Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengupayakan pengamanan pasokan pangan, termasuk di masa krisis, dengan negara-negara mitra. Penyelarasan aturan dagang menjadi salah satu fokus untuk pengamanan pasokan itu. Keamanan pangan menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 5-7 September 2023, di Jakarta. Hingga hari terakhir KTT, Kamis (7/9) ada empat negara mitra ASEAN yang setuju menjalin kerja sama pengamanan pasokan, yakni Australia, Kanada, Rusia, dan India. Isu keamanan pangan juga menjadi salah satu isu yang ditekankan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia hadir dalam KTT ASEAN-PBB, pertemuan pamungkas dalam rangkaian konferensi. ”Pertama-tama, kita tidak kekurangan bahan pangan di dunia. Apa yang kita alami sekarang ini karena banyak negara tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bahan pangan,” kata Guterres, saat konferensi pers di sela konferensi.

Salah satu hasil KTT adalah Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Keamanan Pangan dan Nutrisi untuk Menanggapi Krisis. ”Mengundang mitra dialog, strategis, dan berkembang untuk mendukung upaya ASEAN dalam memperkuat tindakan cepat pada keamanan pangan dan nutrisi pada penanggapan krisis,” sebut deklarasi pemimpin ASEAN. ”Selain itu, mendorong mitra ASEAN mengidentifikasi proyek dan program untuk memajukan pertanian berkelanjutan, keamanan pangan dan nutrisi di kawasan, termasuk dalam penerapan Panduan Kawasan ASEAN untuk Pertanian Berkelanjutan,” kata mereka. (Yoga)

Sejumlah organisasi buruh mendesak pemerintah merampungkan revisi PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Keberadaannya dinilai urgen sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2024. Apalagi proses penetapannya makin dekat. Pengumuman upah minimum provinsi (UMP) biasanya dilakukan pada November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada Desember. Adapun, pemberlakuan UMP dan UMK adalah pada awal tahun berikutnya. Sesuai Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah ditetapkan menjadi UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sebelumnya, UU mengatur variabel ”indeks tertentu”. Upah minimum sebelumnya, yang diatur dalam PP No 36/2021, ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi serta mempertimbangkan variabel batas atas dan batas bawah upah minimum. ”Pekan depan baru mau diadakan rapat pleno. Baru mau membahas rancangan upah minimum provinsi tahun 2024, bagaimana dasar hukumnya dan kapan kepastian langkah penetapan,” ujar Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional periode 2023-2026 Agoes Dermawan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/9).  (Yoga)

Pelaksana Tugas Direktur Kelautan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti, Kamis (7/9/2023), mengatakan, Indonesia belum mengoptimalkan potensi ekonomi laut di tengah daya dukung laut yang rentan. Menurut dia, indikator potensi laut yang optimal adalah kontribusinya terhadap produk domestik bruto sebesar 15 persen pada 2045. (Yoga)

Pemberian kemudahan berinvestasi dinilai merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial di Aceh. Investasi tersebut mesti disesuaikan dengan potensi sumber daya setempat dan juga tatanan sosial masyarakat Aceh yang menerapkan ekonomi syariah. Wapres Ma’ruf Amin seusai acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, Kamis (7/9) mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong daerah, termasuk Aceh, untuk mengembangkan ekonominya melalui investasi.

”(Pemerintah) pusat mendorong daerah untuk mengembangkan ekonominya, mendorong supaya memberikan kemudahan-kemudahan investasi sehingga (perekonomian) di daerah itu tumbuh,” kata Wapres. Investasi itu penting bagi Aceh mengingat data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin di Aceh per Maret 2023 sebesar 14,45 %. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2023 tercatat 5,75 %. Adapun perekonomian Aceh dengan memperhitungkan minyak dan gas bumi pada triwulan II-2023 sebesar 4,37 %. Melalui investasi yang masuk ke Aceh tersebut, Wapres Amin berharap akan terbuka lapangan pekerjaan dan berbagai kegiatan perekonomian. Pendapatan daerah pun akan kuat sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran akan dapat dikurangi.  (Yoga)

Sejak diresmikan pada 28 Agustus 2023, sampai 30 September nanti, masyarakat bisa menikmati LRT Jabodebek dengan tarif promo Rp 5.000 untuk semua lintas pelayanan. Per 1 Oktober, LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif promo maksimal Rp 20.000. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Kamis (7/9/2023), mengatakan, penerapan tarif promo itu, di antaranya, dengan mempertimbangkan potensi demand (permintaan) LRT Jabodebek. (Yoga)

