Realisasi bantuan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga tanggal 7 Juli 2023 tercatat 103.749 unit senilai Rp 11,6 triliun. Penyerapan FLPP itu 47,15 % target FLPP tahun ini, yakni 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, total anggaran FLPP yang terserap per 7 Juli 2023 adalah Rp 11,6 triliun untuk realisasi 103.749 unit rumah bersubsidi. Selain FLPP, pemerintah juga menggulirkan tiga skema bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023.

Skema itu meliputi subsidi suku bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka rumah (SBUM), dan tabungan perumahan rakyat. Per 7 Juli 2023, realisasi subsidi selisih bunga tercatat 749.571 unit senilai Rp 1,41 triliun atau 99,41 % target penyaluran 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun. ”Subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR subsidi tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk produk (SSB) tidak bertambah,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR secara hibrida, di Jakarta, Senin (10/7).

Rumah bersubsidi FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan batas penghasilan maksimal Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Pemerintah telah menaikkan harga patokan rumah bersubsidi lewat FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harga patokanbaru rumah subsidi tahun 2023 naik 6,8-7,7 % dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024 ditetapkan naik di kisaran 2,2-2,9 % menurut zonasi. (Yoga)

Gugusan pulau di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, menyimpan pesona bahari yang alami. Keberadaan pulau konservasi penyu dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil menambah nilai jual untuk wisatawan. Rasa lelah perjalanan tujuh jam via jalur darat ditambah tiga jam pelayaran terbayar sudah saat tiba di Pulau Rangit, Kecamatan Pulau Banyak, Selasa (4/7). Minar Simatupang (26) dan Nikita Simatupang langsung ke puncak mercusuar setinggi 35 meter untuk menyaksikan keindahan laut, dilanjutkan pelesiran ke Pulau Panjang menyaksikan sunset. Mereka mendirikan tenda di tepi pantai. Paginya, mereka menyaksikan sunrise di pantai sebelah. ”Pemandangan sangat bagus, saya takjub. Keindahan Pulau Banyak setara Belitung. Natural dan sangat tenang,” kata Minar dan Nikita yang berasal dari Sumut. Pulau Banyak dipilih karena pesona laut yang alami, biayanya juga murah. Mereka membeli paket wisata tiga hari dua malam seharga Rp 1,1 juta per orang.  ”Menurut saya itu murah sekali. Kalau kami pergi sendiri (tidak beli paket) mungkin biayanya lebih besar,” kata Minar.

Kepulauan Banyak adalah anugerah bagi Aceh Singkil. Terdapat 63 pulau yang hanya sebagian kecil dihuni dengan keindahan dan keunikan masing-masing. Pulau Panjang memiliki pantai landai dan ombak yang tenang sehingga sangat cocok untuk wisata  keluarga. Untuk berselancar bisa ke Ujung Lolok dan Pulau Bangkaru karena ketinggian ombak mencapai lima meter. Di Pulau Bangkaru, wisatawan dapat menyaksikan penyu bertelur. Pulau Bangkaru termasuk wilayah lindung Taman Wisata Alam Laut. Saat ini, kontribusi sektor wisata untuk pendapatan daerah belum optimal. Desa Pulau Baguk, salah satunya yang telah memiliki BUMdes sektor wisata. Sebulan, pendapatan kotor Rp 200 juta dengan 23 warga desa bekerja di sana. ”Kami yakin wisata akan menjadi sumber ekonomi baru buat desa kami selain dari perikanan,” kata Kepala Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Hardi. (Yoga)

Sektor pariwisata nasional pada 2022 bangkit setelah dihantam pandemi. Pergerakan orang ke tempat-tempat wisata menggerakkan sektor ekonomi karena kembali tingginya biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dan konsumsi selama berwisata. Sektor pariwisata menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, pemberlakuan pembatasan perjalanan telah membuat sektor pariwisata terpuruk. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus) pada tahun pertama pandemi Covid-19 turun 27,4 % dibandingkan 2019, dari 722,16 juta perjalanan, tertinggi sebelum pandemi, turun menjadi 524,57 juta pada 2020. Tahun berikutnya naik 17 % menjadi 613,3 juta perjalanan. Tahun ketiga pandemi, semakin banyak masyarakat melakukan perjalanan wisata. Ada kenaikan 20 % perjalanan wisnus tahun 2022 melampaui kondisi sebelum pandemi. Tercatat sebanyak 734,86 juta perjalanan wisnus ke berbagai lokasi wisata di Tanah Air.

