RANGKA besi menutupi hampir semua muka bagian depan Stasiun Kereta Cepat Padalarang saat Tempo meninjau kemajuan pembangunan prasarana sepur kilat itu, kemarin, 7 Agustus 2023. Bagian atap stasiun yang bergelombang sudah terlihat bentuknya. Sebagian penutup atap sudah dipasang. Pada Juni lalu, Tempo menyaksikan bangunan stasiun masih berupa susunan kolom baja yang menjulang, yang saling berhubungan membentuk bangunan. Rangka bangunan bisa terlihat karena belum dipasangi dinding Kini, dinding bangunan sudah dipasang. Kolom-kolom baja yang menjadi rangka seluruhnya sudah tertutup. Tiga tangga yang menjadi akses menuju area Stasiun Kereta Padalarang yang sebelumnya belum ada, kini sudah terpasang. Sejumlah pekerja proyek yang ditanyai Tempo mengatakan pekerjaan pembangunan stasiun yang terletak berdampingan dengan Stasiun Padalarang untuk kereta konvensional itu sedang dikebut. Jumlah pekerja ditambah untuk mempercepat pembangunan. Sif kerja pun tak putus sejak pagi hingga tengah malam setiap hari. (Yetede)

Program penataan permukiman di Jakarta yang sudah bergulir puluhan tahun belum juga mampu meningkatkan akses rumah tangga Ibu Kota terhadap hunian layak. Masih ada 1,77 juta rumah tangga di Ibu Kota yang belum memiliki rumah layak huni. Semakin rendah jumlah warga yang tinggal di hunian layak, semakin besar angka kebutuhan perumahan. BPS menyebut, akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada 2020, jumlah rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak 33,18 % dan meningkat menjadi 40 % pada 2021. Namun, pada 2022, akses rumah tangga di Ibu Kota terhadap hunian layak turun menjadi 36,23 %. Merujuk data BPS DKI Jakarta, total rumah tangga di Jakarta pada 2022 mencapai 2,78 juta rumah tangga. Artinya, baru 1 juta rumah tangga yang bisa mengakses hunian layak dan ada 1,77 juta rumah tangga di DKI Jakarta yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.

BPS sejak 2019 menetapkan klasifikasi rumah layak huni, yaitu apabila luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak. Persoalan akses terhadap hunian layak menambah catatan panjang isu kenyamanan bermukim di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bertahun-tahun telah menelurkan beragam program untuk mengurai dan mengentaskan kebutuhan rumah warga di Ibu Kota dengan prioritas pada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kelas bawah, antara lain, penyediaan rusunawa, rumah susun milik, hingga peningkatan kualitas kampung kumuh.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga tipologi dalam meningkatkan kualitas permukiman untuk warga berpenghasilan rendah, antara lain, pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali atau relokasi. Model pemugaran dilakukan melalui program Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program. Konsep peremajaan yang telah terbangun, ialah Kampung Susun Akuarium, Kampung Kunir, dan Kampung Tongkol. ”Selanjutnya, permukiman kembali (penyediaan rusunawa) banyak. Kami mempunyai 40 titik lokasi,” kata Retno saat wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pancaran kemewahan Jakarta tak selalu selaras dengan kehidupan warganya. Di balik gedung tinggi, tersembunyi jutaan rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Merujuk data BPS tahun 2022, hanya 56,13 % rumah tangga yang memiliki rumah. Angka ini naik tinggi hingga lebih dari 7 % dari tahun sebelumnya (2021) di 48,48 %. Kendati demikian, setinggi apa pun peningkatan kepemilikan rumah di Jakarta tetap belum mampu menghilangkan ”prestasi” DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kepemilikan hunian terendah di Indonesia, dibandingkan rata-rata  nasional yang mencapai 83,99 % di 2022. Untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus merealisasikan beragam program penyediaan hunian.

Mulai dari rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga program Rumah DP 0 Rupiah. Bukan hanya Pemprov DKI Jakarta, program pemerintah pusatjuga menyasar pengadaan sejuta rumah di  w wilayah Ibu Kota. Hanya saja, jumlahnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi. Data Cushman & Wakefield, perusahaan jasa perdagangan real estat, menunjukkan, rata-rata harga tanah di Jakarta pada semester I-2023 mencapai Rp 15,67 juta per meter persegi. Rata-rata harga tanah meningkat Rp 300.000-Rp 400.000 setiap tahun. Tingginya harga tanah membuat harga rumah tapak (landed house) kian mahal. Fenomena ini membuat harga hunian di sekitar Jakarta turut terapresiasi karena masyarakat kian bergeser ke pinggiran Jakarta untuk membeli tanah dan rumah dengan harga lebih murah. (Yoga)

Program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik. Hunian Terjangkau Milik merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hunian di Jakarta, yang merupakan muara dari penyediaan rumah susun sewa (rusunawa). Artinya, rusunawa sebagai wadah atau inkubator untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga. Warga yang telah berdaya di rumah susun diharapkan nantinya memiliki kemampuan membeli rumah sendiri melalui program Hunian Terjangkau Milik.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum mengatakan, program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik karena adanya perbedaan persepsi di masyarakat. Selama ini kebanyakan masyarakat mengira 0 rupiah hanya untuk uang muka. Padahal, sesungguhnya ada dua skema pembayaran, yaitu uang muka ditanggung sebesar 20 % dan pemilikan rumah ditanggung penuh dengan cicilan sesuai tenor yang disepakati.

