JAKARTA,ID-Rencana penggabungan usaha (merger) antara maskapai penerbangan milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dengan Pelita Air yang dimiliki PT Pertamina yang diharapkan bisa menghasilkan opsi terbaik yang dapat mengakselerasi kinerja bisnis kedua BUMN tersebut ke depannya. Rencana merger yang menyeruak sejak 21 Agustus 2023 itu bahkan sukses mengangkat harga saham Garuda di lantai bursa hingga 40%. "Kami sedang telpon dengan beberapa teman konsultan, dan bersama teman-teman Pertamina mencari cara atau opsi yang terbaik untuk kami berdua, baik secara komersial maupun legal," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada acara Berita Satu Spesial BTV, Rabu (6/9/2023). Irfan mengatakan, wacana penggabungan masakapai milik Garuda Group dengan Pelita Air telah muncul sejak proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda masih berlangsung. Rencana itu mencuat sebagai opsi apabila Garuda tidak lolos PKPU dan dinyatakan pailit. Irfan kembali menegaskan, pada waktu itu pesannya sudah sangat jelas, rencana menghidupkan penerbangan  berjadwal dilakukan untuk mengantisipasi bila garuda tidak lolos PKPU. (Yetede)

Tak sampai setengah jam, Perdana Menteri Cina Li Qiang sudah bisa bolak-balik antara Stasiun Halim dan Stasiun Karawang yang berjarak sekitar 41 kilometer dengan menumpang kereta cepat. Orang nomor dua di Cina itu menjajal sepur berkecepatan 350 kilometer per jam tersebut bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Li Qiang juga meninjau kesiapan sarana dan prasarana moda transportasi tersebut sebelum mulai beroperasi komersial pada Oktober mendatang. "Di kereta api, kami banyak berdiskusi mengenai detail kereta ini dan merasakan bersama bahwa kualitas keretanya cukup bagus. Kami merasakan kecepatan hingga 326 kilometer per jam," ujar Luhut setelah menjajal kereta cepat. Namun Luhut belum memastikan kapan kereta cepat Jakarta-Bandung bakal diluncurkan. Ia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin masyarakat di sekitar jalur kereta cepat menjajal lebih dulu kereta berteknologi anyar tersebut sebelum masuk tahap komersial. (Yetede)

JAKARTA — Aktivitas perdagangan dan transaksi internasional masih sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat. Bukan hal mudah menurunkan penggunaan dolar AS atau "dedolarisasi" di tengah posisinya sebagai mata uang utama dunia saat ini. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, saat ini mayoritas pelaku usaha sudah kelewat nyaman dengan dolar AS, meski upaya menerapkan kebijakan penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction sudah dimulai. Indonesia saat ini memang telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan Malaysia dan Thailand yang dimulai sejak 2018, lalu dengan Jepang pada 2020, dan dengan Cina pada 2021. Adapun eksposur penggunaan LCT paling banyak dilakukan dengan baht Thailand dan yuan Cina. “Tapi memang belum banyak karena bagaimanapun dolar masih jadi mata uang dunia," kata Toto, kemarin, 6 September 2023. Sering kali para pengusaha menerima pembayaran dalam mata uang lokal. Namun mereka harus kembali menggunakan dolar saat harus membeli bahan baku dari negara lain. Kurangnya sinkronisasi kebutuhan penggunaan mata uang lokal dengan dolar AS menjadi salah satu tantangan utama penerapan kebijakan LCT. Hal ini pada akhirnya justru berpotensi kian membebani pelaku usaha. “Supplier kami misalnya ada juga yang belum berkenan dengan mata uang lokal, mintanya dolar. Ya ini membebani kami karena ujungnya harus bayar selisih kurs dobel,” kata Toto. Menurut dia, penerapan kebijakan ini harus dilengkapi dengan implementasi kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha. "Misalnya dalam melakukan transaksi di bank devisa, kami bisa mendapatkan kurs tengah yang lebih kompetitif. (Yetede)

Bagi investor saham, keuntungan bukan cuma berasal dari kenaikan harga. Dividen juga sumber cuan yang menggiurkan bagi investor saham. Reuters menyebut, ada potensi perusahaan di seluruh dunia bakal membayar dividen ke investor hingga US$ 1,64 triliun di tahun ini. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 15.260 per dollar AS jumlahnya Rp 25.026 triliun. Terlebih, ada data dari fund manager Janus Henderson yang memperkirakan ada 88% perusahaan di seluruh dunia mengerek dividen atau mempertahankannya. Saat ini masih ada sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan membagikan dividen interim. Salah satu yang terbesar adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Sebelumnya PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) juga telah membagikan dividen interim senilai Rp 986,8 miliar. Pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, puncak pembagian dividen sudah terjadi tahun lalu. Kondisi ini tidak terlepas dari booming harga komoditas yang menyebabkan harga batubara pecah rekor. Kemudian mendorong kinerja emiten pertambangan dan bermuara pada kenaikan pembagian dividen. Namun ia melihat prospek pembagian dividen di sektor lain masih menjanjikan, misalkan perbankan. Laba bersih emiten perbankan di tahun ini masih akan bertumbuh sehingga ekspektasi dividen yang dibagikan pun masih tinggi. Di sektor konsumer, Teguh menduga kinerja yang dibukukan emiten akan bervariasi. Misal, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang laba bersihnya mulai rebound. Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia, Kenji Putera juga melihat pembagian dividen dari sektor pertambangan akan menyesuaikan dengan kondisi laba bersih. Kemudian dividend payout ratio di sektor keuangan khususnya perbankan juga masih cukup baik. Hitungan Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, dividen BBCA untuk kloter kedua biasanya lebih kecil dibanding kloter pertama. Hitungannya estimasi dividen interim BBCA di kloter kedua Rp 35 per saham. Estimasi dividen yield 0,4%.

Operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (EXCL) punya prospek yang positif pada sisa tahun 2023. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis memprediksi, pendapatan EXCL potensial tumbuh dua digit pada tahun ini. Menurut Niko, EXCL secara konsisten membukukan peningkatan trafik data setiap kuartal dengan rata-rata 78,5 petabyte pada kuartal ketiga, dan rata-rata 90,0 terabyte pada kuartal keempat dalam lima tahun terakhir. Ia mengasumsikan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,4% secara kuartalan dalam enam kuartal ke depan. Oleh karena itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan pendapatan EXCL pada 2023 akan tumbuh sekitar 10% yoy menjadi Rp 32,08 triliun, lebih tinggi dari panduan EXCL yang sebesar satu digit. Berdasarkan riset tanggal 4 September 2023, Analis BCA Sekuritas Mohammad Fakhrul Arifin mengatakan, upaya migrasi BTS 3G EXCL akan memberikan pencapaian operasional yang lebih baik pada semester 2 2023. Sisa aset BTS 3G EXCL hanya sekitar 0,8% pada kuartal II-2023, dari 2,8% pada kuartal II-2022. Pengamatan kualitatif BCA Sekuritas, pengguna EXCL secara acak, khususnya Gen Z dan millennial di kota-kota tier 1 menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar responden mampu melewati kenaikan harga sebesar 10%-20% demi kualitas jaringan yang lebih baik. Dalam riset yang dirilis 5 September 2023, Analis Samuel Sekuritas Jonathan Guyadi mengatakan, operator-operator Indonesia akan terus berupaya meningkatkan average revenue per user (ARPU) basis pelanggannya untuk meningkatkan kinerja. Sinarmas Sekuritas dalam riset 2 Agustus 2023 mencatat, masih ada potensi EXCL menaikkan harga di semester II 2023 karena tren trafik dan pelanggan yang positif. Oleh karena itu, Sinarmas memperkirakan ARPU akan tetap berada di kisaran Rp 42.000-Rp 43.000 di kuartal III 2023.

Otoritas Jasa Keuangan masih mencari format ideal besaran asuransi kredit yang ditanggung antara perusahaan asuransi dan kreditur untuk memastikan risiko dan mitigasi dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Kalangan industri asuransi mengusulkan agar kreditur atau pemberi kredit menanggung risiko kredit kurang dari 20%, atau di bawah usulan regulator sebesar 30% dalam rencana pengaturan asuransi kredit. Usulan itu diperoleh berdasarkan masukan dari pelaku industri jasa keuangan menyusul rencana rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Peraturan OJK terkait dengan asuransi kredit. Perubahan aturan itu untuk menggantikan ketentuan terkait dengan asuransi kredit yang selama ini diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Dengan ketentuan anyar itu, nantinya perusahaan keuangan seperti perbankan maupun per­usahaan pembiayaan berbagi risiko dengan perusahaan asuransi kredit saat menyalurkan kredit. Porsi yang ditanggung perusahaan asuransi kredit, tetap lebih besar. Selain soal pembagian risiko, rancangan beleid juga akan mengatur perusahaan asuransi yang diizinkan memasarkan produk asuransi kredit. Perusahaan asuransi umum boleh memasarkan produk pada lini usaha asuransi kredit asalkan memiliki rasio likuiditas paling rendah 150% dan ekuitas paling sedikit Rp500 miliar. Adapun, perusahaan asuransi umum syariah harus memiliki rasio likuiditas pada dana tabarru’ dan dana perusahaan secara total paling rendah 150% dan total ekuitas pada dana perusahaan dan ekuitas peserta pada dana tabarru’ secara total paling sedikit Rp250 miliar jika hendak memasarkan produk pada lini usaha asuransi pembiayaan syariah. Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia Dody AS Dalimunthe mengatakan porsi pembagian risiko pada dasarnya dapat dinegosiasikan sepanjang dapat mendorong pihak bank melakukan mitigasi risiko dengan menyeleksi debitur. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai produk asuransi kredit ditujukan untuk mengurangi kerugian keuangan bagi debitur dan bank akibat terjadinya suatu risiko yang pertanggungkan. “Besaran manfaat atau pergantian bisa diatur tidak 100% dari nilai kerugian atau manfaat,” kata Abitani saat dihubungi.

