PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kinerja kurang memuaskan di separuh pertama tahun 2023. Pendapatan dan laba emiten perkebunan kelapa sawit ini negatif karena mengalami penurunan penjualan crude palm oil (CPO). Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa mencermati, penghasilan AALI yang mengecewakan karena biaya tinggi dan penjualan yang lebih rendah. Penjualan CPO alias minyak sawit mentah lesu karena harga CPO global tidak mendukung. Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY menjadi Rp 9,39 triliun. Sementara, laba merosot 54,6% yoy menjadi Rp 368 miliar karena semua segmen mengalami pertumbuhan negatif. Pendapatan AALI yang melesu terutama karena harga CPO dunia yang lebih rendah dari perkiraan di semester I-2023. Rata-rata, harga CPO dunia turun 4,4% secara kuartalan menjadi RM 3.840 per ton di kuartal kedua 2023. Sehingga, harga rata-rata CPO global menjadi RM 3.929 per ton untuk periode semester I-2023, atau turun 37,8% secara tahunan. Dari segi produksi, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO AALI masih relatif sejalan dengan estimasi Ciptadana Sekuritas. Produksi TBS menjadi 2,11 juta ton pada semester I-2023, atau meningkat 7,9% secara tahunan. Sedangkan produksi CPO mencapai 619.000 ton atau sedikit turun 3,1% secara tahunan karena rata-rata utilisasi pabrik yang lebih rendah. Sisi baiknya, program pencampuran biodiesel yang lebih tinggi sebesar 35% dari 30% di tahun lalu diharapkan mendukung permintaan minyak sawit dalam negeri. Peningkatan kebutuhan biodiosel dari B30 ke B35 tersebut artinya porsi CPO yang dibutuhkan juga turut meningkat. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menyebutkan, sentimen positif untuk meningkatkan permintaan CPO adalah kehadiran China dan India untuk menyerap ketersediaan minyak sawit mentah. Prospek perekonomian yang lebih baik dari kedua negara importir terbesar CPO tersebut akan membantu penyerapan. Dari domestik, pemilu bisa menjadi momentum untuk mengangkat permintaan minyak sawit mentah yang memiliki produk turunan salah satunya minyak goreng.

Pembiayaan yang disalurkan industri jasa keuangan sampai dengan paruh pertama tahun ini masih berada dalam tren tumbuh. Namun, pelaku industri jasa keuangan patut waspada dengan potensi naiknya rasio kredit bermasalah. Tiga sektor utama industri jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada nasabah yakni perbankan, industri pembiayaan (multifinance), dan teknologi finansial (tekfin) berhasil menjaga performa kredit yang disalurkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding kredit perbankan hingga Juni 2023 senilai Rp6.656 triliun tumbuh 7,76% year-on-year (YoY). Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 2,44% lebih rendah dari posisi Juni 2022 sebesar 2,86%. Meski secara umum NPL turun, kredit ke lapangan usaha seperti konstruksi mencatat kenaikan NPL. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang saat pandemi mencatat kenaikan NPL hingga di atas 5% seperti usaha pertambangan dan penggalian serta usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minuman, saat ini rasio NPL terus membaik. Di industri multifinance, total piutang yang disalurkan mencapai Rp444,52 triliun atau tumbuh 16,37%. Bisnis multifinance kembali ke performa apik dengan laju hingg double digit setelah selama pandemi terkontraksi sangat dalam. Hingga Juni 2023, jumlah penyelenggara tekfin P2P lending sebanyak 102 entitas. Artinya, sebanyak 23% bisnis tekfin memiliki rasio pinjaman bermasalah di atas 5% “OJK terus melakukan pemantauan untuk kualitas pendanaan perusahaan tekfin yang memiliki TWP90 hari di atas 5%. Kami meminta mereka melakukana action plan untuk perbaikan kualitas pendanaan,” ujarnya saat paparan Rapat Dewan Komisioner OJK, Kamis (3/8). Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan stabil di level 0,77%. Sementara itu, pemulihan yang terus berlanjut di sektor riil, turut mendorong penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp11,03 triliun menjadi Rp361,04 triliun pada Juni 2023 dengan jumlah nasabah turun sebanyak 70.000 nasabah menjadi 1,57 juta debitur.

