Kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai membutuhkan sosialisasi. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan persepsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan tersebut. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia. Kemudahan regulasi itu di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit, berpendapat, kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dipandang untuk membuka investasi. Indonesia berupaya ”go international” melalui kemudahan-kemudahan supaya orang asing menyukai investasi ataupun membeli properti di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Peraturan dan Regulasi Properti, Ignesjz Kemalawarta, kemudahan regulasi untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia masih perlu didukung koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan. Masih ada perbedaan tafsir regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga kerap menghambat transaksi hunian bagi warga negara asing. ”Regulasi sudah siap, tinggal implementasi. Secara bertahap, diperlukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan transaksi hunian bagi warga negara asing,” kata Ignesjz di sela-sela Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Jakarta, Kamis. Head of Research Colliers Indonesia, lembaga konsultan properti, Ferry Salanto, menilai, kepemilikan properti bagi warga asing selama ini dinilai tidak mudah karena sejumlah persyaratan yang cenderung rumit. Di luar negeri, pembelian properti oleh warga asing cenderung lebih mudah.

Emiten saham milik para taipan dalam negeri  masih menangguk laba besar. Berdasarkan laporan keuangan emiten sepanjang separuh pertama 2023, grup konglomerat yang memiliki bisnis sektor barang konsumsi baik primer atau non-primer menuai untung paling tebal. Misalnya, kinerja Grup Salim yang punya bisnis utama sektor konsumer berhasil tumbuh subur. Contohnya, emiten duo Indofood mencetak pertumbuhan laba bersih dua kali lipat dibandingkan semester I tahun lalu.  Sayang, kinerja Grup Salim masih tertekan oleh perusahaan dari sektor perkebunan yang kompak anjlok dua digit. Senasib, kinerja Grup Astra juga mengalami tekanan dari sektor kelapa sawit. Maklum, harga komoditas crude palm oil (CPO) memang turun cukup dalam sepanjang semester I 2023 lalu. Untungnya, kinerja emiten Astra yang lain masih tumbuh bertumbuh. Salah satunya kinerja dari bisnis otomotif. Sedangkan kinerja Grup Djarum masih disokong oleh Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang berhasil mencetak laba bersih Rp 24,19 triliun atau naik 34,02% secara tahunan. Sayangnya, lini bisnis Grup Djarum lainnya masih tertekan, bahkan merugi. Praska Putrantyo, CEO Edvisor Profina Visindo mengatakan, kinerja emiten konglomerasi itu sangat didominasi oleh isu sektoral. Hal ini sejalan dengan fase pemulihan ekonomi. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, hasil kinerja para grup konglomerasi ini menunjukkan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dari berbagai grup konglomerasi yang ada di bursa, pilihan Nico jatuh pada Grup Salim dan Grup Djarum, Untuk Grup Salim, saham pilihan dia pada INDF dan ICBP, sementara di Grup Djarum ada di BBCA. Di samping itu, Grup Salim juga bisa dicermati karena bermain di sektor konsumer primer sehingga sahamnya tergolong defensif. Dari grup ini saham pilihan Praska jatuh pada INDF.   Praska juga menilai, saham BBCA dan TOWR masih menarik dicermati.

Era perdagangan secara elektronik atau online yang berkembang pesat menuntut pemerintah terus melakukan adaptasi terhadap regulasi. Kehadiran platform digital, nyatanya mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh bermekaran. Satu sisi, kehadiran lapak digital membuat persaingan dagang antarpelaku usaha makin sengit. Upaya pemerintah melakukan penataan berbagai regulasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem dagang yang lebih sehat dan memberi dampak positif terhadap penerimaan negara ke depan. Negara harus memastikan penataan aturan tidak menjadikan inovasi layanan jasa perdagangan, lantas menjadi surut keberadaannya.

