Pengembang mengeluhkan tersendatnya penjualan apartemen di dalam negeri. Pasokan apartemen dinilai berlebih sehingga diperlukan terobosan untuk menggerakkan pasar apartemen. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengemukakan, pembangunan rumah tapak di Jakarta sudah semakin sulit karena lahan yang terbatas. Sementara pembangunan apartemen dinilai terkendala pasar. Padahal, 50 % pengembang anggota REI di DKI Jakarta membangun apartemen. Dalam 3-4 tahun terakhir, pengembang kesulitan menjual apartemen. Insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) yang digulirkan pada periode 2021-2022 sempat mendorong penjualan apartemen. Pihaknya berharap insentif sektor properti itu bisa berjalan kembali agar penjualan apartemen bisa bangkit.

”Kami pusing karena 50 % anggota REI DKI Jakarta membangun apartemen. Bangun susah, jualan susah. Di tahun 2023, kami ingin bangkitkan penjualan apartemen. Kami minta agar insentif diperhatikan, kalau bisa (insentif) dilanjutkan,” ujar Arvin dalam Sosialisasi Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia 2023-2026, Rabu (5/7) di Kuta, Bali. Calon ketua umum DPP REI 2023-2026, Joko Suranto, menambahkan, saat ini terjadi keguncangan pasar apartemen lantaran suplai apartemen dan perkantoran berlebih, sedangkan daya beli turun. Hingga kini, hampir tidak ada solusi terhadap pasar apartemen yang lesu. (Yoga)

Sebagian warga Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang mencapai total Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Nilai utang ini meningkat seiring belum pulihnya kondisi ekonomi setelah meredanya pandemi Covid-19. Demikian data terakhir OJK mencatat tren pembiayaan berjalan warga di Jakarta melalui platform pinjaman daring industri teknologi finansial (tekfin). Jakarta menempati peringkat kedua di Indonesia setelah Jabar yang memiliki 4,8 juta rekening aktif dengan pembiayaan berjalan Rp 13,8 triliun.

”Ini mengindikasikan permintaan pinjaman dari tekfin di Ibu Kota besar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di  Jakarta, yang dikutip Rabu (5/7). Jika dilihat trennya selama masa pandemi Covid-19, utang atau pembiayaan berjalan di Jakarta selama masa pandemi mulai meningkat setidaknya sejak awal 2022. Pada Februari 2022 tercatat ada sekitar Rp 8,9 triliun yang disalurkan melalui 2,7 juta rekening penerima pinjaman, meningkat drastis dari Februari 2020 atau sebelum status pandemi Covid-19 diberlakukan pada Maret 2020, yang hanya mencapai Rp 4,3 triliun melalui 5,2 juta rekening peminjam. (Yoga)

Bank Indonesia mulai mengenakan biaya layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada merchant alias pedagang pengguna sebesar 0,3 persen dari nilai transaksi sejak 1 Juli lalu. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, berujar kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi digital melalui sistem pembayaran QRIS. "Biaya 0,3 persen digunakan untuk menutup biaya operasional dan keberlanjutan. Sebab, di balik proses QRIS, kami harus menyediakan mesin-mesin scanner, lembaga switching, dan lembaga standar," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 5 Juli 2023. Santoso mengatakan biaya layanan yang disebut sebagai merchant discount rate (MDR) ini dikenakan tak hanya untuk pembayaran QRIS, tapi juga seluruh pembayaran berbasis kartu, seperti kartu debit dan kartu kredit yang menggunakan mesin electronic data capture (EDC).

