Industri properti di Indonesia berperan strategis dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) memperlihatkan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp 2.349 triliun-Rp 2.865 triliun per tahun atau setara 14,63-16,3 % total PDB. Kontribusi industri properti terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 31,9 %. Selain itu, sektor properti tercatat memiliki keterkaitan dengan 175 sektor industri lain, mulai dari bahan bangunan hingga aksesori rumah. Total penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung di sektor properti mencapai 15 juta-17 juta orang.

Calon ketua umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) 2023-2026, Joko Suranto, menuturkan, meski industri properti memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional, sejumlah kendala masih dihadapi pengembang, antara lain kebijakan yang kontraproduktif dan kurang berpihak kepada pengembang. Hambatan regulasi di antaranya perizinan bangunan gedung (PBG) yang  memakan waktu lebih lama. Di sisi lain, struktur pembiayaan properti masih cenderung tidak ideal. Sebanyak 75 % pengembang mengakses kredit perbankan dengan suku bunga lebih dari 10 % sehingga memunculkan biaya tinggi. ”Industri ini sudah memberikan (kontribusi) banyak, tetapi masih banyak kendala yang harus diselesaikan,” ujar Joko dalam Sosialisasi Calon Ketua Umum DPP REI 2023-2026, di Kuta, Bali, pekan lalu. Dari 6.200 pengembang anggota REI, 80 % pengembang menggarap rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara anggota REI yang melantai di bursa berjumlah 52 developer dengan kapitalisasi pasar 33 % atau setara Rp 800 triliun. (Yoga)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan mitranya bergantung pada keamanan, kestabilan, dan kedamaian Asia Tenggara. Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga  keamanan, kestabilan, dan kedamaian kawasan. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, para koleganya dari luar ASEAN kembali menegaskan penghormatan pada sentralitas ASEAN, yang  disampaikan dalam rangkaian pertemuan Retno dengan para menlu mitra ASEAN, Rabu (12/7). Retno menemui Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, Menlu Australia Penny Wong, Menlu India S Jaishankar, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Retno juga menemui Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi. ”Untuk membahas bagaimana hubungan ASEAN dengan negara-negara partner,” katanya. Retno menjelaskan rencana ASEAN memperluas kemitraan dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA).

Kerja sama dengan dua organisasi kawasan itu akan mendukung ide ASEAN yang dicantumkan dalam Pandangan ASEAN soal Indo-Pasifik (AOIP). Gagasan itu adalah kestabilan, kemakmuran, dan kedamaian. ”Di bawah keketuaan Indonesia, kerja sama berdasarkan AOIP dengan para partner,” ujarnya. Wong mengatakan, kemakmuran Australia amat  berkaitan dengan kemakmuran Indonesia dan Asia Tenggara. Kestabilan Asia Tenggara menjadi bagian tidak terpisahkan dari keamanan dan kestabilan Australia. Negara lain di sekitar Asia Tenggara juga amat berkepentingan pada kestabilan dan keamanan kawasan ini. ”ASEAN menjadi faktor penting untuk kestabilan kawasan,” ujarnya dalam dialog dengan perwakilan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI). Canberra memandang, semua negara di kawasan perlu terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan, tak hanya dengan dialog. Diperlukan pula cara mencegah persaingan menjadi konflik. (Yoga)

Pemanfaatan listrik dapat menopang ketahanan pangan karena membuat produksi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Oleh sebab itu, kesempatan untuk memperoleh fasilitas listrik perlu diperluas dengan sejumlah skema pembiayaan agar makin banyak petani yang mampu mengaksesnya. Akses petani terhadap infrastruktur listrik dibahas dalam Kompas Talks bertema ”Elektrifikasi Pangan” yang diselenggarakan harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Terkait skema pembiayaan bagi petani agar mampu mengakses listrik, Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko menyebutkan, belum ada subsidi khusus untuk petani ataupun aktivitas pertanian. ”Pemerintah baru menyediakan skema subsidi (tarif listrik) untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA. Hal itu (skema pembiayaan khusus untuk petani) merupakan pemikiran yang bagus dan bisa disarankan kepada Presiden RI,” ujarnya saat ditemui di sela diskusi. Menurut dia, elektrifikasi penting karena produksi pertanian membutuhkan listrik agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Pada tahap pratanam, sejumlah jenis benih membutuhkan pengeringan dengan mesin pengering yang butuh listrik.

