Pemerintah bakal menjajaki pembiayaan utang yang lebih murah pada tahun ini. Di saat yang sama, pemerintah juga akan melakukan penghematan dengan mengurangi pembiayaan utang di sepanjang 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menghitung, pembiayaan utang pada tahun ini bisa dikurangi hingga Rp Rp 289,9 triliun. Artinya, pembiayaan utang menurun 41,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun. Hal tersebut sejalan dengan defisit anggaran yang diperkirakan lebih rendah, yakni 2,28% terhadap produk domestik bruto (PDB) dari target 2,84% terhadap PDB. Selama ini, pembiayaan utang pemerintah berasal dari dua sumber, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman dari lembaga asing. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sumito menyebutkan, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali. "Portofolio utang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Utang dalam rupiah sebesar 72% sehingga mengurangi risiko nilai tukar," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, sebaiknya pemerintah mengutamakan porsi penerbitan SBN karena lebih fleksibel. Artinya, pemerintah bisa memutuskan akan mengurangi atau menambah penerbitan SBN dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Dengan adanya penghematan utang tersebut, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2023 akan berada pada kisaran 37% hingga 39% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dari target pemerintah yang sekitar 40,5% hingga 42,3% terhadap PDB. Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan, rasio utang pemerintah pada akhir tahun ini masih akan berada di kisaran 36% hingga 38% terhadap PDB. Namun, level itu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Tanda-tanda kebangkitan ekonomi nasional pasca berakhirnya pandemi Covid-19 mulai terlihat. Sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Contohnya tingkat inflasi yang mulai bergerak turun. Pada Juni 2023, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, laju inflasi Indonesia secara tahunan berada di posisi 3,52%. Angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan Mei 2023 di level 4% dan Juni 2022 di kisaran 4,35%. Melandainya inflasi diproyeksi akan berdampak positif bagi kinerja sejumlah sektor industri. Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai, melandainya inflasi bisa jadi sentimen positif sektor properti. Sebab, penurunan inflasi akan membuat daya beli masyarakat meningkat. "Jadi, penjualan rumah berpotensi naik," ujar Andhika kepada Kontan, Rabu (5/7). Andhika melihat, prospek sektor properti akan semakin membaik di semester II 2023. Selain suku bunga, sentimen lainnya adalah berakhirnya commodity boom saat ini pun membuat harga komoditas melorot. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus sepakat, inflasi yang rendah biasanya akan mendorong suku bunga turun. Ketika tingkat suku bunga turun, biasanya sektor properti, perbankan, dan teknologi akan diuntungkan. Peningkatan kredit, kata Nico, juga akan mendorong perbankan untuk bisa menikmati tingginya margin bunga dari kreditur. Bagi emiten di sektor teknologi yang masih mengandalkan pendanaan dari perbankan, penurunan suku bunga tentu akan meringankan kinerja perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti keputusan pembagian dividen perbankan tahun buku 2022. OJK menilai rasio pembayaran dividen sejumlah bank dinilai terlalu besar. Padahal, banyak hal krusial lain yang harus bank penuhi dengan kebutuhan anggaran yang nominalnya juga tidak sedikit. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, ada sejumlah hal krusial yang harus ditingkatkan perbankan saat ini. Diantaranya, untuk penguatan sisi teknologi dan ketahanan siber, peningkatan manajemen risiko, serta peningkatan Sumber Daya Manusia. "Dividen pay out ratio berbagai bank yang terlalu besar ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi untuk mendukung transformasi dan inovasi digital," terang Mahendra, Selasa (4/7). Rasio pembayaran sejumlah bank di Tanah Air memang terbilang cukup tinggi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, mengalokasikan 85% dari laba tahun 2022 sebagai dividen. Lalu Bank Central Asia (BCA) mencapai 62%, Bank Mandiri 60% dan Bank Negara Indonesia (BNI) 40%. Tak ketinggalan, bank pembangunan daerah (BPD) juga membagikan dividen dengan rasio yang cukup tinggi. Bank Jatim menetapkan dividend pay out ratio 51,67% dan Bank BJB 49,47%. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penentuan penetapan dividen pay out ratio selalu memperhatikan faktor permodalan. Artinya, manajemen bank sudah mendahulukan kebutuhan internal sebelum memenuhi kewajibannya kepada pemegang saham.

