Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai rasio dividen ( dividend payout ratio ) perbankan saat ini terlalu tinggi. Padahal, perbankan masih butuh dana besar untuk hal-hal yang lebih mendesak di tengah perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan sistem keamanan siber. OJK pun berniat mengatur mengenai transparansi pertimbangan bank menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Dalam rencana aturan itu, OJK akan menetapkan rumusan dalam menghitung pemberian dividen. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa aturan ini diharapkan agar bank tidak secara terus menerus menarik dividen yang besar. Alhasil, laba perusahaan bisa dialokasikan untuk investasi di bidang lainnya, seperti infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Dian menyebut, tata cara penghitungan dividen sudah diterapkan oleh industri perbankan di negara lain. Sehingga, lanjut Dian, investor akan maklum jika OJK mengatur mengenai dividen yang dibayarkan, lantaran investor asing sudah terbiasa dengan aturan seperti itu. Poin yang akan dimuat dalam aturan itu nantinya adalah pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen. Kepentingan bank dan investor harus dipertimbangkan secara seimbang. Selain itu, mengatur mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini sependapat dengan OJK untuk memprioritaskan kecukupan permodalan dalam mendukung ekspansi bisnis dan investasi seperti peningkatan kapabilitas digital.

Ekonomi nasional pada kuartal II/2023 melaju solid, yang tecermin dari pertumbuhan sebesar 5,17% (year-on-year/YoY), sesuai dengan estimasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,0%—5,1%. Tak ayal, data terbaru ini menguatkan optimisme pemangku kebijakan yang menargetkan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun ini parkir di tangga 5,3%. Akan tetapi, jika dicermati dengan saksama, di depan berserakan ‘kerikil’ yang berisiko menghambat gerak roda ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Mulai dari ekspor yang berada di zona merah, hingga sektor investasi yang dibayangi aksi wait and see investor. Soal ini pun sejatinya telah terpampang dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Ekspor yang memiliki kontribusi 20,25% berkinerja buruk yakni tergerus hingga 2,75% pada kuartal II/2023. Prospek ekspor pun tak bisa dibilang terang-benderang. Ada aneka rintangan yang bakal mengadang, di antaranya moderasi harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi China, mitra niaga utama. Pun dari sisi investasi yang tecermin dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Agenda politik yang mulai menggema menjelang pemilihan umum (pemilu), mendorong investor memilih wait and see, hingga pemerintahan baru terbentuk. Praktis hanya konsumsi yang dapat diandalkan. 

Terlebih, pada kuartal II/2023 seluruh komponen konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid, mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Merespons situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global sehingga tidak memberikan sengatan tajam ke ekonomi. Dari sisi konsumsi, kebijakan yang disiapkan adalah memacu belanja negara untuk memberikan daya dorong terhadap konsumsi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menuturkan pemerintah terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini, khususnya dampaknya terhadap ekspor impor nasional. Dari sisi investasi, pemerintah akan memaksimalkan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang menarik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan menjaga stabilitas dan konsistensi iklim usaha menjadi hal paling penting untuk meningkatkan operasional usaha dan investasi.

