Cabai dan melon merupakan komoditas andalan para petani lahan pasir di tepi pantai pesisir selatan DIY di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Setelah panen cabai, para petani membersihkan lahan pertanian bekas tanaman cabai, pada Senin (7/8/2023), agar bisa ditanami kembali. (Yoga)

Pertumbuhan ekspor hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal tersendat, penyebabnya adalah penurunan harga komoditas global dan pelemahan permintaan negara tujuan utama ekspor. Kontraksi ekspor pada triwulan II-2023 mengindikasikan gejala itu. Vice President for Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Senin (7/8) mengatakan, tren harga komoditas global memang tengah turun. Namun, penurunan harga itu masih menguntungkan Indonesia karena masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, harga batubara dan CPO global pada akhir 2022 masing-masing 404,15 USD per ton dan 947,89 USD per ton. Harga CPO bahkan pernah tembus 1.244 USD per ton pada akhir 2021. Namun, hingga penutupan perdagangan pekan lalu, harga batubara dan CPO masing-masing turun menjadi 136,85 USD per ton dan 902,14 USD per ton. Harga batubara dan CPO itu masih lebih tinggi dibandingkan harga pada akhir 2019 yang masing-masing sebesar 67,7 USD per ton dan 734,17 USD per ton. 

”Pada akhir 2023, harga batubara diperkirakan jadi 168,8 USD per ton dan harga CPO 891 USD per ton. Harga kedua komoditas masih terus berproses membentuk keseimbangan baru, bahkan hingga tahun depan,” kata Dendi ketika dihubungi di Jakarta. Dendi berpendapat, penurunan harga komoditas global itu wajar karena telah mengalami lonjakan yang tidak normal pada 2021 dan 2022. Penurunan harga itu juga bakal memengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu dikompensasi dengan meningkatkan volume ekspor. Kendati begitu, tantangan meningkatkan volume ekspor hingga akhir tahun nanti tidak mudah. Permintaan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, China, dan kawasan Uni Eropa, masih lemah meski ekonomi nya mulai membaik. Penurunan permintaan juga dialami industri berorientasi ekspor, seperti garmen, furnitur, dan kayu olahan. Meski mulai tumbuh pada Mei 2023 setelah terkontraksi pada Agustus 2022-April 2023, permintaan belum benar-benar pulih. (Yoga)

Ekonomi Bali pada triwulan II-2023 bertumbuh positif 5,60 persen dibandingkan triwulan II-2022, atau tumbuh 6,96 persen dibandingkan triwulan I-2023. Pertumbuhan positif ekonomi Bali pascapandemi Covid-19 dipengaruhi pulihnya pariwisata. Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Senin (7/8/2023), mengatakan, hal itu mengindikasikan pertumbuhan yang mengesankan hal baik dan positif. (Yoga)

Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Memasuki tahun politik 2024, ada ancaman pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada periode April 2023 hingga Juni 2023 tumbuh 5,17% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini memang lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 yang sebesar 5,04% (yoy). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengemukakan, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.226,7 triliun. Apabila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK), PDB tercatat Rp 3.075,7 triliun. Di sisi lain, tren pertumbuhan ekonomi menjelang hajatan Pemilu 2024 memang patut diwaspadai. Mengacu data historis pertumbuhan ekonomi selama lima kali pemilu di Indonesia, cuma tahun 2004 saja ekonomi tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Sisanya, pertumbuhan ekonomi pada tahun politik selalu menurun secara tahunan. Bukan cuma pertumbuhan ekonomi, inflasi Indonesia di masa pemilu juga selalu tertekan. Meski ada catatan sejarah yang kurang enak, berdasarkan data BPS, Edy menyebutkan, faktor menjelang Pemilu 2024 ternyata sudah memberikan kontribusi sedikit ke pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom juga masih meyakini perhelatan Pemilu 2024 akan memberikan berkah terhadap perekonomian Indonesia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, dampak pesta rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa di semester II-2023. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan, permintaan domestik akan meningkat mendekati pemilu. Ia memproyeksikan pertumbuhan tahun 2023 di level 5,3%.