Pada tahap budidaya, pengelolaan tanah membutuhkan mekanisasi memanfaatkan kendaraan listrik. Saat panen, petani juga membutuhkan mesin harvester dan pengering. Di tahap pascapanen, sejumlah komoditas pertanian, khususnya hortikultura, membutuhkan penyimpanan dingin yang memerlukan listrik agar lebih tahan lama. Akan tetapi, lanjut dia, terdapat sejumlah tantangan bagi petani dalam mengakses listrik secara kontinu. Bagi petani yang sudah mendapatkan akses listrik, penggunaan mereka berpotensi terhenti karena tidak sanggup membayar. Terkait skema pembiayaan, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule menyatakan, pemerintah telah menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Petani dan peternak dapat memanfaatkan KUR untuk memperoleh akses listrik asal memenuhi syarat perbankan. Menurut dia, listrik meningkatkan efisiensi biaya produksi dan produktivitas. Contohnya, petani bawang merah yang mengalihkan sumber energi pompa dari BBM  ke listrik. Mulanya dia mengeluarkan Rp 10 juta per pekan untuk satu kali produksi bawang merah dan kini Rp 1 juta per pekan.  (Yoga)

Di tengah rentetan kasus gagal bayar yang mendera sejumlah koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya membenahi tata kelola dan ekosistem perkoperasian, dengan mengamendemen UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembenahan itu bertujuan memberi perlindungan lebih optimal kepada masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional di Jakarta, Rabu (12/7), Mentri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi dari perkoperasian nasional. Salah satunya terkait rentetan kasus gagal bayar senilai total Rp 26 triliun di delapan koperasi.

Menurut Teten, salah satu problem perkoperasian adalah lemahnya pengawasan. Selama ini  pengawasannya dipegang oleh internal koperasi. Padahal, saat ini sudah banyak koperasi dengan skala usaha sangat besar dengan jumlah anggota ribuan orang. Di samping itu, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penjaminan simpanan anggota koperasi. Ini beda dengan nasabah perbankan yang simpanannya dijamin hingga Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan amendemen UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Dengan mengamendemen UU ini, pihaknya berharap dapat membenahi ekosistem perkoperasian agar bisa memberikan perlindungan lebih optimal kepada anggota. Pihaknya mengusulkan pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi. (Yoga)

Melesetnya realisasi dengan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2022 memaksa pemerintah merogoh kocek lebih dalam untuk pembiayaan energi. Pada tahun ini, setidaknya hingga semester I, situasinya terbalik. Harga asumsi justru lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Pada triwulan I-2022, di tengah tren peningkatan harga-harga komoditas seiring pulihnya pandemi Covid-19, konflik bersenjata Rusia-Ukraina meletus. Harga energi, termasuk minyak mentah, pun kian bergejolak. Pada kurun Maret-Juli 2022, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang ditetapkan Kementerian ESDM selalu di atas 100 USD per barel. Puncaknya terjadi pada Juni 2022, yakni 117,62 USD per barel. Bandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2022 yang hanya 63 USD per barel. Di tengah harga minyak mentah yang membubung tinggi kala itu, pemerintah coba menahan harga jual eceran solar (disubsidi) dan pertalite (dikompensasi) demi menjaga daya beli masyarakat.

