Ekonomi
( 40744 )Koridor Ekonomi akan Membentang dari India hingga Eropa
NEW DELHI,ID-Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, dan sekutu-sekutunya dalam lingkup kelompok negara G20 pada Sabtu (09/09/2023) mengumumkan rencana untuk membangun koridor kereta api dan pelayaran yang akan menghubungkan India dengan Timur Tengah dan Eropa. Proyek ambisius ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kerja sama politik. "Ini adalah kesepakatan yang sangat-sangat besar," kata Biden, seperti dikutip AP. Koridor ini, yang diuraikan pada pertemuan puncak tahunan negara-negara ekonomi utama dunia G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas digital. Koridor ini, yang diuraikan pada puncak tahunan negara-negara ekonomi utama G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas digital. Koridor infrastruktur darat dan laut ini akan mencakup atau melintasi India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UE), Yordania, Israel, dan Uni Eropa (UE). (Yetede)
RI dan Korea Selatan Kerja Sama Tranformasi Digital
JAKARTA,ID-Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin erat dan menunjukkan banyak peningkatan kerja sama. Melalui "Republic of Korea-Republik of Indonesia Joint Vission Statement for C--Prosperity and Peace", kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi special stategic partnership. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM) menandatangani MoU Kerja Sama antara BPSDMI dan National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Republik Korea. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusddiklat) SDM Industry Arnes Lukman menerangkan, BPSDMI sebelumnya telah beberapa kali melakukan diskusi dengan NIPA untuk menjajaki kerja sama transformasi digital, sehingga kemudian disepakati akan melakukan kerja sama yang akan kita laksanakan pada beberapa waktu kedepan. Program kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pertukaran bisnis dan teknologi, transfer ilmu termasuk pengiriman tenaga ahli, mendorong transformasi digital pada industri manufaktur, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komputer (TIK) pada satuan pendidikan, hingga menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan acara bersama di bidang yang menjadi kepentingan bersama. (Yetede)
Menunggu Koreksi Saham Energi
JAKARTA – Indeks saham di sektor energi, IDXEnergy, menguat karena terimbas kenaikan harga minyak mentah dunia. Sentimen positif masih akan menyelubungi sektor tersebut, tapi investor perlu waspada. PT Bursa Efek Indonesia mencatat IDXEnergy menguat 10,71 persen sepanjang Juli 2023, tertinggi di antara jajaran indeks lainnya. Penguatan indeks tersebut masih berlangsung hingga perdagangan akhir pekan lalu. Pada periode 4-8 September 2023, indeks ini naik 2,26 persen.
Kepala Riset Samuel Sekuritas, Suria Dharma, mengatakan penguatan sektor energi didorong keputusan Arab Saudi serta anggota lain Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC memangkas sukarela pasokan minyak mentah mereka pada Juli lalu. Arab Saudi memotong produksinya sebesar 1 juta barel per hari, sementara Rusia mengurangi 300 ribu barel per hari. Jumlahnya melebihi kesepakatan anggota OPEC sebelumnya. "Cadangan minyak Amerika juga dikabarkan menurun," tutur Suria kepada Tempo, kemarin, 10 September 2023.
Kebijakan tersebut membuat harga minyak mentah, baik West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent, terus naik. Hingga pekan lalu, Brent menyentuh US$ 90 per barel untuk pertama kali sejak 16 November 2022. Menurut Suria, emiten minyak yang mendapat sentimen positif dari kondisi tersebut adalah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). "MEDC juga diuntungkan karena investasinya di AMMN, yang harganya sudah naik berkali-lipat dari IPO," tuturnya. (Yetede)
Ruang Penguatan Otot IHSG Mulai Teratas
Ruang penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemungkinan tak terlalu besar lagi. Pergerakan IHSG cenderung terbatas akibat sejumlah sentimen eksternal dan internal.
Sejumlah sekuritas memangkas target IHSG hingga akhir tahun ini. Ciptadana Sekuritas misalnya, menurunkan target IHSG akhir tahun 2023 dari semula 7.500 menjadi 7.200. Target ini mencerminkan
price to earnings ratio
(PER) IHSG sebesar 12,6 kali dari sebelumnya 13,2 kali.
Saat ini, IHSG diperdagangkan pada PER 11,8 kali, berada di batas bawah kisaran valuasi indeks di Asia Tenggara yaitu 10,8 kali sampai 14,9 kali. Kepala Riset Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman menilai, ketidakpastian pasar yang lebih tinggi telah memperburuk ekspektasi investor terhadap valuasi emiten dan mengurangi partisipasi investor di pasar saham.
Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve dan situasi politik dalam negeri memberatkan psikologis investor, yang pada akhirnya membebani kinerja pasar saham.
Mandiri Sekuritas bahkan memangkas target IHSG dari 7.510 menjadi 7.180. Dengan kata lain, IHSG hanya naik 3,6% dari level saat ini.
Samuel Sekuritas Indonesia merevisi proyeksi IHSG di akhir 2023 dari semula 7.600 menjadi 7.300. Kepala Riset Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi mengatakan, revisi ini seiring dengan penurunan target PER IHSG menjadi 14 kali akibat peningkatan premi risiko ekuitas.
Sedangkan Andrey Wijaya, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, mempertahankan target IHSG di level 7.450. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat di semester kedua, sehingga akan mempercepat pertumbuhan laba bersih emiten.
BUMN Karya Mendapat Tambahan Modal di 2024
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat mengerek suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) di tahun depan. Bahkan, angka tambahan anggaran PMN untuk perusahaan pelat merah cukup fantastis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besar suntikan modal untuk BUMN pada 2024 mencapai Rp 30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp 12,1 triliun dibanding usulan awal dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. "Untuk investasi BUMN dinaikkan dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 30,7 triliun. Ada kenaikan Rp 12,1 triliun," ujar dia saat rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (7/9) pekan lalu.
Sri Mulyani bilang, tambahan anggaran itu untuk dua perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 6 triliun.
Selain itu, pemerintah akan memberi suntikan modal ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,9 triliun. Duit itu untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penambahan modal untuk Hutama Karya masih wajar lantaran perusahaan tersebut juga memikul tanggung jawab yang besar. Salah satu pekerjaan rumah BUMN Karya tersebut adalah menyelamatkan perusahaan karya pelat merah lainnya yang memiliki rapor keuangan jeblok.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita juga menilai, menjadikan Hutama Karya sebagai induk usaha tidak akan menyelesaikan persoalan yang menimpa Waskita Karya. Apalagi, kondisi keuangan Hutama Karya juga tidak terlalu baik.
Polemik Wacana Pajak Judi Online
Wacana memajaki praktik judi online yang digulirkan pemerintah menuai pro kontra. Di satu sisi, praktik judi online masih menjamur. Di sisi lain, wacana itu dinilai sama saja dengan melegalkan judi online.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengatakan, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (UU). Sementara saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk membuat usulan UU bahwa judi online sebagai objek pajak baru di Indonesia.
Bukan hanya itu, jika pemerintah mau memungut pajak atas judi online, maka harus dilakukan legalisasi judi terlebih dulu. Sebab, "Tidak mungkin negara memungut pajak dari objek yang masih ilegal dari sisi hukum positif di Indonesia," tambah dia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai, pungutan pajak atas judi online bukan solusi. Wacana tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru lantaran seolah pemerintah memberikan legalitas pada praktik judi online.
Dari sisi teknis, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa pungutan pajak judi online bisa dilakukan melalui pajak pertambahan nilai (PPN) atas konsumsi jasa, dalam hal ini bisa melalui mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana tersebut. "Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait wacana pengenaan pajak atas judi online tersebut," ucap dia.
Memacu KPR, Bank Menabur Promo Bunga
Perbankan semakin memacu penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) pada paruh kedua 2023. Kredit di sektor ini diharapkan menjadi salah satu penunjang pertumbuhan kredit perbankan tahun ini.
Memasuki semester II, laju pertumbuhan KPR semakin membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KPR tercatat tumbuh 10,3% secara tahunan, lebih tinggi dari Januari yang tumbuh 7,38%.
Sejumlah bank optimistis prospek KPR tahun ini tumbuh dua digit. Berbagai strategi telah disiapkan untuk memacu penyaluran KPR, termasuk promo bunga.
Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya, menargetkan total outstanding KPR menyentuh Rp 122 triliun tahun ini atau tumbuh 12% secara tahunan.
Untuk mencapai itu, Direktur BCA Haryanto Budiman mengatakan, BCA akan mendorong penyaluran KPR atau booking baru sepanjang tahun ini Rp 43 triliun.
Sementara BTN menargetkan KPR tumbuh 10% tahun ini. Hingga Juni 2023, total KPR BTN mencapai Rp 243 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan. KPR subsidi tumbuh 10,8% jadi Rp 152 triliun dan KPR non subsidi naik 7,49% jadi Rp 90,83 triliun.
Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan, selama tujuh bulan pertama, BTN sudah menyalurkan KPR baru Rp 23 triliun atau tumbuh 14% secara tahunan. KPR disalurkan untuk membiayai 115.922 unit rumah.