ASEAN kembali menegaskan cara kerja sama di kawasan ini. Metodenya adalah kerja sama ekonomi dan pembangunan untuk kemakmuran bersama. Kelancaran perdagangan di antara sesama anggota dan mitra ASEAN diperlukan. Presiden RI Jokowi mengatakan, ASEAN tidak mau dijadikan alat kepentingan pihak lain. ”Jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerja sama. Untuk  menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia,” ujarnya kala membuka KTT Ke-43 ASEAN, Selasa (5/9) di Jakarta.

ASEAN akan selalu terbuka bekerja sama dengan pihak mana pun. Kerja sama inklusif itu terus didorong ASEAN, baik di kawasan maupun luar kawasan. Bagi Indonesia, kerja sama, meliputi sector ekonomi, pembangunan, dan perdagangan. PM Malaysia Anwar Ibrahim juga memperingatkan bahaya adu domba oleh kekuatan dari luar kawasan. Sentralitas ASEAN harus terus dijunjung. Anwar turut mendorong perdagangan di antara sesame ASEAN ditingkatkan. Kini, porsinya hanya 22,3 % dari keseluruhan volume perdagangan ASEAN. Dengan kata lain, perdagangan ASEAN lebih banyak dilakukan dengan negara di luar kawasan. ”Pengaturan strategis lebih besar perlu dilakukan untuk integrasi pasar dan memfasilitasi pergerakan barang, modal, tenaga terampil, serta pembagian teknologi di antara kita dan mitra. Kemitraan dengan pihak luar yang bertujuan pada hal ini harus diperkuat,” katanya. (Yoga)

Forum ASEAN-Indo Pasifik atau AIPF yang perdana diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini telah mengumpulkan tawaran proyek kerja sama hingga mencapai puluhan miliar USD. Ajang tersebut ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama konkret yang saling menguntungkan, tanpa ada negara yang dikucilkan. Hingga hari pertama penyelenggaraan KTT ASEAN dan pembukaan AIPF di Jakarta, Selasa (5/9) sudah terkumpul 93 proyek kerja sama konkret antara negara-negara ASEAN dan mitra di kawasan Indo-Pasifik senilai total 38,2 miliar USD, serta 73 proyek potensial senilai 17,8 miliar USD. Dari total 93 proyek, sebanyak 81 proyek senilai 34,53 miliar USD berurusan dengan pembangunan infrastruktur hijau dan penguatan rantai pasok, 4 proyek senilai 736,36 juta USD terkait dengan inisiatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta 8 proyek senilai 2,93 miliar USD berkaitan dengan transformasi digital inklusif di kawasan.

Saat membuka AIPF di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN tidak imun dari berbagai tantangan global dan rivalitas geopolitik, khususnya potensi konflik di Indo-Pasifik. Lewat AIPF, yang merupakan bentuk implementasi dari skema ASEAN Outlook on Indo-Pacific, keketuaan Indonesia ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama yang bermanfaat. ”Kita perlu membangun kebiasaan bekerja sama yang saling menguntungkan tanpa satupun merasa dikucilkan. Berbagai proyek kerja sama ini mencerminkan komitmen kita untuk walk the talk membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” kata Presiden Jokowi saat membuka forum AIPF di sela-sela perhelatan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta. (Yoga)

OJK menilai sektor jasa keuangan di Tanah Air tetap stabil dan resilien kendati perekonomian global masih bergejolak. Stabilitas sektor jasa keuangan ditopang permodalan dan likuiditas yang memadai. ”Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (5/9). (Yoga)

Kemenaker mengeluhkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum kunjung mencakup seluruh penduduk bekerja. Padahal, program jamsostek diyakini memiliki manfaat besar bagi pekerja. Salah satunya, dapat menurunkan angka kemiskinan. ”Begitu besarnya manfaat dari jamsostek, tetapi belum diimbangi dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers pembukaan Forum Komunikasi Jamsostek, Senin (4/9) malam, di Jakarta. Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Februari 2023, menurut Ida, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia 211,59 juta orang. Penduduk yang bekerja 138,63 juta orang.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru 37,40 juta penduduk bekerja. Terdiri dari peserta penerima upah (31,05 juta orang), peserta bukan penerima upah (6,35 juta orang), peserta pada sektor jasa konstruksi (7,40 juta orang), dan pekerja migran Indonesia (391.344 orang). Artinya, dari semua penduduk bekerja yang telah terlindungi jamsostek sebanyak 26,97 %, dan 7,61 persen di antaranya merupakan pekerja sektor informal. ”Kondisi seperti itu perlu didiskusikan tentang bagaimana memastikan seluruh penduduk bekerja bisa mendapatkan pelayanan jamsostek. Saya rasa semua pemangku kepentingan di ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata Ida. (Yoga)