Tantangan perekonomian global belakangan ini, satu per satu persoalan pernah kita alami. Namun, kombinasi beberapa masalah ke depan belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi tinggi untuk waktu lama (higher-for-longer), instabilitas sektor keuangan, dan perlambatan global adalah kombinasi mematikan. Meski tantangan tidak segawat negara maju, urgensi sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga meningkat di negara berkembang, seperti Indonesia. Berbeda dengan banyak negara maju yang punya persoalan utama stabilitas, baik dalam hal harga (inflasi) maupun sektor keuangan, tantangan perekonomian Indonesia lebih pada mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, stabilitas harga dan sektor keuangan harus dikelola dengan baik. Urgensi orkestrasi kebijakan fiskal-moneter tetap tinggi meski fokusnya bukan lagi di area stabilitas, melainkan pertumbuhan.

Orkestrasi kebijakan fiskal-moneter menjadi salah satu jangkar guna menciptakan stabilitas dan  pertumbuhan. Apalagi jika dikaitkan dengan target keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah menyongsong Indonesia Emas 2045, kebijakan fiskal dan moneter harus berada dalam area yang sama. Dengan demikian, racikannya bisa ditentukan guna mengoptimalkan potensi pertumbuhan. Di era dominasi fiskal ini, independensi bank sentral memang relatif berkurang. Namun, jika  diorkestrasikan dengan baik justru membuka peluang mendorong pertumbuhan lebih optimal. Ke depan, kebijakan makroprudensial akan menjadi salah satu jangkar kebijakan Bank Indonesia. Di sanalah interaksi dengan kebijakan fiskal dan industrial terjadi, guna menjaga stabilitas di satu sisi dan mendorong pertumbuhan berkualitas di Indonesia. (Yoga)

Presiden Jokowi memulai kunjungan kenegaraan di Australia, Senin (3/7). Aliansi Indonesia-Australia untuk bahan ba ku baterai wahana listrik, pelonggaran visa bagi warga Indonesia, dan kerja sama perdagangan akan jadi pembahasan dalam kunjungan itu. Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan PMi Australia Anthony Albanese dijadwalkan menerima Presiden, Selasa. Presiden juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan di Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

”Sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia utamanya investasi, perdagangan karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan dan transisi energi, serta peningkatan SDM,” kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Peneliti Centre for Policy Development, Andrew Hudson, mengatakan, salah satu isu yang bisa digarap Indonesia-Australia adalah bahan baku baterai. ”Indonesia-Australia sama-sama memiliki nikel. Walakin, Australia memiliki litium dan baterai tidak bisa dibuat tanpa litium,” kata Hudson. ”Australia-Indonesia tidak hanya punya cadangan mineral penting ini, keduanya juga berkomitmen serius dan ini benar-benar peluang,” kata Jennifer Mathews, Presiden Dewan Bisnis Australia-Indonesia. (Yoga)

Beban pengeluaran masyarakat semakin bertambah. Tidak hanya akibat harga pangan dan energi yang relatif tinggi, juga lantaran kenaikan biaya kontrak rumah. Hal itu tecermin dalam inflasi bulanan, tahunan, bahkan tengah tahun atau semester I-2023. BPS, Senin (3/7) merilis, tingkat inflasi Juni 2023 mencapai 0,14 % secara bulanan. Adapun inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing 3,52 % dan 1,24 %. Tingkat inflasi tahunan itu masih dalam rentang inflasi yang ditargetkan pemerintah dan BI tahun ini, yakni 2-4 %. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi pada Juni 2023 terutama dipengaruhi hari raya Idul Adha dan cuti bersama. Momen itu terutama berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah pangan pokok dan tarif angkutan udara. Di sisi lain, badan usaha ritel BBM menurunkan harga jual produknya sehingga inflasi tidak naik terlalu tinggi.