BRI telah menorehkan outstanding KPR Rp 47,9 triliun per Juni 2023, tumbuh 14% secara tahunan. Melihat capaian ini, BRI optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan KPR dua digit.
Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, perseroan akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang dan agen properti untuk mempermudah layanan KPR. Selain itu, BRI juga menggelar pameran secara hybrid dengan menawarkan promo bunga KPR mulai 1,27% fixed satu tahun.
SERBA TOTAL TARIK PEMODAL
Tak cukup dengan beragam insentif fiskal, upaya pemerintah menarik investasi ke dalam negeri dilakukan dengan menyiapkan regulasi nonfiskal. Kebijakan yang diharapkan menjadi terobosan untuk menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Salah satu kebijakan nonfiskal yang dihadirkan melalui penerbitan golden visa bagi investor luar negeri yang tertarik menanamkan modal di Tanah Air. Regulasi itu memungkinkan bagi investor asing tahan lama di Indonesia apabila menanamkan dananya ke berbagai instrumen investasi, baik di sektor riil maupun pasar keuangan. Inovasi baru regulasi menarik investasi tentunya butuh kerja sama banyak pihak. Jangan sampai, minat investasi yang mengalir dari berbagai pertemuan dan konferensi terhenti karena gagapnya birokrasi dalam beradaptasi dengan aturan-aturan baru.
Menanti Realisasi Kesepakatan KTT Asean
Beragam kesepakatan dan terobosan berhasil dilahirkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta 5—7 September 2023. Mulai dari upaya bersama untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga percepatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi alias local currency transaction (LCT). Ada pula kesepakatan senilai US$38,2 miliar yang mencakup 93 proyek dan 73 proyek potensial senilai US$17,8 miliar, hasil dari Asean Indo-Pacific Forum (AIPF). Melalui KTT tersebut, anggota Asean juga memperkuat kerja sama bidang ekonomi dengan sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya soal ekonomi, dari perspektif geopolitik, Asean pun sepakat untuk mewujudkan perdamaian kawasan melalui kolaborasi antarnegara serta terus menyuarakan kepentingan negara berkembang di tingkat global. Salah satu langkah terdekat adalah membawa beragam hasil KTT ke-43 Asean tersebut ke forum G20 yang tengah berlangsung di India. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik misalnya, menuntut kolaborasi aktif sesuai kompetensi masing-masing negara sesuai ketersediaan sumber daya alam dan maupun industri. Kesepakatan Asean Plus Three yakni kerja sama antara negara anggota Asean dengan Korea Selatan, Jepang, dan China, mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik, harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi perkembangan sektor ini di tingkat regional. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi perihal kesamaan visi dan misi untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Digital economy framework agreement (DEFA) yang digadang-gadang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asean di masa mendatang, membutuhkan penjabaran lanjutan sehingga dapat menjadi perjanjian nyata antarnegara anggota. Hal itu penting agar masterplan tersebut benar-benar dapat memacu ekonomi digital Asean yang diramal tembus US$2 triliun pada 2030.
Strategi Pengendalian Inflasi Pangan Nasional
Baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3±1 persen sehingga patut kita syukuri bersama. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi pascapandemi merupakan prestasi yang luar biasa karena termasuk rendah dan stabil di dunia. Beberapa negara anggota G20 yang inflasinya masih di atas Indonesia pada Agustus 2023 misalnya Prancis 4,8% (YoY), Eropa 5,3% (YoY) dan Jerman yang masih di angka 6,1% (YoY). Pemicu utama inflasi di negara tersebut masih bersumber dari komoditas pangan dan energi.Keberhasilan dalam pengendaian inflasi di Indonesia merupakan hasil sinergi dan inovasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena fenomena inflasi di Indonesia didominasi oleh fenomena volatile food sehingga tidak sertamerta dapat diantisipasi dengan kebijakan moneter. Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada 31 Agustus 2023 disampaikan bahwa,
Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut secara eksplisit menegaskan upaya pengendalian inflasi di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan negara lain.
Eksistensi TPIP/TPID yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi telah berhasil menorehkan prestasi melalui pencapaian angka inflasi yang rendah dan stabil pasca pandemi Covid-19.
Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (2023), dinyatakan bahwa el nino di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada kuartal II/2023 sampai dengan kuartal III/2023 akan berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Juli 2023 sebanyak 63% zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau dan diprakirakan puncak el nino terjadi pada Oktober—November 2023.
Selain itu, strategi jangka pendek yang perlu disiapkan saat ini adalah integrasi data neraca pangan daerah sebagai early warningsystem adanya supply shock komoditas pangan antardaerah. Neraca pangan yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









