Ekonomi
( 40707 )Gotong Royong Antar BPD Penuhi Batas Modal
Peta pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dari beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah mulai terlihat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat permodalan bank daerah agar memenuhi syarat minimal sebesar Rp 3 triliun.
Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih ada 11 BPD yang mempunyai modal inti kurang dari Rp 3 triliun per April 2023. Rencana pemenuhan modal dari kesebelas bank tersebut telah diberikan ke OJK.
Bank Jatim Tbk (BJTM), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 12 April 2023, juga telah menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah. Besarannya maksimal 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam laporan keuangan Mei 2023, modal inti Bank NTB Syariah masih di bawah yang disyaratkan, yakni hanya senilai Rp 1,5 triliun.
Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJBR, Widi Hartoto memastikan bahwa BJBR terus mematangkan rencana tersebut. BJBR saat ini tengah mengurus izin penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke OJK. "Dalam proses akhir," ujarnya.
Direktur Operasional Bank Banten Bambang Widyatmoko hanya menyatakan bahwa BEKS akan mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku terkini dari OJK untuk pembentukan KUB. "Proses terus berjalan dengan tetap menyelaraskan dengan dinamika regulasi yang ada," ujar Bambang.
Di sisi lain, OJK sedang menuntaskan aturan khusus terkait pembentukan KUB. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, aturan ini diperlukan agar pembentukan KUB ini bisa lebih terintegrasi.
KILAU CUAN EMITEN LOGAM
Kompetisi emiten-emiten sektor pertambangan logam di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal makin panas. Minat tinggi investor untuk mengoleksi saham di sektor ini tecermin dari suksesnya gelaran penawaran perdana saham bernilai jumbo pada tahun ini. Teranyar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) telah merampungkan initial public offering (IPO) terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 senilai Rp10,72 triliun dan dijadwalkan melantai di BEI pada Jumat (7/7). Dalam penawaran umum perdana, 6,32 miliar saham yang dilepas AMMN laris manis hingga mengalami kelebihan permintaan. Mewakili penjamin pelaksana emisi IPO Amman Mineral, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengungkapkan kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Presiden Direktur Merdeka Battery Minerals Devin Ridwan mencatat kelebihan permintaan dalam porsi penjatahan terpusat IPO MBMA mencapai 19,9 kali. Respons positif investor yang mendorong oversubscribed dalam periode penawaran umum juga disampaikan Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Menurut Roy, oversubscribed dalam IPO emiten Grup Harita Nickel itu menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel perseroan. Tiga emiten pendatang baru itu memperpanjang daftar emiten di BEI yang terjun ke bisnis pertambangan dan pengolahan mineral logam, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya. (Lihat Infografik) Sebagai emiten debutan, Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie mengatakan IPO merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang.
Dana jumbo senilai Rp10,72 triliun bakal digunakan AMMN untuk tiga pos besar. Pertama, setoran modal Rp1,79 triliun ke PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedua, AMMN akan melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan smelter sebesar Rp3,05 triliun. Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan AMMN untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk proyek ekspansi pabrik konsentrator dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Sumbawa Barat, NTB. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro sebelumnya menargetkan peningkatan produksi emas dan tembaga pada 2023. Induk usaha MBMA itu juga menyiapkan capital expenditure (capex) dan investasi US$750 juta pada 2023 yang akan dialirkan ke proyek acid iron metal US$250 juta, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyoroti rencana ekspansi smelter AMMN sebagai salah satu katalis positif kinerja perseroan ke depan. Valuasi saham AMMN kompetitif mencapai 7,4 kali P/E 2022, diskon 17,7% dari rata-rata industri. Sementara itu, Analis CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Ryan Winipta berpendapat koreksi saham NCKL sejalan dengan perubahan pandangan investor menjadi bearish terhadap penambang komoditas dan nikel di tengah penurunan harga. Pada 2023, harga rata-rata FeNi NCKL diperkirakan sebesar US$14.900 per ton dan harga MHP sebesar US$16,8 per ton. Saham NCKL mendapat rekomendasi akumulasi dengan target harga sebesar Rp1.200.
