Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perikanan. Sampai saat ini sudah ada tiga undang-undang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang dalam pertimbangannya menyoroti pemanfaatan sumber daya ikan yang belum meningkatkan taraf hidup nelayan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Artinya, selama 38 tahun sejak undang-undang pertama terbit, ada yang keliru dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Mayoritas nelayan masih miskin dan kasus stunting di wilayah pesisir masih tinggi. Komersialisasi atas nama keberlanjutan semakin marak, tapi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara riil. Malah pelaku usaha perikanan semakin dibebani biaya sertifikasi yang cenderung semakin eksklusif untuk perusahaan skala besar, sedangkan usaha kecil dan menengah tersingkir.

Nilai tukar nelayan, yang selama ini menjadi indikator kesejahteraan nelayan, ternyata kurang bermanfaat, sehingga perlu dievaluasi karena tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Pelaku usaha industri perikanan juga didera berbagai kebijakan yang kontraproduktif silih berganti, sehingga kontribusi produk domestik bruto (PDB) perikanan masih sangat minim dan realisasi investasi sektor perikanan menduduki ke peringkat ke-23 terbawah dari seluruh sektor pada 2014-2022. (Yetede)

JAKARTA – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur rasio pembagian dividen perbankan berpotensi mengganggu pendapatan negara. Pasalnya, selama ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kerap menjadi penyumbang dividen terbesar dibanding perusahaan pelat merah lainnya. Hal itu berkontribusi signifikan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara keseluruhan. Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, mengatakan rencana kebijakan itu berpotensi menggerus pendapatan negara karena, dengan adanya kebijakan tersebut, pembagian dividen tak lagi menjadi wewenang manajemen perseroan dan pemegang saham bank. "Wacana pembatasan ini jelas akan mengurangi salah satu sumber utama pendapatan negara," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Hingga Mei 2023, pemerintah memegang kepemilikan mayoritas pada empat bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Persentase kepemilikan pada BRI sebesar 53,19 persen dengan 80,61 miliar lembar saham. Kemudian persentase kepemilikan pada Bank Mandiri sebanyak 52 persen dengan 48,53 miliar lembar saham. Pada BNI, kepemilikan saham pemerintah sebesar 60 persen dengan 11,19 miliar lembar saham. Terakhir, di BTN, pemerintah memiliki 60 persen saham atau sebanyak 8,42 miliar lembar saham. (Yetede)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menjamin proses pengembangan kereta light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) tidak mengusik keandalan operasinya. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek dari Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pramono, memastikan seluruh kendala ataupun antisipasi desain sepur tanpa masinis itu sudah selesai dibahas pada masa lalu. “Seluruh data hasil produksi sudah tersampaikan dan dipertimbangkan sehingga sistem operasi dapat dinyatakan aman,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Saat sedang diuji jalan oleh Kementerian Perhubungan, proyek LRT Jabodebek diduga bermasalah pada tahap pengembangan sarana dan prasarananya. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, dalam sebuah diskusi pada pekan lalu, mengungkapkan soal rancangan dan koordinasi yang kurang matang pada tahap awal proyek senilai Rp 32,5 triliun tersebut.

Perbedaan spesifikasi pada 31 rangkaian kereta LRT Jabodebek yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api (Persero) alias Inka menjadi salah satu sorotan Kartika. Kondisi itu mengganggu proses pemasangan dan integrasi peranti lunak buatan PT Siemens Mobility Indonesia pada kereta ringan. Penyesuaian ulang itu bahkan memicu biaya baru yang harus ditanggung sang penyedia peranti lunak. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengatur pembagian dividen bank. OJK berharap langkah ini akan membuat pembagian dividen lebih transparan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, OJK tak akan mengatur secara spesifik persentase besaran rasio pembayaran dividen. OJK akan mewajibkan bank mengkomunikasikan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Kebijakan ini harus memuat pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen secara proporsional, antara kepentingan bank dan pemegang saham, serta memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. OJK menilai pengaturan dividen penting dibuat agar alokasi laba juga diprioritaskan memperkuat permodalan, sebagai sumber investasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi bank. Pengamat Perbankan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, wajar OJK mengatur batasan dividen bank jika memang bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal minimum atau ada masalah permodalan. Tapi bagi bank yang modalnya sudah kuat dan konsisten meningkatkan laba, tidak perlu ada batas maksimal pembagian dividen. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, dividen besar merupakan pemanis bagi investor selama ini. Faktor ini jadi salah satu pendorong investor melakukan akumulasi beli terhadap saham perbankan. Jadi, pembatasan dividen bisa mengurangi daya tarik saham bank. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mendukung kebijakan OJK tersebut. Ia menyebut, keputusan BNI menaikkan payout ratio dividen tahun buku 2022 jadi 40% didorong kinerja yang kian solid.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mengambil peluang dari potensi bisnis serat optik yang tengah berkembang pesat. TOWR akan menggeber pembangunan fiber optik hingga 2024 mendatang. Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari mengatakan, saat ini industri telekomunikasi lebih membutuhkan fiber optik ketimbang menara. "Kami akan belanjakan modal sebesar Rp 3 triliun untuk fiber optik di 2023 sampai 2024," kata Adam, Rabu (9/8). Per Juni 2023, jaringan optik dari segmen fiber to the tower (FTTT) entitas Grup Djarum ini mencapai 172.593 kilometer (km). Nilai tersebut meningkat 80,9% secara tahunan atau year on year (yoy). Gencarnya pembangunan aset fiber optik itu sejalan dengan serapan belanja modal (capex) TOWR. Jika dicermati, alokasi capex untuk lini di luar menara semakin gemuk. Di sisi lain, kinerja TOWR masih tertekan. Sepanjang semester I-2023 laba bersih TOWR mencapai Rp 1,55 triliun, turun 7,8% yoy. Padahal pendapatan TOWR masih tumbuh 8,65% secara tahunan menjadi Rp 5,77 triliun. Equity Research Analyst Sucor Sekuritas, Christofer Kojongian memperkirakan, pendapatan TOWR dari segmen fiber optik akan tumbuh 30% dan pendapatan konektivitas naik 20% sepanjang 2023. Harapannya, kontribusi bisnis non-menara bisa mencapai 26% di tahun ini. Sucor Sekuritas menyematkan rekomendasi beli TOWR dengan target Rp 1.600 per saham.

Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) masih tumbuh baik hingga paruh pertama tahun ini. Namun, di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di segmen ini juga meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL KPR perbankan per Juni mencapai Rp 17,12 triliun, setara 2,59% dari total outstanding KPR senilai Rp 660,8 triliun. NPL ini meningkat dari 2022 yang baru mencapai Rp 13,4 triliun, atau 2,11% dari total KPR. Sedangkan outstanding KPR tercatat sudah tumbuh 10,12% secara tahunan pada Juni. Laju pertumbuhannya meningkat sejak awal tahun. Bankir menyebut, penyebab kenaikan NPL KPR ini karena ada sejumlah debitur yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret lalu. Rasio NPL di segmen KPR subsidi naik dari 3,44% ke level 3,72% dan NPL KPR non subsidi meningkat dari 0,88% jadi 1,64%. "Kenaikan NPL ini karena kondisi keuangan debitur belum sepenuhnya pulih setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir. Debitur tersebut butuh waktu lebih untuk menyesuaikan kembali ke kondisi sebelum pandemi," ungkap Direktur Assets Management BTN Elisabeth Novie Riswanti pada KONTAN, Rabu (9/8). Sedangkan rasio KPR bermasalah BRI tercatat melandai. Per Juni 2023 berada di level 3%, turun dari 3,91% pada Juni tahun sebelumnya. Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, NPL KPR kebanyakan berasal dari segmen komersial. Untuk debitur bermasalah, kata dia, BRI tetap menawarkan program restrukturisasi jika masih ada potensi untuk bangkit.

Penambahan rumah sakit baru menopang pendapatan emiten saham rumah sakit, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL). Oleh karena itu, tahun ini HEAL pun akan menambah rumah sakit baru demi mengerek pendapatannya. Merujuk pada laporan keuangan semester I-2023, HEAL berhasil meningkatkan pendapatan bersih sebesar 13,79% menjadi Rp 2,69 triliun, dari Rp 2,36 triliun di periode sama tahun sebelumnya. "Pendapatan ini naik seiring dengan penambahan jumlah rumah sakit dan pasien yang dilayani," kata Aristo Setiawidjaja, Direktur Hermina, kepada KONTAN, Rabu (9/8). Berdasarkan segmennya, pendapatan dari jasa rawat inap tercatat menyumbang sebesar Rp 1,54 triliun terhadap total pendapatan HEAL. Nilai tersebut meningkat 8,63% secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun 2022, HEAL mencatatkan pendapatan dari jasa rawat inap senilai Rp 1,42 triliun. Dari sisi aset, HEAL juga mencatatkan kenaikan menjadi sebesar Rp 8,19 triliun per akhir semester I-2023. Pada akhir Juni 2022, nilai aset HEAL tercatat sebesar Rp 7,59 triliun. Untuk mendorong kinerja tahun ini, HEAL mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,2 triliun. Hingga semester I-2023, HEAL sudah menyerap lebih dari 50% dari total anggaran belanja modal. "Capex yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 642 miliar. Ini sudah 50% lebih," tandas Aristo. Dalam pembangunan rumah sakit di IKN ini, HEAL bekerja sama dengan PT Bina Karya yang merupakan Badan Usaha Otorita (BUO) IKN. Bina Karya akan berperan sebagai master developer dalam pembangunan ini serta menjalankan aspek komersial.