Kampanye pemerintah sejak 2021 agar masyarakat berwisata di dalam negeri saja dengan tren tagar #DiIndonesiaAja cukup ampuh. Selain itu, tren orang Indonesia yang berwisata ke luar negeri pun melambat. Pada 2022, mayoritas wisatawan lokal berwisata di Pulau Jawa. Jumlahnya 554,78 juta atau 75,5 % total perjalanan wisnus, meningkat dibandingkan sebelum pandemi, di 62,5 % (2019). Tujuan wisata terkonsentrasi di Pulau Jawa karena : Pertama, penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (56 %). Infrastruktur yang lebih baik di Pulau Jawa memungkinkan masyarakat bergerak lintas provinsi dengan moda transportasi darat, seperti kendaraan bermotor atau kereta api, dengan mudah dan cepat. Kedua,tingginya biaya transportasi udara yang melayani perjalanan jarak jauh lintas pulau, terutama di saat pandemi, membuat luar Pulau Jawa kurang diminati menjadi tujuan wisata.

Ketiga, jumlah destinasi dan ragam wisata yang tersedia. Keempat, karena daerah tujuan wisata yang cenderung tidak jauh, kegiatan wisata sering kali tidak membutuhkan penginapan. Data BPS menunjukkan jumlah tamu domestik di hotel bintang dan nonbintang saat pandemi hingga tahun 2022 kurang 15 % dari total wisnus yang melakukan perjalanan. Sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata, terutama akomodasi,turut menunjang kenyamanan selama berwisata. Hal ini akan menarik wisatawan lebih banyak. Kondisi-kondisi inilah yang membuat ketimpangan wisata domestik terlihat. Untuk itu kampanye wisata #DiIndonesiaAja yang sudah berjalan harus terus digulirkan dengan promosi yang lebih gencar untuk wisata di luar Jawa. Ketimpangan ini harus diatasi untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya terkonsentasi di Pulau Jawa. Selain itu juga karena pesona wisata di luar Jawa tidak kalah indah dan menarik. (Yoga)

Pelaku industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, bersiap mempertebal ekuitas atau tingkat permodalannya. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan modal minimum untuk perusahaan asuransi konvensional naik menjadi Rp 500 miliar pada 2026 dan menjadi Rp 1 triliun pada 2028. Saat ini syarat modal minimum yang berlaku untuk perusahaan asuransi adalah Rp 100 miliar. Untuk modal minimum perusahaan asuransi syariah akan ditingkatkan dari Rp 50 miliar menjadi Rp 250 miliar pada 2026 dan didorong menjadi Rp 500 miliar pada 2028. Berikutnya, modal minimum untuk perusahaan reasuransi konvensional akan dinaikkan dari Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun pada 2026 dan berlanjut menjadi Rp 2 triliun pada 2028. Sedangkan modal minimum perusahaan reasuransi syariah akan ditingkatkan dari Rp 100 miliar menjadi Rp 500 miliar pada 2026 dan menjadi Rp 1 triliun pada 2028.

Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia yang juga anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Dody Dalimunthe, mengatakan ekuitas atau permodalan menjadi penting untuk memperkuat daya tahan perusahaan asuransi di tengah berbagai risiko yang mengintai, seperti risiko penurunan nilai investasi hingga kerugian konsumen. Hal itu becermin dari berbagai persoalan yang terjadi di industri asuransi dalam lima tahun terakhir, dari fraud dalam penempatan investasi yang menyebabkan kasus gagal bayar hingga mismanajemen dan penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dengan tingkat pengembalian atau return yang over-promising. “Dalam pertemuan pelaku industri yang difasilitasi OJK, kami memahami maksud OJK untuk memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan perasuransian,” ujar Dody kepada Tempo, kemarin. OJK mencatat setidaknya ada 11 perusahaan asuransi yang tengah dalam pemantauan khusus akibat tidak memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu, seperti aspek permodalan risk based capital (RBC) dengan threshold atau ambang batas minimal 120 persen. Sejumlah entitas tercatat memiliki RBC di bawah ambang batas, bahkan negatif. Pada 23 Juni lalu, OJK mencabut izin usaha Kresna Life lantaran sampai batas akhir status pengawasan khusus, perusahaan tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau RBC sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (Yetede)

