JAKARTA,ID-Kinerja cemerlang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kembali mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Media  keuangan dan ekonomi ternama dunia yang bermarkas di London, The banker menobatkan BRI sebagai bank terbaik di Indonesia dalam daftar Top 1000 World Banks 2023 yang dipublikasikan pada 5 Juli 2023. Secara global, The Banker yang telah menjadi sumber  informasi perbankan  yang kredibel sejak tahun 1926 tersebut menempatkan BRI pada peringkat ke-109 dunia pada Top 1000 World Banks 2023, dimana peringkat tersebut  menjadi peringkat bank tertinggi di Indonesia. Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja  keuangan pada 2022. Adapun aspek menilaian  diantaranya terdiri dari sisi  balance sheet, income statement, dan capital adequacy. Terkait pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI berhasil  menjaga menjaga kinerja  positif dan terus bertumbuh di tengah kondisi ekonomi yang menantang ditengah tantangan pandemi Covid-19. Hal tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa BRI berhasil memberi makna kepada seluruh stakeholders-nya melalui penciptaan economic dan social value. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia memiliki keunggulan dari sektor pertanian dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dilakukan melalui penciptaan wirausaha berbasis agripreneur, yang berpotensi mendorong  berkembangnya hilirisasi pertanian sekaligus menciptakan wirausaha unggulan. "Kita bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan menghadirkan enterpreneur baru dengan produk berbasis riset. Selain membangun infrastruktur, modernisasi birokrasi, SDM, pembangunan demokrasi, dan paling penting Indonesia perlu menyiapkan enterpreneur," jelas Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (11/7/2023). Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB pada triwulan I-2023 sebesar 11%, dengan tren pertumbuhan  yang positif sebesar 4,73% per kuartal. Selain itu, Global Food Security Index (GFSI) mencatat bahwa indeks ketahanan pengan Indoensia tahun 2022 berada di peringkat 69 dari 113 negara dengan mengalami peningkatan di level 6,2 atau naik 1,69% dibandingkan tahun 2021. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pengesahan Undang-Undang Kesehatan bakal mendongkrak saham emiten rumah sakit dalam jangka pendek hingga panjang. Sebab, UU itu akan mempermulus ekspansi para pemain RS ke kota lapis  kedua dan ketiga nasional, yang dapat mengerek kinerja keuangan sekaligus harga saham. Imbas pengesahan UU Kesehatan langsung terasa ke pergerakan harga saham emiten RS. Kemarin, saham sektor kesehatan melesat dan menjadi motor utama pendongkrak indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI, indeks saham sektor  kesehatan melambung 2,88% atau tertinggi dibandingkan sektor lainnya, sedangkan IHSG melesat 65,88 poin (0,98%) ke level 6.796,9. IHSG hari ini bergerak dalam rentang 6.730-66,796,9 dengan nilai transaksi Rp7,87 triliun. Lonjakan harga saham emiten RS tertinggi dicetak PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) sebesar Rp180 atau 9,89% ke posisi Rp 2.00. Hal serupa juga melanda  saham PT Bundamedik Tbk (BMHS) yang menguat 5,03% menjadi Rp 376, PT Medialoka Hermina Tbk (HEAL) 3,94% menjadi Rp 1.450, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) 2,78% menjadi Rp370, dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MILA) 1,92% menjadi Rp 2.650. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO IJ) berencana menggelar penawaran umum perdana (Initial public offering/IPO) saham dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan akan melepas 250 juta saham atau maksimal 20% melalui IPO dengan target dana Rp 122,5 miliar. Perseroan melaksanakan  penawaaran awal atau bookbuilding IPO 10-13 Juli 2023, dengan harga penawaran Rp350-450. Pemesanan saham dapat  dilakukan di website www,e-ipo.co.id. Perseroan akan menggunakan dana dari hasil IPO untuk modal kerja dalam mendukung kode saham RMKO dalam keperluan perdagangan saham di,setelah diterimanya izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam IPO perseroan adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia. RMKO merupakan perusahaan dengan spesialisasi bisnis jasa batu bara terintegrasi yang menyediakan  jasa penunjang pertambangan  dan jasa penyewa alat-alat  berat. Jasa yang ditawarkan  oleh MRKO di  antaranya persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batu bara, persiapan dan pembangunan jalan pengangkutan, jasa pengangktan batu bara, persiapan infratsruktur emplasemen sampai pemuatan batu bara, serta penyewaan alat-alat berat. (Yetede)

JAKARTA,ID-MIND ID belum  memiliki hak pengendali dengan mengakuisisi 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan Investor Rights Agreement (IRA), dengan menambah kepemilikan 14% maka MIND ID akan  menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris Vale Indonesia. Keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, struktur pendanaan dividen kepada pemegang saham, diluar kendali MIND ID. "Akuisisi penambah kepemilikan 14% di PT Vale Indonesia tanpa adanya perubahan struktur tata kelola, tidak menambah nilai strategis bagi MIND ID," kata Kadiv Institusional Relation MIND ID selly Adriatika kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (11/07/2023). Sellly mengatakan akuisisi 14% tidak sebanding antara nilai yang dibayarkan dengan manfaatnya. Menurutnya porsi 14% itu tidak akan menambah kendali MIND ID atas keputusan strategis sehingga dari investasi akuisisi 14% saham Vale Indonesia. Pelepasan saham 14% Vale diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akhir pekan lalu. Arifin menuturkan kewajiban divestasi Vale  sebenarnya hanya 11% guna memenuhi ketentuan  kepemilikan nasional 51%. (Yetede)