Penyerapan belanja modal alias capital expenditure (capex) sejumlah emiten LQ45 masih bernilai minim. Meski demikian, emiten masih meyakini belanja modal dapat terserap di sisa tahun ini. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) misalnya, baru menyerap capex sebesar Rp 363 miliar per akhir Juni 2023. Nilai itu belum sampai separuh dari target capex yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani mengatakan, penggunaan capex akan digenjot pada semester kedua, terutama untuk perbaikan dan pemeliharaan operasional bisnis INTP. Sedangkan emiten pertambangan, menyiapkan capex lebih jumbo tahun ini. PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatat realisasi belanja modal sebesar US$ 70,9 juta. Rinciannya, US$ 5,7 juta digunakan untuk Indika Indonesia Resources, lalu US$ 3,4 juta untuk Kideco Jaya Agung. Vice President Director dan Group CEO INDY Azis Armand mengatakan, selain mendorong ESG, INDY juga memperkuat diversifikasi di sektor nonbatubara , termasuk bisnis energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, dan nature-based solutions. Tahun ini, INDY menganggarkan belanja modal US$ 302,4 juta. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) berhasil menyerap capex sebesar US$ 600 juta. Realisasi ini setara dengan 50% dari anggaran capex 2023 sebesar US$ 1,2 miliar. Sementara untuk growth capital, sebagian besar belanja modal adalah untuk keperluan akuisisi lahan dan sebagian lagi untuk pengerjaan awal proyek pabrik smelter.

Penjualan dan laba mayoritas emiten minuman beralkohol semakin nikmat di semester I-2023. Prospek bisnis minuman keras pun ditaksir masih mentereng hingga tutup tahun ini. Dari empat emiten minuman beralkohol di Bursa Efek Indonesia (BEI), semisal, hanya PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang kinerjanya menyusut. Penjualan DLTA merosot 5,98% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 361,50 miliar pada semester I-2023. Laba bersih DLTA ikut menciut 9,58% yoy menjadi Rp 107,04 miliar per Juni 2023. Berbeda dari DLTA, kinerja PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER), dan PT Hatten Bali Tbk (WINE) kompak menanjak. MLBI meraup penjualan Rp 1,50 triliun, melesat 13,63% yoy sekaligus mendongkrak laba bersih 16,10% menjadi Rp 457,73 miliar. Sedangkan BEER membukukan penjualan bersih Rp 25,37 miliar dalam enam bulan pertama 2023, tumbuh 10,30%. Laba paling tinggi dicatatkan WINE, dengan lonjakan 341,88% yoy menjadi Rp 20,68 miliar hingga Juni 2023. Direktur dan Sekretaris Perusahaan WINE, Ketut Sumarwan mengatakan, pertumbuhan kinerja WINE tak lepas dari dorongan industri pariwisata yang pulih usai pandemi. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mengatakan, bertumbuhnya industri pariwisata setelah pandemi dan banyaknya hari libur pada semester pertama turut mendorong mobilitas dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Momentum ini berbarengan dengan penurunan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Analis Ekuator Swarna Sekuritas, David Sutyanto sepakat, sebagai barang konsumsi yang sifatnya tersier, prospek emiten minuman beralkohol masih positif selama daya beli masyarakat meningkat. Hanya saja, sebagai pilihan investasi, perlu kembali mencermati valuasi dan momentum teknikal tiap sahamnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai rasio dividen ( dividend payout ratio ) perbankan saat ini terlalu tinggi. Padahal, perbankan masih butuh dana besar untuk hal-hal yang lebih mendesak di tengah perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan sistem keamanan siber. OJK pun berniat mengatur mengenai transparansi pertimbangan bank menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Dalam rencana aturan itu, OJK akan menetapkan rumusan dalam menghitung pemberian dividen. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa aturan ini diharapkan agar bank tidak secara terus menerus menarik dividen yang besar. Alhasil, laba perusahaan bisa dialokasikan untuk investasi di bidang lainnya, seperti infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Dian menyebut, tata cara penghitungan dividen sudah diterapkan oleh industri perbankan di negara lain. Sehingga, lanjut Dian, investor akan maklum jika OJK mengatur mengenai dividen yang dibayarkan, lantaran investor asing sudah terbiasa dengan aturan seperti itu. Poin yang akan dimuat dalam aturan itu nantinya adalah pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen. Kepentingan bank dan investor harus dipertimbangkan secara seimbang. Selain itu, mengatur mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini sependapat dengan OJK untuk memprioritaskan kecukupan permodalan dalam mendukung ekspansi bisnis dan investasi seperti peningkatan kapabilitas digital.