Indonesia sudah lama menghadapi masalah kesenjangan ekonomi. Konsentrasi kapital secara signifikan terlihat sejak 1970-an dan semakin kuat sepanjang era Orde Baru, yang bahkan tidak mampu diluruhkan oleh krisis besar pada 1997-1998. Di era reformasi, kesenjangan tampak tidak memudar. Bahkan konsentrasi kapital di tangan segelintir elite justru menguat. Dalam dua dekade terakhir, konsentrasi kapital semakin kental di Indonesia.

Sepanjang 2006-2022, jumlah dan nilai kekayaan miliuner Indonesia melonjak tajam. Sementara pada 2006 hanya terdapat tujuh orang atau keluarga di Indonesia dengan kekayaan di atas US$ 1 miliar (Rp 14,9 triliun), pada 2022 angkanya melonjak menjadi 46 orang atau keluarga. Dalam dua windu, total kekayaan miliuner ini meningkat lebih dari 14 kali lipat, dari US$ 12,3 miliar (Rp 182,9 triliun) pada 2006 menjadi US$ 176,7 miliar pada 2022 (Rp 2.627,7 triliun), yang berarti tumbuh 18,1 persen per tahun (compound annual growth rate). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kehadiran MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diyakini bakal memberi  dampak ekonomi yang besar dan luas. Tak semata menciptakan sistem  transportasi yang lebih efisien, ketiganya juga bisa mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas  ekonomi baru dan menjadi sumber-sumber anyar bagi penerimaan negara. Peluang lahirnya kota-kota baru juga makin besar di kawasan-kawasan yang menjadi lokasi stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun. Bahkan, saat konstruksi ketiga moda transportasi massal modern berbasis rel tersebut dilakukan, tambahan output baru dalam perekonomian hingga ratusan triliun akan tercipta  sampai moda tersebut beroperasi. Sebagai contoh, keberadaan MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus-Bunderan Hotel Indonesia sepanjang 16 kilometer) dan Fase 2 (Bundaran Hotel Indonesia -Ancol Barat sepanjang 11,8 kilometer) berpotensi menciptakan  nilai tambah ekonomi lebih dari Rp 820 triliun. Namun, agar ekonomi yang dihasilkan lebih maksimal, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang benar-benar mendukung terciptanya borderless (tanpa batas) antarmoda transportasi, sehingga mobilitas masyarakat makin cepat dan aktivitas ekonomi lebih berkembang. (Yetede)

JAKARTA,ID- Konsumen di Pulau Jawa berkontribusi 83,8% terhadap total transaksi perdagangan secara elektronik (electronic commerce/e-commerce) di Tanah Air. Hal tersebut bisa terjadi karena  Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi, tempat berkumpulnya konsumen  berdaya beli tinggi, dan adopsi teknologi digitalnya yang paling masif dibandingkan pulau lain. Kondisi ini juga didukung dengan kondisi Pulau Jawa yang masih mendominasi kontribusi  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 57,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal-IV 2022 sebesar 56,48%, menurut data Badan Pusat Statistik. Sementara itu, merujuk laporan studi riset dari Google, Temasek, dan Bain Company tahun 2022, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai US$ 59 miliar atau sekitar Rp874,62 triliun  dan diproyeksikan US$ 95 miliar atau sekitar Rp1.408,28 triliun pada 2005. Nilai transaksi tahun 2022 tersebut terkontribusikan 77% dari nilai ekonomi digital nasional US$ 77 miliar atau setara Rp1,141,49 triliun, tumbuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya US$ 63 miliar atau setara Rp9333,91 triliun. (Yetede)

Di tengah pelemahan permintaan dan penurunan investasi global, Indonesia berupaya ”memancing ikan” di negeri seberang. Dua upaya yang digulirkan adalah memperkuat fasilitas digital penopang ekspor-impor dan mendirikan perusahaan inkorporasi BUMN di luar negeri. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Tahun 2024, pertumbuhannya diproyeksikan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Surplus dagang RI juga menurun seiring tren penurunan harga komoditas dan perlambatan permintaan global. BPS mencatat, neraca perdagangan Mei 2023 masih surplus 436,5 juta USD. Namun, capaian itu terendah sepanjang 37 bulan surplus dagang beruntun yang dibukukan RI sejak Mei 2020.