Pada 26 Agustus 2022, dengan kurs Rp 14.700 per USD, Kemenkeu mencatat, harga jual solar Rp 5.150 per liter atau hanya 37 % dari harga keekonomian. Sementara harga pertalite Rp 7.650 per liter atau 53 % dari harga keekonomian. Artinya, selisihnya ditanggung kas negara. Karena keterbatasan anggaran dan kenaikan konsumsi BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga kedua jenis BBM itu pada 3 September 2022. Harga pertalite dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga solar jadi Rp 6.800 per liter. Setelah itu, di tengah harga dan situasi yang belum pasti harga ICP justru cenderung turun. Pada April 2023, misalnya, ICP tercatat 79,12 USD per barel, lalu turun menjadi 70,12 USD per barel pada Mei 2023 dan 69,36 USD per barel pada Juni 2023. Harga ICP pada Juni 2023 tercatat sebagai yang terendah sejak Mei 2021 (65,49 USD per barel). Kendati berada di level yang lebih rendah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, pekan lalu, mengisyaratkan bahwa pemerintah belum akan menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Selain karena kurs rupiah yang masih sekitar Rp 15.000 per USD, konflik Rusia-Ukraina juga belum jelas kapan mereda. (Yoga)

Harga CPO pada semester II-2023 diproyeksikan naik hingga 3.800-4.200 ringgit Malaysia. Hal ini didorong meningkatnya permintaan CPO akibat penurunan stok dan produksi minyak nabati lainnya. Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk menyuplai CPO berpotensi terganggu. Merujuk data Refinitiv, per- usahaan penyedia data pasar finansial dan infrastruktur global, harga CPO hanya bergerak dalam kisaran 3.000-4.000 ringgit Malaysia (RM) per ton sejak Juli 2022. Nilai CPO belum pernah menyentuh di atas 4.000 RM per ton hingga saat ini. Director Asean Plantation Research UOB Kay Hian, Leow Huey Chuen, mengatakan, harga CPO akan berangsur-angsur pulih. Hal ini berdampak positif bagi dua negara produsen CPO terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

”Perdagangan CPO pada semester II tahun 2023 diprediksi terjadi pada harga 3.800-4.200 RM per ton,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan UOB dan South Pole, di Jakarta, Rabu (12/7). Mengutip data UOB Kay Hian, produksi CPO Indonesia diperkirakan 47,2 juta ton dan Malaysia 18,5 juta ton pada 2023. Total produksi kedua negara itu setara 81,6 persen produksi CPO dunia pada 2023, yakni 80,5 juta ton. Pada saat bersamaan, permintaan CPO dunia diperkirakan mencapai 78,5 juta ton pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 75,3 juta ton. Kenaikan permintaan CPO disebabkan harganya yang kian kompetitif terhadap minyak nabati lainnya, seperti kanola, kedelai, dan bunga matahari. Di sisi lain, penurunan hingga 50 % stok minyak nabati di China diperkirakan memantik impor CPO. Hal yang sama juga dapat dilakukan India mengingat pertumbuhan industri pengolahan CPO yang kian gencar. Sementara itu, meningkatnya harga minyak kanola di Eropa sehingga kini lebih tinggi ketimbang harga CPO membuka peluang permintaan baru. (Yoga)

Pemerintah menargetkan realisasi investasi di sektor pariwisata 6 miliar dollar AS-8 miliar dollar AS pada akhir 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno di Jakarta, Rabu (12/7/2023), mengatakan, guna memikat investor, pemerintah membentuk Forum Investasi Pariwisata (TIF) yang akan digelar rutin 1-2 tahun sekali. TIF pertama akan digelar di Bali pada 26-27 Juli 2023. (Yoga)

Data OJK selama Mei 2023 menunjukkan, utang pinjaman daring berjalan dari 2,3 juta akun peminjam mencapai Rp 10,5 triliun. Menurut Direktur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Kuseryansyah, Rabu (12/7/2023), 63 persen pinjaman disalurkan lewat platform konsumtif dan 37 persen melalui platform produktif. Platform pinjaman konsumtif juga dipakai untuk mencairkan dana kebutuhan produktif oleh 35 persen peminjam. (Yoga)

