Listrik hijau yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT menjadi prioritas PT PLN (Persero) untuk memenuhi permintaan tenaga listrik nasional yang terus bertumbuh. Perusahaan setrum pelat merah tersebut diketahui tengah memproses tambahan 5,4 gigawatt (GW) listrik dari pembangkit berbasis EBT yang sudah memasuki tahap perjanjian jual beli listrik dan konstruksi pada tahun ini. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030 memang menargetkan tambahan 20,9 GW listrik dari pembangkit berbasis EBT. Tambahan listrik 5,4 GW tersebut pun diyakini bakal membuat target peningkatan porsi EBT sebesar 24% dalam bauran energi nasional pada 2025 tercapai. “Yang sudah masuk ke dalam pengadaan itu 1,2 GW, sudah PPA dan konstruksi 5,4 GW,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (5/7). Berdasarkan catatan PLN, 5,4 GW tambahan listrik hijau itu sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 2,9 GW. Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang 2,1 GW, sedangkan listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas, surya, serta angin mencapai 0,4 GW. Selain itu, PLN juga sedang melakukan studi dan mengkaji pendanaan untuk 5,6 GW tambahan listrik hijau lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi kapasitas terpasang listrik dari sumber EBT telah mencapai 12,55 GW atau lebih dari target yang dipatok sepanjang 2022 di level 12,52 GW. Dari jumlah tersebut, 8,68 GW listrik berasal dari pembangkit EBT yang sudah on grid atau tersambung dengan sistem jaringan listrik PLN, sedangkan 3,87 GW sisanya berasal dari pembangkit listrik EBT off grid. Kementerian ESDM membeberkan setidaknya ada 48 pembangkit listrik berbasis EBT yang teradang amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal itu pun sukses menarik perhatian pemerintah di tengah upaya mencapai target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Dadan Kusdiana, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proyek pembangkit listrik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyelesaian negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan independent power producer (IPP). Meski begitu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM minta PLN untuk melakukan koordinasi lebih intensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik bisa disesuaikan dengan Perpres No. 112/2022. Priyandaru Effendi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, juga mengakui bahwa saat ini beberapa IPP yang mengembangkan pembangkit listrik berbasis geotermal sedang melakukan negosiasi terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.