Layanan jual beli di masyarakat saat ini berubah total sejak hadirnya teknologi digital. Jasa perdagangan menggunakan platform e-commerce dan media sosial, makin digemari masyarakat karena produk yang ditawarkan beragam dan harganya acapkali jauh lebih murah. Sebuah lampu ring light berwarna putih masih menyala terang, ketika Bisnis berkunjung ke toko gaun dan tas milik Lala, salah satu pelapak di ITC Kuningan, Jumat (4/8). Ring light saat ini seperti alat wajib bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memasarkan produknya lewat lokapasar, di platform dagang-el (e-commerce) maupun media sosial (social commerce) seperti Facebook, Instragam, hingga TikTok.Sinar putihnya berguna menyoroti para model sekaligus produk yang dipamerkan, agar tampil apik  difoto atau disiarkan langsung saat menawarkan produk dagangan secara langsung atau live shopping. Menurutnya, platform e-commerce dan social commerce telah memberikan dampak positif bagi bisnisnya. Khususnya, fitur live shopping yang berguna untuk menjangkau konsumen baru. Hanya saja, menurutnya ada kecenderungan segmen pembeli di fitur live shopping lebih suka mencari barang dengan harga murah atau berharap diskon. “Kami memanfaatkan live shopping lebih banyak untuk produk tas. Kebanyakan orang yang mau beli via live itu belum percaya buat beli produk premium yang harganya lumayan tinggi. Takut barang tidak sesuai, hilang di tengah jalan, dan risiko lain-lain. Hanya pelanggan repeat order yang biasanya mau langsung beli produk premium via live,” kata Lala. Temuan Data Indonesia mengutip Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai kisaran Rp476,3 triliun pada 2022. Dalam kurun 5 tahun terakhir, nilai transaksi e-commerce naik pesat. Bahkan, transaksi perdagangan e-commerce melonjak hingga dua kali lipat pada 2021 saat pembatasan kegiatan masyarakat tengah berlangsung ketat ketika pandemi Covid-19. Perkembangan transaksi dagang secara online membuka peluang untuk mendulang penerimaan negara. Pemerintah memang tidak menutup mata dengan tren perdagangan online, baik lewat e-commerce maupun social commerce. Dalam pemberitaan Bisnis pada Februari lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang memungkinkan penyelenggara e-commerce memungut pajak dari transaksi di platform dagang elektronik.   Menurut Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, pelaku UMKM yang berdagang lewat e-commerce dan social commerce merasa omzet bisnisnya masih kecil di bawah pendapatan per tahun yang dikenakan pajak sekitar Rp4,8 miliar. Alhasil, dalam melakukan transaksi perdagangan, mereka tidak memperhitungkan komponen pajak seperti PPN maupun PPh.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp 5,33 triliun. Dalam periode transaksi 31 Juli Agustus 2023. Dinamika eksternal saat ini menjadikan investor masih menempatkan dana ke negara-negara emerging market termasuk di Indonesia. Adapun capital inflow tersebut terdiri atas Rp 1,9 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 3,43 triliun di pasar saham. Sementara itu, data BI menunjukkan secara kumulatif dari 1 Januari 2023 sampai 3 Agustus 2023 transaksi yang terjadi adalah nonresiden beli neto Rp93,62 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp16,86 triliun di pasar saham. Adapun imbal hasil atau yield SBN Indonesia teror 10 tahun naik ke 6,29% per Jumat (4/8/2023). Level yield  surat utang Amerika Serikat atau US Treasure  Note tenor 10 tahun naik ke level 4,175% per Kamis (4/8/2023). Sedangkan premi resiko investasi  (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik menjadi 78,86 basis poin (bps) per Agustus 2023 dari posisi 73,57 bps per 28 Juni 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bangkit (rebound) pekan ini, ditopang oleh data produk domestik bruto (PDB)  Indonesia kuartal II-2023 yang diprediksi masih tumbuh solid. Pekan lalu, indeks berpangkas 0,69% ke level 6.852. Sementara itu, pekan ini, indeks ditaksir bergerak  di level support 6.833-6.711 dan resistence 6.925-6.966. Selain data PDB Indonesia, pergerakan indeks akan dipengaruhi situasi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang masih tetap ketat akibat kenaikan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Direktur Ekuator Swarna Capital Hans Kwee menegaskan, para pelaku pasar memprediksi The Fed mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada pertemuan  September mendatang. Adapun langkah Fitch Ratings yang menurunkan peringkat utang AS diyakini hanya berdampak jangka pendek terhadap pasar keuangan global dan Indonesia. "Inflasi Indonesia yang diprediksi melandai akan mendorong BI tetap mempertahankan kebijakan suku bunga sampai akhir tahun," kata Hans kepada Investor Daily, Minggu (6/8/2023). (Yetede)

