JAKARTA,ID-Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 juli 2023. Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, rekam jejak kebijakan yang baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari target awal. Di sisi lain, outlook stabil mencerminkan keyakinan S&P terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia untuk dua tahun kedepan, yang akan mendukung kinerja fiskal dan stabilisasi utang.  Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi rating Indonesia menunjukkan kayakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia  yang tengah terjaga, ditengah peningkatan resiko global. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang antara pemerintah dan BI. "Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyesuaian lebih lanjut atau stance kebijakan, serta tetap memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." jelas Perry dalam siaran pers, Rabu (5/7/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Dengan begitu besarnya potensi tersebut, upaya memaksimalkan penyerapan produk-produk buatan dalam negeri akan menopang ekonomi Indonesia ditengah situasi  pelemahan ekonomi dunia. Potensi tersebut terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar dengan nilai Ro400 triliun. "Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemanku kepentingan menjalankan amanat Presiden Jokowi bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih impor ini memperkuat ekonomi orang lain," ucap Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada rabu (5/7/2023). Umumnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi, untuk segera dipotensikan  belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebanyak empat bank besar dari sisi market dari sisi market up, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri,  PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNU/BBNI), membukukan laba bersih Rp 66,4 triliun per Mei 2023, naik 17% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada periode itu, BCA mencetak pertumbuhan laba bersih tertinggi sebesar 34,7% menjadi Rp 19,4 triliun, diikuti Bank Mandiri sebesar 18,8% menjadi 18,4 triliun, BNI 15,1% menjadi 8,4 triliun, dan BRI 5,1% menjadi Rp20,1 triliun. Berdasarkan laporan riset Samuel Sekuritas Indonesia (SSI), per Mei 2023, BCA mencetak pertumbuhan pendapatan bunga bersih tertinggi (net interest incom/NII) sebesar 25% menjadi Rp29 trilun, diikuti Bank Mandiri 12,4% menjadi Rp28,9 triliun, dan BNI 4,4% menjadi Rp 17 triliun. Adapun NII BRI menurun 2,1% menjadi Rp43,5 triliun. BCA juga mencetak pertumbuhan kredit (gross) tertinggi, sebesar 11,1% menjadi Rp713 triliun, lalu Bank Mandiri 10,4 menjadi Rp 1.087 triliun, dan BNI 5,8% menjadi Rp629 triliun. (Yetede)

Wajib pajak penikmat fasilitas kantor yang diberikan pemberi kerja akhirnya resmi dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hal ini setelah pemerintah merilis aturan teknis terkait kebijakan pajak atas natura. Beleid yang dimaksud berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atas Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Melalui aturan ini, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura wajib memotong PPh. Pemotongan PPh itu, mulai dilakukan pada Juli 2023 melalui mekanisme PPh Pasal 21. Sementara natura yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai masa pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan. Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan jenis hingga ambang batas (threshold) natura yang dikenakan PPh. Mulai kupon makanan dan minuman bagi karyawan dinas luar dengan nilai lebih dari Rp 2 juta per bulan dan bingkisan selain hari raya keagamaan dengan nilai lebih dari Rp 3 juta per tahun. Selain itu, fasilitas olahraga mewah dari pemberi kerja seperti golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang dan otomotif. Nah selain olahraga mewah tersebut, seluruh jenis olahraga yang bernilai di atas Rp 1,5 juta per tahun juga dikenakan pajak natura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menegaskan, penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima karyawan. "Batasan nilai itu telah mempertimbangkan Indeks Harga Beli/ Purchasing Power Parity (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemkeu), Sport Development Index (Kempora), dan benchmark beberapa negara," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7). Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyambut baik terbitnya aturan tersebut. Namun beleid ini berpotensi mengubah pola pemberian benefit dari pemberi kerja kepada pegawai. Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai wajar pungutan tersebut karena memang ada natura yang diterima. Apalagi, perusahaan tidak akan bermasalah dalam segi akuntansi.

