Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan emiten baru. Kemarin (10/7), empat perusahaan resmi mencatatkan saham perdana di BEI lewat skema penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Emiten anyar tersebut berasal dari berbagai sektor bisnis. Misalnya, PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) dan PT Carsurin Tbk (CRSN) yang bergerak di sektor industri. Lalu, dari sektor konsumer primer, ada PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) yang mencoba peruntungannya di BEI. Terakhir, dari sektor transportasi dan logistik ada PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM). Sayang, dari empat emiten baru itu, tidak ada satupun yang masuk ke papan pencatatan utama di BEI. Contohnya, saham GRPM dan WIDI tercatat di papan akselerasi. Sedang CRSN dan TGUK masuk di papan pengembangan. Terkait pencatatan TGUK, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat, bidang makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) memiliki peluang market yang cukup luas. Hal ini terbukti saham TGUK mendapatkan respons bagus dari kalangan investor saat go public. Dus, Kementerian Koperasi dan BEI akan menjemput bola dengan melakukan induksi dan koneksi pelaku UKM dengan securities crowdfunding (SCF). Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menilai, dari empat emiten yang baru listing di BEI, emiten di sektor konsumer yang punya prospek paling baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru yang mengatur terkait asuransi kredit. Ini buntut dari pembengkakan klaim asuransi kredit yang terjadi belakangan ini. Salah satu poinnya, perbankan akan diwajibkan menanggung sebagian dari risiko asuransi kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dalam aturan yang digodok, sekitar 20%-30% risiko akan ditanggung bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, asuransi kredit merupakan bagian dari mitigasi risiko kredit. Pelaksanaannya harus dilakukan secara prudent oleh bank. Dalam pembuatan beleid ini, Dian mengatakan OJK akan menekankan penerapan regulasi yang tepat bagi perbankan. Bank akan didorong memilih asuransi secara profesional, dengan memperhatikan kesehatan asuransi. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menyebut saat ini BTN telah membagi risiko kredit dalam pertanggungan risiko asuransi kredit untuk kredit kepemilikan rumah (KPR). "Asuransi sudah tak ada yang mau menanggung 100% risiko NPL, maksimal hanya 80%," ungkapnya. Bank Mandiri juga telah menerapkan skema risk sharing sesuai perjanjian kerjasama dengan asuransi. Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menyebut, untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha mikro (KUM), perusahaan asuransi hanya menanggung 70%-80% risiko.

Upaya pemerintah untuk terus memperkecil ruang defisit APBN 2023 tampaknya membuahkan hasil. Ini karena realisasi defisit diyakini hanya mencapai 2,28% atau Rp486,4 triliun dari target 2,84% yang setara dengan Rp598,15 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka ekonomi makro, defisit APBN yang mengecil secara umum menandakan terjadinya konsolidasi fiskal terhadap perbaikan kondisi keuangan publik dengan sejumlah langkah mengurangi defisit anggaran dan pengendalian atas utang negara. Di dalam proses konsolidasi fiskal terjadi upaya negara meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti memoles kinerja perpajakan. Peningkatan pendapatan ini sudah pasti membantu mengurangi defisit anggaran. Nah, realisasi penerimaan negara ditaksir bisa mencapai Rp2.637 triliun atau 107,1%. Angka ini tumbuh 7% di atas target. Penerimaan pajak diperkirakan juga mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target alias 5,9% pertumbuhannya. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menyentuh Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp49 triliun. Dengan penurunan defisit, ujar bendahara negara ini, pemerintah akan melakukan issuance dari pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp362 triliun. Angka ini diklaim jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. “Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu. Namun, harian ini memberikan catatan bahwa dari sisi belanja, pemerintah tampak kurang menunjukkan agresivitasnya untuk mengoptimalisasi serapan anggaran. Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran.

Pelemahan rupiah dalam jangka panjang dikhawatirkan mempengaruhi harga produk impor, meskipun untuk saat ini impaknya belum begitu terasa. Sebulan terakhir rupiah punya kinerja terburuk di antara mata uang Asia lainnya dengan koreksi -2,34%. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah kembali tergerus 0,41% ke Rp15.204 per dolar AS di pasar spot kemarin, Senin (10/7). Pada saat yang sama indeks dolar AS menguat 0,11% ke 102,38.Rupiah tak sendiri, mayoritas mata uang Asia dalam pergerakan negatif melawan dolar AS sebulan terakhir. Hanya peso Filipina dan dollar Hong Kong yang tercatat bergerak positif dengan masing-masing naik 0,62% dan 0,11% dalam sebulan.Biarpun terkoreksi sebulan ini, tetapi kinerja mata uang Garuda masih positif sepanjang 2023 dengan apresiasi 2,36% dan jadi mata uang dengan kinerja terkuat di Asia. Rupiah bahkan mengungguli rupee India yang hanya naik 0,19% year to date (YtD).Adapun mata uang Asia dengan kinerja terburuk sepanjang 2023 ditempati yen Jepang dengan kinerja -7,96%, diikuti ringgit -5,71%, renminbi China -4,69%, won Korea Selatan -3,13%, dan baht Thailand -1,55%. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi menuturkan belum ada dampak signifi kan yang dirasakan pengusaha dari anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar AS. Di sisi lain pelemahan rupiah terhadap dolar berpotensi menguntungkan untuk produk-produk impor yang akan diekspor kembali. Namun, Subandi mengatakan keuntungan tersebut dirasa tidak akan sebanding dengan biaya produksi dan pungutan pajak produk yang akan diekspor.Harga produk yang tinggi ditakutkan bakal menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sementara itu, Ekonom Samuel Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penyebab pelemahan rupiah adalah penyesuaian ekspektasi investor di level global terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed.Banyak investor yang menarik kembali investasi mereka di pasar saham dan obligasi Indonesia untuk dipindahkan ke instrumen global alternatif, terutama komoditas.