TIDORE-Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) menjadi program Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai langkah untuk memudahkan akses petani memperluas jalur distribusi hasil pertanian. Program yang dieksekusi melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditejan PSP) ini juga dinilai membantu petani dalam peningkatan produksi pertanian. "Selain untuk meningkatkan petani, JUT juga bertujuan mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian," kata Menteri Pertanian (mantan) Syahrul Yasin Limpo, Rabu (2/8/2023). Direktur Jenderal PSP Kementan Ali Jamil menambahkan, pembuatan JUT dilakukan meliputi kawasan budi daya tanaman pangan, kawasan budi daya perkebunan, dan kawasan budi saya hortikultura serta kawasan budi daya perternakan. "Namun, lahan yang ditetapkan sebagai lokasi JUT harus memenuhi syarat, antara lain clear dan clean. Status lahan juga harus jelas dan tersedia petani penerima manfaat, sesuai krteria yang telah ditentukan," ujar jamil Ali. (Yetede)

Salah desain kereta rel ringan yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau LRT Jabodebek semakin membuktikan betapa buruknya perencanaan megaproyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo. Alih-alih mengambil langkah koreksi, Jokowi malah meminta masyarakat memaklumi kesalahan tersebut dengan dalih ini merupakan pertama kalinya proyek itu digarap oleh putra-putri Indonesia. Padahal kritik yang disampaikan sangat krusial. Kritik itu datang dari dalam pemerintah sendiri. Belum lama ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mempersoalkan kesalahan desain pada jembatan lengkung bentang panjang (longspan) pada lintasan LRT yang berada di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Akibat desain longspan terlalu menikung tajam, kereta ringan hanya bisa melaju maksimal 20 kilometer per jam di titik tersebut. Tak hanya berpengaruh pada target waktu tunggu kereta, kesalahan desain pada jembatan lengkung sepanjang 148 meter itu berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan saat kereta ringan berada di tikungan. Padahal desain longspan itu sebelumnya dielu-elukan banyak pihak, termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Persoalan ini menambah panjang daftar masalah proyek kereta ringan. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mencabut kebijakan moratorium bisnis pinjaman online (pinjol), yang telah diberlakukan sejak 2020 karena banyaknya aduan masyarakat. Menurut OJK, ada beberapa alasan moratorium pinjol sudah bisa dihentikan. Pertama, jumlah penyedia pinjol ilegal sudah menurun, meskipun tidak bisa diberantas 100 persen. Kedua, Otoritas telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Ketiga, OJK sudah memperbaiki tata kelola perusahaan peer-to-peer (P2P) dengan menggencarkan pemeriksaan 102 perusahaan pinjol yang terdaftar di OJK. Keempat, OJK tengah menyiapkan sistem perizinan terintegrasi yang di dalamnya terdapat modul perizinan P2P lending. Kementerian Keuangan mendukung rencana OJK tersebut. Menurut Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan sekaligus Komisioner OJK, rencana penghentian moratorium bisa diwujudkan karena sudah ada kelembagaan yang jelas di OJK yang khusus mengurus pinjol. Hal itu dapat terwujud lewat dua kepala eksekutif baru OJK yang proses seleksinya kini masih berjalan. Dua posisi itu adalah Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan, serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Kedua posisi itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor teknologi finansial. (Yetede)

SEMAKIN normalnya mobilitas masyarakat setelah meredanya pandemi Covid-19 menjadi titik balik bagi performa industri pariwisata global. Sektor ini kian bergeliat kendati dunia masih dibayangi awan kelabu ketidakpastian perekonomian global. Geliat industri pariwisata ini terlihat di salah satu destinasi wisata luar negeri yang cukup banyak dikunjungi warga negara Indonesia: Singapura. Singapore Tourism Board mencatat angka kunjungan wisatawan Indonesia ke Singapura sepanjang 2022 menjadi yang tertinggi dengan 1,1 juta kunjungan. Pemulihan tersebut lantas disambut para pelaku industri pariwisata dengan berbagai strategi dan investasi baru. Salah satu perusahaan pengelola resor terpadu di Singapura, Marina Bay Sands Pte Ltd, pun mencanangkan program investasi ulang senilai US$ 1 miliar pada 2021, antara lain, untuk renovasi ekstensif. (Yetede)