Mayoritas emiten sektor kesehatan mengantongi tekanan profitabilitas kendati pendapatannya mampu tumbuh positif pada semester I/2023. Di tengah sentimen itu, para emiten mengatur ulang strategi untuk menjaga performa hingga akhir tahun ini.nBerdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 12 dari 18 emiten kesehatan mampu membukukan pertumbuhan pendapatan sepanjang Januari—Juni 2023. Pendapatan dua emiten rumah sakit, PT Sejahteraraja Anugerahjaya Tbk. (SRAJ) dan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) kompak naik lebih dari 20% secara tahunan.nPendapatan SRAJ tercatat naik 24,94% year-on-year (YoY) menjadi Rp1,12 triliun, sedangkan SAME meraih pertumbuhan pendapatan 21,13% secara tahunan menjadi Rp772,71 miliar pada paruh pertama tahun ini.nKontras, pendapatan PT Indofarma Tbk. (INAF) merosot paling dalam dengan koreksi 36,42% YoY dari Rp574,05 miliar pada semester I/2022 menjadi Rp364,96 miliar dalam 6 bulan pertama 2023. nSejalan dengan raihan top line itu, emiten-emiten kesehatan mendulang profitabilitas yang bervariasi. Tiga emiten yang mampu mempertebal laba bersih ialah PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) melesat 139,36% YoY menjadi Rp503,37 miliar, PT Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) meningkat 82,87% YoY menjadi Rp692,84 miliar, dan PT Kedoya Adyaraya Tbk. (RSGK) naik 64,93% YoY menjadi Rp14,25 miliar. (Lihat infografis)nMeski melandai, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) masih menjadi emiten kesehatan yang mendulang laba paling tebal. Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas KLBF pada semester I/2023 terkontraksi 6,59% dari Rp1,63 triliun pada paruh pertama 2022 menjadi Rp1,52 triliun. Profitabilitas itu dikantongi dari penjualan neto yang tumbuh 9,4% YoY dari Rp13,87 triliun menjadi Rp15,17 triliun. nKartika Setiabudy, Chief Financial Officer Kalbe Farma, memaparkan kontribusi penjualan bersih dari divisi obat resep sebesar Rp3,87 triliun, divisi nutrisi Rp3,93 triliun, divisi distribusi dan logistik Rp5,31 triliun, divisi produk kesehatan Rp2,05 triliun. Terpisah, Presiden Direktur Siloam Benny Haryanto mengatakan SILO akan terus mendorong efisiensi dan profitabilitas di seluruh cabang rumah sakit Siloam. Emiten Grup Lippo itu, lanjutnya, juga berkomitmen untuk membangun 1—2 rumah sakit baru per tahunnya dengan fokus pada pasar premium.nSementara itu, Direktur Utama Prodia Dewi Muliaty mengatakan capaian kinerja semester I/2023 menjadi bukti bahwa perseroan mampu menghasilkan kinerja yang positif meski status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia.

Persoalan ‘klasik’ yang masih membayangi implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT memunculkan dilema bagi pemerintah yang mesti sanggup menyeimbangkan kepentingan pelaku industri di hulu hingga hilir. Kementerian Perindustrian meminta penegasan kembali mengenai pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri agar implementasi HGBT bisa berjalan optimal. Alasannya, industri pengguna gas membutuhkan pasokan yang cukup dengan harga kompetitif agar bisa meningkatkan daya saing. Terlebih, kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB-UI dan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa implementasi HGBT sanggup meningkatkan utilisasi produksi hingga 7,3% pada 2021. Pada saat pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian mencatat utilisasi industri mengalami penurunan sekitar 4,2%, sehingga HGBT diperkirakan telah memberikan dampak bersih kenaikan sebesar 11,5%. Berdasarkan kelompok industrinya, kebijakan HGBT secara signifikan mampu meningkatkan utilisasi industri gelas sebesar 32,55%, dan industri keramik hingga 10,26%. Industri oleokimia dan sarung tangan karet juga mengalami kenaikan utilisasi produksi saat puncak Covid-19, karena ditopang oleh HGBT. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa kinerja ekspor lapangan usaha penerima HGBT juga tercatat terus mengalami peningkatan. 