Untuk menjaga kinerja perdagangan internasional, Kemendag menggulirkan sejumlah strategi berupa diversifikasi pasar dan komoditas ekspor, juga imbal dagang antar pebisnis. Terbaru, fasilitasi perdagangan berbasis teknologi digital diluncurkan di Australia pada 3 Juli 2023. Mendag Zulkifli Hasan meresmikan kantor cabang PrivyID, perusahaan RI penyedia layanan tanda tangan digital, di Sydney. Zulkifli berharap perusahaan dapat memperlancar kegiatan bisnis dan perdagangan. ”Melalui perusahaan itu, RI tidak hanya dikenal sebagai negara pengekspor komoditas, tetapi juga eksportir jasa berteknologi tinggi,” katanya melalui siaran pers. PrivyID merupakan bagian dari program Katalis  pendukung implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Australia (IA-CEPA). Program Katalis merupakan program pengembangan perdagangan dan investasi unik yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi RI-Australia. (Yoga)

Demi mencegah penularan, pemerintah meminta hewan ternak yang mati karena antraks tidak dipotong dan dagingnya tak dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Karena kehilangan nilai ekonomi, peternak yang hewan ternaknya mati akibat antraks perlu mendapatkan kompensasi dari pemerintah agar tidak makin terbebani kerugian. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) sedang menangani penyakit antraks yang ditemukan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau zoonosis tersebut pertama kali dilaporkan ke Ditjen PKH Kementan pada 15 Juni 2023. Per 6 Juli 2023, Kementan mendata, hewan ternak yang terkena antraks mencapai 12 kasus. Sepanjang Mei-Juni 2023, Kemenkes mencatat, terdapat tiga orang meninggal akibat penyakit antraks.

Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Robi Agustiar menyoroti soal kompensasi pada peternak yang hewan ternaknya terkena antraks. ”Perencanaan (mengenai kompensasi bagi peternak yang terdampak antraks) pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu selaras. Proses administrasi bagi peternak pun perlu dipermudah,” katanya, saat dihubungi, Minggu (9/7). Secara spesifik, dia menilai, akar kasus antraks di Gunungkidul bersifat sosial. Daging ternak, khususnya sapi, yang mati dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Untuk mengendalikan antraks di daerah itu, perlu diupayakan pendekatan lintas pemangku kepentingan agar tak ada lagi kebiasaan membagikan daging ternak yang mati kepada masyarakat. Pemusnahan dan penguburan hewan ternak yang mati karena antraks juga perlu diawasi. (Yoga)

Festival Loksado di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel, kembali dihelat. Festival Loksado 2023 dipusatkan di Obyek Wisata Alam Roh 7 Loksado, 175 kilometer dari Kota Banjarmasin, 7-9 Juli 2023. Festival ini memadukan berbagai potensi atraksi budaya dan wisata alam berakar dari budaya dan tradisi masyarakat Dayak Bukit di Pegunungan Meratus, Kalsel. Kali ini, Festival Loksado memasuki tahun keenam penyelenggaraan dan mengusung tema ”When Nature Meets Culture”.

Arum Darmaningtyas, Analis Kebijakan Ahli Muda Penanggung Jawab Karisma Event Nusantara Wilayah Kalimantan Kemenparekraf mengatakan, Festival Loksado terpilih secara ketat dan terkurasi masuk Karisma Event Nusantara (KEN) 2023. Ini ketiga kalinya Festival Loksado masuk KEN. ”Festival ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya, berkelanjutan lingkungan, membuka peluang usaha kerja, serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya di Loksado, Minggu (9/7).

Menurut Arum, Festival Loksado sangat menarik karena memadukan unsur alam dan budaya, yang berbasis kearifan lokal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Loksado. Hal ini menunjukkan komitmen pemda dan semangat masyarakat Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga harmonisasi alam sekitar dan budaya yang hidup di Hulu Sungai Selatan. (Yoga)