JAKARTA,ID-Bank Mandiri secara konsisten terus menerapkan dan mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan (sustainable financing) di Indonesia. Hal ini tak lepas dari peran Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan, atau yang biasa dikenal 'the firsth mover on sustainable banking' sejak tahun 2017. Seperti diketahui, keuangan berkelanjutan adalah dukungan  sektor jasa keuangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, keuangan berkelanjutan dijalankan dalam kerangka kerja Envirenmont, social dan goverment (ESG). "Dengan menjadi salah satu first mover on sustainable banking, bank Mandiri berkomitmen mendukung tercapainya berbagai target berkelanjutan secara secara nasional terkait Nationally Determined Contribution (NC) dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penerapan keuangan berkelanjutan," papar Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama bank Mandiri, di jakarta, Kamis (6/7). Salah satunya, Bank Mandiri berupaya membantu mewujudkan ekonomi rendah karbon untuk mendukung tercapainya target net zero carbon Indonesia pada tahun 2060. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir banyak mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung lebih menginginkan kepraktisan. Hal itu mendorong makin suburnya bisnis e-commerce, produk start up makanan, hingga makanan beku (frozen food), yang mengatalis produk kemasan. Berkat peningkatan order tersebut, laju industri kemasan ditaksir mencapai 6% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 5,3% pada tahun ini. "Industri kemasan tahun ini akan tumbuh, bahkan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendorongnya dari transaksi e-commerce yang meningkat, sehingga berimbas pada kenaikan permintaan kemasan seperti plastik bubble wrap," kata Direktur Pengambangan  Bisnis Indonesia packaging Federation (IPF) Ariana Susanti kepad Investor Daily di jakarta, Kamis (06-07-2023). Ariana memperkirakan, permintaan kemasan plastik bubble wrap dari industri e-commerce naik hingga double digit pada tahun ini. "Walaupun kontribusinya masih kecil sekitar 4-6% terhadap total omzet industri kemasan, tapi pertumbuhan permintaan dari e-commerce sangat tinggi," ujar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara Asean bersinergi menjaga kesehatan laut melalui pengelolaan dan implementasi berbasis ekonomi baru (blue economy). KKP telah merancang program  ekonomi biru  yang siap diimplementasikan pada sektor KP nasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara Asean. Indonesia tidak akan bisa menjaga lautan kita sendiri. Kami percaya Forum Ekonomi Biru Asean menjadi momentum  memperkenalkan upaya-upaya nyata  yang telah dilakukan Indonesia di forum regional Asean," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Viktor Gustaaf Manoppo, mewakili Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, saat forum Ekonomi Biru Asean, pada 3 Juli 2023, di Belitung. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konversi laut, penangkapan ikan,  terukur berbasis kouta, pembangunan budi daya laut, peisisr, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir  dan pulau-pulai kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisi nelayan (bulan cinta laut). (Yetede)

Restriksi ekspor yang dilakukan oleh negara-negara anggota G20 semakin marak, mencakup pula komoditas pangan, pupuk, dan bahan baku kritis. Situasi tersebut bakal mengganggu rantai pasok global, memicu kenaikan harga komoditas, bahkan menyebabkan krisis pangan di sejumlah negara pengimpor. Laju pertumbuhan perdagangan global juga bakal melambat. Pertumbuhan volume perdagangan barang dunia diperkirakan melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Pada 2024, pertumbuhannya diperkirakan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Hal itu mengemuka dalam Laporan Pemantauan Perdagangan di Negara-negara G20 yang dirilis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Selasa (4/7) di Geneva, Swiss.

Laporan itu merujuk pada tindakan fasilitasi dan pembatasan perdagangan barang yang tidak terkait pandemi Covid-19 pada periode pertengahan Oktober 2022 hingga pertengahan Mei 2023. Dalam periode itu, terdapat 77 tindakan fasilitasi perdagangan dan 41 tindakan pembatasan perdagangan barang yang dilakukan negara-negara G20. Fasilitasi dan pembatasan perdagangan itu masing-masing senilai 629 miliar USD dan 88 miliar USD. Tindakan itu dilakukan oleh Rusia, Uni Eropa (UE), Argentina, Brasil, AS, China, India, dan Indonesia. Meski mulai sedikit melonggar, Rusia masih tercatat sebagai negara yang membatasi ekspor pangan dan pupuk. India membatasi ekspor gandum dan beras. Indonesia pun terbukukan sebagai negara yang membatasi ekspor minyak sawit dan nikel. Indonesia juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap sejumlah komoditas impor, antara lain, keramik, besi dan baja, benang, serta penyejuk ruangan. (Yoga)

PT Astra International Tbk menganggarkan belanja modal dan investasi sepanjang 2023 berkisar Rp 40 triliun. Pada triwulan I-2023 telah terealisasi Rp 6,7 triliun, meningkat secara tahunan. Menurut Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti, Rabu (5/7/2023), korporasi mengarahkannya untuk proyek yang memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. (Yoga)

Dugaan ekspor 5,3 juta ton bijih nikel ke China yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu diusut tuntas. Sebab, jika terbukti, menurut Sekretaris Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/7/2023), hal itu merugikan negara mengingat ekspor komoditas mineral mentah dilarang sejak Januari 2020. (Yoga)

Potensi belanja produk UMKM oleh pemerintah, BUMN, swasta, serta kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun tahun ini. Potensi itu datang dari alokasi 40 % belanja kementerian/lembaga pemerintah sesuai regulasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, ”Angka sebesar itu bisa menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Teten pada pameran pengadaan Inabuyer B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (5/7/). Teten merinci, potensi belanja produk UMKM itu berasal dari alokasi belanja pemerintah Rp 500 triliun, BUMN Rp 500 triliun, swasta skala besar Rp 400 triliun, dan pihak lain Rp 200 triliun. Selain itu, pembangunan IKN juga bisa menyerap produk UMKM senilai Rp 400 triliun. 