Keputusan sejumlah bank untuk meningkatkan alokasi dividen dari laba yang dibayarkan ke pemegang saham patut menjadi perhatian di tengah kondisi dan tantangan industri perbankan saat ini. Tak sedikit pihak yang khawatir bahwa langkah ini berisiko membatasi kemampuan bank mengakselerasi rencana investasi di sistem digital. Seperti diketahui, empat bank penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4 yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./BBRI, PT Bank Central Asia Tbk./BBCA, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./BBNI, kompak mengguyur dividen jumbo kepada pemegang sahamnya. BMRI melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Maret lalu telah menetapkan pembagian dividen sebesar 60% dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 senilai Rp41,1 triliun. Artinya, BMRI membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebanyak Rp24,7 triliun. Besaran dividen per saham yang dibagikan Bank Mandiri mencapai Rp529,34 per lembar. Dengan begitu, nilai dividen per saham BMRI meningkat 46,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp360,64 per saham. Dividend payout ratio BBRI lebih besar lagi. Bank pelat merah yang fokus ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini bahkan mengalokasikan 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43,4 triliun sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham. BBNI dalam RUPST pertengahan Maret lalu telah menyetujui pembagian dividen senilai total Rp7,32 triliun yang diambil dari capaian laba bersih perseroan sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp18,3 triliun. Aksi serupa juga dilakukan oleh BBCA yang meningkatkan nilai dan rasio dividen. Tahun lalu, bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum itu menebar dividen tunai senilai total Rp17,9 triliun atau 56,9% dari laba bersih untuk tahun buku 2021. Secara nilai, dividen tunai yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham pada tahun ini tumbuh 41,4%. Adapun secara rasio juga naik menjadi 62,1%. BBCA membayarkan dividen tunai senilai total Rp25,3 triliun yang dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp40,7 triliun.

Listrik hijau yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT menjadi prioritas PT PLN (Persero) untuk memenuhi permintaan tenaga listrik nasional yang terus bertumbuh. Perusahaan setrum pelat merah tersebut diketahui tengah memproses tambahan 5,4 gigawatt (GW) listrik dari pembangkit berbasis EBT yang sudah memasuki tahap perjanjian jual beli listrik dan konstruksi pada tahun ini. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030 memang menargetkan tambahan 20,9 GW listrik dari pembangkit berbasis EBT. Tambahan listrik 5,4 GW tersebut pun diyakini bakal membuat target peningkatan porsi EBT sebesar 24% dalam bauran energi nasional pada 2025 tercapai. “Yang sudah masuk ke dalam pengadaan itu 1,2 GW, sudah PPA dan konstruksi 5,4 GW,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (5/7). Berdasarkan catatan PLN, 5,4 GW tambahan listrik hijau itu sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 2,9 GW. Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang 2,1 GW, sedangkan listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas, surya, serta angin mencapai 0,4 GW. Selain itu, PLN juga sedang melakukan studi dan mengkaji pendanaan untuk 5,6 GW tambahan listrik hijau lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi kapasitas terpasang listrik dari sumber EBT telah mencapai 12,55 GW atau lebih dari target yang dipatok sepanjang 2022 di level 12,52 GW. Dari jumlah tersebut, 8,68 GW listrik berasal dari pembangkit EBT yang sudah on grid atau tersambung dengan sistem jaringan listrik PLN, sedangkan 3,87 GW sisanya berasal dari pembangkit listrik EBT off grid. Kementerian ESDM membeberkan setidaknya ada 48 pembangkit listrik berbasis EBT yang teradang amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal itu pun sukses menarik perhatian pemerintah di tengah upaya mencapai target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Dadan Kusdiana, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proyek pembangkit listrik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyelesaian negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan independent power producer (IPP). Meski begitu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM minta PLN untuk melakukan koordinasi lebih intensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik bisa disesuaikan dengan Perpres No. 112/2022. Priyandaru Effendi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, juga mengakui bahwa saat ini beberapa IPP yang mengembangkan pembangkit listrik berbasis geotermal sedang melakukan negosiasi terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.

