JAKARTA - Tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi menanggung utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun ini. Salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sejak Senin lalu, perdagangan saham BUMN karya tersebut di Bursa Efek Indonesia disuspensi karena perseroan gagal membayar pokok dan bunga ke-12 Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 (PUB IV Tahap I) yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Ini bukan pertama kali perseroan tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan tenggat jatuh tempo. Pada Mei lalu, perseroan tidak dapat membayar bunga ke-11 PUB IV Tahap I Tahun 2020. Nilai Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I itu mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga 10,75 persen dan tenor tiga tahun. Perseroan sebelumnya juga menunda pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, yang awalnya pada 23 Februari 2023 menjadi 16 Juni 2023, setelah ada persetujuan dari pemilik obligasi. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memiliki nilai Rp 2,28 triliun dengan tingkat bunga 8,25 persen. (Yetede)

JAKARTA – Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya diharapkan kian murah hati dalam menggelontorkan kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peningkatan akses pembiayaan permodalan dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas produk-produk lokal. Dengan demikian, produk UMKM tidak kalah saing oleh produk-produk asing dan memiliki kemampuan menguasai pasar dalam negeri.

“Karena selama ini di situlah kelemahan UMKM kita, masih kurang mendapat dukungan pembiayaan di sektor produksi,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Jika dibanding serbuan produk asing yang memiliki harga lebih murah, produk UMKM tidak bisa berkutik karena tak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk berkompetisi dengan produk massal yang disokong modal besar tersebut.

Teten memastikan keberpihakan pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit UMKM lebih deras lagi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 450 triliun bagi UMKM. Guna mempermudah proses pengajuan kredit, pemerintah juga telah membuat kebijakan tanpa agunan untuk kredit di bawah Rp 100 juta. (Yetede)

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan peran sektor  bisnis. Selain mesti menjamin seluruh rantai pasok mereka bebas dari eksploitasi manusia, pengusaha dengan sumber dayanya juga dapat turut membantu pencegahan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Pelaku perdagangan orang kian inovatif memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya menjebak korban terlibat penipuan daring. Modus itu sedang marak di Asia Tenggara. ”Keuntungan tak boleh didapat dengan  mengorbankan hak asasi dan martabat manusia,” kata Menlu Retno LP Marsudi dalam Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023, Kamis (10/8) di Denpasar, Bali.

GABF merupakan kolaborasi pemerintah dengan pengusaha dari negara anggota Bali Process. Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Pemerintah RI dan Australia menginisiasi Bali Process pada 2002. Forum itu kini memiliki 49 anggota, terdiri dari 44 negara dan sejumlah organisasi internasional. Mulai 2017 pelaku usaha turut dilibatkan dalam GABF. Ketua bersama dari pemerintahan adalah Menlu RI dan Menlu Australia. Adapun ketua bersama dari pebisnis adalah pengusaha Garibaldi Thohir dan pengusaha Australia, Andrew Forrest. Retno menyebutkan, Pemerintah RI sudah menangani lebih dari 2.800 kasus warga negara Indonesia yang terjebak jaringan penipuan daring. ”Hampir 40 persennya korban perdagangan manusia,” ujarnya.  

Karena pelaku memanfaatkan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban, teknologi mesti digunakan pula untuk pencegahan. Retno meminta entitas bisnis bidang teknologi membantu menangkal iklan pekerjaan fiktif di dunia maya yang mengarahkan calon korban ke aktivitas penipuan daring, mendorong kewaspadaan warganet dalam menggunakan media sosial, serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas berbasis teknologi. Bisnis juga bisa berkontribusi dalam penanganan saat ada kasus. Caranya, kata Retno, dengan memberikan akses ke pelantar (platform) teknologi bagi aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus penipuan daring beserta TPPO. (Yoga)

Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara yang mayoritas berstatus negara berpendapatan tinggi dengan rata-rata Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita 44.886 USD pada 2022. Hanya dua anggota dengan status negara berpendapatan menengah-atas, yaitu Kolombia (PNB per kapita 6.630,3 USD) dan Kosta Rika (PNB per kapita 13.198 USD). PNB per kapita Indonesia pada 2022 adalah 4.580 USD, membuat RI kembali naik status sebagai negara berpendapatan menengah atas. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung di organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. Akhir-akhir ini, proses lobi untuk menjadi anggota OECD semakin intens dilakukan.

Pada Kamis (10/8) Sekjen OECD Mathias Cormann berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani, secara terpisah. Seusai bertemu Cormann di Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, keanggotaan OECD dapat mempercepat upaya Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Sebab, setiap negara anggota OECD akan didorong melakukan reformasi serta menerapkan standar kebijakan dan regulasi tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Peluang investasi dan kerja sama perdagangan juga otomatis terbuka lebih lebar.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, meski banyak manfaat yang bisa didapat, ada implikasi ”biaya” yang perlu dicermati. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia bisa menaikkan reputasi di mata dunia dan menarik lebih banyak investasi dari negara maju. Indonesia juga akan terdorong mereformasi kebijakan sesuai dengan standar internasional. Di sisi lain, implikasi ”biaya” yang perlu ditanggung, antara lain, tanggung jawab lebih untuk membantu negara miskin dan berkembang. (Yoga)

Indeks harga beras global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Juli 2023   mencapai 129,7 poin, naik 2,8 % secara bulanan dan naik 19,7 % dari level tahun lalu. Angka indeks itu tercatat sebagai yang tertinggi sejak September 2011. Kekhawatiran atas potensi dampak El Nino pada produksi beras di beberapa negara produsen serta larangan ekspor beras putih indica oleh India turut mendorong kenaikan indeks tersebut. Awal Agustus 2023, harga beras di bursa Chicago Board of Trade naik menuju 16 USD per hitungan berat (CWT) atau mendekati level tertinggi dua bulan di posisi 16,2 USD per CWT pada 24 Juli, di tengah permintaan yang kuat dan meningkatnya kekhawatiran atas pasokan global. kombinasi penurunan produksi di Thailand (pengekspor beras terbesar kedua di dunia), larangan ekspor beras putih non-basmati oleh India, serta kemunduran kesepakatan Butir Laut Hitam menumpuk kekhawatiran pelaku pasar. Gejolak harga serta gangguan pasokan akan memengaruhi ketahanan pangan, khususnya di negara-negara termiskin yang bergantung pada beras impor.

