Investor dalam negeri penuh percaya diri untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Garansi dari pemerintah wajib dijaga supaya investor tak kabur. “Memang, ada banyak suara skeptis, tapi kami telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini [IKN Nusantara],” kata Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady. Sebagai satu kelompok bisnis yang memiliki bisnis utama di bidang pengembangan kawasan hunian, Lippo Group turut membidik investasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Proyek yang akan dikembangkan korporasi itu yakni infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Keyakinan untuk berinvestasi di IKN, kata John tak lepas dari konsistensi pemerintah untuk mewujudkan kawasan ibu kota anyar di Kalimantan Timur. Kebutuhan dana jumbo untuk megaproyek tersebut butuh kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan swasta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pembangunan di IKN seperti proyek jalan tol, kebutuhan hunian untuk aparatur sipil negara, serta perumahan aparat pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, proyek IKN Nusantara menjadi bukti keseriusan pemerintah kendati masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang dari 1 tahun lagi. Menurut Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, kawasan terpadu yang akan dikembangkan mencakup perumahan, hotel, lapangan golf, botanical garden, dan kawasan untuk pertemuan terpadu atau meeting, incentive, conference and exhibition (MICE). Rencana investasi Ciputra ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara PT Citra Kotabaru Nusantara dengan PT Bina Karya (Persero) selaku badan usaha Otorita IKN. Sebagai satu megaproyek nasional, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengajak investor untuk menanamkan investasinya di IKN Nusantara. Presiden Jokowi menjelaskan ibu kota anyar yang tengah didesain merupakan tempat nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal.

Di tengah krisis isu lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon, laju distribusi mobil listrik di Indonesia terus meningkat dengan didominasi kendaraan roda empat listrik berjenis hibrida atau hybrid electric vehicle. Hal itu tergambar dari data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Pada 2021, dari total penjualan mobil berbasis elektrik sebanyak 3.192 unit, model hybrid electric vehicle (HEV) menyumbang 2.472 unit, atau sekitar 77,4%. Sementara pada tahun lalu, dari sekitar 15.437 unit total mobil elektrik, HEV masih bisa menyumbang 5.100 unit setara 33,03%. Khusus pada periode Januari hingga Mei tahun ini, total penjualan mobil listrik mencapai 13.455 unit, 65,34% atau sekitar 8.792 unit merupakan HEV. Secara faktual, model HEV yang dipasarkan jauh lebih banyak dibandingkan BEV. Sebaliknya, dari sisi harga dan segmen, mobil HEV banyak menawarkan harga pada rentang Rp300 juta hingga Rp600 juta dengan model beragam, mulai dari MPV tujuh penumpang hingga SUV. Dari sisi pabrikan, menghadirkan model-model HEV merupakan jalan bertahap menuju elektrifikasi penuh. 

Sebaliknya, dari sisi pasar maupun pemerintah, kehadiran ragam model HEV secara perlahan merupakan jembatan menuju era rendah emisi hingga visi strategis nett zero emission (NZE) pada 2060. Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menjelaskan bahwa transisi ke kendaraan listrik harus bertahap dengan melihat kesiapan dari ekosistem. Oleh karena itu, Honda akan memulai dari meluncurkan mobil hybrid ketimbang BEV. 4W Marketing Director Suzuki Indomobil Donny Saputra menyebutkan mobil-mobil Suzuki dapat melakukan efisiensi bahan bakar, sehingga turut berkontribusi dalam mengikis emisi karbon. Sebelumnya, Toyota Group pun telah merilis model full hybrid. Menyusul Innova Zenix yang diproduksi secara lokal, Toyota kemudian membesut Yaris Cross Hybrid. Dari sisi emisi, keberadaan mobil hybrid Toyota cukup ampuh mengikis karbon. Menurut Data Society of Irish Motor Industry (SIMI) mengungkapkan kendaraan hybrid Toyota rata-rata menghasilkan emisi karbon sebesar 84,92 gram selama 2015–2021.

Pemerintahan koalisi Belanda pimpinan PM Mark Rutte, Jumat (7/7) bubar akibat perbedaan pandangan yang tajam di kalangan anggota koalisinya dalam menangani masalah imigrasi. Akan digelar pemilu setelah pertengahan November untuk membentuk pemerintahan baru. Rutte, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Belanda dan salah satu politisi paling berpengalaman di Eropa, mengatakan, perdebatan empat partai koalisi pemerintah dalam beberapa hari terakhir gagal mencapai kesepakatan. ”Bukan rahasia lagi, para mitra koalisi mempunyai pandangan sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi,” katanya. ”Pada (Jumat) malam, sayang sekali perbedaan-perbedaan itu sudah tidak dapat dijembatani lagi,” lanjut Rutte dalam konferensi pers di Den Haag yang disiarkan langsung di televisi. Sabtu kemarin, Rutte menemui Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan pembubaran kabinet.