Prospek positif ekonomi nasional seiring datangnya era endemi, diyakini bakal membuka peluang bagi korporasi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk memacu kinerja lebih kencang hingga akhir 2023. Tak ayal, prospek positif itu digadang-gadang bakal turut mengangkat kinerja sejumlah saham emiten pelat merah. Faktanya, kinerja sejumlah BUMN yang telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami perbaikan yang tecermin pada raihan laba bersih yang lebih baik pada 2022 dan kuartal I/2023. Ter­­­utama BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, dan industri dasar. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN didorong untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi teknologi di bidang telekomunikasi dan digital, serta perbaikan dari sisi akses pembiayaan UMKM. Capaian kinerja emiten yang terafiliasi dengan BUMN dinilai pria yang akrab disapa Tiko itu dapat menjadi katalis positif terhadap pergerakan harga saham dan kapitalisasi pasar emiten-emiten pelat merah. Menurutnya, optimisme itu didorong oleh kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang membukukan pertumbuhan paling besar di antara para emiten pelat merah. Tiko menambahkan pertumbuhan kapitalisasi pasar juga akan disokong oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Sebagai gambaran, kapitalisasi pasar emiten-emiten BUMN di BEI dapat tecermin pada market cap indeks IDX BUMN20. Hingga perdagangan kemarin, indeks itu menggenggam kapitalisasi pasar Rp2.250 triliun. 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM menilai pergerakan saham-saham BUMN masih memiliki peluang untuk naik pada paruh kedua tahun ini dengan katalis utama yaitu pemilu 2024. Dihubungi terpisah, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan untuk kinerja BUMN hingga akhir tahun ini akan tergantung dari sektor usahanya. Di sisi lain, pengambilan keputusan strategis dari emiten BUMN diproyeksi akan terimbas ajang Pemilu. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi memasang peringkat overweight untuk sejumlah bank BUMN seperti BBNI dan BBRI sebagai top picks. Saham BBNI ditargetkan menyentuh Rp12.700 dan BBRI diteropong menuju Rp6.200 per saham. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan kesepakatan integrasi IndiHome ke Telkomsel merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) TelkomGroup. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Elisabeth Siahaan mengatakan tahun ini target capex antam cukup besar yaitu antara Rp10 triliun­—Rp14 triliun. Capex jumbo tersebut disiapkan karena adanya inisiatif untuk ekspansi di bidang baterai kendaraan listrik.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, badan usaha milik negara (BUMN) dituntut berkinerja bagus agar mampu berkontribusi besar bagi pemasukan negara baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Strategi jitu dibutuhkan untuk bisa bertahan dan terus bertumbuh dalam kondisi saat ini. Langkah Kementerian BUMN yang melakukan transformasi dan pembenahan di tubuh BUMN sejak beberapa tahun lalu, tampaknya mulai menunjukkan hasil, setidaknya terlihat dari kenaikan setoran ke negara dalam bentuk dividen. Dari catatan Bisnis, tahun ini total dividen yang berasal dari BUMN ditargetkan mencapai Rp80,2 triliun. Angka itu diyakini dapat tercapai mengingat sampai dengan Mei 2023, total dividen yang telah disetorkan mencapai Rp41,7 triliun, melonjak signifikan bila dibandingkan dengan raihan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,1 triliun. Secara tahunan, target penerimaan dividen pada tahun ini tergolong tinggi. Pada 2020, dividen yang disetorkan BUMN mencapai Rp43,9 triliun, menurun menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 ketika awal pandemi Covid-19. Target tersebut kembali dinaikkan pada tahun ini karena optimisme pemerintah terhadap perbaikan kinerja BUMN, mengingat konsumsi masyarakat mulai menguat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, bangkitnya harga komoditas seperti batu bara juga turut mendorong kinerja BUMN di sektor tersebut seperti PT Bukit Asam Tbk. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tentunya harus terus ditingkatkan meski di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar juga dituntut untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan memberikan ruang ekspansi pada badan usaha tersebut.

Regulator memberikan ultimatum kepada pemegang saham pengendali dan jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life untuk memenuhi dan mengganti hak seluruh pemegang polis setelah pencabutan izin usaha pada 23 Juni 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pemegang saham pengendali (PSP) maupun jajaran direksi Kresna Life harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami perusahaan.“OJK menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera [PT DMS] selaku pengendali dan pihak tertentu, yaitu Sdr. Michael Steven selaku Pemegang Saham, Sdr. Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, Sdr. Antonius Indradi Sukiman selaku Direktur, serta Sdr. Henry Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life,” katanya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Juni 2023 secara virtual, Selasa (4/7). Di tengah-tengah sanksi yang dialami, manajemen Kresna Life sempat mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada regulator. Beberapa rencana penyehatan yang ditawarkan di antaranya skema perubahan polis menjadi pinjaman subordinasi.Selain itu, manejemen Kresna Life pernah menyatakan telah menerima setoran modal dari pemegang saham untuk memenuhi likuiditasnya. Pencabutan izin usaha Kresna Life ini menyusul langkah serupa yang pernah ditempuh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).Hanya saja, penyelesaian masalah Wanaartha Life dengan perangkat tim likuidasi yang telah dibentuk, hingga kini prosesnya tak kunjung rampung. Pemerhati masalah perasuransian Irvan Rahardjo menyatakan saat izin sudah dicabut, status Kresna Life sudah bukan lagi perusahaan asuransi. Dengan pencabutan izin usaha, lanjut Irvan, Kresna Life juga terbuka lebar untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai solusi akhir dan bermartabat bagi pemegang polis selaku kreditur.

