Kolaborasi antarpihak perlu dilakukan untuk mendorong perluasan pasar kosmetik lokal lewat ritel. ”Menggunakan toko (ritel) sebagai etalase untuk produk kosmetik penting sebagai strategi bisnis,” kata Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Solihin dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/9/2023). (Yoga)

Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra (local currency transaction/LCT). ”Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar-instansi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (5/9/2023). (Yoga)

Pemerintah Provinsi Bali bakal memungut Rp 150.000 atau sekitar 10 dollar AS per orang bagi wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali sebagai upaya perlindungan alam dan budaya Bali berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatak hal itu dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, secara daring, Senin (4/9/2023). Acara itu dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dari Denpasar. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah menaikkan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro menjadi 15%. Kebijakan ini diyakini dapat menggenjot penyaluran KUR pada umumnya, terutama super mikro, "kata pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta,Selasa (5/9/2023). Selain itu, kata dia, penurunan bunga KUR dapat mengerek pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Derasnya pertumbuhan kredit perbankan akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, ia menilai, bank juga harus meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk KUR, Tujuannya agar bank dapat menjaga kualitas kredit untuk memitigasi risiko. "Pada prinsipnya, bisnis harus lancar, ekonomi harus lebih subur, dan NPL di perbankan tetap terjaga di ambang batas aman sebesar 5%," kata dia. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No 317/2023 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR. Dalam keputusan itu, besaran subsidi bunga KUR penempatan pekerja migran Indonesia dikurangi menjadi 13,5%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Emiten perbankan berhasil mencatatkan kinerja moncer selama tujuh bulan 2023 dengan raihan laba bersih mencapai Rp 105 triliun, atau tumbuh 18,7% dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan yang didorong penurunan biaya provisi ini, berpotensi berlanjut seiring likuiditas perbankan Indonesia yang masih cukup besar. Kondisi tersebut membuka peluang  peningkatan harga sahamnya di lantai bursa dengan potensi kenaikan harga 20%. "Sejumlah bank yang kami pantau telah merilis kinerja bank-onlynya di Januari-September 2023, dengan laba bersih gabungan sebesar Rp105,6 triliun atau tumbuh 18,7% year on year (yoy)." kata Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi, dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dikutip Selasa (5/9/2023). Bank-bank tersebut membukukan angka kredit gabungan sebesar Rp4,0 triliun atau naik 0,9% yoy pada Juli kemarin. Likuiditas perbankan Indonesia juga masih cukup besar, dengan LDR gabungan sebanyak 83,5% pada Juli, dengan total simpanan gabungan mencapai Rp4,8 triliun. "Yang menarik, kami melihat adanya peningkatan performa  BBNI setelah kuartal II-2023 yang cenderung lemah, didukung oleh ekspansi NII yang kuat, yang mendorong ekpansi NIM pada bulan Juli 2023," ujar Prasetya. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.Salah satu upaya yang akan disiapkan pemerintah adalah ketentuan penyaluran KUR tanpa jaminan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, menuturkan pengelolaan risiko pemberian kredit ini bisa diganti dengan metode skor kredit. “Pelaku UMKM selama ini kalau mau pinjam uang terhambat karena tidak punya agunan,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Usulan ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Hipmi di Tangerang pada 31 Agustus lalu, dia menuturkan kebanyakan pengusaha kecil tak memiliki aset untuk dijadikan jaminan ke penyalur kredit. Skema skor kredit, menurut Jokowi, bisa menjadi solusi seperti dibuktikan di 145 negara lain yang sudah menggunakan metode serupa. “Saya masih mendorong terus kepada menteri, OJK, dan Bank Indonesia agar kalau bisa, urusan KUR ini tanpa agunan.” (Yetede)

JAKARTA,ID-Selama 24 bulan berturut-turut atau sepanjang dua tahun terakhir, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di atas 50 poin. Ini menandakan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih bertahan dalam kondisi ekspansif. Pemerintah diharapkan dapat menjaga tren positif manufaktur dengan memastikan kondisi sosial, ekonomi dan politik tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menerangkan, PMI manufaktur yang ekspansif selama 2 tahun terakhir ini didorong oleh rebound volume konsumsi pasar domestik atau masyarakat pasca pandemi. "Jadi kondusifitas iklim usaha, sosial-politik dan stabilitas makro perlu terus dijaga. Kami juga mengapresiasi pemerintah yang memungkinkan ekpansi ini terjadi melalui transisi pandemi yang baik dan penciptaan iklim usaha yang terus kondusif terhadap peningkatan produktifitas usaha hingga saat ini," kata Shinta kepada Investor Daily, Jakarta, Selasa (5/9/2023)

Kalangan pelaku usaha dan industri Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sepakat membentuk Borneo Economic Community atau Komunitas Ekonomi Borneo. Komunitas ini juga diharapkan dapat mengalirkan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Borneo merupakan kawasan yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Indonesia; Malaysia bagian timur; dan Brunei Darussalam. Perwakilan pelaku usaha dan industri dari tiga negara itu ber-temu dalam Borneo Business Roundtable yang menjadi rangkaian sesi pasca-ASEAN Business & Investment Summit di Jakarta, Selasa (5/9). Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dan perwakilan pemda di Pulau Kalimantan juga hadir dalam pertemuan itu.

Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid memaparkan, kesepakatan pembentukan Komunitas Ekonomi Borneo dilandasi kerja sama pelaku usaha di semua provinsi di Kalimantan; Sabah dan Sarawak, Malaysia; serta Brunei Darussalam. ”Kesepakatan bersama ini untuk melihat kekuatan yang ada di Borneo,” ujarnya saat ditemui setelah pertemuan. Menurut dia, pembangunan Komunitas Ekonomi Borneo penting karena para pelaku industri tersebut berada di satu pulau. Selain itu, pembangunan IKN juga berada di kawasan Borneo. Dengan demikian, Borneo dapat menjadi salah satu episentrum pertumbuhan di kawasan. Gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi Borneo akan ditindaklanjuti dengan rencana mengadakan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalbar, pada November tahun ini. (Yoga)

Regulasi komoditas bebas deforestasi (European Union DeforestationFree Regulation/EUDR) menjadi salah satu isu perdagangan global saat ini. Kebijakan yang berlaku sejak Juni 2023 itu mensyaratkan penjualan produk sawit harus melewati uji tuntas guna memastikan tak berasal dari lahan hasil penggundulan, pembakaran, ataupun perambahan hutan. Ikhtiar yang dilakukan di antaranya mendorong sertifikasi sawit berkelanjutan berdasarkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, sertifikasi dengan pendekatan konvensional yang saat ini berjalan dinilai kurang efektif dan efisien dari segi proses ataupun biayanya. Agar lebih efektif dan efisien, sejak 2015 dikembangkan konsep sertifikasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi atau kewilayahan (jurisdictional approach/JA). Proyek percontohan sertifikasi JA ini ada Kabupaten Seruyan di Kalteng; Negara Bagian Sabah, Malaysia; dan Ekuador. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu produsen sawit di Indonesia, tetapi bukan yang terbesar. Produksi sawitnya hanya 62.310 ton pada 2020, jauh dibandingkan Kabupaten Rokan Hulu yang produksinya 690.942 ton pada 2021, tetapi, komoditas sawit ini menjadi penopang utama ekonomi Seruyan, selain komoditas kayu bulat.

Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Seruyan Albidinnor mengatakan, sawit menggerakkan ekonomi desa hingga kota karena memiliki efek ganda lebih besar dibandingkan komoditas kayu bulat, karena sawit membuka mata rantai usaha lain, seperti penyuplai bahan kebutuhan pokok, pupuk, benih, tenaga kerja, dan alat produksi pertanian. ”Penting sekali menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Ada tiga jenis perkebunan sawit, yakni yang dikelola oleh petani swadaya, petani plasma, dan perusahaan. Total ada 32 perusahaan sawit yang beroperasi saat ini,” ujar Albidinnor pada acara working group RSPO, Senin (28/8) di Bali. Upaya menjaga keberlangsungan sawit, tidakklah mudah. Di tataran hulu, konflik antara petani dan perusahaan sawit kerap terjadi karena legalitas lahan garapan. Sesuai ketentuan perundangan, perusahaan sawit wajib memberi 20 % lahannya untuk kebun petani swadaya. Namun, tak banyak perusahaan yang melakukannya. Jumlah petani swadaya saat ini 20.000 orang, yang terdata oleh penyuluh pertanian lapangan 15.000 orang. Luas lahan garapan rata-rata 1-2 hektar per petani, yang terpencar, bahkan beririsan dengan lahan konsesi dan hutan konservasi. Untuk mengakselerasi sertifikasi yurisdiksi di Seruyan dilakukan pendataan jumlah petani, luas lahan yang digarap, dan sebarannya, untuk memetakan wilayah perkebunan sawit secara menyeluruh, baik yang dikelola petani swadaya, petani plasma, maupun perusahaan. Albidinnor mengatakan, bagi Seruyan, pengelolaan sawit secara berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga bentang alam dan keberlangsungan usaha, juga berimplikasi pada kepastian produk sawitnya bisa diterima di pasar global sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi petani. (Yoga)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait transportasi publik bus Transpatriot melalui skema pembelian layanan (buy the service/BTS). Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Agung Raharjo dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani nota itu, Senin (4/9/2023), untuk mengawali kerja sama pengembangan Transpatriot dengan skema BTS. (Yoga)