”Istilah DP 0 kami ganti karena ternyata dalam pelaksanaannya uang muka ditanggung dan banyak masyarakat ingin ditanggung 100 %,” kata Retno dalam wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7) di Jakarta. Persyaratan pendaftaran Hunian Terjangkau Milik meliputi warga dengan e-KTP dan KK Jakarta, belum punya rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah, memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan maksimal Rp 14,8 juta, dan memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan. (Yoga)

Kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai membutuhkan sosialisasi. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan persepsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan tersebut. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia. Kemudahan regulasi itu di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit, berpendapat, kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dipandang untuk membuka investasi. Indonesia berupaya ”go international” melalui kemudahan-kemudahan supaya orang asing menyukai investasi ataupun membeli properti di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Peraturan dan Regulasi Properti, Ignesjz Kemalawarta, kemudahan regulasi untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia masih perlu didukung koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan. Masih ada perbedaan tafsir regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga kerap menghambat transaksi hunian bagi warga negara asing. ”Regulasi sudah siap, tinggal implementasi. Secara bertahap, diperlukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan transaksi hunian bagi warga negara asing,” kata Ignesjz di sela-sela Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Jakarta, Kamis. Head of Research Colliers Indonesia, lembaga konsultan properti, Ferry Salanto, menilai, kepemilikan properti bagi warga asing selama ini dinilai tidak mudah karena sejumlah persyaratan yang cenderung rumit. Di luar negeri, pembelian properti oleh warga asing cenderung lebih mudah.

Emiten saham milik para taipan dalam negeri  masih menangguk laba besar. Berdasarkan laporan keuangan emiten sepanjang separuh pertama 2023, grup konglomerat yang memiliki bisnis sektor barang konsumsi baik primer atau non-primer menuai untung paling tebal. Misalnya, kinerja Grup Salim yang punya bisnis utama sektor konsumer berhasil tumbuh subur. Contohnya, emiten duo Indofood mencetak pertumbuhan laba bersih dua kali lipat dibandingkan semester I tahun lalu.  Sayang, kinerja Grup Salim masih tertekan oleh perusahaan dari sektor perkebunan yang kompak anjlok dua digit. Senasib, kinerja Grup Astra juga mengalami tekanan dari sektor kelapa sawit. Maklum, harga komoditas crude palm oil (CPO) memang turun cukup dalam sepanjang semester I 2023 lalu. Untungnya, kinerja emiten Astra yang lain masih tumbuh bertumbuh. Salah satunya kinerja dari bisnis otomotif. Sedangkan kinerja Grup Djarum masih disokong oleh Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang berhasil mencetak laba bersih Rp 24,19 triliun atau naik 34,02% secara tahunan. Sayangnya, lini bisnis Grup Djarum lainnya masih tertekan, bahkan merugi. Praska Putrantyo, CEO Edvisor Profina Visindo mengatakan, kinerja emiten konglomerasi itu sangat didominasi oleh isu sektoral. Hal ini sejalan dengan fase pemulihan ekonomi. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, hasil kinerja para grup konglomerasi ini menunjukkan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dari berbagai grup konglomerasi yang ada di bursa, pilihan Nico jatuh pada Grup Salim dan Grup Djarum, Untuk Grup Salim, saham pilihan dia pada INDF dan ICBP, sementara di Grup Djarum ada di BBCA. Di samping itu, Grup Salim juga bisa dicermati karena bermain di sektor konsumer primer sehingga sahamnya tergolong defensif. Dari grup ini saham pilihan Praska jatuh pada INDF.   Praska juga menilai, saham BBCA dan TOWR masih menarik dicermati.

Era perdagangan secara elektronik atau online yang berkembang pesat menuntut pemerintah terus melakukan adaptasi terhadap regulasi. Kehadiran platform digital, nyatanya mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh bermekaran. Satu sisi, kehadiran lapak digital membuat persaingan dagang antarpelaku usaha makin sengit. Upaya pemerintah melakukan penataan berbagai regulasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem dagang yang lebih sehat dan memberi dampak positif terhadap penerimaan negara ke depan. Negara harus memastikan penataan aturan tidak menjadikan inovasi layanan jasa perdagangan, lantas menjadi surut keberadaannya.