Pemerintah memastikan tidak akan meninggalkan PT Kereta Commuter Indonesia sendirian setelah memutuskan untuk enggan mengimpor rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan bakal memberikan suntikan tambahan modal melalui penyertaan modal negara yang disampaikan lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai induk usaha PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan usulan pemberian penyertaan modal negara untuk anak perusahaan KAI tersebut seiring dengan rencana impor tiga rangkaian KRL baru dari Negeri Sakura. “Kemarin baru keputusannya [impor KRL baru]. Ini baru mau kami rapatkan juga dengan Menteri Keuangan,” katanya usai Pelepasan Tim Jelajah BUMN 2023 Bisnis Indonesia, Selasa (4/7). Menurutnya, skema penyertaan modal negara menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh Kementerian BUMN untuk mendukung rencana impor rangkaian KRL baru pada tahun depan. Meski begitu, Kartika masih enggan memerinci detail penyertaan modal negara yang akan disampaikan melalui KAI tersebut. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan upaya impor tersebut. “Hingga saat ini semua masih dalam proses, khususnya terkait pendanaan,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (4/7). 

Anne menjelaskan bahwa KAI Commuter juga sedang melakukan penilaian atau assessment terhadap 19 rangkaian kereta yang akan di-retrofit mulai tahun ini. Suntikan dana dari penyertaan modal negara memang menjadi opsi yang dipertimbangkan selain menggunakan pendanaan dari KAI sebagai induk usahanya. Kepastian pendanaan tersebut dinilai sangat penting, karena penambahan rangkaian KRL ditujukan untuk peningkatan pelayanan pengguna. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai rencana pengusulan penyertaan modal negara kepada KAI Commuter untuk mengimpor tiga rangkaian KRL baru memang sudah selayaknya dilakukan. Dia menjelaskan bahwa impor rangkaian KRL baru tersebut berada di luar rencana KAI Commuter, karena sebelumnya perusahaan hanya mengalokasikan anggaran untuk mengimpor KRL bekas. Dia juga membeberkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk membantu upaya pendanaan impor tiga rangkaian KRL baru tersebut. Pertama, pembelian ketiga rangkaian KRL tersebut sepenuhnya menggunakan penyertaan modal negara yang harus diusulkan terlebih dahulu ke DPR. Kedua, impor rangkaian KRL baru dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari kombinasi antara anggaran yang dimiliki oleh KAI Commuter dan penyertaan modal negara.

JAKARTA,ID-MyRepublic, perusahaan penyedia layanan internet fiber dan TV berlangganan bagian dari Sinarmas Group, mendapat pinjaman sindikasi sebesar Rp 2 triliun. Dananya akan digunakan untuk memperluas jaringan, baik di kota eksisting maupun di kota-kota baru di Indonesia. Pinjaman tersebut didapatkan dari sindikasi empat lembaga  keuangan di Tanah Air, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. CEO MyRepublic Timotius Max Sulaiman mengatakan, dukungan dana tersebut akan sangat mendukung kegiatan perluasan jaringan ke rumah-rumah (homes pased) MyRepublic. Perseroan ingin mewujudkan visi menjadi The Pride of Indonesia. "Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh empat lembaga keuangan ternama di Indonesia kepada MyRepublic. Hari ini (Selasa, 4/7/2023) telah dilakukan penandatanganan  perjanjian kredit/pembiayaan sindikat dengan plafon sama dengan Rp 2 triliun dan opsi accordion (tambahan) sebesar Rp 1 triliun," ujar Timotius, dalam pernyataannya di Jakarta. Menurut dia, hingga pertengahan tahun 2023, MyRepublic telah menambah cakupan jaringan di sembilan kota baru dan layanannya telah menjangkau 30 kota (Yetede)