Rencana pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras guna memperkuat cadangan pangan tahun ini bisa tergangg kenaikan harga di pasar internasional. Indonesia mesti berebut dengan negara-negara pengimpor lain. Persaingan makin sengit karena kredo ”biarkan tetanggamu kelaparan” bisa terjadi dalam situasi krisis. Negara-negara produsen akan lebih dulu mengutamakan kepentingan di dalam negerinya. Padahal, pasar beras merupakan pasar yang ”kurus”. Sejumlah lembaga memperkirakan hanya 5-7 % dari seluruh produksi padi dunia yang diperdagangkan lintas negara. Ironisnya, hanya beberapa negara yang menguasai 80 % ekspor beras dunia, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan AS. Potensi turunnya produksi di tengah konsumsi yang cenderung naik dan gejolak di pasar global menambah tantangan bagi pemerintah dalam mengelola pangan. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan pengadaan untuk memperkokoh cadangan pangan pemerintah (CPP), baik melalui impor maupun produksi dalam negeri, hal lain yang tak kalah penting adalah membantu petani mengatasi problem-problem mereka di hulu. (Yoga)

Industri otomotif Tanah Air mencatatkan pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir. Namun, capaian itu dinilai belum cukup. Tren kendaraan listrik bisa jadi kesempatan bagi industri otomotif Indonesia berkiprah lebih signifikan di pasar global. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-30 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8). Airlangga menambahkan, saat ini ada 21 perusahaan yang memproduksi hingga 1,6 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia.

Organisasi Produsen Kendaraan Bermotor Internasional (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles/OICA) mencatat, Indonesia memproduksi 1,47 juta unit kendaraan bermotor pada 2022. Dari sisi jumlah, Indonesia merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbanyak ke-11 dunia. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor otomotif agar naik peringkat di 10 besar. Airlangga berharap industri otomotif menunjukkan daya saing yang kuat, terutama dalam menjangkau 93 negara tujuan ekspor. Industri ini turut menopang pertumbuhan industri manufaktur. Hal itu tecermin dalam kinerja industri pengolahan yang tumbuh 4,88 % pada triwulan II-2023 dan industri manufaktur menjadi kontributor utamanya. (Yoga)

Zoom yang berbasis di San Jose, California, AS itu tumbuh eksplosif selama tahun pertama pandemic ketika banyak perusahaan bergegas beralih ke WFH atau bekerja dari jarak jauh. Keluarga dan teman bahkan beralih ke platform ini untuk bertemu ramai-ramai secara virtual sebagai obat rindu. Saham Zoom Video Communications Inc melonjak 15 kali lipat dari harga penawaran umum perdana setahun sebelum pandemi. Nilai pasar sahamnya mencapai 140 miliar USD dan membuatnya unggul di sektor teknologi saat krisis Covid-19. Pertumbuhan Zoom kemudian mandek karena ancaman pandemi surut. Masa-masa kejayaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah itu harus berakhir. Sahamnya anjlok dari 559 USD pada Oktober 2020 menjadi di bawah 70 USD pada Selasa (8/8).

Saham merosot lebih dari 10 % pada Agustus. Pada Februari lalu, Zoom sudah memutus hubungan kerja terhadap sekitar 1.300 orang atau 15 persen dari total jumlah tenaga kerjanya. Zoom memiliki 8.000 karyawan di 12 kantor di seluruh dunia. Sahamnya jatuh karena banyak pelanggannya yang mulai memanggil karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. ”Membiarkan karyawan bekerja di mana saja sudah menjadi tren. Sulit memaksa karyawan untuk kembali. Saya kira bekerja secara campuran akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan,” kata CEO Zoom Eric Yuan. Perusahaan teknologi lain seperti Google, Salesforce, dan Amazon juga sudah menerapkan kebijakan kembali bekerja di kantor meski ada karyawan yang tidak setuju karena waktu dan uang yang terbuang ketika mereka harus ke kantor. (Yoga)

China mengalami deflasi atau penurunan nilai barang dan jasa akibat minimnya perputaran uang di pasaran. ”Mental pandemi Covid-19 masih sangat kental di China sehingga masyarakat tidak mau berbelanja di luar kebutuhan pokok. Hal ini bisa mematikan  perekonomian,” kata Richard Koo, ekonom utama firma Nomura di Jepang, kepada Bloomberg edisi Rabu (9/8/2023). (Yoga)

OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.  

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta Real Estat Indonesia atau REI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan program sejuta rumah guna mengatasi kekurangan perumahan. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkampungan sekitarnya, seperti keringnya sumur atau mata air, banjir, dan masalah sampah.

”Saya meminta REI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan  lingkungan, ini penting,” kata Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8). Menurut Jokowi, kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Tingkat kekurangan (backlog) rumahmencapai 12,71 juta rumah tangga, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru 700.000-800.000 keluarga per tahun. Kebutuhan hunian ini merupakan peluang yang bisa digarap seluruh anggota REI. (Yoga)