ATURAN DAGANG PLATFORM DIGITAL : Pemerintah Bendung Produk Impor
Kementerian Perdagangan diketahui tengah mengebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beberapa aturan yang akan direvisi dalam beleid tersebut adalah yang terkait dengan perizinan hingga pengendalian terhadap penjualan barang-barang impor di media sosial atau social commerce dan e-commerce. Nantinya, barang-barang yang diperoleh melalui jalur impor yang dijual di platform digital akan dikenakan batas transaksi. “Semua sedang dibahas antarkementerian dan lembaga, tetapi intinya akan ada pembatasan dan minimal transaksi untuk barang impor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, Kamis (7/6). Maraknya transaksi produk impor melalui ecommerce belakangan makin marak dan mulai dikeluhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pun menegaskan perlunya pembatasan produk impor di e-commerce dan social commerce untuk mencegah barang dari luar negeri itu menguasai pasar digital di dalam negeri.
Bank Mandiri Tangkap Potensi Pengembangan Bisnis Ekonomi Hijau
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melakukan konversi lahan seluas 500 hektare demi mendorong pendekatan ekonomi hijau guna menangkap potensi perkembangan bisnis.VP Area Head Bank Mandiri Tegal Eko Setiawan Nugroho mengatakan pada tahap awal pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada melakukan penyu laman bibit mangrove yang gagal tumbuh di Desa Bedono, Kecamatan Sayung Demak.Hal ini dilakukan baik untuk bibit yang sudah berada dalam bronjong maupun pada tanaman yang langsung ditanam dengan penguatan ajir dari bambu. Selain melakukan penyulaman bibit, Bank Mandiri juga akan melakukan pemantauan dalam beberapa tahun kedepan.Beberapa lokasi yang tercakup dalam proyek awal tersebut adalah Desa Bedono di Demak, Desa Pati Ayam di Kudus, Desa Kedung Malang di Jepara, dan Desa Mulyorejo di Pekalongan. Tujuan dilakukannya revitalisasi lahan tersebut guna meningkatkan ketahanan pantai dan dukungan hutan bagi ratusan orang rentan terdampak.
Secara bertahap Bank Mandiri akan secara bertahap melakukan konservasi lahan menggunakan konsep Nature Based Solution (NBS) serta didukung pendekatan kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat.
Adapun program tersebut telah didaftarkan kepada Sistem Registrasi Nasional dalam rangka memperoleh ICER (Indonesia Certified Emission Reduction).
Selanjutnya, Bank Mandiri mendorong pemberdaya an ekonomi kreatif warga sekitar atas olahan Mangrove seperti keripik Mangrove, kopi Mangrove, Dodol dan sirop Mangrove.
Proyek dengan konsep NBS menuju 500 hektare tersebut merupakan inisiatif strategis Bank Mandiri untuk mencapai Sustainability Target yang terdapat dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) pilar Sustainable Operation.
POTENSI DAERAH, Tertarik Rayuan Pantai Selatan Jabar
Apa yang menarik di Pantai Cimaja? Hanya batu di pinggirnya. Tetapi, dengan ombak, wisatawan mancanegara datang ke sini,” kata Dede Suryana, atlet selancar internasional asli Cimaja. Pagi itu, ia berselancar bersama warga, juga turis asal Singapura, Jepang, dan Australia. Berbatasan dengan Samudra Hindia, lanjutnya, pantai selatan Jabar punya ombak hampir setiap hari. Mulai dari Cimaja yang tinggi ombaknya lima kaki hingga ombak di Ujung Genteng yang bisa mencapai 30 kaki. Di sejumlah pantai di luar negeri, ombak selancar tidak selalu muncul. Itu sebabnya peselancar rela menempuh perjalanan penuh kelokan dan tanjakan ke Cimaja, kurang enam jam dari Bandung atau Jakarta.
