negara sumber remitansi yang melemah sehingga membatasi pekerjaan dan perolehan upah bagi para pekerja migran. Bank Dunia dalam laporan Migration and Development Brief 38 (Juni 2023) menyebutkan, pada periode pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat pascapandemi Covid-19 dan investasi asing langsung yang menurun, arus masuk remitansi menjadi lebih penting bagi negara dan rumah tangga. Hal ini terutama terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan utang luar negeri yang tinggi.

Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sri Andayani, saat menghadiri peluncuran kerja  sama penyedia layanan keuangan digital DANA dengan perusahaan pengiriman uang Ria Money Transfer di Jakarta, Selasa (27/6/2023), mengatakan, di Indonesia, penerimaan remitansi sempat menurun saat pembatasan sosial akibat pandemic Covid-19 tahun 2020-2021. Namun, penurunan penerimaannya tidak terlalu signifikan. Pada 2019, penerimaan remitansi di Indonesia 11,4miliar USD, pada 2020, total penerimaan remitansi turun menjadi 9,4 miliar USD. Setahun berikutnya, penerimaan kembali turun menjadi 9,1 miliar USD. ”Pada 2022, penerimaan remitansi di Indonesia naik menjadi 9,7 miliar USD sejalan dengan proses penempatan pekerja migran Indonesia yang mulai pulih dari pandemi Covid-19. Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sepanjang 2022 tercatat 200.761 orang," ujarnya. (Yoga)

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua langkah lanjutan menghadapi implementasi UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kedua langkah itu adalah mematangkan litigasi atas EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengalihan pasar CPO dan produk turunannya dari Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (27/6) mengatakan, RI sudah menyampaikan keberatan secara resmi terkait penerapan EUDR ke Komisi Uni Eropa (UE). RI juga menyampaikannya kepada negara anggota UE secara bilateral. Langkah itu kemungkinan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan atau ligitasi di WTO. Namun, hal itu harus melewati mekanisme konsultasi terlebih dahulu di WTO.

”Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penilaian secara internal untuk mempertimbangkan opsi itu sebagai respons kebijakan UE,” ujarnya dalam Sawit Week 2023 yang digelar CNBC Indonesia. Menurut Jerry, sikap RI terhadap EUDR sudah jelas. RI memandang kebijakan UE itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan WTO, termasuk di dalamnya perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi itu dapat menghambat produk ekspor Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, dan produk dari kayu. Dengan memasukkan CPO dan produk turunannya ke regulasi itu, EU mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan RI itu dari minyak-minyak nabati lain. ”Yang ingin kami pastikan adalah tidak boleh ada diskriminasi dan delegitimasi, serta kebijakan yang berstandar ganda dan tidak mengedepankan perdagangan yang adil,” katanya.

Selain menempuh jalur litigasi, RI juga berencana mengalihkan pasar CPO dan produk turunannya dari UE ke China, Pakistan, AS, serta sejumlah negara di Afrika dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Jerry menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari-April 2023 sebesar 8,79 miliar USD. Meskipun nilainya turun 19,42 % secara tahunan, volume ekspornya meningkat 21,1 % secara tahunan. ”Masih besarnya potensi ekspor komoditas itu berkat upaya perluasan pasar ke China, Pakistan, dan AS,” kata Jerry. Ketm Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, RI tengah menjajaki kerja sama perdagangan CPO dan produk turunannya dengan negara-negara UEE, termasuk Rusia. Rusia berencana menambah impor CPO untuk menopang industri oleo kimia di negara tersebut. (Yoga)