International Migrants Alliance meminta pemerintah, swasta, dan perbankan untuk menghitung ulang atau meniadakan biaya saat melakukan pengiriman uang (remitansi) oleh Pekerja Migran Indonesia mengingat upah yang diterima pekerja migran terbilang kecil. Menurut Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari, perbankan tidak akan mengalami kerugian dan dapat mencari keuntungan dari pihak lain di luar pekerja migran. “Ada usulan, dalam berkirim remitansi biaya dikosongkan, zero cost. Apakah tidak bisa? Bisa. Apakah berarti perbankan rugi? Tentu tidak, mereka bisa mencari keuntungan dari pihak lain,” kata Eni dalam konferensi pers ‘Buruh Migran Pertanyakan Manajemen Remitansi’ di Kantor Human Rights Working Group, Senin (10/7). Eni mengatakan, perbankan tidak laik mencari keuntungan dari pekerja migran, mengingat gaji pekerja migran yang sedikit. Riset The Lives of Migrant Remittances yang dipaparkan Dosen School of Public Health University of Alberta Kanada Denise L. Spitzer menyebutkan, gaji bulanan rata-rata di Hongkong menurut data 2020 sebesar 4.410 dolar Hong Kong atau setara US$564. Menurut hasil riset The Lives of Migrant Remittances kepada 966 pengguna remitansi yang teridentifikasi, uang remitansi dari para pekerja migrain paling besar digunakan untuk makanan dan biaya sekolah.

PT Pelabuhan Indonesia mencatat Terminal Kijing di Menpawah Kalimantan Barat telah menangani barang ekspor tujuan 10 negara di Asia sepanjang semester I/2023. Hambar Wiyadi, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak, menyatakan ke-10 negara itu yaitu China, Korea Selatan, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. “Total arus barang dalam semester 1/2023 sebesar 850.076 ton, yang terdiri dari komoditas barang curah cair 742.739 ton, curah kering 47.721 ton dan general cargo sebanyak 68.616 ton,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/7). Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2022, dia menyatakan Terminal Kijing terus menunjukkan peningkatan aktivitas pelayanan jasa pelabuhan. Selama Semester I/2023, dia menegaskan Terminal Kijing menangani 266 unit kapal dengan berat mati 857.445 gross tonnage (GT). Padahal, Terminal Kijing hanya menangani 154 unit kapal dengan 555.607 GT selama Agustus-Desember tahun lalu. Saat ini, Dermaga Curah Cair Terminal Kijing melayani dua unit kapal yakni MV Falcons muat 14.000 ton jenis Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olien dengan tujuan ekspor ke Chennai-India dan Tongkang TK. Sahabat Kapuas IV bongkar CPO sebanyak 2.999 ton.

Pada Senin (10/7) Menhan Prabowo Subianto menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi terkait industri pertahanan hingga situasi geopolitik, di Istana Kepresidenan Jakarta, Salah satu yang dilaporkan Prabowo adalah produksi pesawat CN-235 di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang meningkat dengan jumlah permintaan mencapai 100 unit dari sejumlah negara. Seusai bertemu Presiden, Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan itu ia melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan situasi di bidang pertahanan saat ini yang dinilainya sangat baik. Prabowo pun menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas masalah politik.

”Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan,” ungkap Prabowo, seusai pertemuan. Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT DI yang makin baik. Berdasarkan laporan Dirut PT DI, kemampuan produksi pesawat CN-235 di PT DI meningkat. Kemampuan produksi ini naik dari awalnya hanya dua sampai tiga pesawat, kini menjadi delapan pesawat dalam setahun. Peningkatan produksi tersebut, menurut  Prabowo, setelah ada revitalisasi, reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya. Menhan menyebut bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik karena permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi. Menurut penghitungannya, ada permintaan sampai 100 pesawat CN-235 dari sejumlah negara, di antaranya dari Afrika dan Amerika Latin. (Yoga)

Di tengah tren kinerja penerimaan negara yang melambat, pemerintah optimistis dapat menekan penerbitan utang baru hingga 50 %. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun ini akan ditopang oleh dana cadangan lewat saldo anggaran lebih yang disisihkan tahun lalu untuk mengantisipasi penerimaan tahun ini yang lesu/ Kemenkeu mencatat, semua pos penerimaan negara, baik perpajakan maupun nonperpajakan, menunjukkan penurunan meski sejauh ini masih bisa mengejar target yang dipasang  dalam APBN 2023. Pada Januari-Juni 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,4 % sebesar Rp 1.105,6 triliun, turun signifikan dibandingkan pertumbuhan 54,3 % pada semester I- 2022.

Meskipun PNBP masih tumbuh positif, tren perlambatannya mulai diwaspadai pemerintah karena  pertumbuhan realisasi PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas anjlok dari 87,9 % pada semester I-2022 terkontraksi 19,9 % pada semester I tahun ini. PNBP sepanjang semester I masih bisa ditopang pendapatan SDA non-migas yang tumbuh 94,7 % meski trennya turun dari pertumbuhan 102,8 % tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani, Senin (10/7) mengatakan, meski masih terjaga sampai paruh awal tahun ini, tren penerimaan yang melambat akibat kelesuan perdagangan global dan melandainya harga komoditas tetap diwaspadai, katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta untuk membahas realisasi dan proyeksi kinerja APBN 2023.

Di tengah tren perlambatan itu, pemerintah meyakini pembiayaan utang tahun ini bisa ditekan. Untuk semester II-2023, pemerintah memperkirakan pembiayaan utang bisa ditekan 41,6 % dari target, atau Rp 289,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 696,3 triliun. Sepanjang semester I-2023, pembiayaan utang juga berhasil ditekan 15,4 % sebesar Rp 166,5 triliun dibandingkan pembiayaan utang pada periode yang  sama tahun lalu senilai Rp 196,9 triliun. Pada semester II-2023, pemerintah berencana hanya akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 362,9 triliun. Dengan kata lain, penerbitan utang baru lewat SBN bisa ditekan hingga 50,9 %, dibandingkan target awal di APBN 2023 sebesar Rp 712,9 triliun. ”Strategi kita menurunkan pembiayaan utang dan menurunkan penerbitan utang akan menempatkan kita dalam posisiyang relatif aman dan cukup kuat,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Kementerian Perdagangan akan menggelar Trade Expo Indonesia atau TEI ke-38 secara hibrida pada 18 Oktober-18 Desember 2023. Pameran perdagangan tingkat dunia itu menjadi ajang untuk mencari pasar ekspor baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (10/7/2023), mengatakan, TEI 2023 mengutamakan kerja sama dan kolaborasi antarpihak. (Yoga)

KTT G20 di Bali, November 2022, menyisakan ”oleh-oleh” berupa komitmen pendanaan internasional guna mendukung transisi energi. Indonesia membutuhkan dana yang amat besar untuk membiayai transisi itu. Sayangnya, porsi hibah relatif kecil dan belum pasti. Komitmen pendanaan yang disepakati itu salah satunya adalah Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) senilai 20 miliar USD atau Rp 310 triliun, yang melibatkan Indonesia dan sejumlah negara maju, dimana 10 miliar USD berasal dari dana publik atau anggaran negara-negara maju meliputi AS, Jepang, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Pendanaan bisa berupa hibah, pinjaman lunak, dan penjaminan (guarantee). Adapun 10 miliar USD lainnya berasal dari pendanaan oleh bank-bank internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Bentuknya berupa pinjaman komersial.

Spesialis Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri, dalam diskusi yang digelar Center of Economic and Law Studies (Celios) di Jakarta, Rabu (5/7) menjelaskan, porsi hibah yang dibutuhkan Indonesia memang besar, jika skema pendanaan biasa saja (business as usual) Indonesia tak perlu JETP. Menurut Dhitri, sapaan Adhityani, ada tiga kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan hibah. Yaitu; technical assistant (bantuan teknis), pengurangan risiko pada proyek-proyek yang belum pernah dilakukan di Indonesia, dan penerapan just (prinsip keadilan) dalam program JETP yang tak bisa ditalangi dana proyek. Pada proyek pengakhiran dini operasi PLTU batubara, sektor pekerja yang terkoneksi langsung dengan proyek bisa saja didanai dengan dana proyek. Namun, tidak dengan masyarakat rentan di sekitar lokasi, seperti pemilik warung hingga rumah kos. Mereka pun perlu kompensasi. Selain itu, bakal diperlukan reskilling (persiapan menjalani peran baru) bagi mereka yang terdampak. ”Kita butuh porsi hibah yang lebih besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat krusial dan harus terpenuhi,” ujar Dhitri. (Yoga)