”Length of stay (lama tinggal) turis yang mau selancar itu berminggu-minggu. Bahkan, ada yang sampai sebulan,” kata pemilik penginapan Dede Suryana Place’s itu. Menurut dia, saat libur, seperti Juli dan Agustus, 20-30 turis berselancar di Cimaja setiap hari. Jika setiap turis menghabiskan minimal Rp 500.000 per hari, dalam dua pekan pengeluaran 30 turis bisa Rp 210 juta. Salah seorang yang sukses ”dirayu” ombak pantai selatan adalah Emillie (28), warga Korsel. Sudah lebih dari seminggu ia tinggal di penginapan milik Dede. ”Biasanya, saya berselancar di Bali. Baru kali ini saya mengunjungi Sukabumi. Ternyata ombaknya bagus untuk berselancar,” ujarnya. Bagi Emillie, selatan Jabar memberikan pengalaman yang menyenangkan di tengah kejenuhannya bekerja. Selain berselancar, dia juga menikmati keindahan alam di sana bersama rekan-rekannya. ”Selain makanannya yang enak, wisatawan asing belum sebanyak di Bali. Jadi terasa kalau saya sedang di Indonesia,” ujarnya. (Yoga)
Menimbang Wacana Redenominasi Rupiah
Setelah berulang kali timbul dan tenggelam, wacana BI dan pemerintah tentang redenominasi rupiah kembali mencuat. Menjawab pertanyaan wartawan pada Kamis (22/6) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sejatinya BI sudah siap melaksanakan redenominasi rupiah. Desain dan tahapan redenominasi rupiah sudah disiapkan. Namun, keputusan redenominasi rupiah harus menunggu waktu yang tepat. Menurut Perry, ada tiga faktor yang harus terpenuhi sebelum melakukan redenominasi. Ketiganya yakni kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan kondisi sosial politik yang kondusif. Saat ini kondisi ekonomi makro memang bertumbuh. Stabilitas sistem keuangan pun relatif terjaga. Namun, ketidakpastian global masih tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak perekonomian domestik. Apalagi tahun depan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. ”Ini berbagai pertimbangan utama kami,” ujar Perry.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, ide dasar redenominasi adalah pemotongan jumlah digit mata uang agar lebih ringkas. Rupiah, seperti juga mata uang Vietnam, dan beberapa mata uang negara Afrika, adalah mata uang yang digit bilangannya tergolong banyak. Adapun mata uang dengan digit bilangan sedikit antara lain dollar AS, dollar Singapura, dan pound sterling Inggris. Jumlah digit bilangan itu, ujar Faisal, diasosiasikan dengan kekuatan dan pengaruh mata uang itu di dunia. ”Jadi, wacana redenominasi rupiah itu bisa juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri warga Indonesia dan dunia akan kekuatan mata uang rupiah,” ujarnya. (Yoga)
JAMINAN SOSIAL, Regulasi Baru demi Dorong Cakupan
Pemerintah menerbitkan Perpres No 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, selain sinergi kementerian/lembaga, kesadaran mengakses jaminan sosial dinilai masih jadi tantangan. Pada 2019, menurut lampiran peraturan itu, cakupan kepesertaan pekerja formal pada program jaminan sosial ketenegakerjaan mencapai 67,1 %. Sementara pekerja informal baru tercakup 3,7 %. Tujuan kepesertaan diarahkan untuk mencapai kepesertaan semesta pada 2030 sesuai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan UU No 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Total pekerja yang jadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini baru 36 juta orang, sementara pekerja informal 6,5 juta orang.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2023, total angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 %) di antara penduduk bekerja itu bekerja pada kegiatan informal. National Project Officer for Social Protection Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste Christianus Pandjaitan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/7) berpendapat, sesuai Konvensi ILO 102, semua program jaminan social harus mencakup minimal 50 % total pekerja. Di beberapa negara lain, pemerintahnya telah menciptakan sistem yang membuat cakupan kepesertaan aktif meluas, jika Indonesia ingin ada peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan perlu diubah, terutama menyangkut kualifikasi. Contohnya, program jaminan pensiun sejauh ini hanya wajib bagi perusahaan menengah dan besar. (Yoga)
MIND ID Minat Jadi Pengendali Vale Indonesia
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID masih berminat jadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. ”Dengan jadi pemegang saham pengendali, kami yakin dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama di nikel,” kata Kepala Divisi Relasi Institusional MIND ID Selly Adriatika, Kamis (6/7/2023). (Yoga)
Telkom Akan Fokus Garap Segmen B2B
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan sepenuhnya menggarap segmen bisnis ke bisnis (B2B). Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R menyampaikan, Kamis (6/7/2023), keputusan korporasi itu dilakukan setelah lini usahanya di bidang layanan jaringan tetap telekomunikasi, IndiHome, diintegrasikan ke bisnis Telkomsel selaku anak usaha. (Yoga)
Imbas Pandemi, Sektor Ritel di Manado Lesu
Sektor ritel dan konsumsi masyarakat di Manado terindikasi menurun seiring dengan penutupan dua gerai ritel besar di ibu kota Sulawesi Utara itu. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sulut Robert Najoan mengatakan, perubahan perilaku belanja konsumen belum betul-betul pulih setelah pandemi. ”Bahkan, tahun 2022 masih lebih bagus dari semester awal 2023,” katanya, Kamis (6/7/2023). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









