MASA KRUSIAL EKONOMI RI

;

MASA KRUSIAL EKONOMI RI

Ekonomi Hairul Rizal 10 Aug 2023 Bisnis Indonesia (H)

Dunia usaha menaruh asa yang besar kepada pemerintah di tahun politik, baik pemangku kebijakan yang saat ini memimpin, maupun penggantinya yang bakal dilantik Oktober 2024. Maklum, secara historis pertumbuhan ekonomi acapkali terkoreksi pada tahun digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Tren negatif ini terjadi setidaknya sejak Pemilu 2004. Sementara itu, 2023—2024 adalah warsa krusial karena ekonomi nasional berada pada fase pemulihan setelah menerima hantaman ganda dari pandemi Covid-19 serta lesatan inflasi selama 2020—2022. Berdasarkan survei DataIndonesia, berjudul Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintahan Mendatang yang dipublikasikan kemarin, Rabu (9/8), pertumbuhan ekonomi pun menjadi isu yang paling disorot dunia usaha pada tahun politik ini, disusul sorotan soal penanganan inflasi. Dari sisi sektoral, perdagangan dan industri serta makro dan fiskal menjadi isu krusial yang wajib ditangani. Fondasi pun wajib disediakan oleh pemerintahan tahun ini dan dilanjutkan oleh rezim mendatang dalam rangka menjaga ekonomi tetap solid. Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono, ada beberapa tugas yang wajib dilakukan pemerintah pada tahun ini dan warsa depan. Pertama, menciptakan stabilitas makroekonomi dan fiskal sehingga belanja negara yang dikeluarkan memiliki efek besar ke dunia usaha dan gerak roda ekonomi. Kedua, pembangunan berkelanjutan terutama di bidang infrastruktur. Ketiga, perdagangan melalui peningkatan konektivitas dengan pasar global dalam rangka memacu ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan, menambahkan penegakan hukum wajib ditegakkan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui skema vokasi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada rezim saat ini untuk melakukan evaluasi dan pelurusan dari program-program yang telah dicanangkan saat awal menjabat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mencontohkan proyek infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah masih belum memiliki arah integrasi yang konkret. Adapun, Kepala Teletopic Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Risargati, meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani keamanan siber, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan kepada pemodal untuk berinvestasi. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam segala aspek guna menjaga stabilitas ekonomi.