Pemerintah menerbitkan Perpres No 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, selain sinergi kementerian/lembaga, kesadaran mengakses jaminan sosial dinilai masih jadi tantangan. Pada 2019, menurut lampiran peraturan itu, cakupan kepesertaan pekerja formal pada program jaminan sosial ketenegakerjaan mencapai 67,1 %. Sementara pekerja informal baru tercakup 3,7 %. Tujuan kepesertaan diarahkan untuk mencapai kepesertaan semesta pada 2030 sesuai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan UU No 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Total pekerja yang jadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini baru 36 juta orang, sementara pekerja informal 6,5 juta orang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2023, total angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 %) di antara penduduk bekerja itu bekerja pada kegiatan informal. National Project Officer for Social Protection Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste Christianus Pandjaitan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/7) berpendapat, sesuai Konvensi ILO 102, semua program jaminan social harus mencakup minimal 50 % total pekerja. Di beberapa negara lain, pemerintahnya telah menciptakan sistem yang membuat cakupan kepesertaan aktif meluas, jika Indonesia ingin ada peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan perlu diubah, terutama menyangkut kualifikasi. Contohnya, program jaminan pensiun sejauh ini hanya wajib bagi perusahaan menengah dan besar. (Yoga)

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID masih berminat jadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. ”Dengan jadi pemegang saham pengendali, kami yakin dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama di nikel,” kata Kepala Divisi Relasi Institusional MIND ID Selly Adriatika, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan sepenuhnya menggarap segmen bisnis ke bisnis (B2B). Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R menyampaikan, Kamis (6/7/2023), keputusan korporasi itu dilakukan setelah lini usahanya di bidang layanan jaringan tetap telekomunikasi, IndiHome, diintegrasikan ke bisnis Telkomsel selaku anak usaha. (Yoga)

Sektor ritel dan konsumsi masyarakat di Manado terindikasi menurun seiring dengan penutupan dua gerai ritel besar di ibu kota Sulawesi Utara itu. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sulut Robert Najoan mengatakan, perubahan perilaku belanja konsumen belum betul-betul pulih setelah pandemi. ”Bahkan, tahun 2022 masih lebih bagus dari semester awal 2023,” katanya, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

Langkah lima bank nasional membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan smelter aluminium milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk menuai sorotan dari para pegiat lingkungan dan ekonom. Musababnya, pembiayaan tersebut dianggap tidak sejalan dengan komitmen transisi energi yang tengah gencar disuarakan secara global. "Banyak perbankan global tidak lagi mendanai proyek PLTU. Tapi perbankan nasional belum membatasi pembiayaan terhadap aset batu bara," ujar juru kampanye Market Forces, Nabilla Gunawan, kepada awak media, kemarin. Lima bank yang membiayai proyek PLTU Adaro tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Permata. Mereka meneken perjanjian pada 12 Mei 2023 untuk pembangunan PLTU sebesar 1,1 gigawatt yang akan memasok listrik ke smelter aluminium milik Adaro di Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara. 

Berdasarkan penelitian Market Forces, lima bank itu akan mengucurkan dana sekitar US$ 1,75 miliar melalui pinjaman sindikasi kepada Adaro. Rinciannya, Mandiri menyalurkan kredit US$ 585 juta, BRI US$ 450 juta, BNI US$ 350 juta, BCA US$ 270 juta, dan Bank Permata US$ 100 juta. Sebagai catatan, menurut rencana, Adaro akan membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun dalam tiga fase. PLTU batu bara rencananya menjadi sumber energi smelter pada fase pertama dan kedua. Setelah itu, pada fase ketiga, sumber energi akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga air yang tengah dibangun. 