Menurut Teten, ada dua keuntungan bagi UMKM yang masuk ke rantai pasok sistem pengadaan. Pertama, pelaku UMKM dapat kemudahan untuk mengakses pembiayaan serta mendapatkan kepastian pembeli. Kedua, pelaku UMKM secara tak langsung terpacu untuk meningkatkan mutu produk agar bisa bertahan, bahkan memperluas pasar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pelaku UMKM bisa memperluas pasarnya dengan menjalin kerja sama, baik dengan sesama pelaku usaha (B2B) maupun pemerintah (B2G). Agar bisa masuk ke rantai pasok belanja pemerintah, pihaknya mendorong UMKM masuk ke e-katalog. Dengan demikian, produk UMKM tersedia dalam katalog belanja pengadaan pemerintah. (Yoga)

Pengembang mengeluhkan tersendatnya penjualan apartemen di dalam negeri. Pasokan apartemen dinilai berlebih sehingga diperlukan terobosan untuk menggerakkan pasar apartemen. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengemukakan, pembangunan rumah tapak di Jakarta sudah semakin sulit karena lahan yang terbatas. Sementara pembangunan apartemen dinilai terkendala pasar. Padahal, 50 % pengembang anggota REI di DKI Jakarta membangun apartemen. Dalam 3-4 tahun terakhir, pengembang kesulitan menjual apartemen. Insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) yang digulirkan pada periode 2021-2022 sempat mendorong penjualan apartemen. Pihaknya berharap insentif sektor properti itu bisa berjalan kembali agar penjualan apartemen bisa bangkit.

”Kami pusing karena 50 % anggota REI DKI Jakarta membangun apartemen. Bangun susah, jualan susah. Di tahun 2023, kami ingin bangkitkan penjualan apartemen. Kami minta agar insentif diperhatikan, kalau bisa (insentif) dilanjutkan,” ujar Arvin dalam Sosialisasi Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia 2023-2026, Rabu (5/7) di Kuta, Bali. Calon ketua umum DPP REI 2023-2026, Joko Suranto, menambahkan, saat ini terjadi keguncangan pasar apartemen lantaran suplai apartemen dan perkantoran berlebih, sedangkan daya beli turun. Hingga kini, hampir tidak ada solusi terhadap pasar apartemen yang lesu. (Yoga)

Sebagian warga Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang mencapai total Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Nilai utang ini meningkat seiring belum pulihnya kondisi ekonomi setelah meredanya pandemi Covid-19. Demikian data terakhir OJK mencatat tren pembiayaan berjalan warga di Jakarta melalui platform pinjaman daring industri teknologi finansial (tekfin). Jakarta menempati peringkat kedua di Indonesia setelah Jabar yang memiliki 4,8 juta rekening aktif dengan pembiayaan berjalan Rp 13,8 triliun.

”Ini mengindikasikan permintaan pinjaman dari tekfin di Ibu Kota besar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di  Jakarta, yang dikutip Rabu (5/7). Jika dilihat trennya selama masa pandemi Covid-19, utang atau pembiayaan berjalan di Jakarta selama masa pandemi mulai meningkat setidaknya sejak awal 2022. Pada Februari 2022 tercatat ada sekitar Rp 8,9 triliun yang disalurkan melalui 2,7 juta rekening penerima pinjaman, meningkat drastis dari Februari 2020 atau sebelum status pandemi Covid-19 diberlakukan pada Maret 2020, yang hanya mencapai Rp 4,3 triliun melalui 5,2 juta rekening peminjam. (Yoga)

Bank Indonesia mulai mengenakan biaya layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada merchant alias pedagang pengguna sebesar 0,3 persen dari nilai transaksi sejak 1 Juli lalu. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, berujar kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi digital melalui sistem pembayaran QRIS. "Biaya 0,3 persen digunakan untuk menutup biaya operasional dan keberlanjutan. Sebab, di balik proses QRIS, kami harus menyediakan mesin-mesin scanner, lembaga switching, dan lembaga standar," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 5 Juli 2023. Santoso mengatakan biaya layanan yang disebut sebagai merchant discount rate (MDR) ini dikenakan tak hanya untuk pembayaran QRIS, tapi juga seluruh pembayaran berbasis kartu, seperti kartu debit dan kartu kredit yang menggunakan mesin electronic data capture (EDC).

Kebijakan MDR nol persen sebelumnya berlangsung dua tahun untuk merchant UMKM dengan omzet di bawah Rp 400 juta. Sedangkan untuk merchant menengah, besar, dan komersial sedari awal telah dikenai biaya 0,7 persen. "Kami memberikan kesempatan kepada usaha mikro saat masa pandemi untuk bisa menggunakan QRIS, dan ternyata nilainya sangat signifikan dalam memberikan nilai tambah bagi merchant," kata Santoso. Adapun tarif itu dipungut langsung oleh bank atau perusahaan fintech acquiring yang menyediakan jasa pembayaran QRIS di merchant tersebut. ASPI menyatakan komitmen penyelenggara jasa pembayaran guna meningkatkan kualitas transaksi QRIS untuk merchant ataupun pengguna. (Yetede)