Kinerja sejumlah perusahaan pembiayaan masih terbelenggu kenaikan rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF). Contoh PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance. Mengutip laporan keuangan perusahaan, per Juni 2023, NPF bersih MFIN mencapai 1,48%. Di Desember lalu, rasio pembiayaan bermasalah perusahaan ini masih 1,38%. Managing Director Mandala Finance Cristel Lasmana mengatakan, kendati naik, NPF aman. "Angka NPF kami masih di bawah rata-rata NPF industri per Juni 2023," ungkap Cristel kepada Kontan, Rabu (9/8). Tapi, secara tahunan, NPF industri pembiayaan sudah mengempis dari posisi Juni 2022 yang sebesar 2,81%. Piutang pembiayaan juga melesat 16,37% secara tahunan pada Juni 2023 menjadi Rp 444,51 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan industri sejalan dengan capaian multifinance. Di Mandala Finance, misalnya, piutang pembiayaan Juni mencapai Rp 278,65 miliar, naik dari akhir 2022 sebesar Rp 263,34 miliar. Strategi menekan NPF juga dilakukan PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis mengatakan, perusahaan ini akan lebih selektif mengucurkan pembiayaan ke nasabah. "Kami menerapkan penyaluran kredit ke nasabah yang secara kemampuan bayar lebih stabil," katanya.

Dunia usaha menaruh asa yang besar kepada pemerintah di tahun politik, baik pemangku kebijakan yang saat ini memimpin, maupun penggantinya yang bakal dilantik Oktober 2024. Maklum, secara historis pertumbuhan ekonomi acapkali terkoreksi pada tahun digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Tren negatif ini terjadi setidaknya sejak Pemilu 2004. Sementara itu, 2023—2024 adalah warsa krusial karena ekonomi nasional berada pada fase pemulihan setelah menerima hantaman ganda dari pandemi Covid-19 serta lesatan inflasi selama 2020—2022. Berdasarkan survei DataIndonesia, berjudul Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintahan Mendatang yang dipublikasikan kemarin, Rabu (9/8), pertumbuhan ekonomi pun menjadi isu yang paling disorot dunia usaha pada tahun politik ini, disusul sorotan soal penanganan inflasi. Dari sisi sektoral, perdagangan dan industri serta makro dan fiskal menjadi isu krusial yang wajib ditangani. Fondasi pun wajib disediakan oleh pemerintahan tahun ini dan dilanjutkan oleh rezim mendatang dalam rangka menjaga ekonomi tetap solid. Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono, ada beberapa tugas yang wajib dilakukan pemerintah pada tahun ini dan warsa depan. Pertama, menciptakan stabilitas makro­­ekonomi dan fiskal sehingga belanja negara yang dikeluarkan memiliki efek besar ke dunia usaha dan gerak roda ekonomi. Kedua, pembangunan berkelanjutan terutama di bidang infrastruktur. Ketiga, perdagangan melalui peningkatan konektivitas dengan pasar global dalam rangka memacu ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan, menambahkan penegakan hukum wajib ditegakkan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui skema vokasi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada rezim saat ini untuk melakukan evaluasi dan pelurusan dari program-program yang telah dicanangkan saat awal menjabat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mencontohkan proyek infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah masih belum memiliki arah integrasi yang konkret. Adapun, Kepala Teletopic Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Risargati, meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani keamanan siber, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan kepada pemodal untuk berinvestasi. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam segala aspek guna menjaga stabilitas ekonomi.

Sepanjang semester I/2023, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memacu produksi batu bara naik 19,23% secara tahunan menjadi 33,41 juta ton sehingga mendorong peningkatan volume penjualan perseroan milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir itu. Dalam laporan yang dipu­blikasikan Rabu (9/8), ADRO memaparkan volume produksi itu bersumber dari PT Adaro Indonesia 24,98 juta ton, Balangan Coal Companies 4,04 juta ton, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) 2,54 juta ton, dan PT Mustika Indah Permai (MIP) 1,84 juta ton. Sejalan dengan volume produksi sepanjang Janua­ri—Juni 2023, penjualan batu bara Adaro pada semester I/2023 tumbuh 18,61% year-on-year (YoY) menjadi 32,62 juta ton dari sebelumnya 27,50 juta ton. “ADRO siap mencapai target volume penjualan batu bara pada 2023 yang berkisar 62 juta–64 juta ton,” papar Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ADRO Garibaldi Thohir dalam siaran pers, Rabu (9/8). Sementara itu, penjualan batu bara metalurgi melalui ADMR juga melonjak 42% YoY menjadi 1,82 juta ton pada semester I/2023. ADMR mempertahankan target volume penjualan pada kisaran 3,8 juta–4,3 juta ton pada 2023. Indonesia tetap merupakan pasar terbesar Grup Adaro, dengan meliputi sekitar 25% dari penjualan batu bara termalnya pada semester I/2023. Meskipun secara kuartalan penjualan ke pasar domestik dapat berfluktuasi, kontrak Grup Adaro yang berperiode tahunan membuat perusahaan tetap dapat mempertahankan target untuk berkontribusi pada pasar domestik dengan porsi lebih dari 25%.