Sayangnya, implementasi HGBT terus dibayangi oleh sejumlah persoalan ‘klasik’, yakni harga yang harus dibayarkan oleh industri penerima HGBT masih melebihi ketentuan, pembatasan pasokan, dan masih banyak industri yang belum mendapatkan alokasi gas bumi. Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta perbaikan pasokan gas bumi setelah pemerintah menyesuaikan tarifnya. Edy Suyanto, Ketua Umum Asaki, mengatakan bahwa selama ini pelaku industri penerima HGBT dikenai batasan pemakaian sebesar 65% dari total kebutuhan per hari yang sebenarnya tercantum dalam kontrak. Kondisi tersebut membuat pelaku industri harus membayar gas dengan rentang harga US$6,3—US$6,5 per MMbtu. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. memastikan komitmennya untuk melaksanakan penugasan terkait dengan penyaluran gas bumi dengan harga khusus sesuai daftar, nominal, dan ketentuan berlaku. Sementara itu, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan harga gas bumi murah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa penyesuaian HGBT itu dilakukan untuk mengimbangi biaya produksi dari lapangan-lapangan tua yang ada di dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjaga penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS sembari memastikan investasi di sisi hulu tetap kompetitif.

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sub-holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), mengatakan saat ini Pertamax Green 95 baru di jual di 15 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya. Meski begitu, rata-rata penyaluran hariannya sudah mencapai 6 kiloliter. “Rata-rata penyaluran hariannya 5—6 kiloliter, karena baru dijual di 15 SPBU yang ada di Jakarta dan Surabaya. Namun, trennya terus naik,” katanya, Kamis (3/8). Irto menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menentukan target penjualan Pertamax Green 95 karena masih fokus memperkenalkannya kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas yang lebih ramah lingkungan, sehingga dengan sendirinya beralih dari Pertalite. Yudo Dwinanda, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah akan mereviu penyaluran BBM E5 di Jakarta dan Surabaya.

Kementerian Perhubungan kemungkinan mengundurkan lagi jadwal pengoperasian lintas rel terpadu Jabodebek menjadi akhir Agustus 2023 guna menjalani uji coba lagi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menyatakan pemerintah tengah berupaya agar dapat mengoperasionalkan moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek pada Agustus 2023. Budi Karya menyebutkan telah meminta saran kepada Presiden Joko Widodo agar transportasi publik pertama di Indonesia yang menggunakan sistem articulated bogie itu bisa segera digunakan oleh publik. “Kami minta saran ke Presiden dan disampaikan pokoknya kami harus melakukan uji coba. Jika sudah berhasil, maka akan kami buka. Jadi, bisa jadi menjadi 20 Agustus atau 30 Agustus,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3/8). Dia melanjutkan bahwa dalam proses uji coba dan kelayakan sistem, sudah ada tim dari Siemens yang memeriksa kesiapan operasi LRT Jabodebek secara detail mulai dari 1 Agustus-30 Agustus 2023. Dia memerinci bahwa kini terdapat tiga uji coba yang terus dilakukan. Pertama, menjalankan 31 trainset atau rangkaian LRT Jabodebek. Kedua, tes yang dilakukan pun bukan hanya untuk memastikan semua rangkaian kereta bisa berjalan, tetapi juga dapat beroperasi dengan beban maksimum dan headway 3 menit sekali. Proyek LRT Jabodebek menjadi sorotan publik soal masalah proyek tersebut. Proyek LRT Jabodebek disebut salah desain hingga berpengaruh terhadap teknis operasional kereta. Presiden bersama jajaran pembantu kabinetnya kemudian menjajal LRT Jabodebek.