Uji coba sistem perizinan penyelenggaraan acara atau event satu pintu akan mulai dilakukan pemerintah pada akhir Juli 2023. Uji coba berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, dan Banyuwangi. Sistem perizinan ini akan memangkas panjangnya proses administrasi izin event. ”Kapitalisasi suatu penyelenggaraan event sangat besar. Jika ada konser, kamar hotel-hotel di ring pertama lokasi konser langsung penuh dipesan. Pelaku UMKM makanan juga mendapat kenaikan untung,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, yang ditemui seusai konferensi pers mingguan Kemenparekraf, Selasa (11/7) malam, di Jakarta. Wacana sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

Penggodokan sistem ini di bawah komando Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu sedang dikembangkan konsorsium Perum Peruri, Telkom, dan Bank Mandiri. Akhir Juli 2023 diharapkan bisa diuji coba. Menurut Vinsensius, wacana pemerintah mengembangkan sistem perizinan itu berangkat dari keluhan pelaku industri event tentang rumitnya pengurusan izin. Setidaknya mereka harus mengajukan 28 jenis  dokumen administrasi di instansi berbeda. Dengan adanya sistem perizinan penyelenggaraan event satu  pintu, pelaku industri cukup mengunggah dokumen administrasi secara daring di satu platform. Metode pembayaran akan dikemas secara nontunai yang terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. ”Tahun ini akan ada 3.000 event, mulai skala kecil hingga megaevent. Perhitungan kapitalisasi event sebanyak itu bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu diimplementasikan, kami optimistis semakin banyak event terselenggara,” kata Vinsensius. (Yoga)

Pemerintah segera meluncurkan bursa kripto bulan ini. Bappebti menyatakan sudah membentuk lembaga bursa, kliring, dan depositori untuk bursa tersebut. Tes integrasi sistem antara pedagang dan tiga lembaga itu pun sudah dilakukan. "Kemarin sore, saya sudah bersurat ke Mendag melaporkan hal ini. Jika tidak ada arahan lain, akan saya tanda tangani izinnya," ujar Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, kepada Tempo, kemarin. Setelah izin diteken, Bappebti akan memberikan waktu satu bulan kepada 30 pedagang yang sudah berizin untuk mendaftar menjadi anggota bursa. Bursa akan diluncurkan ketika anggota bursa mencapai paling tidak separuh dari pedagang yang telah disetujui atau 15 perusahaan pedagang aset kripto. Dengan demikian, proses perdagangan kripto melalui bursa pun bisa dimulai. Peluncuran bursa kripto sudah beberapa kali ditunda. Bappebti sempat menargetkan peluncurannya pada 2022. Namun, hingga pergantian tahun, pembentukan bursa tak kunjung rampung. 

Target peluncuran pada Juni 2023 juga meleset karena belum lengkapnya berbagai komponen bursa, seperti lembaga bursa, kliring, dan depositori atau kustodian. Tiga komponen tersebut merupakan bagian penting dari bursa kripto. Dalam praktiknya nanti, bursa akan menjadi tempat terjadinya perdagangan kripto. Sementara itu, penyerahan dan penyelesaian transaksi akan dilakukan lembaga kliring. Adapun aset kripto yang diperdagangkan akan dikuasai oleh kustodian. Selama ini, semua fungsi tersebut dikelola langsung oleh setiap perusahaan pedagang kripto sehingga berisiko jika terjadi penyelewengan. "Sekarang (semua komponen) sudah siap," kata Didid. Dengan hadirnya bursa, pemerintah menjanjikan keamanan perdagangan kripto di Tanah Air lebih terjamin. Terlebih, nantinya bursa memiliki tata tertib yang mengatur berbagai hal mengenai transaksi di bursa, termasuk aspek know your customer (KYC). Sebagai catatan, Bappebti memperkirakan nilai aset kripto milik masyarakat yang berada di dompet pedagang sudah mencapai lebih dari Rp 9 triliun. (Yetede)