Ekonomi nasional pada kuartal II/2023 melaju solid, yang tecermin dari pertumbuhan sebesar 5,17% (year-on-year/YoY), sesuai dengan estimasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,0%—5,1%. Tak ayal, data terbaru ini menguatkan optimisme pemangku kebijakan yang menargetkan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun ini parkir di tangga 5,3%. Akan tetapi, jika dicermati dengan saksama, di depan berserakan ‘kerikil’ yang berisiko menghambat gerak roda ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Mulai dari ekspor yang berada di zona merah, hingga sektor investasi yang dibayangi aksi wait and see investor. Soal ini pun sejatinya telah terpampang dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Ekspor yang memiliki kontribusi 20,25% berkinerja buruk yakni tergerus hingga 2,75% pada kuartal II/2023. Prospek ekspor pun tak bisa dibilang terang-benderang. Ada aneka rintangan yang bakal mengadang, di antaranya moderasi harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi China, mitra niaga utama. Pun dari sisi investasi yang tecermin dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Agenda politik yang mulai menggema menjelang pemilihan umum (pemilu), mendorong investor memilih wait and see, hingga pemerintahan baru terbentuk. Praktis hanya konsumsi yang dapat diandalkan. 

Terlebih, pada kuartal II/2023 seluruh komponen konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid, mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Merespons situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global sehingga tidak memberikan sengatan tajam ke ekonomi. Dari sisi konsumsi, kebijakan yang disiapkan adalah memacu belanja negara untuk memberikan daya dorong terhadap konsumsi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menuturkan pemerintah terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini, khususnya dampaknya terhadap ekspor impor nasional. Dari sisi investasi, pemerintah akan memaksimalkan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang menarik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan menjaga stabilitas dan konsistensi iklim usaha menjadi hal paling penting untuk meningkatkan operasional usaha dan investasi.

Pemerintah bersikap jauh lebih hati-hati dalam menyelesaikan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjelang berakhirnya kontrak karya per­usahaan pada Desember 2025. Tidak ingin kebijakan yang dihasilkan merugikan salah satu pihak, pembicaraan alih saham perusahaan itu mendapatkan tenggat yang cukup longgar. Presiden Joko Widodo memastikan proses divestasi INCO tidak akan rampung dalam bulan ini, karena masih banyak persoalan yang membutuhkan pembicaraan mendalam. Tujuannya, proses divestasi perusahaan yang saat ini ter­afiliasi dengan Vale Canada Limited itu tidak merugikan pihak manapun. Kepala Negara sebelumnya memang sempat melontarkan proses divestasi INCO bakal diputuskan pada bulan lalu. Pemerintah pun terus bekerja untuk menyelesaikan salah satu bagian dari proses perpanjangan operasi INCO melalui izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dengan divestasi saham INCO sudah dalam tahap penyelesaian. Pihaknya telah membahas finalisasi divestasi INCO dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini, proses negosiasi divestasi saham INCO telah masuk ke dalam pembahasan antara perseroan dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang mendapat mandat untuk menyerap saham dalam proses divestasi tersebut. Kementerian ESDM juga diketahui telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) yang diajukan oleh INCO sejak April 2023. RPSW tersebut menjadi dokumen penting untuk perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang akan berakhir pada 2025. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan persetujuan RPSW oleh Kementerian ESDM itu tidak otomatis memuluskan perpanjangan izin tambang INCO. Rizal menyebut bahwa penerbitan RPSW merupakan hal yang biasa. Sebab, pemerintah harus mengetahui luas wilayah perusahaan guna mendukung operasional. Di sisi lain, MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan mengaku masih menunggu hasil keputusan pemerintah. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pihaknya percaya bahwa hasil dari keputusan pemerintah nantinya untuk kepentingan negara.

Pemerintah mengusulkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN (Persero) 2021—2030 untuk mengakomodasi lebih banyak investasi di sektor tersebut. Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pelaku usaha meminta porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih banyak di dalam RUPTL 2021—2030, sehingga lebih leluasa dalam melakukan investasi di Tanah Air. Merespons permintaan investor, pemerintah langsung mengajak PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT di dalam RUPTL 2021—2030. Hal itu juga dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan listrik di luar negeri yang menjadi potensi investasi di dalam negeri melalui ekspor tenaga listrik. Adapun, kapasitas pembangkit listrik EBT akan ditambah hingga 20.923 megawatt (MW). Kapasitas itu terbagi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/MH) mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW. PLT EBT Base 1.010 MW, dan battery energy storage system (BESS) 300 MW.