"Tapi muncul pertanyaan, karena rata-rata umur hidup PLTU itu 30-60 tahun, apakah benar akan diganti dengan PLTA atau dilanjutkan penggunaannya?" ujar Nabilla. Ia memperkirakan proyek tersebut menyebabkan emisi karbon sebesar 5,2 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Soal pembiayaan tersebut, Kepala Komunikasi Korporat Adaro Energy Indonesia, Febriati Nadira, mengatakan perseroan terikat perjanjian kerahasiaan dengan institusi keuangan. Namun ia mengatakan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk program penghiliran mineral yang digadang-gadang pemerintah. "Dalam tahapan proses produksi dan pengembangan selanjutnya, smelter aluminium Adaro ini juga akan memanfaatkan energi baru dan terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air dengan standar konstruksi modern yang ramah lingkungan," ujarnya. (Yetede)

Sepanjang pemerintah belum mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat secara signifikan, wabah antraks tampaknya akan terus berulang di Gunungkidul, Yogyakarta. Sosialisasi mengenai bahaya antraks tak akan cukup berpengaruh selama masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memilih mengkonsumsi daging meski berpenyakit. Kasus persebaran antraks hampir terjadi setiap tahun di Gunungkidul. Sebut saja pada 2017, 2019, dan 2022. Pada Januari 2020, Kementerian Kesehatan pun menetapkan kejadian luar biasa (KLB) antraks di daerah tersebut. Per Kamis, 6 Juli 2023, 93 orang di Candirejo, Kecamatan Semanu, Gunungkidul, dinyatakan positif terinfeksi. Tiga di antaranya meninggal. Pemeriksaan laboratorium memastikan salah satu korban meninggal positif tertular antraks, dua lainnya memiliki riwayat kontak dengan sapi yang terkonfirmasi positif antraks dan sakit. Infeksi antraks diketahui setelah adanya pemeriksaan pada sapi-sapi yang sakit mendadak di wilayah itu pada periode Mei-Juni lalu. Pemilik sapi lalu diminta membunuh dan menguburkannya. Tapi, pemilik dan sebagian masyarakat menyembelih sapi-sapi tersebut sebagai hewan kurban. Dagingnya dibagi-bagikan. Bahkan ada sapi yang baru dikubur digali dan dagingnya dikonsumsi bersama-sama.