Krisis politik yang berujung bubarnya pemerintahan di Belanda ini menggambarkan keterbelahan di ”Negeri Kincir Angin” akibat perbedaan ideologi politik dalam sejumlah isu, khususnya isu lonjakan jumlah imigran ke negara itu. Ketegangan politik di antara partai-partai tersebut memuncak, pekan ini, saat Rutte mengusulkan pembatasan masuknya anak-anak keturunan pengungsi akibat perang yang sudah tinggal di Belanda. Ia ingin jumlah keluarga pengungsi yang diperbolehkan masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan, juga masa tunggu minimal dua tahun sebelum keluarga para pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di Belanda. Usul itu ditolak keras oleh Persatuan Kristen dan D66. ”Keluarga, tempat anak-anak tumbuh berkembang bersama orangtuanya, menjadi nilai utama bagi kami,” ujar Carola Schouten, Wakil PM dari Persatuan Kristen.

Menkeu Sigrid Kaag (dari partai D66) menyebut situasi saat ini merupakan ”ketegangan yang tidak perlu terjadi dalam proses” pembuatan kebijakan. Ia menyesalkan bubarnya pemerintahan saat ini. Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain, termasuk dari tokoh anti-Islam, Geert Wilders. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, Rutte akan tetap memimpin pemerintahan sementara (caretaker). Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belanda, kantor berita ANP melaporkan, pemilu berikutnya baru akan digelar setelah pertengahan November nanti. Pemerintahan sementara saat ini tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru. (Yoga)

Kunjungan Menkeu AS Janet Yellen ke China sejak Kamis (6/7) bertujuan sangat bagus, baik bagi AS maupun China dan dunia. Upaya Yellen mirip mencegah pemudaran ekonomi AS tanpa saling mencederai. Ini langkah pas di tengah ekonomi AS yang memudar. PM China Li Qiang juga menyambut dengan kalimat puitis. ”Kemarin, pas momen Anda tiba di bandara dan turun dari pesawat, kami melihat sebuah pelangi,” kata Li saat bertemu Yellen di Beijing, China, Jumat (7/7). ”Saya kira, hal ini berlaku juga bagi relasi AS-China. Setelah melewati gelombang-gelombang angin dan hujan, akhirnya kami bisa melihat sebuah pelangi.” Fobia China yang disuarakan ekonom Peter Navarro, penasihat dagang AS pada era Presiden Donald Trump, telah melahirkan serentetan pengenaan tarif terhadap produk impor asal China.

Pemblokiran teknologi AS terhadap Huawei berefek pada penjualan produk Huawei di dunia. Balasan China, dengan mengurangi impor produk pertanian AS, juga telah mencederai kepentingan ekonomi petani AS. Tarif yang dikenakan AS terhadap produk China turut membebani konsumen AS. Ada banyak retaliasi dagang, investasi yang berlanjut di antara dua negara itu. Kabinet Presiden Joe Biden menyadari efek retalisasi dagang, jika berhadapan dengan China yang tidak mau tunduk seperti Jepang. Mendag AS Gina Raimondo pernah mengusulkan pengurangan tarif impor asal China karena membebani konsumen AS. Namun, ide ini langsung mendapat kritik tajam dari para hawkish. Adalah Yellen yang terus menyuarakan pentingnya perbaikan relasi ekonomi AS- China. Di tengah langkah AS yang masih kukuh untuk menutup akses cip tercanggih ke China, ia terus menyuarakan pentingnya perbaikan relasi.

Yellen mendengar jeritan pebisnis AS yang menghadapi hambatan di China sebagai balasan atas perang ekonomi AS. ”Saya mendengar keluhan dari pebisnis AS akan senjata non-ekonomi dari China, juga hambatan bagi perusahaan asing (AS) di pasar China,” kata Yellen pada pertemuan di Beijing yang digelar Kamar Dagang dan Industri AS di China (The New York Times, 7/7/2023). Di hadapan PM Li, Yellen menyatakan seharusnya alasan keamanan AS tidak menjadi halangan bagi kelangsungan relasi ekonomi AS- China. Ia tegaskan, tidak mungkin dua perekonomian ini terpecah. Atas dasar itulah, Yellen tetap bersedia berkunjung ke China untuk memperbaiki relasi ekonomi. Dari produk manufaktur hingga pesawat terbang, bahkan pesawat tempur sekalipun, China telah mampu membuatnya dan bahkan menyaingi teknologi AS. Ke depan kejayaan ekonomi AS berpotensi tinggal mitos. Pemerintah China telah memprogramkan pembangunan ekonomi dengan moto ”jalan sendiri”. Programnya meluas, ”Mulai dari telepon pintar hingga ke mesin pesawat” sejak 2015. ” (Yoga)