JAKARTA,ID-Laporan transparansi pencapaian pengurangan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission) global pada 2050. Melalui laporan yang dilakukan, baik secara sukarela maupun mandatory (wajib), perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca mereka masing-masing. Bila kemajuan dalam menurunkan emisi karbon itu dilakukan secara konsisten bersama kekuatan-kekuatan lain, maka bumi bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan akibat pemanasan global (global warming) yang tak terkendali untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 1,5 C dari suhu praindustri tahun 1800-seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement)- emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. "Apalagi pemerintah baru sign (target) penurunan emisi 29% di 2030. Makanya, entitas-entitas ini berlomba menyusun program dan strategi untuk menurunkan emisi," ujar Founder Bumi Global Karbon Fondation. Penghargaan diberikan kepada 114 korporasi baik yang tercatat di BEI maupun perusahaan nonterbuka. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM masih kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Berkaitan itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sepanjang tahun 2022 saja, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB)mencapai 60% dan menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Sementara itu, dari jumlah outstanding penyaluran kredit perbankan yang saat ini mencapai Rp6.000 triliun, porsi UMKM hanya Rp 1.200 triliun. Dari seluruh penyaluran kredit sepanjang 10 tahun atau satu dekade total kredit usaha menengah kecil masih di kisaran 20%. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini masih terdengar beberapa kelompok usaha masayarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. "Kalau kita lihat di pasar-pasar basah, tidak semua pedagang mendapatkan kredit. Kemarin saya mendatangi salah satu pasar di Jakarta, kita cek mereka sudah dagang selama beberapa tahun. Ada yang sudah berdagang lebih dari lima tahun dan omzetnya cukup besar, tapi saat ini tidak mengandalkan kredit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana menjadikan Ubud, Bali sebagai destinasi gastronomi (seni kuliner) United Nation World Tourism Organization (UNWTO) 2023. Pengembangan Ubud sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO 2023 merupakan bagian dalam mendukung program Indonesia Spice Up The World (ISUTW). "Program ini merupakan salah satu rencana aksi Program Prioritas Nasional Bidang Pariwisata 2023 yang akan dipantau melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) 2023 oleh KSP," kata Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraft) Itok Parikesit dalam keterangan resminya, Selasa (27/06/2023). Selain pengembangan destinasi gastronomi, menurut Ito, esensi dari Indonesia  Spice Up The World adalah ekspor rempah, pengembangan restoran Indonesia di luar negeri, serta promosi kuliner. "Setelah destinasi ini ditetapkan, nanti harus ada organisasi yang mengelola destinasi gastronomi ini. Mulai dari organisasi yang dibentuk Pemda hingga kelompok masyarakat arus bawah, sehingga hasilnya akan sangat baik," ujar dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dua persoalan dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB): potensi kerugian dan pelanggaran aturan. Keduanya berkaitan dengan pembengkakan biaya alias cost overrun yang membelit proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu. Melalui pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022, lembaga auditor negara mendapati pendanaan cost overrun kereta cepat berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Operator kereta pelat merah itu merupakan pemimpin konsorsium badan usaha milik negara di proyek kereta cepat. Indonesia dan Cina menyepakati nilai cost overrun KCJB sekitar US$ 1,2 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia harus menanggung pembengkakan biaya senilai US$ 723,58 juta atau sekitar Rp 10,8 triliun. 

Sebagian besar atau sekitar US$ 542,68 juta akan dibiayai oleh utang dari China Development Bank atau Bank Pembangunan Cina. Adapun sisanya, sebesar US$ 180,89 juta, bersumber dari ekuitas (modal) yang harus disetor badan usaha milik negara (BUMN) anggota konsorsium. Pendanaan untuk porsi ekuitas sudah dipenuhi melalui penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun pada 2022. "Sedangkan pendanaan yang berasal dari porsi pinjaman dipenuhi melalui pinjaman yang akan dilakukan oleh pimpinan konsorsium," demikian laporan BPK. Sebagai pemimpin konsorsium Indonesia, PT KAI memiliki saham terbesar di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 menyatakan pinjaman demi menambah modal untuk memenuhi kewajiban akibat kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB harus ditanggung PT KAI. Hal yang sama berlaku jika terdapat kewajiban perusahaan patungan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dengan penyertaan modal negara. (Yetede)

Tren merger dan akuisisi kembali bergeliat di industri jasa keuangan Tanah Air, tak terkecuali industri pembiayaan. Terbaru, grup keuangan asal Jepang, MUFG Bank Ltd, dan PT Adira Dinamika Multi Finance mengakuisisi PT Mandala Multifinance Tbk (Mandala Finance). PT Jayamandiri Gemasejati (JG Motor) bersama sejumlah pemegang saham Mandala Finance lainnya telah menyatakan kesepakatan jual-beli bersyarat dengan MUFG Bank dan Adira Finance sebagai pembeli bersama untuk menjual kepemilikan 80,6 % sahamnya dengan nilai sekitar Rp 7,04 triliun. “Transaksi ini bertujuan untuk mengakselerasi strategi pertumbuhan kami dalam melayani dan memberdayakan pelanggan serta memperkuat posisi sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia,” ujar Direktur Utama Mandala Finance, Harryjanto Lasmana, dalam keterangan resminya, kemarin. Dia berujar bahwa dukungan dari MUFG Group juga akan menciptakan kolaborasi dengan memanfaatkan sinergi dengan anak perusahaan MUFG Group di Indonesia, seperti Adira Finance dan Bank Danamon. 

“Kami dapat memanfaatkan sinergi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan strategi bisnis yang saling menguntungkan,” katanya. Langkah konsolidasi ini juga diharapkan dapat mengakselerasi rencana bisnis perseroan dengan dukungan yang kuat dari ekosistem MUFG Group. “Dengan menjadi bagian dari MUFG Group, akan memberi kami peluang untuk mengembangkan bisnis secara signifikan di masa depan,” ucap Harryjanto. Adapun transaksi ini diperkirakan selesai pada awal 2024 dan tunduk pada persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan serta persyaratan lainnya yang umum dalam transaksi serupa. Dengan penyelesaian transaksi ini, MUFG Bank akan memiliki 70,6 % saham Mandala, sedangkan Adira Finance akan memiliki 10 % saham Mandala. (Yetede)