Pemerintah bakal menjajaki pembiayaan utang yang lebih murah pada tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan penghematan dengan mengurangi pembiayaan utang di sepanjang 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menghitung, pembiayaan utang pada tahun ini bisa dikurangi hingga Rp Rp 289,9 triliun. Artinya, pembiayaan utang menurun 41,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun. Hal tersebut sejalan dengan defisit anggaran yang diperkirakan lebih rendah, yakni 2,28% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari target 2,84% terhadap PDB. Selama ini, pembiayaan utang pemerintah berasal dari dua sumber, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman dari lembaga asing. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sumito menyebutkan, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali. "Portofolio utang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Utang dalam rupiah sebesar 72% sehingga mengurangi risiko nilai tukar," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, sebaiknya pemerintah mengutamakan porsi penerbitan SBN karena lebih fleksibel. Artinya, pemerintah bisa memutuskan akan mengurangi atau menambah penerbitan SBN dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Dengan adanya penghematan utang tersebut, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2023 akan berada pada kisaran 37% hingga 39% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari target pemerintah yang sekitar 40,5% hingga 42,3% terhadap PDB. Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun ini masih akan berada di kisaran 36% hingga 38% terhadap PDB. Namun, level itu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional pasca berakhirnya pandemi Covid-19 mulai terlihat. Sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Contohnya tingkat inflasi yang mulai bergerak turun. Pada Juni 2023, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi Indonesia secara tahunan berada di posisi 3,52%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan Mei 2023 di level 4% dan Juni 2022 di kisaran 4,35%. Melandainya inflasi diproyeksi akan berdampak positif bagi kinerja sejumlah sektor industri. Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai, melandainya inflasi bisa jadi sentimen positif sektor properti. Sebab, penurunan inflasi akan membuat daya beli masyarakat meningkat. "Jadi, penjualan rumah berpotensi naik," ujar Andhika kepada Kontan, Rabu (5/7). Andhika melihat, prospek sektor properti akan semakin membaik di semester II 2023. Selain suku bunga, sentimen lainnya adalah berakhirnya commodity boom saat ini pun membuat harga komoditas melorot. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus sepakat, inflasi yang rendah biasanya akan mendorong suku bunga turun. Ketika tingkat suku bunga turun, biasanya sektor properti, perbankan, dan teknologi akan diuntungkan. Peningkatan kredit, kata Nico, juga akan mendorong perbankan untuk bisa menikmati tingginya margin bunga dari kreditur. Bagi emiten di sektor teknologi yang masih mengandalkan pendanaan dari perbankan, penurunan suku bunga tentu akan meringankan kinerja perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti keputusan pembagian dividen perbankan tahun buku 2022. OJK menilai rasio pembayaran dividen sejumlah bank dinilai terlalu besar. Padahal, banyak hal krusial lain yang harus bank penuhi dengan kebutuhan anggaran yang nominalnya juga tidak sedikit. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, ada sejumlah hal krusial yang harus ditingkatkan perbankan saat ini. Diantaranya, untuk penguatan sisi teknologi dan ketahanan siber, peningkatan manajemen risiko, serta peningkatan Sumber Daya Manusia. "Dividen pay out ratio berbagai bank yang terlalu besar ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi untuk mendukung transformasi dan inovasi digital," terang Mahendra, Selasa (4/7). Rasio pembayaran sejumlah bank di Tanah Air memang terbilang cukup tinggi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, mengalokasikan 85% dari laba tahun 2022 sebagai dividen. Lalu Bank Central Asia (BCA) mencapai 62%, Bank Mandiri 60% dan Bank Negara Indonesia (BNI) 40%. Tak ketinggalan, bank pembangunan daerah (BPD) juga membagikan dividen dengan rasio yang cukup tinggi. Bank Jatim menetapkan dividend pay out ratio 51,67% dan Bank BJB 49,47%. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penentuan penetapan dividen pay out ratio selalu memperhatikan faktor permodalan. Artinya, manajemen bank sudah mendahulukan kebutuhan internal sebelum memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham.

Keputusan sejumlah bank untuk meningkatkan alokasi dividen dari laba yang dibayarkan ke pemegang saham patut menjadi perhatian di tengah kondisi dan tantangan industri perbankan saat ini. Tak sedikit pihak yang khawatir bahwa langkah ini berisiko membatasi kemampuan bank mengakselerasi rencana investasi di sistem digital. Seperti diketahui, empat bank penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4 yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./BBRI, PT Bank Central Asia Tbk./BBCA, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./BBNI, kompak mengguyur dividen jumbo kepada pemegang sahamnya. BMRI melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Maret lalu telah menetapkan pembagian dividen sebesar 60% dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 senilai Rp41,1 triliun. Artinya, BMRI membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebanyak Rp24,7 triliun. Besaran dividen per saham yang dibagikan Bank Mandiri mencapai Rp529,34 per lembar. Dengan begitu, nilai dividen per saham BMRI meningkat 46,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp360,64 per saham. Dividend payout ratio BBRI lebih besar lagi. Bank pelat merah yang fokus ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini bahkan mengalokasikan 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43,4 triliun sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham. BBNI dalam RUPST pertengahan Maret lalu telah menyetujui pembagian dividen senilai total Rp7,32 triliun yang diambil dari capaian laba bersih perseroan sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp18,3 triliun. Aksi serupa juga dilakukan oleh BBCA yang meningkatkan nilai dan rasio dividen. Tahun lalu, bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum itu menebar dividen tunai senilai total Rp17,9 triliun atau 56,9% dari laba bersih untuk tahun buku 2021. Secara nilai, dividen tunai yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham pada tahun ini tumbuh 41,4%. Adapun secara rasio juga naik menjadi 62,1%. BBCA membayarkan dividen tunai senilai total Rp25,3 triliun yang dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp40,7 triliun.