Kebijakan MDR nol persen sebelumnya berlangsung dua tahun untuk merchant UMKM dengan omzet di bawah Rp 400 juta. Sedangkan untuk merchant menengah, besar, dan komersial sedari awal telah dikenai biaya 0,7 persen. "Kami memberikan kesempatan kepada usaha mikro saat masa pandemi untuk bisa menggunakan QRIS, dan ternyata nilainya sangat signifikan dalam memberikan nilai tambah bagi merchant," kata Santoso. Adapun tarif itu dipungut langsung oleh bank atau perusahaan fintech acquiring yang menyediakan jasa pembayaran QRIS di merchant tersebut. ASPI menyatakan komitmen penyelenggara jasa pembayaran guna meningkatkan kualitas transaksi QRIS untuk merchant ataupun pengguna. (Yetede)

JAKARTA,ID-Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 juli 2023. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, rekam jejak kebijakan yang baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari target awal. Di sisi lain, outlook stabil mencerminkan keyakinan S&P terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia untuk dua tahun kedepan, yang akan mendukung kinerja fiskal dan stabilisasi utang.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi rating Indonesia menunjukkan kayakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia  yang tengah terjaga, ditengah peningkatan resiko global. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang antara pemerintah dan BI. "Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut atau stance kebijakan, serta tetap memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." jelas Perry dalam siaran pers, Rabu (5/7/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Dengan begitu besarnya potensi tersebut, upaya memaksimalkan penyerapan produk-produk buatan dalam negeri akan menopang ekonomi Indonesia ditengah situasi  pelemahan ekonomi dunia. Potensi tersebut terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar dengan nilai Ro400 triliun. "Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemanku kepentingan menjalankan amanat Presiden Jokowi bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih impor ini memperkuat ekonomi orang lain," ucap Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada rabu (5/7/2023). Umumnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi, untuk segera dipotensikan  belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebanyak empat bank besar dari sisi market dari sisi market up, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri,  PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNU/BBNI), membukukan laba bersih Rp 66,4 triliun per Mei 2023, naik 17% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada periode itu, BCA mencetak pertumbuhan laba bersih tertinggi sebesar 34,7% menjadi Rp 19,4 triliun, diikuti Bank Mandiri sebesar 18,8% menjadi 18,4 triliun, BNI 15,1% menjadi 8,4 triliun, dan BRI 5,1% menjadi Rp20,1 triliun. Berdasarkan laporan riset Samuel Sekuritas Indonesia (SSI), per Mei 2023, BCA mencetak pertumbuhan pendapatan bunga bersih tertinggi (net interest incom/NII) sebesar 25% menjadi Rp29 trilun, diikuti Bank Mandiri 12,4% menjadi Rp28,9 triliun, dan BNI 4,4% menjadi Rp 17 triliun. Adapun NII BRI menurun 2,1% menjadi Rp43,5 triliun. BCA juga mencetak pertumbuhan kredit (gross) tertinggi, sebesar 11,1% menjadi Rp713 triliun, lalu Bank Mandiri 10,4 menjadi Rp 1.087 triliun, dan BNI 5,8% menjadi Rp629 triliun. (Yetede)

Wajib pajak penikmat fasilitas kantor yang diberikan pemberi kerja akhirnya resmi dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hal ini setelah pemerintah merilis aturan teknis terkait kebijakan pajak atas natura. Beleid yang dimaksud berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atas Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Melalui aturan ini, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura wajib memotong PPh. Pemotongan PPh itu, mulai dilakukan pada Juli 2023 melalui mekanisme PPh Pasal 21. Sementara natura yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai masa pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan. Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan jenis hingga ambang batas (threshold) natura yang dikenakan PPh. Mulai kupon makanan dan minuman bagi karyawan dinas luar dengan nilai lebih dari Rp 2 juta per bulan dan bingkisan selain hari raya keagamaan dengan nilai lebih dari Rp 3 juta per tahun. Selain itu, fasilitas olahraga mewah dari pemberi kerja seperti golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang dan otomotif. Nah selain olahraga mewah tersebut, seluruh jenis olahraga yang bernilai di atas Rp 1,5 juta per tahun juga dikenakan pajak natura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menegaskan, penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima karyawan. "Batasan nilai itu telah mempertimbangkan Indeks Harga Beli/ Purchasing Power Parity (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemkeu), Sport Development Index (Kempora), dan benchmark beberapa negara," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7). Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyambut baik terbitnya aturan tersebut. Namun beleid ini berpotensi mengubah pola pemberian benefit dari pemberi kerja kepada pegawai. Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai wajar pungutan tersebut karena memang ada natura yang diterima. Apalagi, perusahaan tidak akan bermasalah dalam segi akuntansi.