Layanan jual beli di masyarakat saat ini berubah total sejak hadirnya teknologi digital. Jasa perdagangan menggunakan platform e-commerce dan media sosial, makin digemari masyarakat karena produk yang ditawarkan beragam dan harganya acapkali jauh lebih murah. Sebuah lampu ring light berwarna putih masih menyala terang, ketika Bisnis berkunjung ke toko gaun dan tas milik Lala, salah satu pelapak di ITC Kuningan, Jumat (4/8). Ring light saat ini seperti alat wajib bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memasarkan produknya lewat lokapasar, di platform dagang-el (e-commerce) maupun media sosial (social commerce) seperti Facebook, Instragam, hingga TikTok.Sinar putihnya berguna menyoroti para model sekaligus produk yang dipamerkan, agar tampil apik  difoto atau disiarkan langsung saat menawarkan produk dagangan secara langsung atau live shopping. Menurutnya, platform e-commerce dan social commerce telah memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Khususnya, fitur live shopping yang berguna untuk menjangkau konsumen baru. Hanya saja, menurutnya ada kecenderungan segmen pembeli di fitur live shopping lebih suka mencari barang dengan harga murah atau berharap diskon. “Kami memanfaatkan live shopping lebih banyak untuk produk tas. Kebanyakan orang yang mau beli via live itu belum percaya buat beli produk premium yang harganya lumayan tinggi. Takut barang tidak sesuai, hilang di tengah jalan, dan risiko lain-lain. Hanya pelanggan repeat order yang biasanya mau langsung beli produk premium via live,” kata Lala. Temuan Data Indonesia mengutip Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai kisaran Rp476,3 triliun pada 2022. Dalam kurun 5 tahun terakhir, nilai transaksi e-commerce naik pesat. Bahkan, transaksi perdagangan e-commerce melonjak hingga dua kali lipat pada 2021 saat pembatasan kegiatan masyarakat tengah berlangsung ketat ketika pandemi Covid-19. Perkembangan transaksi dagang secara online membuka peluang untuk mendulang penerimaan negara. Pemerintah memang tidak menutup mata dengan tren perdagangan online, baik lewat e-commerce maupun social commerce. Dalam pemberitaan Bisnis pada Februari lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang memungkinkan penyelenggara e-commerce memungut pajak dari transaksi di platform dagang elektronik.   Menurut Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, pelaku UMKM yang berdagang lewat e-commerce dan social commerce merasa omzet bisnisnya masih kecil di bawah pendapatan per tahun yang dikenakan pajak sekitar Rp4,8 miliar. Alhasil, dalam melakukan transaksi perdagangan, mereka tidak memperhitungkan komponen pajak seperti PPN maupun PPh.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp 5,33 triliun. Dalam periode transaksi 31 Juli Agustus 2023. Dinamika eksternal saat ini menjadikan investor masih menempatkan dana ke negara-negara emerging market termasuk di Indonesia. Adapun capital inflow tersebut terdiri atas Rp 1,9 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 3,43 triliun di pasar saham. Sementara itu, data BI menunjukkan secara kumulatif dari 1 Januari 2023 sampai 3 Agustus 2023 transaksi yang terjadi adalah nonresiden beli neto Rp93,62 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp16,86 triliun di pasar saham. Adapun imbal hasil atau yield SBN Indonesia teror 10 tahun naik ke 6,29% per Jumat (4/8/2023). Level yield  surat utang Amerika Serikat atau US Treasure  Note tenor 10 tahun naik ke level 4,175% per Kamis (4/8/2023). Sedangkan premi resiko investasi  (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik menjadi 78,86 basis poin (bps) per Agustus 2023 dari posisi 73,57 bps per 28 Juni 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bangkit (rebound) pekan ini, ditopang oleh data produk domestik bruto (PDB)  Indonesia kuartal II-2023 yang diprediksi masih tumbuh solid. Pekan lalu, indeks berpangkas 0,69% ke level 6.852. Sementara itu, pekan ini, indeks ditaksir bergerak  di level support 6.833-6.711 dan resistence 6.925-6.966. Selain data PDB Indonesia, pergerakan indeks akan dipengaruhi situasi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang masih tetap ketat akibat kenaikan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Direktur Ekuator Swarna Capital Hans Kwee menegaskan, para pelaku pasar memprediksi The Fed mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada pertemuan  September mendatang. Adapun langkah Fitch Ratings yang menurunkan peringkat utang AS diyakini hanya berdampak jangka pendek terhadap pasar keuangan global dan Indonesia. "Inflasi Indonesia yang diprediksi melandai akan mendorong BI tetap mempertahankan kebijakan suku bunga sampai akhir tahun," kata Hans kepada Investor Daily, Minggu (6/8/2023). (Yetede)