Pemerintah bersikap jauh lebih hati-hati dalam menyelesaikan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjelang berakhirnya kontrak karya per­usahaan pada Desember 2025. Tidak ingin kebijakan yang dihasilkan merugikan salah satu pihak, pembicaraan alih saham perusahaan itu mendapatkan tenggat yang cukup longgar. Presiden Joko Widodo memastikan proses divestasi INCO tidak akan rampung dalam bulan ini, karena masih banyak persoalan yang membutuhkan pembicaraan mendalam. Tujuannya, proses divestasi perusahaan yang saat ini ter­afiliasi dengan Vale Canada Limited itu tidak merugikan pihak manapun. Kepala Negara sebelumnya memang sempat melontarkan proses divestasi INCO bakal diputuskan pada bulan lalu. Pemerintah pun terus bekerja untuk menyelesaikan salah satu bagian dari proses perpanjangan operasi INCO melalui izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dengan divestasi saham INCO sudah dalam tahap penyelesaian. Pihaknya telah membahas finalisasi divestasi INCO dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini, proses negosiasi divestasi saham INCO telah masuk ke dalam pembahasan antara perseroan dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang mendapat mandat untuk menyerap saham dalam proses divestasi tersebut. Kementerian ESDM juga diketahui telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) yang diajukan oleh INCO sejak April 2023. RPSW tersebut menjadi dokumen penting untuk perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang akan berakhir pada 2025. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan persetujuan RPSW oleh Kementerian ESDM itu tidak otomatis memuluskan perpanjangan izin tambang INCO. Rizal menyebut bahwa penerbitan RPSW merupakan hal yang biasa. Sebab, pemerintah harus mengetahui luas wilayah perusahaan guna mendukung operasional. Di sisi lain, MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan mengaku masih menunggu hasil keputusan pemerintah. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pihaknya percaya bahwa hasil dari keputusan pemerintah nantinya untuk kepentingan negara.

Pemerintah mengusulkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN (Persero) 2021—2030 untuk mengakomodasi lebih banyak investasi di sektor tersebut. Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pelaku usaha meminta porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih banyak di dalam RUPTL 2021—2030, sehingga lebih leluasa dalam melakukan investasi di Tanah Air. Merespons permintaan investor, pemerintah langsung mengajak PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT di dalam RUPTL 2021—2030. Hal itu juga dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan listrik di luar negeri yang menjadi potensi investasi di dalam negeri melalui ekspor tenaga listrik. Adapun, kapasitas pembangkit listrik EBT akan ditambah hingga 20.923 megawatt (MW). Kapasitas itu terbagi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/MH) mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW. PLT EBT Base 1.010 MW, dan battery energy storage system (BESS) 300 MW.

JAKARTA,ID-Berbekal pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 sebesar 5,17% secara tahunan (yoy), pemerintah tetap pede alias percaya diri bahwa target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% bakal tercapai. Dalam dua kuartal ke depan, pemerintah akan menggenjot konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah risiko perlambatan ekspor dan investasi akibat gejolak ekonomi global. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, kinerja belanja pemerintah akan menjadi pengungkit perekonomian domestik pada kuartal III-2023. "Penungkitnya itu kita lihat di kuartal III-2023, seberapa jauh pertumbuhan ekonomi kuartal III bisa kita genjot. tentu harapannya kuartal III-2023 masih bisa kita tingkatkan karena salah satu pengungkitnya adalah belanja pemerintah," kata Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2023 di kantor Kemenko Perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan Senin (7/8/2023), perekonomian nasional pada kuartal II-2023 tumbuh 5,17% (yoy) dan 3,86%, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I-2023 mencapai 5,11%. (Yetede)