Listrik hijau yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT menjadi prioritas PT PLN (Persero) untuk memenuhi permintaan tenaga listrik nasional yang terus bertumbuh. Perusahaan setrum pelat merah tersebut diketahui tengah memproses tambahan 5,4 gigawatt (GW) listrik dari pembangkit berbasis EBT yang sudah memasuki tahap perjanjian jual beli listrik dan konstruksi pada tahun ini. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030 memang menargetkan tambahan 20,9 GW listrik dari pembangkit berbasis EBT. Tambahan listrik 5,4 GW tersebut pun diyakini bakal membuat target peningkatan porsi EBT sebesar 24% dalam bauran energi nasional pada 2025 tercapai. “Yang sudah masuk ke dalam pengadaan itu 1,2 GW, sudah PPA dan konstruksi 5,4 GW,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (5/7). Berdasarkan catatan PLN, 5,4 GW tambahan listrik hijau itu sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 2,9 GW. Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang 2,1 GW, sedangkan listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas, surya, serta angin mencapai 0,4 GW. Selain itu, PLN juga sedang melakukan studi dan mengkaji pendanaan untuk 5,6 GW tambahan listrik hijau lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi kapasitas terpasang listrik dari sumber EBT telah mencapai 12,55 GW atau lebih dari target yang dipatok sepanjang 2022 di level 12,52 GW. Dari jumlah tersebut, 8,68 GW listrik berasal dari pembangkit EBT yang sudah on grid atau tersambung dengan sistem jaringan listrik PLN, sedangkan 3,87 GW sisanya berasal dari pembangkit listrik EBT off grid. Kementerian ESDM membeberkan setidaknya ada 48 pembangkit listrik berbasis EBT yang teradang amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal itu pun sukses menarik perhatian pemerintah di tengah upaya mencapai target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Dadan Kusdiana, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proyek pembangkit listrik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyelesaian negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan independent power producer (IPP). Meski begitu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM minta PLN untuk melakukan koordinasi lebih intensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik bisa disesuaikan dengan Perpres No. 112/2022. Priyandaru Effendi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, juga mengakui bahwa saat ini beberapa IPP yang mengembangkan pembangkit listrik berbasis geotermal sedang melakukan negosiasi terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.

Prospek positif ekonomi nasional seiring datangnya era endemi, diyakini bakal membuka peluang bagi korporasi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk memacu kinerja lebih kencang hingga akhir 2023. Tak ayal, prospek positif itu digadang-gadang bakal turut mengangkat kinerja sejumlah saham emiten pelat merah. Faktanya, kinerja sejumlah BUMN yang telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami perbaikan yang tecermin pada raihan laba bersih yang lebih baik pada 2022 dan kuartal I/2023. Ter­­­utama BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, dan industri dasar. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN didorong untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi teknologi di bidang telekomunikasi dan digital, serta perbaikan dari sisi akses pembiayaan UMKM. Capaian kinerja emiten yang terafiliasi dengan BUMN dinilai pria yang akrab disapa Tiko itu dapat menjadi katalis positif terhadap pergerakan harga saham dan kapitalisasi pasar emiten-emiten pelat merah. Menurutnya, optimisme itu didorong oleh kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang membukukan pertumbuhan paling besar di antara para emiten pelat merah. Tiko menambahkan pertumbuhan kapitalisasi pasar juga akan disokong oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Sebagai gambaran, kapitalisasi pasar emiten-emiten BUMN di BEI dapat tecermin pada market cap indeks IDX BUMN20. Hingga perdagangan kemarin, indeks itu menggenggam kapitalisasi pasar Rp2.250 triliun. 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM menilai pergerakan saham-saham BUMN masih memiliki peluang untuk naik pada paruh kedua tahun ini dengan katalis utama yaitu pemilu 2024. Dihubungi terpisah, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan untuk kinerja BUMN hingga akhir tahun ini akan tergantung dari sektor usahanya. Di sisi lain, pengambilan keputusan strategis dari emiten BUMN diproyeksi akan terimbas ajang Pemilu. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi memasang peringkat overweight untuk sejumlah bank BUMN seperti BBNI dan BBRI sebagai top picks. Saham BBNI ditargetkan menyentuh Rp12.700 dan BBRI diteropong menuju Rp6.200 per saham. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan kesepakatan integrasi IndiHome ke Telkomsel merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) TelkomGroup. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Elisabeth Siahaan mengatakan tahun ini target capex antam cukup besar yaitu antara Rp10 triliun­—Rp14 triliun. Capex jumbo tersebut disiapkan karena adanya inisiatif untuk ekspansi di bidang baterai kendaraan listrik.