Penyesuaian harga BBM itu, membuat komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) deflasi 0,02 %. Andil terbesar deflasi tersebut adalah bensin, yakni 0,01 %. Di luar komponen volatile food dan administered price, BPS menunjukkan pula kenaikan biaya kontrak rumah berandil besar terhadap inflasi bulan Juni 2023 yang mencapai 0,01 % secara bulanan dan 0,13 % secara tahunan. Biaya kontrak rumah juga jadi salah satu komponen penyumbang inflasi semester I-2023 dengan andil 0,05 %. BI menegaskan hal serupa. Inflasi pada Juni 2023 terutama dipengaruhi inflasi inti yang sebesar 0,12 % secara bulanan. Komponen yang dominan menyumbang inflasi inti tersebut adalah kontrak atau sewa rumah. (Yoga)

Pemerintah tetap menginginkan pelibatan aktif pelaku UMKM ke dalam platform katalog elektronik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jumlah produk UMKM yang masuk katalog elektronik atau e-katalog ditargetkan naik dari 2,9 juta menjadi 5 juta unit tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM RulliNuryanto, Senin (3/7) di sela-sela peluncuran aplikasi Juragan Doku, di Jakarta. Untuk mencapai target, menurut Rulli, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,termasuk komunitas UMKM.

”Sebanyak 40 % belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM. Upaya pemerintah agar produk UMKM masuk ke platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai upaya untuk mendorong perluasan pasar,” ucap Rulli. Rulli menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan. Salah satunya, lewat pembiayaan melalui program KUR. Pada 2023, alokasi KUR naik menjadi Rp 450 triliun. Tahun sebelumnya, alokasi KUR mencapai Rp 365 triliun. Sekjen Sahabat UMKM (komunitas UMKM) Faisal Hasan Basri berpendapat, inisiatif pemerintah meningkatkan jumlah produk UMKM di platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang patut disyukuri. Ini berarti pemerintah membuka kesem-patan yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Kesempatan itu sebaiknya diikuti persiapan produksi yang matang dari para pelaku UMKM. (Yoga)

Kendati Indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia pada Juni 2023 tercatat ekspansif di level 52,5, industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri masih terkontraksi. ”Industri tekstil masih menderita karena pasar domestik dibanjiri produk impor, terutama yang masuk melalui Pusat Logistik Berikat atau PLB,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/7/2023), di Jakarta. Pada Mei lalu, PMI Indonesia tercatat 50,3. (Yoga)

Indonesia kembali masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income) menurut data yang dirilis Bank Dunia pada 1 Juli 2023. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia naik dari 4.170 dollar AS (2021) menjadi 4.580 dollar AS pada 2022. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Senin (3/7/2023), pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan RI kembali sebagai kelas menengah atas. (Yoga)

Keberadaan perusahaan-perusahaan manufaktur asal Jepang dinilai menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain terkait proses alih teknologi dan pengetahuan, eksistensinya dianggap turut mengembangkan perusahaan dalam negeri. Apalagi regulasi mendorong peningkatan komponen dalam negeri. PT Sharp Electronics Indonesia (SEID), di bawah Sharp Corporation di Jepang, misalnya, bermitra dengan PT Yasonta saat hadir di Indonesia tahun 1970. SEID berkembang meraih pangsa pasar Indonesia, khususnya pada alat-alat elektronik, seperti televisi, lemari es, mesin cuci, dan penyejuk ruangan (AC). Setelah pabrik televisi, lemari es, dan mesin cuci di KIIC, Kabupaten Karawang, Jabar, Sharp mengoperasikan pabrik AC sejak April 2023.