Di berbagai negara, umumnya, antraks mewabah kembali lantaran pemahaman masyarakat yang rendah, penanganan yang buruk atas bangkai hewan terjangkit, serta vaksinasi yang kurang tepat. Di Gunungkidul wabah antraks terjadi hampir setiap tahun. Di sinilah kita patut mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah ataupun pusat dalam  mempersiapkan masyarakat menghadapi penyakit tersebut. Seperti pada bahaya penyakit zoonosis lainnya, yang melompat dari hewan ke manusia, wabah antraks mengingatkan kembali mendesaknya kebijakan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor lain. Sosialisasi mengenai bahaya antraks dan cara-cara penanganannya penting, tapi itu saja tidak cukup. Perlu ada prosedur operasional standar dan mekanisme yang mengawal ketat langkah-langkah pencegahan manakala penularan antraks terdeteksi. Penting bagi pemerintah untuk serius menangani kemiskinan di daerah tersebut. Fakta bahwa masyarakat mengkonsumsi bangkai sapi yang tertular antraks semestinya tidak dianggap enteng. Boleh jadi mereka tidak sepenuhnya memahami bahayanya. Tapi bukan tidak mungkin perilaku sembrono tersebut didorong oleh kebutuhan. Bagaimanapun, sampai sekarang Gunungkidul masih menjadi salah satu daerah termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lebih dari 6.000 keluarga tergolong miskin ekstrem. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Mandiri secara konsisten terus menerapkan dan mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan (sustainable financing) di Indonesia. Hal ini tak lepas dari peran Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan, atau yang biasa dikenal 'the firsth mover on sustainable banking' sejak tahun 2017. Seperti diketahui, keuangan berkelanjutan adalah dukungan  sektor jasa keuangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, keuangan berkelanjutan dijalankan dalam kerangka kerja Envirenmont, social dan goverment (ESG). "Dengan menjadi salah satu first mover on sustainable banking, bank Mandiri berkomitmen mendukung tercapainya berbagai target berkelanjutan secara secara nasional terkait Nationally Determined Contribution (NC) dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penerapan keuangan berkelanjutan," papar Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama bank Mandiri, di jakarta, Kamis (6/7). Salah satunya, Bank Mandiri berupaya membantu mewujudkan ekonomi rendah karbon untuk mendukung tercapainya target net zero carbon Indonesia pada tahun 2060. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir banyak mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung lebih menginginkan kepraktisan. Hal itu mendorong makin suburnya bisnis e-commerce, produk start up makanan, hingga makanan beku (frozen food), yang mengatalis produk kemasan. Berkat peningkatan order tersebut, laju industri kemasan ditaksir mencapai 6% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 5,3% pada tahun ini. "Industri kemasan tahun ini akan tumbuh, bahkan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendorongnya dari transaksi e-commerce yang meningkat, sehingga berimbas pada kenaikan permintaan kemasan seperti plastik bubble wrap," kata Direktur Pengambangan  Bisnis Indonesia packaging Federation (IPF) Ariana Susanti kepad Investor Daily di jakarta, Kamis (06-07-2023). Ariana memperkirakan, permintaan kemasan plastik bubble wrap dari industri e-commerce naik hingga double digit pada tahun ini. "Walaupun kontribusinya masih kecil sekitar 4-6% terhadap total omzet industri kemasan, tapi pertumbuhan permintaan dari e-commerce sangat tinggi," ujar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara Asean bersinergi menjaga kesehatan laut melalui pengelolaan dan implementasi berbasis ekonomi baru (blue economy). KKP telah merancang program  ekonomi biru  yang siap diimplementasikan pada sektor KP nasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara Asean. Indonesia tidak akan bisa menjaga lautan kita sendiri. Kami percaya Forum Ekonomi Biru Asean menjadi momentum  memperkenalkan upaya-upaya nyata  yang telah dilakukan Indonesia di forum regional Asean," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Viktor Gustaaf Manoppo, mewakili Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, saat forum Ekonomi Biru Asean, pada 3 Juli 2023, di Belitung. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konversi laut, penangkapan ikan,  terukur berbasis kouta, pembangunan budi daya laut, peisisr, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir  dan pulau-pulai kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisi nelayan (bulan cinta laut). (Yetede)

Restriksi ekspor yang dilakukan oleh negara-negara anggota G20 semakin marak, mencakup pula komoditas pangan, pupuk, dan bahan baku kritis. Situasi tersebut bakal mengganggu rantai pasok global, memicu kenaikan harga komoditas, bahkan menyebabkan krisis pangan di sejumlah negara pengimpor. Laju pertumbuhan perdagangan global juga bakal melambat. Pertumbuhan volume perdagangan barang dunia diperkirakan melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Pada 2024, pertumbuhannya diperkirakan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Hal itu mengemuka dalam Laporan Pemantauan Perdagangan di Negara-negara G20 yang dirilis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Selasa (4/7) di Geneva, Swiss.

Laporan itu merujuk pada tindakan fasilitasi dan pembatasan perdagangan barang yang tidak terkait pandemi Covid-19 pada periode pertengahan Oktober 2022 hingga pertengahan Mei 2023. Dalam periode itu, terdapat 77 tindakan fasilitasi perdagangan dan 41 tindakan pembatasan perdagangan barang yang dilakukan negara-negara G20. Fasilitasi dan pembatasan perdagangan itu masing-masing senilai 629 miliar USD dan 88 miliar USD. Tindakan itu dilakukan oleh Rusia, Uni Eropa (UE), Argentina, Brasil, AS, China, India, dan Indonesia. Meski mulai sedikit melonggar, Rusia masih tercatat sebagai negara yang membatasi ekspor pangan dan pupuk. India membatasi ekspor gandum dan beras. Indonesia pun terbukukan sebagai negara yang membatasi ekspor minyak sawit dan nikel. Indonesia juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap sejumlah komoditas impor, antara lain, keramik, besi dan baja, benang, serta penyejuk ruangan. (Yoga)