JAKARTA,ID-Kebijaksanaan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM yang tengah disiapkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi ajang uji nyali bagi para bankir BUMN. Selama ini, bankir pelat merah  tidak berani memberikan fasilitas  tersebut karena takut dituduh korupsi. Soalnya, kredit macet UMKM dianggap sebagai piutang negara. Kebjiakan hapus buku dan hapus  tagih kredit macet UMKM juga akan menjadi  uji integritas bagi para bankir BUMN. Mereka bisa tergoda melakukan aji mumpung (moral hazard). Kendati fasilitas hapus buku dan hapus tagih diberikan secara selektif, beleid ini tetap punya celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara keseluruhan, fasilitas hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM yang sedang dipersiapkan pemerintah dan OJK merupakan langkah yang tepat. Di satu sisi,  kebijakan hapus buku dan hapus tagih  kredit macet UMKM akan membuat UMKM yang selama ini terpuruk, kembali bangkit. DI sisi lain dengan memberikan fasilitas tersebut, bank-bank, BUMN bakal lebih sehat dan lebih profitable. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, sektor perbankan Indonesia tetap resilent alias tahan banting dengan fungsi intermediasi terjaga, kendati terjadi pelemahan di tingkat global. Kondisi ini juga diakibatkan oleh adanya dukungan permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai. "Pada Juni 2023, kredit tumbuh sebesar 7,76% year on year (yoy) menjadi Rp6.656 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 9,39%. Per jenis kepemilikan, pertumbuhan kredit bank BUMN tumbuh tertinggi sebesar 8,30% (yoy)," kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juli 2023 secara virtual di Jakarta. Secara tahunan, ujar dia, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juni 2023 menjadi 5,79%, dari sebelumnya 6,55% triliun dengan pertumbuhan terendah pada tabungan di level 2,9% (yoy). "Kami mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antar pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas, Ujar Dian. Lukuiditas industri perbankan pada Juni 2023 dalam level yang sangat memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang sangat terjaga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo menegaskan aspek keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan pada layanan Lintas Rel Terpadu (LRT)  Jabodetabek sehingga moda tranportasi massal modern berbasis rel tersebut tidak perlu tergesa-gesa dioperasikan. Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menub) Budi Karya Sumadi menyebut LRT Jabodetabek kemungkinan bisa dioperasikan pada 20 atau 30 Agustus mendatang. "Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk  segera dioperasikan. Tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan," kata Presiden  sesudah mencoba LRT Jabodetabek dari Harjamukti, Depok, hingga Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Kamis (02/08/2023). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rombongan Presiden Jokowi berangkat dari Stasiun Harjamukti pada pukul 08.10 WIB dan tiba di Stasiun LRT Cawang sekitar pukul 08.43 WIB. (Yetede)

SURABAYA,ID-Pemerintah akan mencabut kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap kawasan-kawasan ekonomi  yang hingga medio 2024 nanti tidak mampu menunjukkan kinerja baik, yang diukur melalui tingkat realisasi investasi  dan penyerapan tenaga kerja (naker). Ini dilakukan guna memastikan tidak ada proyek mangkrak setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober tahun depan. "Arahan Presiden jelas, tegas, pokoknya cek, lihat KEK, PSN (proyek strategi nasional), dan sebagainya. Apakah kira-kira dipertengahan 2024 jalan? Begitu hanya komitmen investasi dan kemudian yang masuk investasi hanya hitungan kecil-kecil, (Presiden) minta dicabut," ujar Sekretaris Kementerian  Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekjen Dewan Nasional (Denas) KEK di Surabaya, Kamis (03/08/2023). Ia menambahkan, sejumlah indikator tengah didesain dengan KEK untuk menetapkan kawasan ekonomi yang akan dicabut atau dipertahankan status KEK-nya pada pertengah 2024 nanti. "Utamanya, indikator penilaiannya itu satu, realisasi investasi. DI KEK kalau tidak membangun fisik, itu belum kami hitung. Maka realisasi di KEK itu 'baru' Rp 128 triliun," ucap Susiwijono. (Yetede)