”Kami melihat pasar yang luas (di Indonesia) dan juga sebagai adaptasi terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah ke produksi lokal dan mengurangi impor,” kata National Sales Senior GM SEID Andry Adi Utomo, di Jakarta, Jumat (23/6).  Andry menambahkan, rantai pasok produksi melibatkan perusahaan yang ada di Indonesia kendati sebagian di antaranya terafiliasi dengan perusahaan asal Jepang. Tak dimungkiri, tingginya nasionalisme membuat SEID memprioritaskan perusahaan-perusahaan Jepang. Tapi, jika harganya tak kompetitif, SEID memilih perusahaan asal negara lain. ”Untuk produksi AC, sekarang sudah 50 % lebih komponen (berasal) dari dalam negeri. Kami sedang mencari kompresor buatan lokal. Sebab, saat ini masih impor, seperti dari Malayasia, Thailand, dan China. Kalau ada pabrik kompresor di Indonesia, TKDN (tingkat komponen dalam negeri) AC akan meningkat,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, sumber daya manusia (SDM) Indonesia semakin banyak di SEID, sementara SDM Jepang berkurang. Saat ini, karyawan SEID sekitar 3.000 orang, hampir semuanya warga Indonesia. Ekspatriatnya hanya lima orang. ”Artinya, mereka (Jepang) sudah percaya dengan SDM Indonesia. Memang ekspatriat awalnya banyak, setelah berkembang, ada efisiensi biaya. Ternyata dipegang (SDM) lokal pun bisa, bahkan membaik. Sejak 2015, ekspatriat berkurang banyak,” ujarnya. Meski demikian, kata Andry, pengawasan mutu tetap dijaga. Audit pun dilakukan Sharp Corporation setiap tahun dan prosedur standar operasi dipantau agar tetap sesuai dengan standar internasional Jepang. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bidang usaha perikanan  dan kelautan mutlak mendapatkan dukungan dan intervensi dari pemerintah agar porsi kucuran kredit perbankan ke sektor tersebut tak terkunci di bawah 1%. Dukungan dan intervensi itu dibutuhkan untuk  menyingkirkan sejumlah tantangan seperti skala bisnis sektor perikanan yang masih kecil sehingga perbankan enggan untuk  mendanai. Tantangan lain adalah infrastruktur sektor perikanan dan kelautan, seperti kapal, storage, dan tempat pelelangan ikan, yang masih terbatas. Selanjutnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang terbatas dan kontinuitas  produksi relatif tidak stabil dikarenakan tergantung dengan kondisi dan cuaca/alam. Selain itu, mayoritas nelayan merupakan  nelayan kecil (unbankable) yang meliputi 99% dari total armada tangkap saat ini. "Secara bisnis, sektor perikanan  juga memiliki beberapa 'PR' yang perlu diselesaikan. Kami melihat, dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertarikan industri keuangan pada sektor ini, khususnya untuk penyediaan  infrastruktur yang layak," ujar Chief Economics PT Bank Mandiri (persero) Tbk Andry Asmoro kepada Investor Daily, Senin (03/07/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekonomi biru berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean). Lautan di kawasan Asean disebut menyumbang 2,5% dari permukaan seluruh lautan. Didalam kawasan Asean saja, lautan (water area) mencakup sebanyak 66% dari total luas keseluruhan (lautan). Kendati produk domestik bruto (PDB) keseluruhan Asean tumbuh 10,3% selama periode 2016-2021, pemanfaatan ekonomi biru sebagai sumber  kemakmuran baru dilakukan dalam rangka mendongkrak ekonomi sehingga negara-anggota Asean yang masih menyandang status pendapatan menengah ke bawah. Pada 2021, ada lima negara Asean yang berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, ada tiga negara Asean yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas, yakni Indonesia, malaysia, dan Thailand yang masih terjebak status pendapatan menengah selama 13 tahun. Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acar Asean Bule Economy Forum 2023 di tanjung Pandan, Kepulauan bangka Belitung, Senin (3/7/2023). "Asean membutuhkan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat," kata dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Harga rumah pribadi di Singapura dilaporkan turun untuk kali pertama  dalam tiga tahun terakhir pada kuartal II-2023. Kondisi ini menunjukkan pasar sedang melemah akibat pembatasan terbaru oleh pemerintah yang menyasar sektor properti. Menurut prediksi singkat yang dirilis otoritas Pengembangan Kota (Urban Redevelopment Authority (URA), nilai properti pribadi turun 0,4% dari tiga bulan sebelumnya, yang sempat naik 3,3%. "Ini adalah penurunan kuartalan pertama harga sejak kuartal 1-2020 karena momentum harga mereda di semua segmen pasar," kata URA, yang dikutip CNA pada Senin (03/07/2023). Momentum harga yang akhirnya mereda disebabkan penaikan  pasar properti di Singapura berlawanan dengan perlambatan global dari London di Inggris hingga Shanghai di Tiongkok. Untuk menjaga harga apartemen, pemerintah Singapura kemudian melipatgandakan bea materai (additional buyer's stamp duty/ABSD) bagi para pembeli asing pada April 2023 menjadi 60%. Ini adalah yang tertinggi diantara pasar-pasar utama. Pihak berwenang juga menaikkan  pungutan untuk para pembeli rumah kedua. "Kami akan terus mengawasi pasar properti, dan menyesuaikan kebijakan kami jika diperlukan," ujar menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmon Lee. (Yetede)