NEW YORK,ID-Pasar saham dunia memulai aktivitas perdagangan pekan ini pada Senin (7/8/2023) dengan lesu. Setelah diakhir perdagangan pekan lalu laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) memicu reli di pasar obligasi, tantangan baru membentang pekan ini karena akan muncul laporan inflasi konsumen AS dan Tiongkok. Pasar mencermati keduanya, karena seperti dikatakan Dana Moneter Internasional (IMF) akhir bulan lalu, inflasi tetap menjadi momok bagi pasar saham. Indeks saham global MSCI melemah 0,2% dalam volume perdagangan yang tipis, setelah turun 2,6% pada minggu lalu. Sedangkan indeks saham Eropa Stoxx turun 0,3%, dipimpin penurunan saham-saham  pertambanagn, bawang merah, dan minyak yang hanya dapat diimbangi sebagian oleh saham-saham produsen obat. Sementara itu di pasar AS, yang saat naskah ini disusun belum dibuka, kemungkinan menguat. Indeks futures untuk S&P menguat 0,2% Nasdaq naik o,4%. Dari sekitar 90%, perusahaan dalam indeks S$P 500 telah mengeluarkan laporan keuangan kuartal II, data Refinitiv I/B/E/S menunjukkan hasilnya 4% lebih baik dari perkiraan kalangan analis dan lebih dari 79% mengalahkan prediksi Wall Street. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2023 naik menjadi US$ 137,7 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US$ 137,5 miliar. Peningkatan posisi cadangan  devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, posisi cadev tersebut, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Selain itu, posisi cadangan devisa berada diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. "BI menilai cadagan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga  stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023). Bank sentral optimistis cadangan devisa kedepan akan tetap memadai. Optimisme tersebut didukung  oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga serta dukungan dari respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pelaku pasar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2023 sebesar 5,17%, di atas konsensus analis sebesar 5% dan kuartal I sebesar 5,03%. Sejalan dengan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) kini menuju fase  bullish consolidation dan menuju level 7.600 akhir 2023.  Kemarin, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) menguat 33,53 poin (0,49%), ke level 6.886,3 Senin (7/8/2023), ditopang pertumbuhan keluarnya data PDB terbaru. Indeks bergerak dalam rentang 6.852-6.904, dengan nilai transaksi Rp7,27 triliun. Penguatan IHSG didukung keniakan sejumlah sektor saham, seperti keuangan sebesar 0,8%, teknologi 0,64%, dan industri 0,53%. sebaliknya, pelemahan melanda saham sektor teknologi 0,71%, infrastruktur 0,38%, dan properti 0,07%. "Market mengapresiasi kinerja PDB Indonesia kuartal II-2023 yang diatas survei. Proyeksinya di 5% sedangkan hasilnya 5,17%, karena memang sangat ditopang  peningkatan konsumsi domestik," ujar Senior Investment Information Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta kepada Investaor Daily, Senin (7/8/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Industri perbankan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp98,66 triliun pada  lima bulan pertama tahun ini. Angka ini meningkat 24,08% dibandingkan Mei 2022 yang senilai Rp79,51 triliun. Ke depan,  profitabilitas diproyeksikan masih tumbuh sejalan pertumbuhan kredit. Merujuk data Otoritas Jasa keuangan (OJK), pencapaian laba tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp215,93 triliun, tumbuh 10,23% secara tahunan (yaer on year/yoy). Sementara kredit perbankan yang  menopang kinerja profitabilitas tumbuh 9,39% (yoy) menjadi Rp6,577 triliun per Mei 2023. "Laba perbankan, diperkirakan masih tumbuh seiring dengan proyeksi peningkatan kredit. Adapun, pencadangan atas credit loss sudah dilakukan bank secara bertahap sejak dimulainya kebijakan restrukturisasinya hanya untuk sektor dan wilayah tertentu, sehingga membentuk cadangan  tidak akan mengganggu tren  peningkatan laba perbankan," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dana pensiun BUMN. Tindakan pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan indikator utama, yaitu rasio kecukupan dana (RKD), senantiasa memadai. RKD sangat krusial karena turut mencerminkan kemampuan membayar perusahaan kepada para peserta. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan, sesuai dengan ketentuan pendanaan dana pensiun, pendiri perusahaan bertanggung jawab menjaga RKD selalu terpenuhi minimal 100 persen. “Otoritas juga telah melakukan supervisory action untuk memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, dan meminta pendiri atau mitra pendiri menyelesaikan piutang iuran dana pensiun,” ujarnya, kemarin. Jika RKD diketahui belum mencapai 100 persen, pendiri atau mitra pendiri perusahaan dana pensiun diharuskan membayar iuran sesuai dengan valuasi aktuaria agar secara bertahap rasionya tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. “Kami juga mendorong agar dilakukan pengkajian kembali mengenai keberlanjutan dana pensiun, termasuk opsi melakukan perubahan program pensiun,” kata Ogi. (Yetede)