Pekerja dan keluarga kelas menengah kini menemukan kembali kesenangannya berkumpul bersama teman, makan bareng di luar, membeli produk-produk yang menarik hati, juga jalan-jalan. Namun, di balik sukacita pendongkrak ekonomi negara itu, terpapar fakta lain. Keinginan atau kebutuhan membelanjakan uang itu terkadang, bahkan sering kali, tak sebanding dengan kemampuan. Data terakhir OJK, Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Persis di atas Jakarta ada Jabar dengan Rp 13,8 triliun (Kompas.id, 6/7/2023). Ada pengguna platform pinjaman daring karena tergoda iklan, iming-imingi bunga ringan, atau tertipu pihak tak bertanggung jawab.

Namun, secara umum, tingginya angka utang disebut OJK berkorelasi dengan belum pulihnya kemampuan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19. ”Sekarang, belanja Rp 1 juta ke atas, tiba di rumah kulkas belum terisi penuh. Enggak sampai seminggu, sudah kosong. Belanja lagi,” kata teman. Walau tak sampai mengganggu, sebagian orang itu tetap merasakan kenaikan harga menambah anggaran kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di luar mereka, sebagian orang lagi terpaksa mengurangi kesenangan makan di luar. Pilihan produk makanan yang dibeli turun kelas agar kebutuhan harian terpenuhi. Sebagian lainnya, seperti temuan OJK, terpaksa berutang. Belanja makanan ditekan habis asal tetap kenyang dan masih bisa menambal kebutuhan lain, seperti pendidikan. (Yoga)

Meski telah kembali menyandang status sebagai negara berpendapatan menengah atas, ekonomi Indonesia masih tumbuh di bawah potensi sebenarnya. Untuk mengejar pertumbuhan yang lebih berkualitas, desain industri yang selama ini sporadis dipetakan ulang dari hulu ke hilir. Bonus demografi pun diharapkan menjadi aset, alih-alih beban. Dalam acara diskusi terbatas Kompas Collaboration Forum Afternoon Tea yang diselenggarakan Kompas di Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia telah terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) selama 30 tahun terakhir, sejak 1993. Itu melampaui standar paling lama sebuah negara menyandang status berpendapatan menengah, yaitu 28 tahun. ”Selama ini, pertumbuhan riil ekonomi kita berada di bawah potensi sesungguhnya, terutama disebabkan oleh gejala deindustrialisasi yang belakangan ini terjadi,” kata Suharso, Jumat (7/7).

Beberapa tahun terakhir, industri manufaktur tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2022, misalnya, sektor manufaktur tumbuh 4,89 %n, di bawah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31 %. Itu membuat kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 18,34 %, jauh di bawah kontribusi ideal, yaitu 28-30 % terhadap PDB. ”Kita butuh transformasi ekonomi, dan syarat mutlaknya adalah lompatan industrialisasi,” kata Suharso. Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia pada 2022 tercatat 4.580 USD, membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah atas yang PNB per kapitanya 4.466 USD-13.845 USD. Suharso mengatakan, melalui peta jalan industrialisasi yang baru, pemerintah ingin mengerek kontribusi sektor manufaktur dari 18-19 % menjadi 28-30 %. Peta jalan industrialisasi 20 tahun ke depan akan difokuskan pada industri prioritas, yakni berbasis sumber daya alam (SDA), berteknologi menengah-tinggi, barang konsumsi berkelanjutan, serta industri berbasis inovasi dan riset. Industrialisasi juga akan dirancang berdasarkan tematik wilayah dengan pembentukan koridor ekonomi di tujuh kelompok wilayah Indonesia. (Yoga)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.075 domain situs entitas yang menawarkan investasi perdagangan berjangka komoditi ilegal pada semester I-2023. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko,Kamis (6/7/2023), mengingatkan, saat ini masih marak penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka, padahal sejatinya bukan perdagangan berjangka dan ilegal. (Yoga)

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar USD, menurun 1,8 miliar USD dibandingkan dengan posisi Mei 2023 yang sebesar 139,3 miliar USD. Penurunan cadangan devisa itu, dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kinerja ekspor yang melandai. Kepala Departemen Komunikasi BI, ErwinHaryono mengatakan,walau turun, posisi cadangan devisa itu tetap tinggi. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

”BI menilai cadangan devisa itu tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Erwin, Jumat (7/7). Cadangan devisa Indonesia tercatat naik turun selama enam bulan pertama 2023. Pada 31 Desember 2022, cadangan devisa Indonesia pada posisi 137,23 miliar USD. Nilainya meningkat menjadi 139,40 miliar USD pada Januari 2023, kemudian 140,3 miliar USD pada Februari 2023. Dalam enam bulan terakhir, cadangan devisa mencapai puncaknya pada Maret 2023 di posisi 145,18 miliar USD. Pada April 2023, posisi cadangan devisa turun menjadi 144,16 miliar USD. Begitu pula pada Mei 2023 dan Juni 2023. (Yoga)

Karena pada tahun 2045 kelak, generasi milenial mulai memasuki masa lansia, maka perencanaan dana untuk hari tua menjadi terasa lebih penting. Seiring penambahan angka harapan hidup manusia di Indonesia, pemahaman dan persiapan untuk haritua menjadi semakin penting lagi. Poin penting materi program pemerintah yang diwacanakan Bappenas pada Hari LanjutUsia Nasional 2023 adalah untuk mengoptimalkan silver economy, yaitu pentingnya menjaga pola konsumsi yang berkesinambungan dengan cara menghindari lonjakan pengeluaran kesehatan saat usia lanjut dan mengefektifkan investasi sumber daya saat usia muda. Hal ini sejalan dengan hasil survei terbaru dari perusahaan manajemen investasi, yaitu secara umum pendapatan pensiun para pekerja di Indonesia diperkirakan hanya akan sebesar 20 % pendapatan mereka saat ini, bahkan lebih rendah.

Artinya, ika tidak melakukan perencanaan sedari muda, bisa dibayangkan tingkat kesejahteraan generasi milenial saat memasuki hari tua akan terancam menurun. Sebagai karyawan, gaji bulanan adalah sumber penghasilan utama yang akan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan hidup. Tanpa terasa, karier karyawan mungkin terus meningkat yang diikuti oleh kenaikan taraf serta gaya hidup, hingga akhirnya tiba masa pensiun, bahkan, saat ini PHK di usia produktif banyak dialami masyarakat akibat krisis atau bahkan karena alasan lain. Pensiunan yang berhasil membangun sumber daya Perencanaan Generasi Milenial untuk Hari Tua pensiun lebih mampu menghadapi tantangan hidup di hari tua. Artinya, perencanaan untuk dana hari tua harus mampu membuat ekspektasi yang realistis serta membuat tujuan hidup setelah purnabakti. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap generasi milenial bertanggung jawab untuk merencanakan kehidupan yang sejahtera di masa tuanya kelak. (Yoga)

Nihilnya nama bank asal Indonesia dalam daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral alias Net Zero Banking Alliance (NZBA) dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen transisi energi di negeri ini. Ketidakaktifan perbankan Indonesia dalam kampanye kelompok bank pendukung energi bersih itu pun menuai kritik dari ekonom dan pegiat lingkungan. Menurut mereka, pelaku keuangan dunia akan melihat Indonesia ragu-ragu membatasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil. Beranggotakan 132 bank dari 41 negara, NZBA bergerak di bawah bendera Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang merupakan kumpulan institusi keuangan global yang berkomitmen menyokong target emisi netral pada 2050. Mudahnya, NZBA merupakan GFANZ untuk kategori perbankan yang total asetnya tercatat mencapai US$ 74 triliun atau mewakili 41 persen dari total aset perbankan sejagat.

Aliansi bank yang terbentuk pada April 2021 ini digerakkan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), serta diakreditasi oleh Race to Zero, kampanye PBB untuk pemulihan karbon. Para anggota NZBA umumnya sudah menetapkan target kerja jangka menengah, maksimal hingga 2030, untuk meniadakan pinjaman dan investasi ke sektor energi yang bertentangan dengan hasil Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. Peneliti dari Senik Centre Asia, Andri Prasetiyo, mengatakan tenggat pemutusan dana ke sektor energi kotor itulah yang menghalangi masuknya bank-bank Tanah Air ke NZBA. Sampai saat ini, kata dia, belum ada perbankan nasional yang secara tegas merencanakan penghentian kredit usaha ataupun investasi ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama. (Yetede)