JAKARTA,ID-Keputusan pemerintah yang menolak platform media sosial (medsos) asal Tiongkok, TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia, memberi berkah terhadap emiten e-commerce seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT Bulaklapak Tbk (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli (BELI). Larangan tersebut akan kembali membuka peluang pertumbuhan kinerja emiten e-commerce, yang sebelumnya direbut oleh TikTok Shop. Pelarangan bisnis TikTok Shop oleh pemerintah itu juga menjadi sentimen positif terhadap saham emiten  e-commerce di lantai bursa. Di saat indeks harga saham gabungan (IHSG) memerah dengan penurunan 41,14 poin (-0,59%) ke posisi 6.954 pada perdagangan kemarin, saham GOTO justru menguat 3 poin ke Rp94 dan BUKA naik 8 poin ke Rp 244. Sementara saham BELI terkoreksi tipis 2 poin menjadi Rp 452. "Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para emiten e-commerce agar menciptakan pelanggan yang loyal dan mendukung profitabilitas," kata Nafan kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi sebesar US$ 185,7 miliar untuk mencapai target kaki kubik per hari (billion standard cubic-feet per day/BSCFD) di 2030. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ini, sektor hulu migas nasional guna memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan investasi diperlukan agar kegiatan ekplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa dilakukan secara masif. Iklim investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. "Daya tarik investasi di sektor hulu migas di Indonesia sebenarnya sudah membaik, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki," kata Dwi Soetjipto dalam keterangannya di Jakarta, kamis. Di 2050, lanjut Dwi, volume konsumsi minyak diperkirakan naik 139%, sementara volume  konsumsi gas diprediksi naik 298%. Dukungan investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2023 sebesar US$ 137,1 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar  US$ 137,7 miliar. Meski demikian, cadangan devisa tersebut dinilai  masih dalam posisi aman. Adapun dampak dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), baru akan dirasakan dalam beberapa bulan ke depan, karena para pelaku usaha masih melakukan penyesuaian. "Penurunan cadangan devisa ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi nilai penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari cadangan devisa ini, karena kondisinya masih aman," pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily, Kamis (07/09/2023). Hal senada dikemukakan Ekonom Bank Mandiri Faisal Racman. Dia berpendapat kondisi global saat ini masih  menunjukkan adanya ketidakpastian. Dia memperkirakan terjadinya pergeseran neraca transaksi berjalan dari surplus 0,96% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 menjadi defisit sekitar -0,65% dari PDB pada tahun 2023. (Yetede)

PERSAMUHAN pengusaha di ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) 2023 pada Rabu, 6 September 2023, menjadi ajang bagi sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi alias BUMN karya untuk menjajakan jalan tol milik mereka. Salah satunya adalah PT Waskita Toll Road—anak usaha Waskita Karya—yang menawarkan ruas jalan tol Pemalang-Batang kepada para calon investor.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menyebut forum bisnis negara Asia Tenggara itu sebagai momentum tepat untuk mengenalkan aset jalan tol yang akan dilepas perseroan. Dalam acara tersebut, setidaknya ada 185 investor dari berbagai negara yang hadir. “Salah satu fokus kami adalah melanjutkan aksi korporasi pelepasan saham (divestasi) jalan tol,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Alex optimistis jalan tol Pemalang-Batang—satu dari sepuluh jalan tol tersisa yang sahamnya dimiliki Waskita—bisa ikut dilepas dalam waktu dekat. Sebelum diboyong ke AIPF, manajemen sebetulnya menjajaki divestasi ruas jalan sepanjang 39,2 itu dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun ia tak membeberkan perkembangan terakhir negosiasi tersebut. Pada Juni lalu, manajemen INA menyebutkan masih melakukan uji tuntas atau due diligence atas tawaran Waskita. (Yetede)

Rencana pemerintah mengubah persyaratan akses kredit usaha rakyat atau KUR ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh kredit murah modal kerja. Tapi, di sisi lain, pelonggaran syarat kredit menjadi risiko besar bagi bank dan lembaga penyalur pembiayaan manakala pinjaman tersebut macet serta bermasalah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan syarat baru untuk nasabah KUR. Dalam ketentuan yang baru, pemerintah akan memberlakukan skor kredit sebagai basis penilaian kelayakan pemberian pinjaman kepada debitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit tersebut, antara lain, adalah prospek serta kesehatan usaha hingga volume kontrak bisnis yang kemudian dianggap layak sebagai pengganti agunan. Tak hanya mempermudah syarat penyalurannya, pemerintah juga berniat menghapus buku tagihan KUR yang macet. Sasarannya adalah kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta dan ditanggung oleh dua lembaga asuransi kredit milik negara, yaitu Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia. (Yetede)