Diiringi aksi demonstrasi ribuan tenaga medis dari berbagai profesi dan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu tanda menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan jadi UU, kemarin (11/7).   Sebagian besar fraksi DPR menyetujui beleid omnibus law kesehatan yang terdiri dari 458 pasal itu. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang menolak tegas. Sedang Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan memberi catatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, Fraksi Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna dengan catatan anggaran wajib atau mandatory spending bidang kesehatan di angka minimal 10% dari APBN dan APBD. Sebab, dalam omnibus law kesehatan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tidak punya lagi kewajiban mematok anggaran dana kesehatan saban tahun. "Fraksi Partai Demokrat terus berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan, sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal," kata Dede Yusuf, Anggota FPD dalam Rapat Paripurna, kemarin. "Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan, pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup," jelas Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah juga menolak tegas beleid tersebut. Dibolehkannya tenaga medis asing berpraktik di Indonesia bisa mengancam tenaga perawat domestik. Apalagi setiap tahun ada 75.000 perawat baru. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beralasan penghapusan kewajiban anggaran kesehatan pemerintah tidak menjamin bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Pemerintah diminta mempercepat realisasi belanja pada tahun ini. Bukan hanya itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan belanja produktif. Upaya tersebut harus ditempuh agar ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga internasional antara 4,9%-5,1% tidak terjadi. Apalagi, konsumsi masyarakat sebagai tulang punggung produk domestik bruto (PDB) terindikasi melemah. Padahal pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa melaju hingga 5,3%. Bahkan seharusnya bisa lebih dari itu, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya menargetkan ekonomi bisa tumbuh 7%. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara sepanjang semester I-2023 hanya mencapai Rp 1.255,7 triliun. Angka itu belum separuh dari target 2023 yang senilai Rp 3.061,2 triliun alias baru mencapai 41%. Dari data Kemkeu pula, realisasi belanja daerah sejak awal tahun hingga Mei 2023 baru mencapai Rp 305,61 trilliun, atau baru 23,91% dari target. Pertumbuhannya juga tipis, hanya 6,06% yoy. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih optimistis, pertumbuhan ekonomi RI tahun ini di kisaran 5% hingga 5,3%. Perekonomian domestik, lanjut dia, masih akan ditopang konsumsi rumah tangga. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, percepatan belanja pusat maupun daerah memang perlu dilakukan sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut dia, belanja yang bisa memberikan efek berganda pada perekonomian adalah belanja yang berkualitas dan bukan sekadar belanja rutin seperti belanja pegawai. Menurut dia, pemerintah bisa mendorong percepatan belanja yang berkualitas seperti belanja modal dengan membangun jalan, irigasi dan jaringan. Kemudian bisa juga dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang belum terjangkau.

Pesta dividen jumbo emiten tambang batubara diproyeksi akan berakhir. Hal ini seiring estimasi loyonya kinerja keuangan emiten batubara. Maklum, di sepanjang tahun 2023, harga komoditas batubara terus melandai. Analis MNC Sekuritas, Alif Ihsanario mencermati, di sepanjang tahun berjalan ini, harga batubara di Bursa Newcastle telah menukik 68%. Sementara itu, harga batubara acuan (HBA) China dan Indonesia telah melemah masing-masing 38% dan 37%. Seiring itu, Alif menganalisa, besaran dividen yang akan dibagikan emiten batubara untuk tahun buku 2023 akan melorot dibanding 2022. Dia mengantisipasi adanya penurunan besaran dividend payout ratio. Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Richard Suherman memproyeksi, dengan posisi neraca solid dan rasio utang per modal bersih rendah, DPR dividen ADRO tahun ini bisa tembus 45% dari laba bersih.

Memasuki paruh kedua tahun 2023, kesepakatan kredit sindikasi perbankan masih lesu. Ini akibat kondisi ekonomi yang belum menentu, ditambah ketidakpastian politik jelang Pemilu. Sehingga, korporasi masih memilih menahan ekspansi. Mengacu pada Bloomberg League Table Reports, kesepakatan kredit sindikasi dari awal tahun hingga 11 Juli 2023 dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 26 proyek dengan nilai mencapai US$ 11,56 miliar. Ada 46 bank yang menjadi MLA atau pihak yang memimpin dalam pembentukan sindikasi tersebut. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, penyaluran kredit sindikasi tersebut turun karena perlambatan ekonomi akibat pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Bank Mandiri (BMRI) menjadi bank yang paling banyak memimpin penyaluran kredit sindikasi di 2023 berjalan, dengan nilai US$ 1,36 miliar. Nilai ini turun dari US$ 2,23 miliar setahun sebelumnya. Bank Mandiri menyalurkan kredit sindikasi kepada sejumlah perusahaan yang didominasi sektor energi, seperti ke Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), yakni PT Wika Realty. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) memimpin kredit sindikasi senilai US$ 1,06 miliar dengan total sembilan proyek. Nilai tersebut juga turun dari Rp 1,18 miliar pada periode sama tahun lalu. Bank ini terlibat dalam kredit sindikasi di sektor energi, seperti perusahaan pertambangan, untuk proyek hilirisasi.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan dan mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan (sustainable financing) di Indonesia. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan pihaknya menjadi salah satu bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan sejak 2015. “Dengan menjadi salah satu first movers on sustainable banking, Bank Mandiri berkomitmen mendukung tercapainya ber ba gai target berkelanjutan secara nasional terkait Nationally Deter mined Contribution [NDC] dan Sustainable Development Goals [SDGs] melalui penerapan keuangan berkelanjutan,” ujarnya Senin (10/7). Selain itu, Bank Mandiri berupaya melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pencapaian target netral karbon atau Net Zero Emission (NZE) 2060 nasional.