Pemerintah bakal menjajaki pembiayaan utang yang lebih murah pada tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan penghematan dengan mengurangi pembiayaan utang di sepanjang 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menghitung, pembiayaan utang pada tahun ini bisa dikurangi hingga Rp Rp 289,9 triliun. Artinya, pembiayaan utang menurun 41,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun. Hal tersebut sejalan dengan defisit anggaran yang diperkirakan lebih rendah, yakni 2,28% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari target 2,84% terhadap PDB. Selama ini, pembiayaan utang pemerintah berasal dari dua sumber, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman dari lembaga asing. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sumito menyebutkan, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali. "Portofolio utang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Utang dalam rupiah sebesar 72% sehingga mengurangi risiko nilai tukar," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, sebaiknya pemerintah mengutamakan porsi penerbitan SBN karena lebih fleksibel. Artinya, pemerintah bisa memutuskan akan mengurangi atau menambah penerbitan SBN dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Dengan adanya penghematan utang tersebut, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2023 akan berada pada kisaran 37% hingga 39% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari target pemerintah yang sekitar 40,5% hingga 42,3% terhadap PDB. Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun ini masih akan berada di kisaran 36% hingga 38% terhadap PDB. Namun, level itu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional pasca berakhirnya pandemi Covid-19 mulai terlihat. Sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Contohnya tingkat inflasi yang mulai bergerak turun. Pada Juni 2023, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi Indonesia secara tahunan berada di posisi 3,52%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan Mei 2023 di level 4% dan Juni 2022 di kisaran 4,35%. Melandainya inflasi diproyeksi akan berdampak positif bagi kinerja sejumlah sektor industri. Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai, melandainya inflasi bisa jadi sentimen positif sektor properti. Sebab, penurunan inflasi akan membuat daya beli masyarakat meningkat. "Jadi, penjualan rumah berpotensi naik," ujar Andhika kepada Kontan, Rabu (5/7). Andhika melihat, prospek sektor properti akan semakin membaik di semester II 2023. Selain suku bunga, sentimen lainnya adalah berakhirnya commodity boom saat ini pun membuat harga komoditas melorot. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus sepakat, inflasi yang rendah biasanya akan mendorong suku bunga turun. Ketika tingkat suku bunga turun, biasanya sektor properti, perbankan, dan teknologi akan diuntungkan. Peningkatan kredit, kata Nico, juga akan mendorong perbankan untuk bisa menikmati tingginya margin bunga dari kreditur. Bagi emiten di sektor teknologi yang masih mengandalkan pendanaan dari perbankan, penurunan suku bunga tentu akan meringankan kinerja perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti keputusan pembagian dividen perbankan tahun buku 2022. OJK menilai rasio pembayaran dividen sejumlah bank dinilai terlalu besar. Padahal, banyak hal krusial lain yang harus bank penuhi dengan kebutuhan anggaran yang nominalnya juga tidak sedikit. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, ada sejumlah hal krusial yang harus ditingkatkan perbankan saat ini. Diantaranya, untuk penguatan sisi teknologi dan ketahanan siber, peningkatan manajemen risiko, serta peningkatan Sumber Daya Manusia. "Dividen pay out ratio berbagai bank yang terlalu besar ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi untuk mendukung transformasi dan inovasi digital," terang Mahendra, Selasa (4/7). Rasio pembayaran sejumlah bank di Tanah Air memang terbilang cukup tinggi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, mengalokasikan 85% dari laba tahun 2022 sebagai dividen. Lalu Bank Central Asia (BCA) mencapai 62%, Bank Mandiri 60% dan Bank Negara Indonesia (BNI) 40%. Tak ketinggalan, bank pembangunan daerah (BPD) juga membagikan dividen dengan rasio yang cukup tinggi. Bank Jatim menetapkan dividend pay out ratio 51,67% dan Bank BJB 49,47%. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penentuan penetapan dividen pay out ratio selalu memperhatikan faktor permodalan. Artinya, manajemen bank sudah mendahulukan kebutuhan internal sebelum memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham.